Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Iklim investasi yang cenderung menurun tidak menyurutkan pemberian kredit konsumtif. Hal ini terjadi karena kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang banyak ditawarkan oleh perbankan saat ini karena kemudahan memperolehnya dan sifatnya yang individual sehingga menarik para calon debitur. Namun demikian, proses pemberian kredit tersebut tidak luput dari risiko kredit. Bank pemberi kredit harus mengetahui manajemen risiko, khususnya risiko kredit terlebih menyangkut berapa besarnya economic capital yang harus disiapkan dalam mengantisipasi risiko expected loss dan unexpected loss yang mungkin timbul. Perhitungan economic capital dilakukan dengan menggunakan Internal Model CreditRisk+. Pengujian karakteristik distribusi kerugian dilakukan dengan tes Chi-Square dan permodelan divalidasi dengan metode Kupiec untuk mengetahui akurasi model risiko kredit dalam memproyeksi potensi kerugiannya.

---

Although investment climate has relatively descended, but it has not descended the granting of consumer loan since such variety of credit can be easily attained as provided by many banks and also by its individual characteristic which attracts prospective debtor. However, its granting process must not be separated from credit risk. The lender bank must recognize its risk management aspect, especially relates to the sum which has to be provided for anticipating either expected loss or unexpected loss risk may be aroused in the future. Economic capital can be exercised by Internal Model CreditRisk+ method after which testing on loss distribution characteristic can be exercised by Chi-Square and validation of the modeling can be exercised by Kupiec Test as purposed to obtain a certain accuracy on credit risk model in predicting potential loss."

"ABSTRAKBerdasarkan survei Bank Indonesia yang dirilis pada 13 Februari lalu, fasilitas KPR yang digunakan konsumen mencapai 70,6%. Ini menunjukkan peran perbankan masih tinggi dan proses pemberian kredit tersebut tidak luput dari risiko. Risiko terbesar adalah risiko kredit, oleh sebab itu risiko perlu di identifikasikan, diukur dan di kontrol. Karya akhir ini ditujukan untuk mengukur berapa besar probability of default kredit, expected loss dan unexpected loss, serta economic capital yang harus disediakan untuk mengantisipasi kerugian sehingga Bank dapat membuat keputusan yang tepat untuk meminimalkan risiko, dan model CreditRisk+ diharapkan dapat diterapkan dan dapat mengalokasikan secara optimal seluruh sumber daya yang dimiliki.

---

ABSTRACT

Based on a survey of Bank Indonesia which was released on February 13, KPR a facility used by most customers reach 70.6%. This shows the role of Banks in financing the house is still high. However, the process of granting credit did not avoid from risk. The greatest risk in the Banking is credit risk. Therefore needs to identify, measure and control the risks. This thesis is intended to measure how much probability of default of loans, measure the losses that can be expected and cannot be estimated from the credit issued and can find out how much economic capital that should be provided to anticipate the losses that cannot be expected that the Bank can make the right decisions to minimize the risk that will arise, and CreditRisk + model that can be used is expected to be applied and can be optimally allocate all resources."

"Bidang ekonomi meliputi berbagai sektor, di antaranya adalah sektor koperasi. Yang paling penting dalam rangka pembinaan dan peningkatan koperasi adalah faktor modal. Modal koperasi dapat diperoleh dari modal sendiri yaitu berupa simpanan, penyisihan, cadangan dan dari modal luar berupa subsidi, bantuan cuma-cuma, hibah dan kredit. Kami menunjuk BUKOPIN sebagai kreditur karena bentuk badan usahanya adalah koperasi. Fasilitas kredit hanya dilahirkan BUKOPIN sebagai lembaga perbankan yang mendukung koperasi. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan."

"Tesis ini membahas mengenai dualisme penyelesaian masalah kredit bermasalah (Non Performing Loan) bank-bank BUMN. Di satu sisi menurut UU No. 49/Prp/1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang mengatur bahwa kredit bermasalah Bank BUMN merupakan piutang negara sehingga harus diselesaikan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pendapat ini didukung oleh UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara. Dampak dari pengaturan ini adalah pengaturan UU No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK bahwa BPK berhak untuk memeriksa keuangan BUMN yang seharusnya berwenang memeriksa keuangan BUMN adalah akuntan publik. Di sisi lain, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa kekayaan yang dimiliki oleh BUMN terpisah oleh kekayaan negara dan pengelolaanya didasarkan atas prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pendapat ini didukung pula oleh UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa yang termasuk ke dalam piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat. Pendapat ini kemudian didukung oleh Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006. Cara penyelesaian kredit bermasalah Bank-Bank BUMN dilakukan melalui cara-cara yang lazim digunakan di dalam dunia perbankan. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menyarankan bahwa perlu diadakan suatu harmonisasi antara UU No. 19 Tahun 2003 dengan UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan turunannya; perbaikan isi UU No. 19 Tahun 2003 dihapuskan pasal 71 ayat (2) bahwa BPK berwenang memeriksa BUMN. Hal ini menyesatkan masyarakat karena sudah jelas bahwa yang berhak memeriksa BUMN adalah akuntan publik.

---

The focus of this study is about dualism regulation settlement non performing loan of state owned banks. In one side, according to UU No. 49/Prp/1960 about Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) regulates that non performing loan of state owned banks is a credit of state, the settlemet must according to Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). This statement is being support by UU No. 17 Tahun 2003 about State Finance that regulates the wealth of state owned enterprises is wealth of state. The effect of this regulation is UU No. 15 Tahun 2006 about BPK regulates that BPK have authority to check state owned enterprises wealth, the one supposed to check it is public accountant. In other side, UU No. 19 Tahun 2003 about State Owned Enterprises regulates that the wealth that owned by state owned enterprises is separate from the state wealth and its management is according to the health corporation principles. This statement is support by UU No. 1 Tahun 2004 about State Treasury that regulates the one that referred by state credit is amount money that must pay to central government. This statement also support by Fatwa Makamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006, date 16 Agustus 2006. the way to settle non performing loan of state owned banks is by using the way that usually do in banking world.

This study is using normative law perspective. The data are collected by library research. This study suggests that there must be a harmonization between No. 19 Tahun 2003 with UU No. 17 Tahun 2003 jo. UU No. 49/Prp/1960 jo. UU No. 15 Tahun 2006 and other regulation derivatives; correction content of UU No. 19 Tahun 2003 article 71 point (2) must abolished because BPK have aouthority to check state owned enterprises. This article is make misleading to society because it is clear that the one that has authority to check state owned enterprises wealth is public accountant."

"Dalam penelitian ini dikaji pengklasifikasian status kredit sepeda motor menggunakan pendekatan data mining. Model pengklasifikasian yang terdapat pada data mining salah satunya adalah algoritma C5.0. algoritma dapat berjalan bila sudah ditentukan mana yang menjadi variabel target dan variabel prediktor.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat 13 jenis pengklsifikasian dengan variabel prediktor pendapatan menempati urutan teratas pada pengklasifikasian. Penentuan variabel yang menempati urutan pengklasifikasian/spillting yang paling atas berdasarkan pada informasi gain yang terbesar, kegiatan ini terus dilakukan hingga sampai tidak adalagi variabel prediktor yang dapat di spilliting. Dengan demikian dengan algoritma C5.0 prediksi penentuan status kredit dapat dilakukan.

---

In this study reviewed the classification status of a motorcycle loans using data mining approach. Model classification contained in data mining is one of the C5.0 algorithm. algorithms can be run when it is determined where the target variable and predictor variables.The resultof this research is there are 13 types of classification by income predictor variable top ranked in the classification. Determination of the variable which ranks classification / spillting the top based on information gain is the biggest, this activity continues until no predictor variables that can in splitting. This the prediction algoritm C5.0 credit status determination can be made."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan metode Credit Risk+ untuk mengukur risiko kredit untuk produk kredit tanpa agunan atau unsecured loan dengan studi kasus tentang consumer finance. Hasil dari pengukuran risiko kredit ini adalah menilai kerugian yang dapat diperkirakan ( exported loss ) dan kerugian yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss)."

"Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat, semakin tinggi pula transaksi menggunakan kartu kredit yang mencerminkan makin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kartu. Tetapi disisi lain, ratio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) kartu kredit cenderung meningkat. Sebagai salah produk perbankan yang bersifat massal, kartu kredit memiliki risiko yang tinggi biasanya penerbitannya tanpa mernerlukan jaminan atau agunan, Bank selaku penerbit harus melakukan prinsip kebati-hatian dalam menerbirkan kartu kredit dan selain itu, Bank juga harus mengantisipasi risiko kerugian kredit baik expected loss maupun unexpected loss dengan menerapkan manajemen risiko. CreditRisk+ adalah sa1ah metode yang sederhana yang dapat diterapkan untuk pengukuran risiko kredit khususnya Kartu Kredit. Meialui perbitungan dengan CreditRisk+ dapat diketahui eronomic capital yang harus dipersiapkan untuk mengantisipasi unexpected Joss. Pengujian pennodelan divalidasi dengan metode Kupiec untuk mengetahui akurasi model resiko kredit dalam memproyeksi potensi kerugiannya

---

The increasing needs of society reflects on the incresing number of number credit card transaction. But on the other hand. non performing loan of credit card tends to increase as well. Credit card is considered as a high risk banking product since it is a mass product and need no collateral required Bank is advised to be prudent while issuing credit card and also should anticipate either expected loss or unexpected loss by implementing risk management. In assessing credit risk especially credit card risk. CreditRisk+ is one of simple method that may be implemented Through CreditRJsk+· method, Bank will be able to detennine the economic capital in anticipating any unexpected lass. Kupiec method is used to authenticated the validation of model to ensure the accuracy of credit risk model in projecting the loss."

"Prinsip Kehati-hatian Perbankan merupakan aspek penting yang perlu diterapkan di Perbankan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kegiatan perbankan. Prinsip Kehati- hatian Perbankan melibatkan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko pinjaman dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko yang terkait dengan pinjaman. Dalam rangka mencegah terjadinya kredit bermasalah, bank melakukan proses analisis risiko kredit secara cermat, menerapkan kebijakan kredit yang ketat, dan melakukan pemantauan kondisi debitur secara berkala. Dengan manajemen risiko yang efektif, bank dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah, menjaga kesehatan keuangan, serta menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Penulis akan melakukan penelitian yang secara khusus ditujukan untuk penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan sebagai cara untuk mencegah kredit macet. Skripsi ini merupakan Penelitian Hukum Doktrin karena menitikberatkan pada Analisis Deskriptif. Dengan menelaah penerapan kebijakan yang ketat dan manajemen risiko yang komprehensif, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk pengembangan dan penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah.

---

The Prudent Banking Principle is a crucial aspect that needs to be implemented in Indonesian Banks for maintaining the stability and sustainability of banking activities. The Prudent Banking Principle involves a proactive approach in managing loan risk with the aim of identifying, measuring and controlling the risks associated with loan. In the context of preventing the occurrence of non-performing loan, banks carry out a process of careful loan risk analysis, apply strict loan policies, and conduct regular monitoring of debtor’s conditions. With effective risk management, banks can minimize the risk of non-performing loan, maintain financial health, and maintain customer confidence and stability of the banking system as a whole. The Author will conduct a rLoan servicing esearch specifically aimed towards the implementation of the Prudent Banking Principle as a way to prevent non-performing loan. This Thesis is Doctrinal Legal Research as it emphasis on a Descriptive Analysis. By analyzing the implementation of strict policies and comprehensive risk management, the Author hopes that this thesis will be able to provide deeper insight for the development and implementation of Prudent Banking Principle in preventing the occurrence of non-performing loan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada sektor perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Data yang digunakan pada penilitian ini yaitu data panel yang diperoleh dari 45 perbankan ASEAN 5 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hasil penelitian menujukkan bahwa risko kredit berupa Loan Loss Provision (LLP) memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap profitabilitas (Return on Asset dan Return on Equity) sedangkan risiko kredit berupa Non Performing Loan (NPL) serta risiko likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

---

This study aims to analyze the effect of credit risk and liquidity risk on profitability in the banking sector. The method used in this research is fixed effect model. The data used in this study are panel data obtained from 45 ASEAN 5 banks from 2014 to 2018. The results show that credit risk in the form of Loan Loss Provision (LLP) has a significant negative effect on profitability (Return on Assets and Return on Equity) while credit risk in the form of Non Performing Loans (NPL) and liquidity risk does not significantly influence profitability."

"Bank merupakan lembaga keuangan yang memilki peran penting dalam rangka kesejahteraan masyarakat melalui berbagai jenis kegiatan perbankan. Salah satunya adalah pemberian kredit. Pemberian kredit ini tentunya ditujukan agar debitur yang membutuhkan dana dapat mendapatkan pinjaman dan agar bank juga mendapat keuntungan dalam bentuk bunga. Dalam pemberian kredit, bank harus berpegang kepada prinsip kepercayaan karena uang yang dipinjamkan kepada debitur merupakan uang titipan dari nasabah yang lain, meskipun telah berhati-hati tidak menutup kemungkinan bahwa kredit yang diberikan dapat menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat timbul karena berbagai faktor. Bank akan selalu berusaha untuk meminimalkan angka kredit bermasalah, diantaranya melalui upaya restrukturisasi kredit. Melalui Penelitian dengan metode yuridis normatif, penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum perkreditan pada perbankan di Indonesia serta upaya restrukturisasi kredit bermasalah. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai upaya restrukturisasi kredit bermasalah antara PT. X dan PT. Y dengan Bank Z.

---

Banks play an important role in creating and alleviating social welfare through its? activities. One of which is providing loans. Loans are given so that the debtor in need would be able to have funds and the bank would also benefit from receiving interests. In providing loans, a bank must uphold the fiduciary principle as the money belongs to other clients that have placed their trust upon said bank. Even when Banks have done their tasks carefully, there is still a possibility for the loan to become a non-performing loan. Non-performing loans occur due to numerous factors. Bank will always try to minimize the number of non-performing loans, one of the ways is through loan restructuring. By using normative legal research, this research will discuss the legal aspects of loans in banking and also loan restructuring as a method to mitigate non-performing loans. This research will also discuss the loan restructuring agreement in the non-performing loan between PT. X and PT. Y with Bank. Z."