Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"There have been many,numerous and discussion on the community participation in enhacing the development of sub urbans in this globalization and transparancy era in both national and international and mass media."

"Pemerintah telah menerbitkan PP no.6 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yang memuat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemempuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD) dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB). Dengan terbitnya PP ini, pemerintah daerah -mau tidak mau- harus siap menerima 'tugas tambahan' untuk melakukan kinerja pememrintahan daerahnya."

"Tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah untuk menyiakan peserta didik agar siap bekerja pada bidang tertentu....."

"Diterbitkannya UU.No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah,pemerintah daerah memiliki kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk sektor kepariwisataan sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki daerah....."

"Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di masa lalu banyak mengalami kegagalan ,hal ini dikarenakan doktrin comman prperty,sentralistik dan anti pluralisme hukum. akibatnya kebijakan seperti ini telah meciptakan permasalahan yang kompleks di masyarakat pesisir,seperti kerusakan ekologi pesisir dan laut,kemiskinan nelayan,konflik dan lain sebagainya

---

"

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagimanakah pengaturan asas nailed down diatur dalam KK?. Penerapan asas nailed down dalam KK dalam perkembangannya tidak selamanya bersifat baku, dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi serta berdasarkan itikad baik dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini juga didasari dengan ketentuan dalam KK yang mengatur bahwa pelaksanaan KK diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah, pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah secara tidak langsung akan membuat ketidakpastian pihak investor akan jaminan kontraknya (security of title), sehingga semua pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Daerah harus mengacu pada ketentuan baku dalam azas berkontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di bidang mineral, batubara dan panas bumi.

---

This research methodology is normative legal analysis. It uses the prime data along with the interview and secondary data. This research issues are how the principle of setting of nailed down regulated in Contract of Law (CoW)? Application of the principles nailed down within families in their development are not permanently fixed, and made adjustments according to circumstances and based on good faith and the agreement of both parties. It is also based on the provisions governing the CoW. CoW that governed the implementation, subject to and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia (this Agreement and its implementation this operation to be governed and construed and interpreted in accordance with the laws of Republic of Indonesia).

Related to the implementation of regional autonomy, delegation of authority from the central government to local governments will indirectly create investor uncertainty will guarantee of the contract (security of title), so that?s all operations by the local government authority must refer to the standard conditions of contract based on the principle of mutual agreement parties and do not conflict with existing regulations in the field of minerals, coal and geothermal."

"Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Terdapat dua jenis kewenangan desa yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang salah satunya mencakup perencanaan pembangunan dan tata ruang desa. Namun, seringkali perencanaan pembangunan desa belum menyentuh aspek penataan ruang. Apalagi, peraturan yang ada hanya mengatur kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penataan ruang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan Desa tidak termasuk dalam hierarki penataan ruang berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang karena desa bukanlah daerah otonom melainkan merupakan bagian dari wilayah daerah. Sehingga, dalam hal perencanaan, desa masuk ke dalam substansi yang diatur dalam RTRW Kabupaten sebagai bagian dari wilayah kabupaten. Desa memiliki kewenangan penataan ruang sebagai kewenangan asli desa berdasarkan asas subsidiaritas. Penyusunan tata ruang desa merupakan bagian dari RPJM Desa yang dalam proses penyusunannya harus diselaraskan dengan RTRW Kabupaten. Kewenangan desa dalam penataan ruang perlu didukung dengan adanya peraturan yang mempertegas kedudukan dan kewenangan desa dalam penataan ruang. Selain itu, hubungan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan desa seharusnya tidak hanya berdasarkan kegiatan kawasan dan sebagai bagian dari RPJM Desa, tetapi harus memposisikan desa sebagai pemerintahan dengan kewenangan lokal berskala desa untuk melakukan penataan ruang yang hendaknya diperhatikan masukan dan aspirasinya sebagai pertimbangan pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan perencanaan ruang dan pembangunan.

---

Village is a legal community with the authority to organize its own government based on the principles of recognition and subsidiarity. There are two types of village authority, they are origin authority and local authority that include develoment planning and village spatial planning. However, development planning in village has not touched spatial planning aspect. Moreover, the existing regulation of spatial planning only regulate the authority of the central and local government . This research is a normative legal research. The type of data used in this research is secondary data that obtained from primary and secondary legal materials using library research and interview method. The data then analyzed with qualitative approach and presented in a prescriptive-analytical. The results of this research shows that the village is not include in the spatial planning hierarchy based on the Spatial Planning Law because the village is not an autonomous region but is part of a regional area. So, the village include as the substance that regulated in the Regency spatial planning as the part of the regency area. Village has spatial planning authority as its origin authority based on the principle of subsidiarity. Process of making village spatial planning is a part of village development planning that must be harmonized with regency spatial planning.  The authority of the village in spatial planning needs to be supported by regulations that emphasize the position and authority of the village in spatial planning. Moreover, the relationship between regency spatial planning and the village should not only be based on regional activities and as part of the village development planning, but also put the village as a government with local authority to do spatial planning with aspirations that should be  considered as the reasoning of central and local government in determining the direction of spatial planning and development policies.

"