Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tax in a business company can be identified as a burden that must be minimized since it reduces the net profit of the company. A company's effort to maximize its profit is related to the effort to minimize the burden. One of methods to minimize tax burden is tax planning. That is what PT ABC aiming to do to diverse its business in property sector.Three subject matters are going to be discussed in this research. The first subject is analyzing tax planning which have been done by PT ABC for diverse its business in property sector. Second is explaining other methods of tax planning which can be alternatives chosen by PT ABC in order to diverse its business. And third is analyzing the effect of the tax planning which PT ABC has chosen to minimizes the tax burden effectively.This research uses the interpretive social science approach or also known as the qualitative approach. This research is descriptive, meaning that this research supposedly tries to describe social phenomenon by collecting data. Researcher has performed studies of regulations and literature such as tax laws and regulations, and other theoritical sources. Researcher also has performed field research in a company which is PT ABC, by interviewing the financial manager.This research has described PT ABC's tax planning for business diversification in property sector. The Tax planning that have been chosen by PT ABC are setting up a new corporation, avoiding land takeover from the owner to avoid Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, and splitting the price of land and buliding through selling contract mechanism to buyers. There are many alternatives of tax planning in order to diverse a business. The alternatives to do tax planning are, through setting up a new business form which are by setting up a new corporation or a joint operation, by choosing type of trade transactions, or as an investment which are lending loan (direct loan or back to back loan) or buying shares. Each alternative has positive and negative impacts concerning the tax planning. This research has analyze the most efficient tax expense by comparing the tax planning methods between PT ABC's Tax planning and other alternatives."

"Usaha penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, agar peraturan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa pelaksanaan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini sejalan dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang pada administrasi pajak. Secara teoritis pemeriksaan pajak merupakan suatu cara (mean) untuk menemukan perbedaan antara laporan komersial dan fiskal serta kesalahan penerapan aturan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari administrasi perpajakan yang berfungsi untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan wajib pajak baik formal maupun material. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan Pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang dan apakah pemeriksaan pajak tersebut memenuhi dua tujuan yaitu pencapaian target penerimaan dan penegakan hukum serta bagaimana menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan secara keseluruhan dalam rangka fungsi pemeriksaan dan penyidikan dimasa yang akan datang. Tujuan Penelitian ini yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang. Menganalisis dan menjelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai pelaksanaan dari tujuan penerimaan dan penegakan hukum. Menjelaskan dan menguraikan langkah-Iangkah dalam upaya meningkatkan pemeriksaan dan penyidikan pajak dimasa yang akan datang.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Dari hasil analisis ditemukan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan, hasil pemeriksaan RGTF merupakan pemeriksaan yang mempunyai hasil atau pajak yang harus dibayar paling besar jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan lainnnya. Hasil pemeriksaan RGTF sebesar 59% jika dibandingkan dengan total hasil pemeriksaan yang dilaksanakan di Karikpa Tangerang. Hasil pemeriksaan di Karikpa Tangerang pajak yang paling banyak temuannya adalah Pajak PPh Pasal 23/26 dan pajak yang terendah temuannya adalah PPh Pasal 21/26.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah apabila dilihat pos-pos yang diperiksa, maka mengandung unsur budgetair merupakan aspek yang paling besar prosentasenya yaitu 61.77% dalam hasil koreksi yang dilakukan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang. Hasil temuan tersebut dilanjutkan dengan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Upaya tersebut merupakan salah satu penekanan aspek penegakan hukum (law enforcement). Saran dalam penelitian ini adalah aspek penegakan hukum (law enforcement) yang merupakan aspek dasar dalam pemeriksaan seharusnya menjadi tujuan utama pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan pajak yang menitik beratkan pada aspek budgetair dikhawatirkan akan merusak tujuan dari pemeriksaan itu sendiri yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak."

"Skripsi ini membahas rumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dengan studi pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan dan melihat kesesuaian faktorfaktor tersebut dengan kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dengan kebijakan yang dihasilkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut yaitu pengembangan struktur industri, pengalihan teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, bidang usaha pionir, akses ke pasar internasional, pengembangan daerah tertentu, dan mendukung kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan ini adalah fenomena race to the bottom, pembebasan pajak, sinkronisasi peraturan, dan peranan pemerintah daerah dalam menarik investasi.

---

This study focus in policy formula analysis of income tax incentives for investment in spesific industries and or spesific region, a study in "Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008". The purpose of this study is to study factors which needs to be considerated in income tax policy formulation and consistency between input factors with the policy itself. This research is a qualitative research with descriptive interpretive.

This study conclude there is consistency between input factors with the policy itself. Input factors stated before consist of development in industrial structure, technology transfer, employment creation, pioneer industries, access to overseas market, development in spesific region, and support in government policies. Furthermore, other factors which need to be considered are a race to the bottom phenomena, tax exemption, law consistency, and the role of local government to attract investment."

"Seeing the condition of DKI Jakarta province as the capital city of Indonesia, as well as a center of economic trades and business district, has a lot of potential income that base on taxes. Mobile billboard tax is one of the potential local taxes in relation to increasing the need of local taxation revenue. But the imposition of Mobile billboard rent value as the tax base are different with other type of billboard. Mobile billboard was imposed with flat rate, without consider the strategic value and length of road class value which has come to decrease the local tax revenue.Based on the different imposition of tax base, the writer is attracted to make a research. The approach used in this research is qualitative approach. The goal is trying to find out which treatment are suits best for mobile billboard tax base. The research method used is descriptive because the writer tries to give a detail description for mobile billboard tax treatment by considering the strategic value and length of road class value as the variable of mobile billboard tax base which has known as Mobile Billboard Rent Value. The data collection technic used in this research is by reading the literature which focus on the research, observation, and interview. The interview was done with government institution that related to the subject, advertising agencies and tax experts.The conclution of this research shows that mobile billboard tax has a special treatment with flat rate because it is not stay on one location and has a high mobilities. And to increase the local tax revenue, local government could have an improvement by sets the tariff to the highest road classification for mobile billboard that have same route everyday. Otherwise, mobile billboard that has a different route could sets to the average tariff from the road class value."

"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

---

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company."

"ABSTRAKPembangunan nasional Indonesia saat ini telah memasuki tahap Pembangunan Jangka Panjang . Untuk melaksanakan Pembagunan itu tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tidak dapat dielakkan lagi pemerintah harus menyediakan dana untuk membiayai pembangunan tersebut. Mengingat semakin tingginya peranan pajak sebagai salah satu sumber dana pembangunan, maka pada tahun 1983 pemerintah melakukan perombakan besar di bidang perpajakan dengan Tax Reform. Keleluasan yang diberikan kepada wajib pajak oleh sistem pajak yang baru menempatkan fiskus sebagai pengawas dan pembimbing pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Kewajiban membuat faktur pajak bagi PKP akan sangat penting artinya dalam pengamanan penerimaan negara dari pajak. Jika Pajak masukan lebih besar dan Pajak keluaran maka terjadi pajak lebih besar yang dapat dikompensasikan dengan utang pajak Masa Pajak berikutnya atau diminta kembali (restitusi). Pembuatan Faktur Pajak sepenuhnya diberikan kepada PKP, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi pembuatan Faktur Pajak yang tidak semestinya (Faktur Pajak Fiktif). Restitusi merupakan hal yang sangat rentan terhadap itikad tidak baik dari wajib pajak/PKP untuk membobol keuangan negara melalui permohonan restitusi yang tidak benar (fiktif). Unsur yang sangat menentukan kebenaran permohonan restitusi adalah Faktur Pajak baik itu Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran. Peraturan yang telah ada ancaman sanksi terhadap penyalahgunaan, pelanggaran, atau kejahatan di bidang pajak khususnya yang berhubungan dengan faktur pajak sebenarnya telah cukup. Mengoptimalkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran norma perpajakan sehubungan dengan Faktur Pajak maka perlu dilakukan penatausahaan atas Faktur Pajak - Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan pada waktu penelitian kantor terhadap permohonan restitusi. Terlepas dari kenyataan yang ada, saat ini hal yang perlu dilakukan oleh para aparat pajak adalah mengoptimalisasi usaha-usaha pengamanan restitusi secara nyata. Salah satunya tentu dengan meningkatkan peranan penerapan sanksi terhadap penyelewengan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku."

"Pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment system kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting bagi administrasi perpajakan suatu negara karena Wajib Pajak memiliki peluang untuk melakukan penghindaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pemahaman aspek-aspek perencanaan pajak yang berupa aspek formal dan material perencanaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

Taxes are the foundation of the government in running the government. In the tax collection system based on self-assessment system of tax compliance is an important issue for a country’s tax administration because the taxpayer has the opportunity to make tax evasion with tax planning. This thesis aims to investigate the influence of understanding the aspects of tax planning to tax compliance.

The results showed that the regression model is used to escape from the classical assumption. This study identified that the understanding of aspects of tax planning in the form of formal and material aspects of tax planning has significant influence on taxpayer compliance."

"Vehicle tax is one of a truly potential local income to local Government in this case local income department. Based on the dynamic growth of the vehicle it self every year that increase rapidly, vehicle tax is becoming more potential ever year. It can be shown from the intensity of the vehicle which cause traffic jam. Vehicle tax base is collect from the ownership of the vehicle it self, which is allocate for the development of the public facilities, but Indonesia doesn't implemented it.The concept of vehicle tax is a collaboration between local income department, police department, insurance department. So if the local government wanted to implement those regulation a coordination should be happen between those department. The result is the local government can't implement the collection of vehicle tax on specific road such as airport area, because the regulation of collecting those tax is related to not only one department, but involving the other department to coordinate about the policy."