Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis consists of research findings on the aspects of policy reinforcement and international cooperation as parts of Indonesian efforts to remain outside the list of NCCTs. The Indonesian status to be off the list does not only relieve us but also creating further challenges and consequences for which if we do not preserve and improve the status, it will become a weakness point for Indonesia in handling the policies of crime prevention and eradication of money laundering.In this research, the researcher uses a qualitative method of document analysis by the technique of data collection through interviews with source persons. In this regard, the researcher using the theory from Reuter and Truman which explains that in order to prevent and eradicate money laundering may be conducted by two pillars i.e. prevention and enforcement pillars.The prevention pillar consists of four main pillar namely customer due diligence, reporting, regulation and supervision, and sanction. While the enforcement pillar consists of four main pillars namely predicate crime, investigation, prosecution and punishment, and confiscation. The prevention pillar functions to prevent the money laundering by applying customer due diligence to financial institution, while enforcement pillar functions when the money laundering has occurred by conducting assets confiscation of money laundering proceeds through international cooperation.Based on the findings it is found that the Indonesian efforts to remain outside the list of NCCTs using the aspects of policy reinforcement and international cooperation are not maximized. The researcher argues that Indonesia is unwillingly implementing the prevention and eradication of money laundering which can be seen from both aspects and they are implemented fully in accordance with the FATF international standard. If this remains to exist by the Government of Indonesia or does not have special attention, Indonesia must be put on the list of NCCTs."

"Fokus dari skripsi ini adalah pemenuhan perlindungan dalam prosedur perekrutan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Metode penelitian dari skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode deskriptif normatif. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Skripsi ini menunjukkan bahwa beberapa hal harus diperbaiki dalam rangka mewujudkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang maksimal. Harmonisasi Undang-undang serta partisipasi dari pemerintah maupun masyarakat sendiri diperlukan untuk mewujudkan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang sesuai dengan hak Tenaga Kerja Indonesia sebagai pekerja maupun sebagai masyarakat Indonesia.

---

The focus of this thesis is the fulfillment of protections in the procedure of recruitment and placement of Indonesian Migrant Workers. The research method of this thesis is research of law using the normative descriptive methods. The purpose of this paper is to analyze the legal and statutory regulations governing the placement and protection of Indonesian Workers in other Country.

This thesis shows that some things have to be improved in order to realize the maximum protection of Indonesian Migrant Workers. Harmonization towards the Laws and Regulations, as well as the participation of governments and society needed to realize the protection of Indonesian Labor in accordance with the rights of Indonesian Workers as workers and as people of Indonesia."

"ABSTRAKDalam hukum kepailitan, penjualan aset debitur merupakan poin penting karena penjualan aset pailit adalah tujuan dari UU Kepailitan. Masalah muncul jika ada harta pailit milik debitur yang berada di luar wilayah hukum negara Indonesia. Permasalahan tersebut muncul akibat penerapan asas kewilayahan yang dianut oleh negara Indonesia, yang mengakibatkan diterapkannya asas timbal balik. UU Kepailitan yang berlaku tidak menjelaskan secara lengkap eksekusi harta pailit yang berada di luar negeri, tetapi hanya mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitur pailit, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penerapan hukum perdata internasional yang memungkinkan kurator untuk melakukan eksekusi harta kekayaan pailit di luar negeri, yaitu dengan mengajukan permohonan penegakan putusan pengadilan, yaitu putusan pailit, dan dengan Indonesia mengadakan perjanjian atau perjanjian bilateral. multilateral.ABSTRACTIn bankruptcy law, the sale of debtor's assets is an important point because the sale of bankruptcy assets is the goal of the Bankruptcy Law. Problems arise if there is a debtor's bankruptcy property that is outside the jurisdiction of the Indonesian state. These problems arise as a result of the application of the territorial principle adhered to by the Indonesian state, which results in the application of the principle of reciprocity. The applicable Bankruptcy Law does not fully explain the execution of bankruptcy assets located abroad, but only stipulates that all assets of the bankrupt debtor, both domestically and abroad. However, this problem can be overcome by the application of international civil law which allows curators to carry out the execution of bankruptcy assets abroad, namely by submitting applications for enforcement of court decisions, namely bankruptcy decisions, and with Indonesia entering into bilateral agreements or agreements. multilateral."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan urgensi manajemen hutang luar negeri yang memadai bagi Indoesia. Metode penelitian adalah library research dengan data-data sekunder dan bahan-bahan yang sudah diolah kembali. Untuk itu dilakukan analisa deskriptif melalui pendekatan External Debt Management versi IMF (1985) dan analisa kwantitatif melalui pendekatan country-risk Evaluation dari P.J Nagy (1984). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya beban hutang luar negeri Indonesia tidak hanya disebabkan oleh perkembangan faktor-faktor eksternal dan internal yang kurang menguntungkan, akan tetapi dipengaruhi pula oleh faktor manajemen hutang yang kurang optimal. Banyak dari permasalahan yang timbul, pada dasarnya dapat diantisipasi dengan berbagai penangkal dan obat yang tersedia, jika hal tersebut disadari oleh pihak Bank Indonesia sejak Kesimpulan menunjukkan bahwa pengelolaan hutang luar yang dilakukan oleh Bank Indonesia masih memiliki dini. negeri banyak kelemahan. Dan untuk itu diperlukan adanya suatu pengembangan sistem manajemen hutang luar negeri yang lebih memadai yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan volume pekerjaan yang semakin meningkat."

"Munculnya berbagai model usaha baru seiring perkembangan jaman menjadi tantangan di bidang perpajakan. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 terdapat pengaturan baru mengenai bagaimana pemungutan PajakPertambahan Nilai (PPN) oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Luar Negeri, dimana PPMSE yang memenuhi significant economic presence dapat ditunjuk oleh pemerintah dan diberikan Nomor Identitassehingga menjadi subjek pajak Indonesia dan tunduk pada hukum perpajakan Indonesia. Namun adanya peraturan tersebut pun belum mengakomodir praktik pemungutan pajak oleh PPMSE dengan baik, Indonesia masih kesulitan melakukan pengawasan yang excessive dan menerapkan sanksi administrative maupun pemutusan akses terhadap potensi tindak keagresifitasan pajak PPMSE. Kesulitan ini dikarenakan tidak adanya kewenangan pemerintah Indonesia untuk melakukan audit pada perusahaan yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.Untuk itu dibutuhkan peraturan yang mengatur secara spesifik serta solusi berbasis teknologi untuk memastikan bagaimana kepatuhan PPMSE dalam melaksanakankewajibannya di bidang perpajakan.

---

The emergence of various new business models along with the times has become a challenge in the field of taxation. Since the passing of Law No. 2 of 2020 there is a new regulation regarding how to collect Value-Added Tax (VAT) by Trading Operators through Electronic Systems (PPMSE) Abroad, where PPMSE that meets a significant economic presence can be appointed by the government and given an Identity Number so that they become Indonesian tax subjects and are subject to Indonesian tax law. However, the existence of this regulation has not properly

accommodated the practice of tax collection by PPMSE, Indonesia is still having difficulty exercising excessive supervision and implementing administrative sanctions

or terminating access to potential acts of PPMSE tax aggressiveness. This difficulty is due to the absence of the authority of the Indonesian government to audit companies that do not have a Permanent Establishment (PE) status in Indonesia. For this reason, specific regulations and technology-based solutions are needed to ensure PPMSE

compliance in carrying out its tax obligations."

"ABSTRAKDalam membantu perencanaan tata ruang dalam mengatasi efek urbanisasi yang dapat mengakibatkan deteriorisasi bertahap pada bantaran banjir, sehingga meningkatkan frekuensi banjir, dibutuhkan simulasi secara realistik yang merepresentasikan banjir di bantaran banjir yang mengenai tempat tinggal. Simulasi ini perlu dilakukan karena dampak dari banjir yang merusak tempat tinggal, dimana tempat tinggal dibangun dalam zona banjir tetapi masih dalam batas izin zona huni. Simulasi pemodelan menggunakan parameter CFD dengan metode finite element, dengan membuat skenario geometri yang pernah diuji secara fisik. Perilaku geometri bangunan yang diteliti adalah efek besar wall opening (jendela) yaitu model 1 dengan 1 jendela dan model 2 dengan 2 jendela, dan efek orientasi geometri bangunan saat diputar 0°, 30°, 45°, 60° dan 90° saat dialiri banjir terhadap sebaran gaya impak banjir, gaya total bangunan dan reduksi kecepatan aliran di dalam bangunan. Dari hasil simulasi didapatkan bahwa geometri bangunan dengan jendela lebih besar lebih baik dalam menahan gaya impak banjir dan mereduksi kecepatan aliran banjir. Selanjutnya grafik gaya impak banjir dan gaya total orientasi 0°-30°-60°-90° pada model 1 dan model 2 mengalami kecenderungan meningkat seiring dengan bertambahnya sudut putaran. Dalam mereduksi kecepatan, grafik reduksi orientasi 0°-30°-60° pada model 1 dan model 2 juga mengalami kecenderungan meningkat seiring dengan bertambahnya sudut putaran. Sedangkan pada sudut 45° pada model 1 dan model 2 menunjukkan perilaku yang berbeda-beda.

---

ABSTRACT

In spatial planning in overcoming the effect of urbanization which can lead to gradual deterioration of flood banks, thereby increasing the frequency of flooding, realistic simulations are needed that represent floods on floodplains that concern housing. This simulation needs to carried out because of the impact of floods that damage homes, where built in flood zones but are still within the limits of habitable zone permits. Modelling in CFD parameters with finite element method, by creating geometric scenarios that have been physically tested. The geometric behavior of the building studied was the effect of large window openings, namely model 1 with 1 window and model 2 with 2 windows, and the effect of geometric orientation of the building when rotated 0°, 30°, 45°, 60° and 90° when flood induced the building based on flood impact force, total force of building and reduction of flow velocity in buildings. From the simulation results, it was found that building geometry with larger openings was better at resisting the impact strength of floods and reducing the velocity of flood flows. Furthermore, the graph of flood impact force and the total force of orientation 0°-30°-60°-90° in model 1 and model 2 have a tendency to increase when the rotation angle increases. In order to reducing flood velocity, the reduction graph of orientation 0°-30°-60° in model 1 and model 2 also has a tendency to increase with increasing rotation angle. While at orientation 45° in model 1 and model 2 shows different behavior."

"ABSTRAK

Dalam kehidupan wanita, terdapat beberapa transisi penting, transisi masa menarche

(masa permulaan haid), masa kehamilan dan masa menopause. Curtis dan Fraser

(1991) mengatakan, menopause merupakan masa transisi yang paling sering

mengundang masalah. Hal ini disebabkan karena pada masa ini sering muncul keluhan-

keluhan baik yang bersifat fisik maupun bersifat psikologis (emosional). Akan tetapi,

berdasarkan beberapa penelitian, temyata tidak semua wanita mengeluhkan datangnya

masa ini. Keluhan bahwa menopause bermasalah dalam hal fisik maupun psikologis,

datang dari wanita yang tinggal dan dibesarkan dalam budaya western atau di negara-

negara industri, seperti di Amerika. Sebaliknya pada wanita yang tinggal dan dibesarkan

dalam budaya non-western atau negara-negara non industri, keluhan-keluhan di atas,

tidak ditemukan (Beyene dkk, 1999; Souza, 1994).

Dari Iiteratur yang diperoleh, penelitian mengenai menopause Iebih banyakdilakukan di

negara-negara barat. Karenanya perlu dipertanyakan bagaimana pandangan terhadap

menopause pada wanita-wanita di negara-negara Iain yang tinggal dan dibesarkan

dalam budaya ketimuran, umumnya di Asia. Meskipun pernah dilakukan penelitian Iintas

budaya di Asia, seperti penghayatan wanita India, Cina dan Jepang terhadap

menopause yang ternyata Iebih positif dibandingkan dengan penghayatan wanita yang

tinggal di negara-negara dengan budaya kebaratan (Matlin, 1987), sejauh ini peneliti

belum menemukan hasil penelitian mengenai bagaimana penghayatan wanita Indonesia

terhadap menopause, ataupun penelitian yang mengemukakan apakah menopause

dianggap bermasalah atau tidak bagi wanita Indonesia. Di satu pihak, jika diperhatikan,

di Jakarta sudah berdiri klinik-klinik menopause di beberapa kawasan strategis (Kemang

dan Kebayoran) yang berdasarkan informasi, bergerak di bidang pelayanan HRT

(Hormone Replacement Therapy) untuk mengantisipasi dampak menopause (agar tidak

mudah terserang osteoporosis, menunda proses penuaan, menjaga stamina dan

sebagainya). Di Iain pihak, beberapa wanita menyatakan bahwa menopause tidak

menimbulkan keluhan apa-apa, bahkan mereka tidak membutuhkan treatment apapun

untuk mengatasinya. Sebagian dari mereka justru menantikan datangnya masa ini.

Sampai di sini peneliti masih mempertanyakan bagaimana sebenarnya wanita Indonesia

memandang datangnya menopause? Menyenangkankah sehingga dinantikan kedatangannya, atau justru dianggap bermasalah sehingga diperlukan perlakuan

khusus untuk mengatasinya.

Anggapan bermasalah tidaknya menopause, menurut Paltiel (dalam Koblinsky dkk,

1993) disebabkan karena adanya kaitan antara peristiwa menopause dengan

penilaian masyarakat terhadap fungsi dan peran seorang wanita. Menurut Lanson

(1981) penilaian ini selanjutnya mempengaruhi persepsi wanita, baik terhadap

datangnya menopause maupun persepsi terhadap wanita yang mengalaminya.

Peneliti berasumsi, wanita yang memandang menopause sebagai suatu perubahan

yang wajar dan akan dialami oleh setiap wanita, maka persepsi terhadap keadaan ini

akan positif, yang selanjutnya dapat dilalui tanpa kesukaran dan keluhan. Namun bagi

mereka yang memiliki persepsi negatif akan cenderung menganggap bahwa

menopause merupakan awal dari suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Akan tetapi

persepsi dapat berubah akibat pengaruh belajar dan pengalaman individu terhadap

obyek yang ia persepsikan tersebut (Dember, 1971).

Dari adanya pandangan yang berbeda terhadap menopause pada wanita yang peneliti

temukan, tampaknya wanita Indonesia ada yang beranggapan bahwa menopause

sebagai bermasalah dan ada juga yang tidak menganggapnya demikian. Karenanya,

peneliti tertarik untuk melihat bagaimana gambaran kecenderungan persepsi wanita

Indonesia terhadap keadaan ini. Selain itu, karena persepsi dapat berubah akibat

pengaruh belajar dan pengalaman, peneliti tertarik juga untuk meneliti lebih lanjut

apakah faktor pengalaman dan belajar ini mempengaruhi menopause (premenopause), baru

mengalami menopause (perimenopause) dan sudah lama mengalami menopause

(postmenopause)

Penelitian dilakukan terhadap tiga kelompok subyek, yang diambil dengan

menggunakan metode accidental sampling. Subyek penelitian ini adalah wanita berusia

40 tahun ke atas. Alat yang digunakan adalah kuesioner dengan skala 1 sampai 6

dengan mengikuti bentuk skala Likert. Data yang terkumpul diolah dengan teknik

Analisa Varians (F-test) untuk melihat adanya perbedaan persepsi terhadap menopause

di antara ketiga kelompok tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan adanya gambaran bahwa menopause secara umum

dipandang sebagai tidak bermasalah (mean = 4.05). Jika dilihat per aspeknya,

responden cenderung memandang bahwa menopause tidak mengandung masalah

yang bersifat psikologis maupun seksual. Adapun masalah yang cenderung dianggap

timbul pada masa ini adalah masalah yang berkaitan dengan perubahan fisik dan

keluhan-keluhan yang menyertainya.

Hasil dari perbandingan terhadap ketiga kelompok menunjukkan adanya perbedaan

yang signifikan di antara kelompok premenopause, perimenopause dan postmenopause

dalam memandang menopause secara umum (F= 3.156, p = .O46). Jika dilihat per

aspeknya, perbedaan yang signifikan ini hanya terdapat pada persepsi terhadap kondisi

fisik (F= 4606, p=.012) dan kondisi psikologis (F= 4395, p= ,O14), sedangkan persepsi

di antara ketiga kelompok responden terhadap kondisi seksual, menunjukkan adanya

perbedaan yang tidak signifikan (F= .285 , p= .752)."