Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Skripsi ini membahas tentang kritik terhadap realitas demokrasi di Indonesia yang masih tertuju pada pemikiran yang bersifat backward-looking. Aristokrasi Übermensch adalah konsep sosial-politik yang mengatur pemerintahan dan/atau kehidupan bermasyarakat yang dikuasai oleh seseorang yang memiliki visi dan misi ke depan serta keinginan kuat untuk berkuasa.Hasil penelitian menyarankan bahwa konsep Aristokrasi Übermensch perlu dilibatkan dalam kehidupan berdemokrasi; karena konsep ini mampu memberikan sikap mental untuk melawan sistem yang menindas rakyat dan semangat hidup untuk menghadapi masa depan.

---

This study is a qualitative research with a descriptive design. The focus of this study is about criticizing the realities of democracy in Indonesia which still remaining for the backward-looking ideas. Übermensch Aristocracy is a social and political concept which controls the government and/or society by somebody who has the vision and mission for the future and the will to power.

The result of this study suggests that the concept of Übermensch Aristocracy should be involved in the democratic living; because it gives a mental attitude to fight for the system and spirit to face for the future."

"Sekularisme merupakan sebuah paham yang memisahkan agama dan negara. Perubahan kesadaran mengenai fakta komunitas religius yang masih mempertahankan tradisi aslinya, dan berperan aktif dalam masyarakat yang menganut sekularisme. Dalam karya tulis ini akan dibahas beberapa permasalahan, yaitu pandangan terhadap sekularisme saat ini dalam kehidupan demokrasi, pembaharuan keagamaan yang mendorong demokrasi di Indonesia, dan interpretasi para filsuf terhadap sekularisme dengan demokrasi liberal di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif, berbasis pada riset studi pustaka dengan menggunakan pendekatan interpretatif-analitis yang mengacu pada teori sekularisme. Hasil dari penelitian ini yaitu rakyat menghendaki adanya reformasi ketatanegaraan, karena beberapa orang menganggap sistem ketatanegaraan Indonesia mengandung bid’ah, dan harus segera direformasi melalui jalan ketauhidan yang dipimpin oleh Amin Rais. Beberapa kelompok menentang Pancasila dan paham nasionalis, karena akan menganggu ketauhidan dan dianggap sebagai paham sekularisme. Penentang paham ini adalah Agus Salim dan Mohammad Natsir yang dapat dibilang sebagai orang terdekat Presiden Soekarno. Mereka tidak setuju dengan paham nasionalisme, karena dianggap dapat menyekutukan Tuhan dan mereka menyerukan agama berbasis Islam. Selain itu, mereka juga tidak sepakat dengan Pancasila sebagai Ideologi negara, karena Pancasila merupakan sesuatu yang netral dan cenderung mengarah pada sekularisme.

---

Secularism is an understanding that separates religion and state. Changes in awareness about the fact that religious communities still maintain their original traditions, and play an active role in societies that adhere to secularism. In this paper, several issues will be discussed, namely the current view of secularism in democratic life, religious reforms that encourage democracy in Indonesia, and philosophers' interpretations of secularism with liberal democracy in Indonesia. This research is qualitative in nature, based on literature research using an interpretive-analytical approach that refers to the theory of secularism. The results of this study are that the people want constitutional reform, because some people consider the Indonesian constitutional system to contain heresy, and must be reformed immediately through the way of monotheism led by Amin Rais. Some groups oppose Pancasila and nationalist understanding, because they will disturb monotheism and are considered as secularism. Opponents of this understanding are Agus Salim and Mohammad Natsir who can be regarded as the closest people to President Soekarno. They do not agree with the notion of nationalism, because it is considered as partners with God and they call for an Islam-based religion. In addition, they also do not agree with Pancasila as the ideology of the state, because Pancasila is something that is neutral and tends to lead to secularism."