Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 104985 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Handayani Purwaningrum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T26766
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hutauruk, Kamala
"Terdapat suatu polemik yang mengatakan bahwa : Setelah tersedia sarana aksesibilitas pada suatu bangunan umum, apakah penyandang cacat akan banyak berdatangan? Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa selama ini penyandang cacat tidak datang ke bangunan itu karena tidak adanya sarana aksesibilitas. Membahas polemik itu sama saja seperti membahas pertanyaan, "Mana yang lebih dahulu, telur atau ayam?", jawaban seorang akan selalu saja berbeda dengan yang lainnya.
Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa untuk menghadirkan fasilitas-fasilitas yang memadai bagi manusia normal saja sudah cukup sulit dan belum semuanya terpenuhi, apalagi untuk fasilitas yang dapat di akses penyandang cacat. Begitu banyak kendala yang akan ditemui, baik dari segi biaya, tenaga, ruang, serta pemikiran.
Kendala terbesar yang terjadi adalah dari segi pemikiran. Yang dimaksud dengan pemikiran di sini adalah kurang adanya kesadaran moral dari pihak-pihak terkait untuk rnemperhatikan kepentingan penyandang cacat. Padahal, walaupun jumlah komunitas penyandang cacat ini tidak terlalu besar, justru bagian dari masyarakat inilah yang sangat membutuhkan perhatian dan uluran tangan dari sesamanya untuk dapat menutupi kekurangan yang mereka miliki."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2003
S48488
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Myrs Rethika
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1999
S48958
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Heri Nur Hilman
"Setiap warga berhak mendapatkan kesempatan untuk menikmati pembangunan. Penyediaan fasilitas umum merupakan hal penting agar dapat menunjang dan mempermudah kegiatan. Fasilitas umum tidak saja hanya untuk warga yang memiliki tubuh normal tetapi juga para penyandang cacat. Sebagai warga kota penyandang cacat mempunyai persamaan hak mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk memanfaatkan hasil-hasil pembangunan di perkotaan. Kepedulian terhadap penyandang cacat dengan dikeluarkannya, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 468/Kpts/1998 mengenai persyaratan teknis aksesibilitas bangunan dan lingkungan. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan peraturan ini, maka dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan penerapan kebijakan aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang cacat dan yang menjadi kasus penelitian adalah rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dipilihnya RSCM karma RSCM merupakan rumah sakit berskala nasional sehingga akan menjadi percontohan bagi rumah sakit lainnya dan menjadi rumah sakit rujukan.
Untuk mengetahui apakah penerapan peraturan standar aksesibilitas penyandang cacat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sesuai dengan peraturan atau tidak melaksanakan sesuai kebijakan, dapat dilihat dari hasil nilai standariasi kebijakan aksesibilitas penyandang cacat. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut, maka dilakukan observasi lapangan, check list dan wawancara berpedoman. Sumber informasinya adalah dari pengelola gedung, dinas kesehatan, penyandang cacat dan LSM
Hasil analisis menunjukkan penerapan kebijakan aksesibilitas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2004 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akses menurut pengguna fasilitas tersebut. Diketahui bahwa pemahaman pengelola gedung terhadap kebijakan aksesibilitas tidak optimal, hal lain disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan kebijakan dan kurangnya dana. Selain itu masyarakat kurang ikut berperan serta dalam pembangunan aksesibilitas penyandang cacat, dan tidak berjalannya pengawasan dan sanksi oleh yang berwenang sehingga kurang memotivasi untuk melaksankan penyediaan fasilitas aksesibilitas sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Disarankan sosialisasi peraturan kebijakan perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan untuk mempersiapkan aparat yang handal dalam aksesibilitas. Pelaksanaan pengawasan dan sanksi diterapkan dengan tegas kepada yang melanggar peraturan kebijakan.

Policy Implementation of Public Facilities and Infrastructures Accessibility for Disabled Persons (Case Study: Cipto Mangunkusumo Public Hospital DKI Jakarta)All the people of this country should have similar a chance to benefit of development. Provision of public facility is very important to support and facilitate many activities. Public facilities are not only for normal people, but also for disabled persons. Government's attention for disabled persons is realized in Minister of PU RI decree No. 468/Kpts/1998 on Technical Regulation for Accessibility of Buildings and Environment. To assess the implementation this decree, I conducted this research at the Cipto Mangunkusumo Public Hospital (RSCM). As a national hospital, the access for disabled persons could become a model for others.
I checked the implementation against standards as stated in the decree and according to disabled persons opinion, Data were gathered through field observation and guided interview. The informants were building manager, the human relation officer of the Center Jakarta District Health, disabled persons and NGO.
I found that, the implementation did not match the standard or to disabled persons opinion. In addition, I found that the building manager less understood about that standard, which was related to less socialization of the decree, less investment for the facilities. Furthermore, the communities were less involved in construction stage. No monitoring and punishment for in availability made less motivation to provide the facilities.
The study suggested that the government should socialize the decree more through relevant training and education. The government should also more strict in punishing the building manager who are failed to comply with the rules.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T13413
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Made Adi Gunawan
"Pokok permasalahan tesis ini adalah ?apakah terdapat hubungan yang positif dan signitikan antara karaktenstik rnasalh, daya dukung kebijakan dan faktor-faktor di luar kebijakan dengan prdses implementasi kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial periyandang carat di Jakarta Selatan?
Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut adaiah metode survei. Permasalahan ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tedri yang dikemukakan oleh Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik masalah, daya dukung kebijakan dan falctor-faktor di luar kebijakan.
Setelah dilakukan penelitian terhadap persepsi para penyandang cacat di Jakarta Selatan, dapat disimpuikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signilikan antara karakteristik masalah, daya dukung kebijakan dan faktor-faktor di luar kebijakan dengan proses implementasi kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Jakarta Selatan.

The main issue of the thesis is ?are there any positive and significant correlations between the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors with the implementation process of disable social welfare improvement efforts policy in South Jakarta".
The research method used is the survey method. The issue is then analyzed with the policy implementation theory by Paul A. Sabatier gand Daniel Mazmanian: "the policy implementation process is influenced by the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors".
After the research on the perception of disable in South Jakarta, we may conclude that there are positive and significant correlations between the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors with the implementation process of disable social welfare improvement efforts policy in South Jakarta."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21596
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
J. Kamaludin
"PPCI sebagai organisasi payung yang fungsi utamanya adalah sebagai koordinator bagi organisasi-organisasi kecacatan di bawahnya memiliki peran yang sangat strategis untuk mensinergikan hubungan antara PPCI, organisasi anggota, instansi pemerintah dan masyarakat umum untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang cacat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang dimiliki PPCI, observasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang berada pada lingkungan ekstemal PPCI dan lingkungan internal PPCI.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat pada seluruh instansi yang benwenang dan masyarakat yang peduli terhadap penyandang cacat belum efektif, padahal peranan pemerintah untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat memiliki posisi yang cukup sentral sebagai koordinator terhadap masalah-masalah penyandang carat, terutama dalam masalah dana, sosialisasi kebijakan atau Undang-undang yang berhubungan dengan penyandang cacat dan sosialisasi kegiatan-kegiatan organisasi penyandang cacat yang tujuannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat luas terhadap masalah-masalah penyandang carat.
Berdasarkan temuan di atas maka disarankan agar PPCI memaksimalkan kinerja atau performa organisasinya yang berfungsi sebagai koordinator, dan memaksimalkan sinerginya dengan masyarakat dan instansi pemerintah. Dengan efektifnya hasil-hasil kegiatan PPCI pada masyarakat luas akan meningkatkan peran sosial penyandang cacat, yang secara otomatis akan meningkatkan ketahanan sosial penyandang cacat itu sendiri.

PPCI as an umbrella organization has it main function as coordinator to its members. PPCI has a strategic function because in an ideal world, it can effectively coalesce the correlation between PPCI, its members, government institution and society to accomplish the appreciation, improvement, align, fulfillment and protection on human rights for people with disability. The purpose of this research is to study some of management function that PPCI carry out (planning, coordinating and evaluation). Data were collected qualitatively with documents review in PPCI, tangible observation with an in-depth interview with one of PPCI and member organization's staff, and also with three workers to see their perception about people with disability.
It is shown in this study that the great effort to accomplish the appreciation, improvement, straighten up, fulfillment and protection on human rights for people with disability on government institution is not effective up till now, fortunately the government's responsibility to accomplish those rights for people with disability has a central position as the coordinator to the people with disability's problems, mainly in funds, in the dissemination of the regulation about people with disability and the spreading of the PPC: and its members' activity to improve society awareness to the problem of people with disability. It is recommended for PPCI to make best use of its organization's performance as coordinator and to maximize its relationship with government institution and society. With the constructive of PPCI's activity result in the society, it will improve the social role of the people with disability, which consequentially will improve the social defense of the people with disability itself.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15221
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusup Hidayat
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
TA3589
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Maulidya Hanum
"MAULIDYA HANUM. Pendidikan dan Pekerjaan Bagi Penyandang Cacat Mental dan Masalahnya. ( Di bawah bimbingan Ibu Jenny Simulja, M. A.). Program Studi Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2004. Penelitian mengenai pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang cacat mental di Jepang, beserta analisis mengenai kerja dan dan masalah yang dihadapi penyandang cacat mental dalam dunia kerja. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kondisi pendidikan penyandang cacat mental di Jepang dan pekerjaan bagi mereka dart masalah yang dihadapi dalam dunia kerja. Pengumpulan data diperoleh melalui buku-buku serta sumber data yang berkaitan dengan penyandang cacat mental, Berta peainjauan langsung pada salah satu sekolah dan pusat rehabilitasi bagi penyandang carat mental di daerah Kitakyushu, Jepang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendidikan bagi penyandang cacat mental mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Kurikulum pendidikan dibuat sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Pendidikan ditujukan agar siswa mampu mandiri dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Pendidikan di tingkat sekolah dasar bertujuan agar siswa mampu mengurus dirinya sendiri terutama mengenai kebutuhannya sehari-hari. Pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas bertujuan melatih dan membimbing siswadengan pengetahuan akan kerja, keterampilan dan sikap sebagai bekal siswa mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Ketika memasuki dunia keija, penyandang cacat mental banyak menemukan masalah, terutama sulitnya dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu, bagi mereka yang bekerja pun, banyak masalah yang hares mereka hadapi dalam lingkungan kerja. Tindakan kekerasan dan perlakuan diskriminasi dari rekan keija maupun atasan merupaka masalah dalam keija yang kerap mereka hadapi."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2005
S13611
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>