Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terutama dan sisi penerimaan daerah (dana perimbangan dan pendapatan asli daerah) terhadap pertumbuhan ekonoml daerah di Indonesia, dan untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah kabupaten dengan daerah kota, serta untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah-daerah di Jawa-Bali dengan daerah-daerah di luar Jawa-Bali.Selain dipengaruhi oleh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dikontrol pula dengan variabel pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita menjadi penting dalam sumbangannya terhadap pertumbuhan, ekonomi karena menjadi indikator bagi kesejahteraan penduduknya. Sedangkan jumlah penduduk menjadi penting karena merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan ekonomi sehingga akan besar pengaruhnya terhadap laju dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara signifikan mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pengaruhnya sangat kecil. Nilai koefisien yang diperoleh adalah : pertama, jika perubahan dana perimbangan naik 1% maka pertumbuhan ekonomi akan naik 0,0078%; kedua, jika perubahan pendapatan asli daerah naik 1% maka pertumbuhan. ekonomi akan naik 0,0072%.Hasil estimasi terhadap variabel kontrol pendapatan perkapita dan jumlah penduduk menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara konsisten mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan perkapita dan jumlah penduduk meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa antar daerah yang dilihat berdasarkan perbedaan status administratif antara daerah kabupaten dengan kota menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dilihat dari perbedaan antar daerah yang dilihat berdasarkan perbedaan pulau yaitu daerah-daerah di Jawa-Bali dengan di luar Jawa-Bali menunjukkan arah hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang berada di Jawa-Bali lebih tinggi daripada daerah-daerah yang berada di luar Jawa-Bali."

"Tesis ini membahas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005 - 2009 oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat yang diwujudkan dalam instrumen kebijakan fiskal berupa dana perimbangan (Intergovermental transfer). Besaran dana perimbangan yang telah diberikan pemerintah pusat diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat proses pembangunan di daerah tertinggal.Analisis desentralisasi fiskal pada penelitian ini difokuskan pada indikator pengeluaran, yang merupakan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat, serta menggunakan satu set variabel kontrol yang terdiri dari Level Awal Pertumbuhan, Pertumbuhan Penduduk, Investasi, dan Human Capital sebagai variabel independen dan pertumbuhan PDRB percapita sebagai variabel dependen. Data berupa data panel dan diestimasi dengan pendekatan Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM) dengan crosssection weigth (pembobotan).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal namun nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif masih sangat kecil sehingga rata-rata PDRB per kapita di daerah tertinggal masih jauh di bawah rata-rata PDRB perkapita nasional.

---

This thesis discusses the implementation of the National Mid-term Development Plan (RPJMN) 2005 - 2009 by the government in developing disadvantaged regions in Indonesia. Central government policies embodied in the instruments of fiscal policy in the form of grants (Intergovernmental transfer). The amount of grants which is provided by the central government is expected to accelerate economic growth and development in disadvantaged regions.

Analysis of fiscal decentralization in this study focused on expenditure approach, which is the ratio of total expense of local government to the total expense of the central government, as well as applying a set of control variables consist of Initial Level of Growth, Population Growth, Investment, and Human Capital as independent variable and regional srowth as dependent variable. Panel data is used and estimated by adopting Least Square Dummy variable approach (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM) with a cross-section weight.

The results indicate that the effect of fiscal decentralization have positive and significant impact on economic growth in disadvantaged regions, but the resulting growth rate is relatively small, therefore the average of GDP per capita in disadvantaged regions is far behind the average of national GDP per capita."

"This study aims to analyze the fiscal and poverty performance, to analyze the fiscal policy impact on poverty performance, and to determine strategic policy on poverty in North Sumatra Province. Model of fiscal policy in Province of North Sumatra was built with the dynamic simultaneous equations system and used 2SLS with SYSLIN and SIMNLIN procedures. We used pooled data in 1990-2007 period. The results are (1) factors of fiscal performance in North Sumatra which were local tax and tax sharing were influenced by local GDP positively, otherwise general alocation funds and local retribution were not influenced by local GDP, and (2) during fiscal policy, poverty performance decreased, which was interpreted with number of poor people in rural areas and number of poor in urban-poverty condition in urban area trend to decreased and fluctuated, (3) in simulation section, decreasing of literacy and health expenditure gave better impact on poverty and also increasing local GDP in North Sumatra than other simulation. Fiscal policy, especially in health and education sector, will stimulate quality social life in the future."

"Penelitian ini memberikan bukti empiris terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi antara provinsi di Indonesia. Model pertumbuhan neoklasik menyatakan bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mengalami konvergensi, di mana perekonomian daerah miskin akan tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian daerah kaya (β-convergence). Kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya penurunan dispersi antar provinsi (σ-convergence). Analisis σ-convergence dilakukan dengan menghitung standar deviasi dari log pendapatan per kapita, sedangkan analisa β-convergence dilakukan melalui model absolute convergence dan conditional convergence. Model absolute convergence mencoba melihat pengaruh initial PDRB per capita terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan model conditional convergence mencoba menambahkan sumber pertumbuhan lainnya. Hasil estimasi σ-convergence dan β-convergence menunjukkan terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi antar-provinsi. β-convergence dengan menggunakan data panel (1995-2005) yang menunjukan laju konvergensi adalah sebesar 2% per tahun (absolute convergence), sedangkan hasil estimasi model conditional convergence menunjukan laju konvergensi sebesar 4.8% per tahun saat variabel lain seperti modal noninfrastrktur, tenaga kerja dan modal infrastruktur disertakan dalam estimasi. Saat variabel dummy krisis dan population growth turut dimasukan, hasil menunjukkan laju konvergensi melambat (2.9% per tahun), dan mengalami peningkatan (3% per tahun) saat variabel dummy otonomi daerah dimasukkan dalam model."

"Penelitian ini mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD meliputi belanja modal, dana perimbangan, serta kemandirian fiskal untuk dinilai pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Jawa periode 2006-2010. Penelitian ini juga menguji pengaruh Human Development Index (HDI), pertumbuhan jumlah penduduk, statistik politik, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel.Hasil pengujian menyatakan bahwa kemandirian fiskal, HDI, dan statistik politik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah belanja modal, dana perimbangan, kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan pertumbuhan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This study attempted to collect empirical evidence related to certain components of local budget which are capital expenditure, intergovernmental transfer, and fiscal autonomy to analyze its influence towards local economic growth of regencies/municipalities in Java for the period 2006-2010. Moreover, this study tried to evaluate the effect of Human Development Index (HDI), population growth, political statistics, and quality of local government's financial management. This study is a quantitative study using panel data.

This study concluded that fiscal autonomy, HDI, and political statistics influence local economic growth. In addition, capital expenditure, intergovernmental transfer, quality of local government's financial management, and population growth do not influence local economical growth."

"Penelitian ini membahas pengaruh struktur pajak dan efisiensi pengeluaran publik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1969-2012. Struktur pajak yang dimaksud adalah proporsi penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam total penerimaan pajak, sedangkan efisiensi penerimaan publik merupakan proporsi penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung dalam total produk domestik. Model penelitian menggunakan regresi berganda yang dikembangkan dari model pertumbuhan endogen dengan memasukkan akumulasi modal dan tenaga kerja sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejalan dengan teori, pajak langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pajak tidak langsung dan efisiensi pengeluaran publik berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun pengaruh ketiganya tidak signifikan secara statistik. Akan tetapi, dari sisi praktis dengan mempertimbangkan kondisi spesifik di Indonesia hasil penelitian ini masih dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan struktur perpajakan.

---

This study discusses the effect of the tax structure and the efficiency of public expenditure on economic growth of Indonesia from 1969 to 2012. Tax structure in is the proportion of direct tax revenue and indirect taxes in total tax revenue, while the efficiency of public expenditure is the proportion of direct tax revenue and indirect taxes in the total domestic product. Studies using multiple regression models developed from the endogenous growth model by including the accumulation of capital and labor as a control variable.

The results showed that in line with the theory, direct taxes negatively affect the economy, while indirect taxes and public spending efficiency had a positive impact on economic growth, although the effect was not statistically significant three. However, from the practical to consider the specific conditions in Indonesia, these results can still be used as an input in policy formulation taxation structure."

"Pertumbuhan ekonomi provinsi pasca desentralisasi masih berada di bawah periode sebelum krisis. Selain itu, tidak adanya teori formal yang menunjukkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan masih minimnya penelitian yang menggunakan unit analisis provinsi menjadikan latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dengan menggunakan data panel dari 26 propinsi tahun 1999 sampai dengan 2008 yang diolah dengan metode efek random maka hasil studi ini menunjukkan bahwa porsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja seluruhnya berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi.

---

Province economic growth during fiscal decentralization still below before crisis happened. The lack of formal theory that shows decentralization fiscal impacts on economic growth and research using provincial as unit analysis become the background of this research. Using pool data from 26 province from 1999 until 2008 estimated with random effect method, this research confirms that ratio intergovernmental funds (Dana Perimbangan) to total revenue, private investment and labor have positif and significant impact on province economic growth. It also indicate that central government is still needed to increase province economic growth."

"Tesis ini membahas hubungan antara Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan penelitian adalah melihat besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 25 Provinsi di Indonesia (2005-2009). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi berganda dan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Tenaga Kerja signifikan mempengaruhi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.

---

The focus of this study describe relation between Fund Balance consists of the General Allocation Fund, the Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund with regional economic growth. The purpose of this study observe the effect of the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing, Regional Income and Labor to Gross Domestic Product Growth of Regency/ Municipality and 25 provinces in Indonesia (2005-2009). This research is a quantitative research method with multiple regression and panel data. The results showed that the General Allocation Fund, Revenue Sharing and Labor significantly affect the growth of Gross Domestic Product, while the Special Allocation Fund and Revenue negatively affect the growth of Gross Domestic Product."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."