Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengalaman inflasi Indonesia yang tinggi dan tidak efektifnya penerapan nominal anchor menggunakan besaran moneter telah membuat Bank Indonesia untuk beralih kepada kerangka kebijakan moneter menggunakan nominal anchor target inflasi (inflation targeting framework). Proses ini diawali oleh perubahan UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia menjadi UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undangundang tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan itu, sejak tahun 2000 Bank Indonesia mulai menempuh langkah-langkah penerapan kerangka kerja kebijakan moneter berdasarkan suatu kerangka yang dikenal dalam literatur ekonomi dan praktek-praktek bank-bank sentral lain dengan sebutan Inflation Targeting Framework. Penelitian ini menguji variabel-variabel makro ekonomi ( government external debt, narrow money (M1), stock market capitalization, inflasi, PDB riil dan nilai tukar Rupiah terhadap US dollar (RP/$US)) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap perkembangan Inflation Targeting Framework Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberi pengaruh terhadap perkembangan Inflation Targeting Framework Indonesia menjadi lebih baik."

"The inflation - growth relationship for the inflation targeters is estimated for the period 2001 - 2006. The results show that inflation is negatively correlated with economic growth, while the indicators for aggregate demand and supply are positively correlated with economic growth...."

"ABSTRAKRomer (1993) bahwa terdapat hubungan yang negatif antara keterbukaanperdagangan dengan inflasi. Untuk melihat konsistensi dari hubungan tersebut,nilai exchange rate pass-through (ERPT) yang telah diestimasi diikutsertakansebagai salah satu determinan penting untuk menjelaskan inflasi. Penelitian inimenggunakan data panel kuartalan yang bersifat unbalanced dari 6 (enam) negaraAsia terpilih pada kurun waktu 1994 sampai dengan 2013. Hasil regresi penelitianini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara keterbukaanperdagangan dengan inflasi, tetapi hasil ini menjadi tidak signifikan ketika ERPTdimasukkan ke dalam persamaan regresi yang sama dengan keterbukaanperdagangan. Sementara itu, nilai ERPT selalu bersifat positif dan signifikandalam menjelaskan inflasi di setiap model regresi yang digunakan. Hasil empirisini membuktikan bahwa hipotesis Romer ditolak di negara-negara Asia danpergerakan nilai tukar terhadap harga impor bersifat penting untuk menjelaskankenaikan inflasi pada kawasan ini.

---

ABSTRACTThis research tests the hypothesis first cited by Romer (1993) that there exists anegative relationship between trade openness and inflation. To verify theconsistency of the relationship sign, estimated values of exchange rate passthrough(ERPT) to import prices are taken into account as an importantdeterminant of inflation. This research examines the answer by employingunbalanced quarterly panel data in 6 (six) selected Asian countries under theperiod of 1994 to 2013. The result indicates that there exists a negativerelationship between trade openness and inflation; however, it becomes notsignificant when ERPT values are included in the same regression equation withtrade openness. On the other hand, ERPT is always positive and significant toexplain inflation in every regression model employed. The empirical resultconfirms the rejection of Romer?s hypothesis in Asian countries and thereforehighlights the importance of exchange rate movements towards import prices as afactor that brings inflationary effect within this region."

"This paper analyzes the impact of regional fiscal and monetary, economic crisis and local-government autonomy on the inflation and regional economic growth in North Moluccas, from the period of 1995:I-to the period of 2007:IV...."

"Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 tahun 1999, maka tujuan Bank Indonesia menjadi lebih terfokus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mencakup kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi dan kestabilan terhadap mata uang negara lain yang diukur dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Sudut pandang term structure theory mengatakan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap inflasi di masa akan datang dapat dilihat dari perkembangan suku bunga nominal perbankan. Secara umum, dikatakan bahwa suku bunga nominal mencerminkan suku bunga riil ditambah ekpektasi inflasi. Dengan demikian, perkembangan suku bunga nominal dapat digunakan sebagai indikator ekspektasi inflasi masyarakat. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menilai kemungkinan penerapan pergerakan suku bunga untuk dijadikan sebagai indikator ekspektasi inflasi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif grafik yield curve suku bunga deposito dan metode kuantitatif makro sederhana untuk memperoleh informasi suku bunga yang memiliki kemampuan menjelaskan pergerakan ekspektasi inflasi. Hasil analisa menunjukkan spread suku bunga deposito 6 dan 1 bulan, spread suku bunga deposito 6 dan 3 bulan, dan spread suku bunga deposito 6 dan SBI 1 bulan memiliki kemampuan menjelaskan ekspektasi inflasi, dengan kemampuan koreksi (penyesuaian) tercepat dimiliki oleh suku bunga deposito 6 dan 3 bulan. Namun, model ini belum dapat digunakan untuk proyeksi ekspektasi inflasi."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat Exchange Rate Pass-Through (ERPT) pada negara-negara high income dan upper-middle income yang menerapkan kebijakan Inflation Targeting Framework (ITF). Data histori menunjukkan keanehan pergerakan tingkat inflasi selama 3 tahun terakhir. Tren inflasi pada negara pendahulu yang menerapkan kebijakan penargetan inflasi memiliki peningkatan inflasi signifikan pada periode 2020 – 2022 dan diikuti dengan tidak efektifnya kebijakan Inflation Targeting Framework. Dengan menggunakan model Vector Autoregression untuk data panel, penelitian ini mencoba mengkaitkan antara tingkat Exchange Rate Pass-Through dan tingginya tingkat inflasi. Mengingat Exchange Rate Pass- Through yang rendah menandakan bahwa perubahan nilai tukar terhadap harga impor bersifat inelastis yang memungkinkan pengurangan dampak fluktuasi nilai tukar pada inflasi domestik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi penguatan dampak Exchange Rate Pass-Through pada periode sebelum dan saat abnormalitas. Perbedaan karakteristik ERPT dari kelompok negara high income dan upper-middle income membuat tantangan tersendiri dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar. Selain itu juga, penelitian ini menemukan jalur transmisi dari penguatan dampak Exchange Rate Pass-Through pada harga impor menuju tingginya inflasi domestik terutama pada kelompok negara high income.

---

This study aims to investigate the level of Exchange Rate Pass-Through (ERPT) in high- income and upper-middle-income countries that implement the Inflation Targeting Framework (ITF) policy. Historical data indicates abnormality in inflation movements over the past three years. The inflation trend in pioneering countries that have adopted inflation targeting policies shows a significant increase in inflation during the period 2020 – 2022, followed by the ineffectiveness of the Inflation Targeting Framework. Utilizing a Vector Autoregression model for panel data, this research attempts to establish a link between the level of Exchange Rate Pass- Through and high inflation rates. Considering that a low Exchange Rate Pass-Through signifies that exchange rate changes against import prices are inelastic, this can potentially mitigate the impact of exchange rate fluctuations on domestic inflation. The study concludes that there has been a strengthening of the Exchange Rate Pass-Through effect in the periods before and during abnormalities. The differing characteristics of ERPT between high-income and upper-middle- income countries present unique challenges in managing exchange rate fluctuations. Furthermore, the study identifies a transmission path from the strengthening impact of Exchange Rate Pass-Through on import prices to high domestic inflation, particularly in high-income countries."