Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persoalan sampah di Provinsi DKI Jakarta hingga dewasa ini masih merupakan suatu persoafan yang befum tuntas. Pofa pengelolaan sampah termasuk pengelolaan prasarananya belum mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Produksi sampah di Provinsi DKI Jakarta kurang lebih 6.000 ton per hari, dikelola dengan pola pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan/pemusnahan di Tempat Pemusnahan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Fakta lapangan menunjukkan bahwa daya tampung atau umur pakai TPA Bantar Gebang tefah mencapai pada titik kejenuhan, yang berarti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengeluarkan suatu kebijakan mengenai pengembangan prasarana pengelolaan sampah tersebut. Sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan beberapa kebijakan penaembangan prasarana pengelolaan sampah, salah satunya adalah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berupa Intermediate Treatment Facilities (ITF). Kebijakan tersebut adalah antara fain pembangunan prasarana ITF di Duri Kosambi-Jakarta Barat dan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara pada tahun 2005 dan 2006. Namun, sampai berakhirnya rentang waktu tersebut, kebijakan tersebut belum berhasil terealisir.Fakta di atas mencerminkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Menurut Edwards Ill (1980 : 9) terdapat empat faktor penting atau disebut variabel, yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Keempat faktor penting atau variabel tersebut adalah communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure. Terkait dellgan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut: mendeskripsikan pengaruh komunikasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelofaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh sumber-sumber yang dimiliki Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh disposisi (perilaku) di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta; mendeskripsikan pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta serta menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist social science dan metode penelitian deskriptif, dalam pengertian tidak sampai menganalisis hubungan kausalistis antara berbagai aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data primer dan studi dokumentasi untuk menghimpun data sekunder. lnforman dalam penelitian ini adalah para pegawai di Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2007.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan prasarana pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta mencakup pembangunan ITF di Duri Kosambi-Jakarta Barat dan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara. Faktor-faktor, seperti komunikasi, sumber-sumber, (kecuali aspek fasilitas), disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, yang mengakibatkan efektivitas implementasi kebijakan menjadi kurang maksimal, bahkan mengakibatkan implementasi kebijakan pembebasan lahan untuk ITF di Marunda-Jakarta Utara gagal selama rentang waktu tahun 2005 dan tahun 2006.Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, seyogianya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membuat kebijakan, berupa: kebijakan mengenai spesifikasi ITF secara mendetail (lengkap); memaksimalkan pelatihan-pelatihan bagi para staf; meminimalkan intervensi; lebih banyak melibatkan pelaksana (implementator) dalam perumusan kebijakan dan merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksana yang lebih rinci serta memaksimalkan koordinasi antar unit yangterkait dalam implementasi kebijakan."

"Pengelolaan sampah di seluruh Indonesia bukanlah kegiatan yang menghasilkan keuntungan kepada institusi yang memegang peran tersebut. Semenjak tahun 2008 Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan dana hingga Rp300Milyar pertahunnya untuk membayar jasa pengelolaan sampah pada PT Godang Tua Jaya atas perannya mengelola TPST Bantargebang. Tahun 2016 Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk melakukan swakelola karena PT Godang Tua Jaya melakukan wanprestasi kontrak. Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta melalui satuan unitnya, Unit Pengelolaan Sampah Terpadu UPST, mengambil alih tanggung jawab operasional TPST Bantargebang sepenuhnya. Penelitian pada kasus swakelola ini menganalisa kualitas dari aktivitas-aktivitas di TPST Bantargebang dan membandingkan aktivitas tersebut antara kondisi sebelum swakelola dengan sesudah swakelola. Analisa aktivitas tersebut menggunakan pendekatan lima aspek pengelolaan sampah kota yang baik oleh Indonesia Solid Waste Association InSWA. Penelitian ini juga menganalisa aspek ekonomi menggunakan pendekatan biaya manfaat dan biaya Lifecycle Costing. Hasil penelitian ini menemukan adanya perkembangan kualitas tata kelola dan penghematan anggaran dari kebijakan swakelola TPST Bantargebang. Meskipun begitu, Pemerintah DKI Jakarta menghadapi tantangan pada proses akusisi aset yang terlalu lama dan juga pembiayaan operasional yang terhambat sembari berbagai isu bermunculan di dalam masyarakat sekitar serta pengelolaan lingkungan yang harus ditangani pasca swakelola.

---

Waste management activity in Indonesia is not profitable to any institutions that role in it. Since 2008, Government of DKI Jakarta had been budgeting in estimated Rp300Billion every year to PT Godang Tua Jaya for its service role in running TPST Bantargebang. In 2016, Government of DKI Jakarta decided to do self management because of contract violation by PT Godang Tua Jaya. Therefore, Government of DKI Jakarta especially their division in charge, Integrated Waste Management Unit UPST, is taking over full operational responsibility of TPST Bantargebang.

This self management research analyzes the quality performance of activities in TPST Bantargebang and compares those activities before and after self management decision. This analysis is using five aspects of urban waste management approach introduced by Indonesia Solid Waste Association InSWA.

This research is also analyzex economic aspect using cost benefit analysis and lifecycle costing approach. The result of research finds some benefits such as an increase in management quality and cost reduction in annual budget from TPST Bantargebang self management. Even so, Government of DKI Jakarta is facing challenges in asset acquisition process that takes time too long and also obstructed operational financing while many issues emerges in surrounding society and environment management that have to be treated in post self management."

"Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masing-masing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar.

---

Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites."

"Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Solok, Nomor 05 Tahun 1995, telah ditetapkan bahwa tugas dan wewenang sebagai pelaksana pengelolaan sampah di Kabupaten Solok di limpahkan kepada Badan Pengelola Kebersihan Dan Keindahan (BPKK) Kabupaten Solok.Sejak mulai berdiri sampai saat ini BPKK Kabupaten Solok belum mempunyai rencana strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang, permasalahan sampah dimasa yang akan datang di Kabupaten Solok, maka organisasi BPKK Kabupaten Solok ini dipandang sangat perlu mempunyai perencanaan strategis.Untuk dapat menyusun rencana strategis BPKK Kabupaten Solok, dilakukan penelitian operasional dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Penyusunan strategi ini dilaksanakan melalui tiga tahap. Tahap I (input stage) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan internal dari BPKK yang dilakukan oleh Decision Making Consensus Group (DMCG), yang terdiri dari Kepala dan seorang staf Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kepala BPKK serta seorang pejabat dari Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan/KB & Tenaga Kerja Kabupaten Solok. Kemudian pada Tahap II (matching stage), DMCG melakukan identifikasi alternatif strategi dengan analisis Matriks Internal-Ekstemal (1E) dan Matriks SWOT. Setelah itu dilanjutkan dengan Tahap III (decision stage) untuk menentukan prioritas strategis terpilih dengan menggunakan metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Berdasarkan hasil analisis Matriks SWOT memperlihatkan BPKK berada dalam kuadran Weaknesses-Opportunities (WO), dimana pada kondisi yang demikian BPKK dapat meminimalkan kelemahan internalnya dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan pada analisisis dengan Matriks IC, inemperlihatkan posisi BPKK pada Sel V ( Hold and Maintain ), yang berarti BPKK masih punya peluang untuk melakukan pertumbuhan atau pengembangan organisasinya. Melalui analisa kedua matriks tersebut, maka strategi prioritas yang tepat untuk digunakan oleh BPKK Kabupaten Solok di dalam pengembangan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya adalah sebagai berikut ; 1). Strategi Penetrasi Pasar, 2). Strategi Perluasan Pasar dan, 3). Strategi Diversifikasi Terkait.Secara umum ada tiga komponen kegiatan yang dapat dijalankan didalam penerapan strategi tersebut yaitu ; a). Melakukan peningkatan penjualan dan pemasaran, b). Melakukan peningkatan kemampuan operasi dan c). Melakukan pembenahan/peningkatan infrastruktur pendukung.Sebagai saran, agar perencanaan strategis BPKK yang telah dibuat ini dapat dioperasionalkan maka perlu adanya rekomendasi dan dukungan dari Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Solok, setelah itu baru dilakukan sosialisasi kepada pihak terkait untuk menjalin koordinasi didalam pelaksanaannya.

---

Chief Executive's (Bupati's) of Solok District Decree No.: 05, 1995, had given the responsibility and authority of waste management at Solok District to the Cleanliness and Beauty Management Board (BPKK).

Since it was founded, the Board has not had Strategic Planning to conduct its tasks and functions yet. To anticipate the future environmental cleanliness, especially in waste problems at Solok District, this Strategic Plan would be a necessity for Solok District organization of BPKK.

In order to build a Strategic Planning of this Board, this operational research had been conducted using qualitative and quantitative analyses. These strategies were built in three steps. First (input stage), consists of external and internal environmental analyses of BPKK through Decision Making Consensus Group (DMCG). People in this group include Head and one staff of District Financial Management Board (BPKD), head of BPKK and Head of District Health Office and Head of District Demographic/ Family Planning and Manpower Office. On the second stage (matching stage), DMCG identified alternative strategies by Internal-External Matrix and SWOT Matrix analyses. Finally, the third step (decision stage) was selecting the strategic priority, using Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) method.

Based on the result of SWOT Matrix Analysis, BPKK is positioned at Weaknesses-Opportunities (WO) quadrant, which means BPKK could minimize its internal weaknesses using the opportunities. Meanwhile, the result of IE Matrix shown a position of BPKK was at Cell five (Hold and maintain), it means that the Board still the opportunity to grow and develop its organization.

Both matrix analyses resulted in the priority strategies for organization development of BPKK, related to the tasks and functions, are as follows : 1). Market Penetration Strategy 2). Market Development Strategy and 3). Related Diversification Strategy.

In general, there are three of actions that can be done to apply the strategies: a). Increasing sales and marketing efforts b). Enhancing operational abilities, and c). Improving supporting infrastructures.

In order to operational this BPKK strategic planning, there is a need of recommendation and support from Bupati and District Parliament (DPRD). After ward socialization to the related sectors should be done to build coordination of the delivery of the programs."

"Pembangunan perkotaan sejalan dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya laju timbunan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, terutama masalah kesehatan lingkungan. Pembuangan limbah padat atau sampah, sebagai akibat dari aktivitas masyarakat perkotaan, tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan alam untuk menyerapnya. Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 8.032 Ha meliputi 6 Kelurahan dan kota dengan jumlah penduduk 106.024 jiwa dengan kepadatan rata-rata > 50 jiwa/Ha. Timbunan sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota mencapai 360 m3/hari, sedangkan yang mampu diangkut 228 m3/hari atau (63,33 %); sedangkan yang tidak tertangani atau lambat terangkut adalah 132 m3/hari atau (36,67 %), sebagian dibuang ke saluran/drainase, lahan kosong, badan air, dan dibakar. Pembiayaan pengelolaan sampah diperoleh dari masyarakat melalui pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan baru mencapai 25 % dari keperluan biaya pengelolaan sampah di luar investasi untuk trek angkutan, alat berat di TPA dan pembangunan TPS maupun Transfer Dipo. Saat ini alokasi dana pengelolaan sampah dialokasikan melalui dana pembangunan/proyek dalam APBD, sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Guna mencapai motto Kota Palangka Raya sebagai kota "CANTIK". Pemerintah kota menetapkan 8 (delapan) program terpadu melalui PAM KUDP-P3KT, salah satunya program persampahan, dananya bersumber dari DAU, DAK dan APBD maupun pinjaman Bank Dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah: (1) peranan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dalam APBD terhadap biaya pengelolaan sampah, (2) potensi wajib retribusi yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan (3) perubahan pola pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Hipotesis dalam penelitian, yakni : 1) Peranan pendapatan yang diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dana dalam APBD masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah. 2) Biaya pengelolaan sampah dapat ditingkatkan dengan menggali potensi yang lebih besar dari masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 3) Pelayanan persampahan/kebersihan dapat ditingkatkan apabila pola pengelolaan sampah untuk mengurangi timbunan sampah yang tidak tertangani dengan melakukan pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Sifat penelitian ini adalah deskriftif kuantatif dengan metode penelitian ekspos fakto, adapun variabel bebas adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD serta variabel terikat adalah pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data sekunder bersumber dari literatur dan kuesioner dari instansi yang telah ditentukan. Kemudian untuk mengetahui pengetahuan dan peranserta responden dalam pengelolaan sampah dan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan pengumpulan data primer melalui kuesioner. Jumlah populasi 24.045 wajib retribusi, diklasifikasikan berdasarkan luas bangunan, ditetapkan sample untuk luas bangunan < 71 m2 = 144 responden, luas bangunan 71 - 300 m2 = 72 responden, dan luas bangunan > 300 m2 = 30 responden. Teknis dan pengolahan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik, yaitu analisis regresi, korelasi, faktor matrix, dan Anova dengan menggunakan Duncan 's multiple range test dalam SPSS. Berdasarkan hasil analisis diperoleh: Analisis terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD dalam pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan alokasi dana dalam APBD. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung, pada variabel realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 9,148, sedangkan nilai tiahe sebesar 2,015 dengan demikian thitung 9,148 > tiahel 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan realisasi biaya pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan keperluan biaya operasional sesungguhnya, hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan nilai thitung 49,316 sedangkan tabel sebesar 2,015; dengan demikian [th;n? ns 49,316> tth>x1 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan biaya operasional sesungguhnya. Analisis terhadap variabel wajib retribusi berdasarkan klasifikasi luas bangunan. Klasifikasi Luas Bangunan < 71 m2. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai th; g 0,087 di mana tc,,e1 4,450 [th;.,8 < t.bd 6,1691 dengan demikian (Ho) diterima dan (Ha) ditolak, artinya tidak ada perbedaan antara retribusi pelayanan persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan 71- 300 m2Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thitung, 12,557 di mana t,h1x14,450 [t1ui,,,,R 12,557 > ttain] 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan > 300 m2.Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thiung 133,544 di mana ttabel 4,450 [thimns 133,544 > tmbe1 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan/persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Analisis terhadap variabel pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 32,691 sedangkan tthbe1 (df ; 7) sebesar 1,895 dengan demikian [ thitung 32,691 > t,hbci 1.895 ], (Ho) ditolak dan (Ha) diterima sehingga terhadap pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan meningkatkan pengelolaan sampah melalui pengomposan.Hasil pengujian regresi linier menunjukan bahwa nilai konstanta (a) sebesar -28,212 pengelolaan sampah melalui penggunaan 3R negatif artinya bahwa sistem 3R secara nyata akan mengurangi pengelolaan sampah sebesar 28,212, sedangkan nilai regresi (b2) sebesar 1. Regresi akan menurunkan timbulan sampah 0,267 artinya terdapat konstribusi sampah terhadap proses pengelolaan sampah melalui 3R. Hasil hipotesis menunjukkan nilai tw,,,r,g sebesar 21,413 sedangkan ttabe1 sebesar 1,895 dengan demikian [thitung 21.413 > tIbei 1.895] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan pengolahan sampah melalui 3R.Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan: 1. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan peranannya masih rendah terhadap biaya pengelolaan sampah maupun peranannya dalam APBD, merupakan akar permasalahan dalam pembiayaaan pengelolaan sampah kota. 2. Potensi terbesar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terdapat pada wajib retribusi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan 71 - 300 m2 dan luas bangunan > 300 m2 dan sebagian kecil dari potensi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan < 71 m2, terjadi subsidi silang. 3. Timbunan sampah yang tidak tertangani dapat dikurangi melalui upaya pengomposan dan 3 R.

---

Role Of Retribution and Local Budget (APBD) in the Urban Waste Management (A Case Study in Palangka Raya Central Kalimantan Province)The urban development is paralleled with the improvement of the economic development, population growth, and the increase of the society's welfare. The improved garbage piles represents one of the environmental problems faced by the urban society, especially the problem of health and environment. The development of solid waste or garbage, as the consequence of the urban society's activities is incomparable with the capability of the natural environment to absorb.

Palangkaraya city with 8,032 ha width area covers 6 sub district and cities in the city by the 106,024 population with the average density > 50 people/ha. The garbage piles resulted by urban community reach 360 m3/day or (63.33 %), while which are not handled or in delay in transporting totally 132 m3lday or (36.67 %), some of them thrown to drainage, bare land, brink of waters, and burned.

The financing of garbage management which is obtained from people through garbage/cleaning service retribution revenue only reaches 25 % from garbage disposal cost outside the investment for transport truck, heavy equipment both at End Disposal Location (TPA) and Transfer Dipo. At this time garbage disposal fund allocation allocated the development/project fund in Regional Local Budget (APBD), its fund resources from General Allocation Fund (DAU).

To archive the motto Palangka Raya City " BEAUTIFUL" city. The local Government established 8 (eight) integrated program through P]M KUDPP3KT, one of them garbage processing, the fund comes from DAU, DAK, and APBD as well as from World Bank.

Based on above description, then the problem formulated: (1) the role of garbage processing/cleaning services retribution and the allocation in APED to garbage processing cost, (2) retribution compulsory potentials could be raised to increase the revenue from garbage process/cleaning services retribution, and (3) garbage processing pattern by emphasizing on garbage processing through compost and 3R.

Hypothesis in this research, namely:

1) Role of revenue obtained from garbage process cleaning services retribution and fund allocation in APBD still low compared to garbage processing required cost.

2) Garbage processing cost could be increased by raising the grater potential from the community to pay garbage/cleaning services retribution.

3) Garbage/cleaning services could be increased if garbage processing pattern to decrease the garbage pile which are not handled by conducting garbage processing through composting and 3 R.

The nature of this research in quantitative descriptive by research method of expos facto, while free variables are garbage/cleaning processing garbage.

Data collection technique applied by two ways those are secondary data collection comes from literature and questioner of specified institutions. Then to know the respondens knowledge and partisipation in garbage processing and to pay garbage/cleaning services retribution conducted the primary data collection through questioner.

The population number 24,045 on retribution compulsory, classified based on the building width, stipulated the sample for a building of < 71 m2 width = 144 respondents, building of 71 - 300 width m2 = 72 respondents, and building of > 300 m2 width = 30 responders. Data analysis technique and process applied in this research is by using quantitative method by statistic analysis, that is regression analysis, correlation, factor matrix., and Anova by using Duncan's multiple range test in SPSS.

Based on the analysis results obtained:

Analysis to variables of garbage/cleaning services retribution and APBD in garbage processing.

The results of data processing to variables of garbage/cleaning services retribution by the fund allocation in APBD. The hypothesis examination results show that tco,a,L value on variable of garbage/cleaning services retribution of 9.148 while ttable value of 2.015 so [tc,,.t 9.148 > ttab1e 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there the relationship between garbage/cleaning services retribution with the garbage processing cost realization.

Data processing result to garbage processing cost/operational cost realization variable in APBD with the actual operational needs, the hypothesis examination result (examine t) show t,,,,,, value of 49.316 while tubte value of 2.015 so, [t.,,,t 49.316 > tmble 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there is the relationship between garbage processing cost/operational cost realization in APBD with actual operational cost.

Analysis of retribution compulsory variable based on the building width classification.

The building of < 71 m2width

Data processing result show tcow t, value 0.087 where habit 4.450 [tcount < Liable 6.169] so (Ho) accepted and (Ha) rejected it means there is no difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning service.

The building of 71 - 300 m2 width

Data processing result show Lco~,t value 12.557 where t1abit. 4.450 [tcd?nt 12.557 > ttabic 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

The building of > 300 m2 width

Data processing result show .6,rt value 133.544 where ttabJe 4.450 [tcount 133.544 > tnblc 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

Analysis to garbage processing variable by emphasizing on garbage processing through composting and 3R.

Hypothesis examination results show that result the hunt value of 32.691 while ttable (df;7) of 1.895 then [tcoV1i 12.557 > ttnble 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted so there is an influence between garbage piles which are not handled by increasing the garbage processing through composting.

Linear regression examination results show that constant (a) of - 28.212 garbage processing through 3R application is negative it means that 3R system obviously will decreace the garbage processing amounted 28.212, while regression value (b2) of 1. Regression will decreace the garbage piles of 0.267 it means there is garbage contribution to garbage process through 3R. By the hypothesis results show hunt value of 21.413 where hunt of 1.895 then [#count 21.413 > tiab]c 1.895] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious influence between garbage piles which are not handled with garbage processing through 3R.

Based on the analysis, it can be drawn the following conclusion:

1. The retribution of garbage/cleaning services, which still plays low roles on the cost of garbage processing and on the regional budget, represents the root causes in financing the urban garbage processing.

2. The high potency of the retribution of the garbage/cleaning services occupies on the retribution payer of households with the building size of 71-300 m2 and the building size > 000 m` while little part of the potency remains at the households with the classification of the building size < 71 m2, so the cross subsidy occurs.

3. The garbage piles that is not handled can be reduced by composing and 3 R."

"ABSTRAKPenelitian ini didasari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon yang belummembahas tentang pengurangan sampah di tingkat sumber sampah. Penelitian inidilakukan dengan pendekatan post positivist serta analisis data yang bersifatkualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan PeraturanDaerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihandi Kota Cirebon dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon dilihatdari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan.Pembahasan selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaansampah di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti) yang dilihat dariperspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga perspektif tersebut masihterdapat kekurangan karena hanya sebagian kecil masyarakat yang telahmengelola sampah dengan konsep 3R. Kelompok masyarakat yang dianggapberhasil yang mengelola sampah dengan konsep 3R adalah masyarakat Rw 08Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. Hal ini dikarenakanadanya hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya SDMpelaksana kebijakan, kurangnya lahan, kurangnya peran swasta, terbatasnyaanggaran dan kebijakan pengelolaan sampah yang masih terdapat beberapa halyang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan sampah.

---

ABSTRACTThis research is based on waste management in Cirebon City which have notcontain about waste reduction in the waste source stage. This research used postpositivist approach and analyzing qualitative data. The result of this researchdescribes the implementation of the policy from Regional Regulation of CirebonNumber 2 of 2002 about the Realization of City?s Cleanliness Program in Cirebonfor sustainable development in Cirebon, which is assessed by tractability of theproblem, ability of statute to structure implementation, and nonstatutory variablesaffecting implementation. The next part deals with sustainable development ofwaste management in Cirebon (Case study: The district of Harjamukti) whichused economic, social, and environment perspective. All those three perspectivescould still be improved since there is only small number of people who couldapply the concept of 3R in dealing with waste. Groups of people that areconsidered successful in using the concept of 3R in dealing with waste are Rw 08Merbabu Asih, Larangan Subdistrict, The district of Harjamukti. This is caused bysome limitations like the lack of people?s awareness, the lack of human resourcesfor implementing the policy, the lack of space, the lack of private sector?s role, thelack of financial support, and the policy regarding to waste management that isnot in accordance with Act Number 18 of 2008 about waste management and TheRegulation Number 33 of 2010 from Ministry of Internal Affairs about theinstruction of waste management."

"Seiring berkembangnya penduduk dan teknologi mendorong perubahan besar pada jumlah timbulan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dipengaruhi juga oleh pandemi covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga saat ini, penggunaan fasilitas protokol kesehatan seperti masker, memperparah besar timbulan sampah. TPA pada Kecamatan Cipayung merupakan contoh yang terdampak akibat masalah tersebut. Peningkatan limbah masker mengalami kenaikan volume 30 sampai 50 persen dari sebelumnya pada tahun 2020 hanya sebesar 1600 ton limbah infeksius yang berasal dari masker. Timbulan keseluruhan sampah di TPA Cipayung perhari sudah mencapai 1200 m3 /hari di tahun 2021, kondisi ini mengakibatkan TPA overload dan akan direncanakan untuk ditutup. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis dan mengevaluasi komposisi, timbulan, serta kinerja pengelolaan sampah yang berada di TPA Cipayung terdampak pandemi Covid-19. Metode pengumpulan data yang digunakan berdasarkan SNI-19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, observasi kondisi eksisting pada TPA Cipayung serta wawancara kepada petugas TPA. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata volume timbulan sampah yang masuk ke TPA Cipayung sebesar 1031,2 m3 /hari, dengan komposisi yang didominasi sampah organik sebesar 42,02% dan sampah plastik sebesar 26%. Sisa komposisi sampah lainnya terdiri dari sampah B3 berupa baterai, obat dan wadah bekas kosmetik sebesar 9,26 %, sampah kertas sebesar 8,01%, ranting dan kayu sebesar 4,88%, sampah infeksius yang didominasi sampah masker sebesar 4,77%, sampah kain sebesar 3,38%, karet/kulit sebesar 2,27%, kaca sebesar, 1,88%, dan logam 1,19%. Terdapat faktor yang mendorong peningkatan jumlah timbulan yang masuk ke dalam TPA dari aspek peningkatan jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, serta aktivitas yang mendorong kuantitas sampah dari rumah tangga meningkat karena keadaan pandemi covid-19.

---

The amount of waste generated that enters the final disposal site (TPA) changes dramatically as the population grows and technological advances. Also affected by the COVID-19 pandemic that has lasted from 2020 to the present, the use of health protocol facilities such as masks, exacerbates the amount of waste generated. Landfill in Cipayung District is an example that is affected by this problem. Garbage generation at the Cipayung landfill per day has reached 1200 m3/day. This condition has resulted in the landfill being overloaded and it is planned to close it. Therefore, this study was conducted in order to analyze and evaluate the composition, generation, and performance of waste management at the Cipayung TPA affected by the Covid-19 pandemic. The data collection method used was based on SNI-19-3964-1994 regarding Methods of Collection and Measurement of Urban Waste Generation and Materials, observations of the existing conditions at the Cipayung landfill, and interviews with landfill officers. Based on the results of the study, the average volume of waste that enters the landfill is 1031.2 m3/day, with a composition dominated by organic waste (42.02%) and plastic waste (26%). The remaining composition of other waste consists of B3 waste in the form of batteries, drugs, and used cosmetic containers by 9.26%, paper waste by 8.01%, twigs and wood by 4.88%, infectious waste dominated by mask waste by 4.77%, cloth waste by 3.38%, rubber/leather by 2.27%, glass by 1.88%, and metal by 1.19%. There are factors that encourage an increase in the amount of generation that goes into the landfill from the aspect of increasing population, economic activity, and activities that support the quantity of waste from households increasing due to the COVID-19 pandemic."

"Sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih bertumpu dengan sistem Kumpul-Angkut-Buang sehingga menambah beban pencemar di TPST Bantargebang sebagai satu-satunya TPA Jakarta. JRC merupakan suatu program yang dibangun untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta sehingga dapat mengurangi sampah. Penilaian program seperti ini perlu dilakukan untuk melihat keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di kemudian hari. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penilaian program JRC dan menyusun strategi keberlanjutan sistem pengelolaan sampah terpadu. Metode yang digunakan adalah melakukan penilaian dengan instrument Wasteaware Benchmark Indicators yang kemudian dilakukan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT). Hasil dari penelitian ini adalah keberlanjutan sistem JRC ini memberikan nilai yang sedang/tinggi sehingga perlu dilakukan penguatan pada kegiatan daur ulang, sistem finansial pengelolaan sampah, kerja sama dengan pihak swasta dan juga memperkuat kelembagaan.

---

The waste management system in DKI Jakarta still relies on the Collect-Transport-Disposal system, thereby increasing the pollutant load at the Bantargebang Landfill, the only landfill in Jakarta. JRC is a program to create an integrated waste management system that increases the participation of the community, government, and private sector to reduce waste. An assessment of a program like this needs to be carried out to determine the sustainability of the waste management system in the future. The purpose of this research is to evaluate the JRC program and develop a strategy for the sustainability of an integrated waste management system. The method used is to carry out an assessment with the Wasteaware Benchmark Indicators instrument, which is then followed by a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis. According to the findings of this study, the sustainability of the JRC system provides a medium-to-high value, indicating that it is necessary to strengthen recycling activities, the financial system for waste management, collaboration with the private sector, and institutions."

"Pertambahan jumlah penduduk yang dinamis di DKI Jakarta menyebabkan terjadinya peningkatan pola konsumsi yang berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas sampah yang dihasilkan. Dilihat dari sumber penghasilnya, sektor rumah tangga merupakan penghasil sampah terbesar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghitung timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, mengevaluasi kondisi pengelolaan sampah eksisting, dan memberikan rekomendasi solusi pengelolaan sampah yang dapat diterapkan di kawasan Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Dilakukan metode penelitian kuantitatif dengan proses sampling dan penelitian deksriptif kualitatif dengan melakukan observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata timbulan sampah berdasarkan berat di Kelurahan Pulo Gebang sebesar 0,22 kg/orang/hari, berdasarkan volume sebesar 1,94 liter/orang/hari dan berat jenis sampah sebesar 110 kg/m3. Selain itu, didapatkan data komposisi sampah organik 46,7%, plastik 19%, kertas/karton 14,2%, lainnya 12%, kayu/ranting 2,2%, kaca 2,2%, logam 1,8%, kain 1,5%, dan karet/kulit 0,3%. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan dalam pengelolaan sampah, antara lain dalam aspek pemilahan dan pengolahan sampah. Sehingga, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah dari sumber dan mengembangkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang disertai teknologi pengolahan sampah, yaitu TPS 3R dengan model Integrated Sustainability Waste Management.

---

The dynamic increase in population in DKI Jakarta has led to a rise in consumption patterns, affecting the quality and quantity of generated waste. The household sector emerges as the largest waste producer. Hence, this research aims to calculate the generation and composition of household waste, evaluate the existing waste management conditions, and provide recommendations for waste management solutions applicable in the Pulo Gebang Subdistrict of East Jakarta. The research utilized quantitative methods with sampling processes, as well as qualitative descriptive research through observations, questionnaire distribution, and interviews. The findings indicate that the average waste generation, in terms of weight, in the Pulo Gebang Subdistrict is 0.22 kg/person/day, with a volume of 1.94 liters/person/day and a waste density of 110 kg/m3. Additionally, the composition data shows organic waste at 46.7%, plastic at 19%, paper/cardboard at 14.2%, others at 12%, wood/branches at 2.2%, glass at 2.2%, metal at 1.8%, fabric at 1.5%, and rubber/leather at 0.3%. The evaluation highlights areas for improvement in waste management, particularly in waste sorting and processing. Therefore, public awareness campaigns are needed to educate the community on waste separation at the source, along with the development of waste processing facilities incorporating waste treatment technologies, such as the 3R"