Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi merupakan media sosialisasi politik yang berkaitan erat dengan tingkat keterlibatan politik. Menurut Quentelier (2008), individu pada satu jenis organisasi memiliki tingkat keterlibatan politik yang berbeda dengan individu pada jenis organisasi lain. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini mencoba untuk mengadaptasi penelitian Quentelier tersebut pada mahasiswa Universitas Indonesia dengan latar organisasi berupa organisasi kemahasiswaan. Hasilnya, diperoleh data bahwa tingkat keterlibatan politik mahasiswa Universitas Indonesia di satu jenis organisasi kemahasiswaan berbeda dengan di jenis organisasi kemahasiswaan lain. Dari tujuh jenis organisasi kemahasiswaan di Universitas Indonesia, mahasiswa pada organisasi ekstra-kampus lah yang tingkat keterlibatan politiknya paling tinggi.

---

Most research finds that organizations are powerful political socialization agents engageging people in politics. However, Quentelier (2008) argued that each type of organization doesn?t have the same effect to engage people in politics. In this research, I try to investigate the difference of political engagement level in many type of student organizations in the University of Indonesia. My findings suggest that each type of student organization in the University of Indonesia have the different effect on their member?s political engagement. Extra-campus organization is the most powerful organization engaging students in politics."

"Penelitian ini tentang Association of South East Asian Nations (ASEAN) dengan fokus pada peran Indonesia dalam pembentukan dan pengembangan organisasi regional tersebut sekitar 1965-1967. ASEAN terbentuk pada 1967 di tengah pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur yang memanas. Tujuannya adalah meneiptakan stabilitas regional untuk memajukan taraf hidup bangsa¬bangsa Asia Tenggara yang dititikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Organisasi regional ini terbentuk alas inisiatif dan prakarsa Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. Dengan mengangkat isu ancaman komunis, usulan kerja sama dari Indonesia ini dapat diterima oleh keempat negara nonkomunis yang pada saat itu merasa khawatir terhadap merebaknya komunis di kawasan Asia Tenggara berdasarkan "Teori Domino".Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif¬intepretatif. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa Indonesia berperan dalam memprakarsai pembentukan ASEAN berdasarkan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber tertulis sebelumnya dan tidak merupakan data langsung yang diambil dari lapangan. Untuk memahami kebijakan luar negeri Indonesia dalam memprakarsai terbentuknya ASEAN, balk dari pertimbangan eksternal maupun internal, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem (system approach) karena keinginan untuk membentuk ASEAN ini merupakan output dari kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, akan diperhatikan pula input-input yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam memprakarsai pembentukan ASEAN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.Hasilnya adalah (1) Indonesia telah berperan kunci dalam pembentukan dan pengembangan ASEAN; (2) Indonesia berkepentingan dengan terbentuknya ASEAN karena Indonesia membutuhkan stabilitas keamanan dan ketahanan nasional dan regional kawasan Asia Tenggara serta kredibilitas kepercayaan negara-negara sekawasan dan negara-negara Barat guna membantu Indonesia dalasn upayanya memperbaiki ekonomi nasional akibat pennasalahan yang ditimbulkan Partai Komunis Indonesia; (3) Faktor yang dominan kepentingan Indonesia dengan terbentuknya ASEAN adalah masalah ekonomi dan kestabilan keamanan nasional dan regional demi pembangunan ekonomi nasional karena Indonesia masa kepemimpinan Socharto menyadari bahwa situasi ekonomi-politik Indonesia dapat dipengaruhi dan mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan regional Asia Tenggara.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and focuses more on the role of Indonesia in the establishment and development of the said regional organization throughout the period of 1965 - 1967. ASEAN was established in 1967 in the midst of the escalating conflict between the West and the East. The establishment of ASEAN was aimed at creating a regional stability to enhance the welfare level of countries within the Southeast Asia region, which was weighed on the development in the sectors of economy, social and culture. This regional organization was established based on the initiative of Indonesia under the leadership of Soeharto. By raising the issue of communist threat, Indonesia's proposal to build cooperation can be accepted by the other four non communist Southeast Asia countries, which were, at the time, worried about the escalation of communist power in Southeast Asian region based on "Domino Theory".The writer of this paper applies qualitative methods, which is descriptive-interpretative in nature. Therefore, the information and arguments in this paper are made based on secondary data. In order to understand the foreign policy of Indonesia in initiating the establishment of ASEAN, either from the angle of external or internal accounts, the writer applies the system approach because the willpower to establish ASEAN is the output of Indonesia's foreign policy. In addition, the writer also gives attention to the inputs which were taken into account by Indonesia in initiating the establishment of ASEAN. The goal of this thesis is to answer the issues raised in this thesisThe findings are (1) Indonesia had played 5. key role in the establishment and development of ASEAN; (2) Indonesia had interests in the establishment of ASEAN because Indonesia needed security stability, national security as well as regional security in Southeast Asia region, and credibility as well as trusts from countries within Southeast Asia region and Western countries, which would help Indonesia's efforts to improve its poor economic condition generated by the Communist Party of Indonesia; (3) The two dominant factors in Indonesia's interests in establishing ASEAN were the economic problem and the national as well as regional security stability for the development of national economy because Indonesia under Soeharto's leadership realized that Indonesia's economic-political condition could be influenced and influence the stability of Southeast Asia's regional security."

"ABSTRAKIn south korea, due to democratization, the pattern of democratic and antidemocratic competing for political power is eliminated. but, there is growing concern about regionalism and confrontation between conservative and progressive caused by the split of liberty party and formation of liberal government. the development of regionalism in south korea is like jeolla region is progressive, and gyeongsang and chungcheong region is very strong conservative."

"Skripsi ini membahas tentang politik pengembangan teknologi Cina khususnya pada perusahaan komputer Lenovo sebagai perusahaan komputer terbesar di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisa bagaimana negara mengembangkan teknologi dengan serangkaian kebijakan industrial pada perusahaan komputer Lenovo. Teori ekonomi politik khususnya Developmental State digunakan untuk menganalisa studi kasus pada skripsi ini. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa negara berperan penting dalam pengembangan teknologi melalui pemanfaatan mekanisme pasar. Kebijakan teknologi negara kemudian dirumuskan agar mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan teknologi. Hal tersebut menjadi sangat penting karena teknologi kini menjadi faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi Cina.

---

This undergraduate thesis discusses the politics of technology development in China with a case study computer company Lenovo as the largest computer company in the country. This study uses qualitative method and analyzes how the state develops the technology with a series of industrial policies on computer company Lenovo. The theory of political economy, especially Developmental State is used to analyze a case study in this thesis. The results finds that the state plays an important role in the development of technology through the use of market mechanisms. The state technology policies are formulated to create a situation that is conducive to the development of technology. This becomes very important because the technology is now a supporting factor for China's economic development."

"ABSTRAKPeneliitian ini berupaya mengangkat suatu fragmen dari gambaran utuh revolusi Indonesia tentang gambaran dan dinamika beberapa tokoh Indonesia yang terkemuka pada masa itu, yakni Sukarno dan Hatta, Syahrir dan Tan Malaka beserta kelompok pendukunq masing-masing dalam proses-proses yang rajut merajut di saputar perjuangan kemerdehaan RI. Struktur elite politik pada masa revolusi memiliki karakteristik huhunqan yang khas dan mereflekaikankematangan dan kesiapan mereka untuk membangun auatu negara dan bangsa yang merdeka.Gejolak politik internal yang timbul di seputar situaai politik Republik Indonaia pada maaa awal kemerdehean merupakan refleksi pertarungan qaqasan kenegaraan mereka. Bahwasanya mereka memperjuanqkan Republik yang sama, namun dengan Cara yang berbeda, Suatu latar belakanq dan tradisi politik, ala barat, yang mengikat mereka semua dan yang mewarnai persepsi masing-masing terhadap perkemhangan yang sedang berlangsung di sekitar mereka,pemikiran dan gagasan mereka yang telah mendapat pengakuan secara nasional diharapkan dapat ditandinqi uloh ganerasi setelah mereka. Indonesia yang kini tengah giat membangun memerlukan pemikir, politik dan neqarawan antara mereka"

"This research is aimed at discovering the differences of the awareness : (1) to share some opinion, (2) of the freedom to organize, (3) of the freedom to participate (4) of the citizen equality, (5) the trust to others, (6) to cooporate to others, between the civil education class students lectured with discussion - model and those taugh in a conventional model...."

"Skripsi ini membahas tentang gerakan sosial yang terjadi di Bolivia khususnya yang berkembang dan membesar dari tahun 1985 sampai dengan 2006. Gerakan sosial yang terjadi semakin membesar seiring kebijakan pemerintah sebagai bentuk dari perubahan politik yang terjadi di Bolivia yang dianggap membawa dampak buruk bagi rakyat Bolivia. Pembasmian ladang koka dan kebijakan ekonomi baru melalui privatisasi (air dan hidrokarbon) menjadi faktor yang membuat perlawanan rakyat Bolivia tumbuh dan membesar. Bentuk perlawanan rakyat Bolivia menjadi unik ketika gerakan sosial dapat dikatakan berhasil menjatuhkan kekuasaan yang telah mapan (dalam skripsi mengacu pada neoliberalisme). Proses keberhasilan gerakan sosial akan menjadi tujuan akhir penulis untuk memaparkan sekaligus menjelaskan fenomena yang terjadi di Bolivia. Indikator akhir keberhasilan gerakan sosial tidak terlepas dari peran MAS dan Morales, yang mengambil perubahan politik bergeser ke "kiri" dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci.

---

This thesis discusses about social movements in Bolivia especially that developed and expand from 1985 to 2006. The social movement that more expand along government policy that perform of political change in Bolivia that assumed bringing a negative impact for the Bolivian. Eradication coca and new economic policy with privatization (water and Hydrocarbon) became a factor that make the struggle of the Bolivian rise and expand. The struggle of people be unique when social movement can be said successfully makes the government power is fallen (in this thesis is focused to neoliberalism). The success of the social movements will be the objectives of the writers to flatten and explain the phenomenon in Bolivia. The success of the social movements indicators can not quit from MAS and Morales, they took political change to the left ideology and Gramscian?s Hegemony theory."

"pemicu lemahnya kinerja dan moralitas politisi kita karena hadirnya logika bisnis dalam proses kandidasi dan pengakaran partai politik. uang seolah menjadi instrumen tunggal untuk membesarkan partai dan memperoleh banyak pemilih. bingkai ini mempengaruhi pemilihan sumber-sumber kandidat politisi dan kualitas ikatan dengan pemilih. hal ini juga diperparah oleh adanya politik "sandera" pada pengawas pemilu yang dilakukan oleh politisi demi memuluskan langkahnya bermain uang dalam suksesi. fakta pemilu 2004 dan 2009 justru menunjukkan bahwa banyaknya uang tidak menjamin daya saing kandidat dan partai politik. partai relatif baru dan pendanaannya terbatas mampu bersaing bahakan menyalip perolehan suara partai tua dan berkecukupan dana. karena itu, partai politik dan politisi harus meninjau ulang praktek politiknya agar terhindar dari politik biaya tinggi dengan hasil yang mengecewakan. untuk menuju kesana maka penting melakukan reformasi keuangan partai politik melalui revitalisasi poliitik keseharian partai, diversifikasi sumber pembiayaan partai politik dan penguatan lembaga pengawas pemilu."