Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper analyzes the global crisi impact on regional economy in Indonesia. Using the multiregion and multi-sector computable general equilibrium model, the result showms the magnitude of the impact depends on each provincial global shock exposure...."

"Penyusunan kajian ini bertujuan untuk membangun model keterkaitan regional dan menganalisis pola dampak dari keterkaitan regional dengan melakukan berbagai simulasi kebijakan seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan menggunakan data series tahun 1975 - 2007. Pendekatan yang digunakan adalah model ekonometrik persamaan simultan melalui metode etimasi two stages least squares. Hail estimasi menunjukkan bahwa arus migrasi penduduka relatif lebih ditentukan oleh faktor beaten path dibandingkan dengan faktor upah dan pendapatan daerah . Kerjasama perdagangan antar wilayah selain disebabkan karena karakteristik lokal daerah , juga sangat ditentukan oleh demografi wilayah yaitu secara demografi region tersebut berdekatan maka volume perdagangan mereka akan semakin besar. Simulasi target pertumbuhan ekonomi nasional peningkatan DAU dan DAK memberikan dampak positif untuk seluruh provinsi, , yaitu peningkatan kesempatan kerja dan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Meskipun tingkat pertumbuh ekonomimi si sutau wilayah lin masih positif yang menunjukkan adanya indikasi beaten path dan adanya perbedaan tingkat upah yang lebih tinggi."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"[ABSTRAKEnergi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagaipenghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Denganpenurunan Produksi MIGAS 6% per tahun dan diiringi dengan kenaikanpertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir,mengakibatkan Indonesia dalam kondisi Krisis MIGAS dalam 20 Tahun kedepan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa ancaman operasional survaidan pemboran dalam rangka peningkatan produksi MIGAS karena adanya faktorotonomi daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif study kasus denganmenggunakan analisa eksternal PEST dan Force Field Analisis sedangkanAnalisis Anticipatory digunakan sebagai analisa Internal. Dari analisa Eksternaldan Internal tersebut dijadikan sebagai penggerak untuk tinjauan masa depanskenario 2035. Perizinan yang merupakan salah satu yang menghambat dalampeningkatan produksi MIGAS nasional, sehingga diperlukan penyederhanaanperizinan dan peningkatan teknologi untuk dapat meningkatkan produksi MIGASnasional di Tahun 2035.

---

ABSTRACTHydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreignexchange earner and also for domestic supply of energy demand. With thereduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growthof energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbonenergy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat insurvey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production dueto regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study thatuse external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis useas internal one. This external and internal analysis treat as a driving force forforesight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing thenational hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing andenhancement in technology are necessary in order to increase the nationalhydrocarbon production for year 2035, Hydrocarbon energy is the major player of Indonesia economy, in term of foreignexchange earner and also for domestic supply of energy demand. With thereduction of hydrocarbon production as 6% per year and follow with the growthof energy consumption by 7% in last 10 year, Indonesia is facing a hydrocarbonenergy crisis for the next 20 years. The aim of this study is to analyze the threat insurvey and drilling operation in order to increase the hydrocarbon production dueto regional autonomy factor existences. This study is qualitative case study thatuse external analysis of PEST and Force Field, while the Anticipatory analysis useas internal one. This external and internal analysis treat as a driving force forforesight the 2035 scenario. The licensing is one of the obstacle in increasing thenational hydrocarbon production, therefore the simplification in licensing andenhancement in technology are necessary in order to increase the nationalhydrocarbon production for year 2035]"

"salah satu tantangan pembangunan di Indonesia adalah mendorong penyebaran pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan antar daerah melalui berbagai kebijakan yang terencana,sistematik dan berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi spasial dan keterkaitan antar daerah....."

"The interest in regional development planning in Indonesia as well as in many other third world countries is growing rapidly since the early 1970s. However the subject matter of regional development planning is still in process of taking shape. As a consequence, considerable differences exist regarding the interpretation of this field of enquiry and action. The present article aims at addressing three basic questions 1) What is the rationale for the introduction of planning for development on a regional basis? 2) What types of regional development planning do exist and what are their respective characteristics? 3) What are the various implications of the spatial dimension of regional development planning for professional practice? As the understanding of the dynamic situation in an are in a holistic way is a sine qua non condition for the planning of effective development intervention, the input of geography in the regional planning process is indispensable."

"The writer argues that the strategic transformation in the Asia-Pacific, coupled with the internal fragility in Southeast Asia,has marginalized the ASEAN capacity as 'driver' or manager of regional order...."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan permasalahan-permasalahan tentang keberadaan dan fungsi dari wakil kepala daerah di Indonesia karena tidak mengatur secara tegas mengenai tata cara pengisian jabatan dan jumlah wakil kepala daerah yang dapat dimiliki oleh tiap-tiap daerah. Tesis ini berbentuk yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, serta bersifat preskriptif, yaitu memberikan saran, penyelesaian dan saran terhadap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa akibat karena tidak tegasnya pengaturan tentang wakil kepala daerah dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu ketidakpastian hukum untuk mengadakan jabatan wakil kepala daerah karena pengaturannya mudah berubah-ubah dan tergantung pada undang-undang lain. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah, khususnya mengenai keberadaan dan jumlah wakil kepala daerah harus diatur secara eksplisit di dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

---

ABSTRACTLaw number 23 on 2014 of Regional Governance which has been amended by Law Number 2 of 2015 on Amendment of Law Number 23 on 2014 and Law Number 9 of 2015 on Second Amendment of Law Number 23 on 2014 Law of Regional Governance caused problems about Deputy Head of Regional Government 39 s existence and functions in Indonesia because Law Number 23 on 2014 did not regulate the mechanism to fill the deputy head position and also did not determine the possible number of deputy heads that can be appointed by each regions. This is a prescriptive and juridical normative thesis that used secondary data as it source and intended to give solutions and recommendations. The result is, there are implications that caused by unclear norms in Law of Regional Governance in Indonesia. The implication is, the rule about legal standing of deputy head of regional governance becomes uncertain, because the norm is easy to be changed and depends on another regulation outside the Law of Regional Governance. Therefore, the norms in Law of Regional Governance needs to be revised, especially the norms about number and existence about deputy head of regional governance."

"Fenomena urban development menuntut tingginya tingkat permintaan (demand) dari masyarakat terhadap bangunan gedung untuk hunian dan tempat usaha serta tingginya nilai ekonomis dari properti tiap tahunnya. Hal ini memicu pembangunan gedung bertingkat untuk hunian seperti apartemen dan rumah susun di Kota Bekasi. Aplikasi dari teknologi LIDAR dan Foto Udara terlihat sangat membantu didalam menganalisis pola persebaran spasial terhadap obyek gedung bertingkat hunian yang ada di Kota Bekasi menggunakan teknik analisis tetanggga terdekat dan kernel density. Hasil menunjukkan bahwa pola persebaran spasial terhadap obyek gedung bertingkat hunian yang ada di Kota Bekasi adalah cenderung mengelompok dengan ciri jarak antara lokasi gedung bertingkat yang satu dengan lokasi gedung bertingkat lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu. Sedangkan kesesuaian antara tata ruang wilayah Kota Bekasi dengan lokasi sebaran gedung bertingkat hunian baik yang befungsi sebagai apartemen, maupun hotel, plaza secara umum memperlihatkan adanya ketidaksesuaian. Implikasi pola spasial gedung bertingkat yang dijumpai di Kota Bekasi memperlihatkan semakin bertambahnya gedung bertingkat hunian, akan mengakibatkan semakin bertambahnya share pembangunan gedung terhadap sektor bangunan pada PDRB yaitu yang tercantum pada PDRB Atas Dasar Harga Bangunan. Namun kondisi tersebut tidak semata ? mata secara total meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi regional di Kota Bekasi.

---

The phenomenon of urban development requires high levels of demand (demand) from the public against the building for residential and business premises as well as the high economic value of the property each year. This triggers the construction of multi-storey buildings for residential as apartments and flats in the city of Bekasi. Application of LIDAR technology and Air Photo looks very helpful in analyzing the spatial distribution pattern of the object existing residential high rise building in Bekasi using analytical techniques a neighbor nearby and kernel density. Results showed that the spatial distribution pattern of the object-storey residential building in the city of Bekasi tend to cluster with the characteristic distance between the location of the one-storey building with other tall buildings adjacent locations and tend to cluster in certain places. While the conformity between the spatial distribution of Bekasi City with locations storey residential building both functioned as apartments, hotels, plazas generally showed discrepancies. Implications of spatial patterns storey building found in Bekasi show the increasing of multi-storey residential buildings, would result in the increasing share of the building construction sector for the GDP listed in GDP Based On Building Price. However, these conditions might have partly improved the rate of economic growth in Bekasi."