Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga Kebudayaan Rakyat atau kerap disingkat Lekra adalah wadah untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan Indonesia. Selain juga berusaha menyampaikan pesan-pesan politik, seperti kerakyatan dan kemanusiaan melalui karya-karya yang ditelurkan oleh para senimannya. Lekra memang memiliki kedekatan ideologis dengan PKI, yaitu sama-sama memperjuangkan rakyat miskin. Walau begitu, Lekra menolak untuk "dimerahkan" oleh PKI. Meletusnya peristiwa G30S, membuat Lekra dituduh sebagai organisasi masyarakat yang berdiri di bawah PKI. Selanjutnya Lekra turut diberangus oleh Orde Baru dengan alasan mengancam stabilitas keamanan nasional. Karya-karya berlabelkan Lekra diberi stigma komunis oleh penguasa pada masa itu. Tidak cukup di situ, penguasa melalui pemerintah memusnahkan data dan sejarah Lekra untuk selanjutnya disenyapkan dari ruang sejarah politik Indonesia.supaya tidak bisa dipelajari oleh generasi berikutnya.Dalam kajian kriminologi, stigmatisasi menjadi salah satu hal penting yang dipelajari. Arti dari stigmatisasi itu sendiri adalah stigma atau citra yang dilekatkan pada seseorang atau sekelompok orang. Dan, stigmatisasi adalah salah satu bentuk dari aksi kekerasan atau violence. Dalam studi ini, Penulis menggunakan teori yang ditelurkan oleh Louis Althusser dalam rangka membangun kekuasaan melalui peran hakiki negara yang bersifat represif (repressive state apparatus/RSA) dan ideologis (ideological state apparatus/ISA). Selanjutnya, Althusser menempatkan media sebagai media ideologis yang artinya selalu memiliki dan menjalankan ideologi tertentu. Dan, melalui medialah ideologi bisa memiliki eksistensi material. Dengan begitu, bukanlah hal yang aneh bila media dilihat sebagai aparatus ideologi. Disinilah ISA kemudian menyusun sebuah kerangka legitimasi yang akan mengabsahkan tindakan represif tersebut, sehingga masyarakat tidak akan melawan. Dengan begitu, dalam analisa ini, negara bisa dilihat sebagai institusi yang tidak netral dan penuh dengan konsentrasi kekuatan, karena ia berusaha melakukan penciptaan pemaknaan yang sesuai dengan keinginannya. Misalnya, manipulasi media massa, yaitu pengaturan berita di Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha adalah salah satunya. Dengan begitu, negara yang dibangun atas kekuasaan yang ada padanya adalah wujud dominasi politik atas masyarakat. Selanjutnya, tindakan penguasa memberikan stigma komunis melalui media kepada Lekra adalah bentuk tindak kekerasan atau state violence.

---

Lembaga Kebudayaan Rakyat (The Movement of People"s Art and Culture) or commonly abbreviated as LEKRA was believed to be founded to maintain the existence of the Indonesian culture apart from its purpose to deliver any political messages like peoples and humanitarian issues " through the works of its artist members. LEKRA has a close ideology connection with PKI both of which had the spirit to fight for the rights of common people. However, even they shared similar perspective, LEKRA refused to be made "red" by PKI. The G30S incident brought LEKRA to the accusation of being a community organization stands under the PKI flag. This follows the consequences of banning by the government for reason that LEKRA might be a possible threat to the national security. Any works produced by LEKRA membersthen was stigmatized as "communist product" by the government. The government even demolished all data and history of LEKRA and deleted its existence in the political history of the nation in order not to learned by the following generations.

In the study criminology, stigmatization has become one of important substance to study. The meaning of the stigmatization itself is a stigma or an image which is put or created against any individual or some people of the same group. In this study, the writer will bring forward the Louis Althusser"s theory of building a power using the repressive state apparatus (RSA) and ideological state apparatus (ISA). Furthermore, Althusser further put media as ideological media which means always posses and implement certain ideology. And, through media any ideology can have the material existence. Consequently, media will always be seen as an ideological apparatus. ISA has formed a legitimate frame which it used to legalize any repressive action against the people so that they would not be in any position to fight back. With this analysis, a state can be seen as an un-neutral institution and full with power concentration because it hows its efforts to do any "meaning creation" which is in accordance with its purpose. Ideological state apparatus through its mass-media manipulation efforts, which is news management in their Angkatan Bersenjata Daily and Berita Yudha daily, was one of the above mentioned efforts. Meaning, a state has a function to maintain its repression against its people. This study tries to further see that any action of communist stigmatization by the government upon LEKRA members was indeed a representation of a state violence."

"Di tengah pandemi COVID-19, perawat sebagai garda utama dalam menangani wabah virus COVID-19 justru distigma dan didiskriminasi karena konstruksi masyarakat. Konstruksi yang tersebar adalah perawat sebagai pembawa virus. Hal ini terjadi karena perawat adalah kelompok yang paling berdekatan sekaligus memerangi wabah. Studi ini bertujuan menjelaskan bagaimana stigmatisasi terhadap perawat sebagai salah satu bentuk reactive hate crime, yang memiliki dampak terhadap fisik dan psikologis perawat. Metode penulisan yang digunakan dengan cara menganalisis data sekunder berupa 30 artikel berita kasus stigma dan diskriminasi terhadap perawat yang dimuat dalam media berita online Indonesia tahun 2020, dengan menggunakan teori stigmatisasi. Dari hasil analisis uji variabel menunjukan adanya hubungan antara motif pelaku dan bentuk stigma. Ancaman dan rasa takut menjadi pembenaran yang dilakukan pelaku, dan terdapat pola waktu kejadian yang dipicu oleh situasi wabah COVID-19. Selain itu, dari penulisan ini juga menunjukkan bahwa stigma yang dialami perawat terbagi ke dalam dua bentuk. Pertama, stigma power merupakan bentuk stigma yang berbasis pada ketakutan. Kedua, courtesy stigma (Stigma by Association) merupakan stigma yang berbasis dengan kepercayaan atau keyakinan seseorang/kelompok. Lebih lanjut, keterbatasan pada data dalam penulisan ini mendorong penulisan selanjutnya untuk dapat menggunakan sampel data yang lebih besar dan menggunakan uji statistik parametrik.

---

During the COVID-19 pandemic, the nurses as primary guardians are stigmatized while dealing with the COVID-19 virus outbreak. They are also discriminated against because of the public's construction. The construction which spreads in public is nurses as virus carriers. This notion happens because nurses are the closest group and at the same time fighting the outbreak. This study aims to explain how the stigmatization of nurses as a form of reactive hate crime, which impacts nurses' physical and psychological. The researcher uses the writing method by analyzing secondary data in the form of 30 news articles on cases of stigma and discrimination against nurses published in Indonesian online news media in 2020, also using the theory of stigmatization. Analysis of the variable test shows a relationship between the motives of the perpetrators and the form of stigma. Threats and fear are justifications made by the perpetrators. There is also a time pattern of events triggered by the COVID-19 outbreak situation. In addition, this paper also shows that the stigma experienced by nurses is divided into two forms. First, stigma power is a form of stigma based on fear. Second, courtesy stigma (Stigma by Association) is a stigma based on the beliefs or beliefs of a person/group. Due to the many limitations of the data in this paper, it is highly recommended to use a larger sample of data and also use parametric statistical tests for further writing."

"Adanya fenomena ujaran kebencian saat ini diperkuat dengan munculnya paradigma Post-truth yang sengaja dikembangkan dan menjadi alat propaganda dengan tujuan mengolah sentimen masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang kurang kritis akan dengan mudah terpengaruh yang diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati terhadap agenda politik tertentu yang sedang diskenariokan. Dalam penelitian ini teori pencegahan kejahatan ujaran kebencian yang digunakan adalah konsep G. Peter Hoefnagels, yang disebut sebagai politik kriminal (criminal policy), disamping dapat dilakukan secara represif melalui upaya nonpenal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/prevention without punishment. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi strategi Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam melakukan pencegahan kejahatan ujaran kebencian antara lain; Pertama, Penerapan Hukum Pidana (criminal law application) dengan melakukan penegakkan hukum berbasis Integrative approach. Kedua, Melakukan Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment) dengan membentuk satuan tugas media sosial dan melakukan optimalisasi pemanfaatan media sosial. Ketiga, Mempengaruhi Pandangan Masyarakat terkait Pemidanaan Ujaran Kebencian (influencing views of society on punishment) dengan melakukan diseminasi konten-konten yang bersifat edukatif dan hombauan melalui media sosial, media massa maupun media yang lainnya.

---

The existence of the phenomenon of hate speech is currently reinforced by the emergence of the Post-truth paradigm which is deliberately developed and becomes a propaganda tool with the aim of cultivating public sentiment, so that people who are less critical will be easily influenced which is manifested in the form of empathy and sympathy for certain political agendas that are being screened. . In this research, the theory of preventing hate speech used is the G. Peter Hoefnagels concept, which is referred to as criminal policy, besides being repressive through criminal law application efforts, it can also be through prevention without punishment. This study uses a qualitative approach, selecting sources with purposive sampling technique. The research location is at the Directorate of Cyber Crime, Bareskrim Polri. The results of this study explain that the implementation of the strategy of the National Police Criminal Investigation Directorate in preventing hate speech crimes includes; First, the application of criminal law (criminal law application) by carrying out law enforcement based on an integrative approach. Second, do prevention without

punishment by forming a social media task force and optimizing the use of social media. Third, Influencing Public Views regarding the Criminalization of Hate Speech (influencing views of society on punishment) by disseminating educational and competitive content through social media, mass media and other media."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ujaran kebencian dalam pernyataan-pernyataan pejabat negara yang dikutip dalam pemberitaan media daring Kompas selama tahun 2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Queering Criminology. Dalam kaitannya dengan hubungan LGBT dengan negara, seringkali timbul pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana orang-orang kuat yang paling politis berpengaruh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Temuan data dalam penelitian ini berupa 20 berita dengan kutipan pernyataan pejabat negara terkait LGBT. Temuan data menunjukkan adanya 18 berita yang merupakan ujaran kebencian karena mengandung pernyataan diskriminatif, mengandung stereotipe, antagonis, dan merendahkan martabat, sementara 2 lainnya tidak mengandung ujaran kebencian. Pejabat negara dan media telah sama-sama menjadi agen pembentuk wacana kebencian. Hal tersebut berdasarkan pandangan kritis dapat disebut sebagai kejahatan.

---

Title Hate Speech by the Ruler against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender in Media as Crime An Analysis of State Official 39 s Statement in Kompas Media Online News 2016 This study aims to examine hate speech in the statements of officials who are in the media coverage online Kompas during 2016. The theory used in this study is Queering Criminology. In his relationship between LGBT with the state, appear the question about who has power and a very moderate political person. The method used in this research is critical discourse analysis.

The data finding in this research is 20 news with quotation of opinion of LGBT related official. The findings of the data indicate 18 news which are hate speech because they contain discriminatory assumptions, containing stereotypes, antagonists, and degrading, while the other two are not contained by hate speech. State officials and the media have become equally hate shaping agents. Based on critical perspective, it can be called a crime."

"Karya akhir ini membahas mengenai propaganda kejahatan kebencian (hate crime) berbasis orientasi seksual dan identitas gender yang diimplementasikan melalui acara “Deklarasi Padang Bersih Maksiat”. Penulisan karya akhir ini bertujuan untuk memahami bagaimana kejahatan kebencian dipropagandakan untuk menolak eksistensi LGBTIQ+ melalui tafsir agama patriarkal-konservatif, kebijakan diskriminatif, serta tindakan persekusi. Penulisan ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif dan queer criminology theory yang pada dasarnya berusaha mengkritik dan menentang narasi mengenai binerisasi heteronormativitas, homofobia, serta pengabaian kesetaraan tentang gender dan seksualitas. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tafsir agama patriarkal-konservatif diiringi dengan prasangka terhadap seksualitas LGBTIQ+ mendorong digelarnya acara “Deklarasi Padang Bersih Maksiat” pada November 2018. Para propagandis dan masyarakat menstimulasi kejahatan kebencian dalam setiap aksi selama acara berlangsung. Pada akhirnya, tindakan persekusi sebagai bentuk kekerasan terhadap LGBTIQ+ seperti penangkapan sewenang-wenang, pemaksaan terapi konversi, dan perlakuan merendahkan martabat pun menjadi jalan keluar untuk menyembuhkan ‘penyakit’ LGBTIQ+. Hal ini berimplikasi pada kerugian dan penderitaan seksual, psikis, dan fisik terhadap kelompok LGBTIQ+.

---

This final work discusses the propaganda of hate crimes based on sexual orientation and gender identity which is implemented through the “Deklarasi Padang Bersih Maksiat”. This final work aims to understand how hate crimes are propagated to reject the existence of LGBTIQ+ through patriarchal-conservative religious interpretations, discriminatory policies, and acts of persecution. This writing uses qualitative content analysis technique and queer criminology theory which basically tries to criticize and challenge narratives about the binaryization of heteronormativity, homophobia, and the neglect of equality regarding gender and sexuality. The results of the data analysis show that patriarchal-conservative religious interpretations accompanied by prejudice against LGBTIQ+ sexuality prompted the holding of the “Declaration of Padang Clean Maksiat” in November 2018. The propagandists and the public stimulated hate crimes in every action during the event. In the end, acts of persecution as a form of violence against LGBTIQ+ such as arbitrary arrest, forced conversion therapy, and degrading treatment become a way out to cure the LGBTIQ+ 'disease'. This has implications for sexual, psychological and physical losses and suffering for the LGBTIQ+ group."

"Contents :Introduction /​ Nathan Hall, Abbee Corb, Paul Giannasi, and John GrieveTheories and conceptsFraming the boundaries of hate crime /​ Neil ChakrabortiBeyond the silo : rethinking hate crime and intersectionality /​ Hannah Mason-BishThe personal injuries of hate crime /​ Paul Iganski and Spiridoula LagouExploring the community impacts of hate crime /​ Barbara PerryLegislating against hate /​ Gail MasonExplaining hate crimes : sociological and criminological perspectives /​ Nathan HallExplaining hate crimes : perspectives from the wider social sciences /​ Nathan HallThe international geography of hateHate crimes in Europe /​ Mike WhineHate crimes in the UK /​ Paul GiannasiSectarianism and hate crime in Northern Ireland /​ Marian DugganGlobal antisemitism /​ Dave RichThe European extreme right /​ Emmanuel Godin"

"Hate crime berupa penutupan paksa Pondok Pesantren Al-Fatah harus dialami oleh para santri waria yang berada di dalamnya. Hate Crime tersebut merenggut hak atas religious freedom dan freedom for expression yang dimiliki para santri waria. Hate crime yang  dilakukan oleh Front Jihad Islam tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan terhadap para santri waria sebagai individu yang menyimpang dan menyalahi kodrat. Timbulnya anggapan tersebut tidak terlepas dari paham patriarki, heteronormativitas, serta stigma yang mengakar dalam masyarakat. Penutupan paksa yang terjadi menimbulkan respon dari para santri waria. Setelah mengalami trauma, mereka bangkit dan menunjukan kemampuan resistensinya. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa para santri waria memiliki kemampuan untuk melawan dan berdaya terhadap hate crime yang dialami. Penelitian ini menggunakan teori queer criminology dengan teknik analisis naratif melalui kisah yang mereka tuturkan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa budaya patriarki, heteronormativitas, serta stigma terhadap kelompok LGBTQ merupakan akar terjadinya hate crime terhadap santri waria. Penutupan paksa Pondok Pesantren tersebut justru membangun kemampuan resistensi santri waria untuk berdaya di tengah situasi yang diskriminatif.  Resistensi yang dilakukan didasari oleh agensi atau kesadaran para santri waria untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Resistensi yang dilakukan menjadikan para santri waria sebagai penyintas hate crime berupa penutupan Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta.

---

Hate crime in the form of the forced closure of the Al-Fatah Islamic Boarding School experienced by santri waria who are in it. The hate crime took away the right to religious freedom and freedom for expression that belongs to santri waria. The hate crime by the Front Jihad Islam was motivated by the perception of santri waria as individuals who deviate and violate nature. Those assumption is inseparable from patriarchy, heteronormativity, and the stigma rooted in society. The forced closure occurred a response from santri waria. They did not give up. After experiencing trauma, they show their resistance abilities. This research aims to explain that santri waria have the ability to empowered against hate crimes in the form of the closure of Islamic boarding schools. This research uses the theory of queer criminology with narrative analysis techniques through the stories they tell. The results of the data analysis show that the patriarchal culture, heteronormativity and the stigma against LGBTQ groups is the root cause of hate crimes against santri waria. They shows the resistance ability to be empowered in a discriminatory situation. The resistance carried out was based on agency or the awareness of santri waria to change their lives for the better. The resistance then made the santri waria as survivors of hate crime."

"At times of economic decline, such as the deep economic crisis experienced in many European countries today, vulnerable groups can clash with other groups. These clashes can be exploited by different political movements and individuals who point to the other and the multicultural society as the cause of problems. This can result in intensified everyday racial violations and an increase in violent hate crimes. A case study from a small Swedish town in which an asylum seeker from the Ivory Coast was stabbed to death by extreme right-wing youths, illustrates how racist hate crime relates to discrimination and everyday harassment. The murder became a test case for what in Sweden later became known as hate crime"

"Saat ini pengguna media sosial semakin kreatif dalam menyampaikan ujaran kebencian. Untuk menghindari peraturan kebijakan di media sosial, pengguna menggunakan kode untuk berinteraksi satu sama lain. Kode tersebut merupakan istilah atau julukan berisi kebencian yang ditargetkan pada suatu pihak untuk menyampaikan ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan kode kebencian dalam mengidentifikasi ujaran kebencian pada media sosial. Penelitian ini menggunakan twit berbahasa Indonesia serta menggunakan metode Logistic Regression, Support Vector Machine, Naïve Bayes, dan Random Forest Decision Tree. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur kodekebencian (hate-code HC) yang diusulkan, dapat digunakan sebagai fitur untuk identifikasiujaran kebencian. Jika tanpa fitur kode kebencian, F-Measure menghasilkan tidak lebih dari 55%. Namun, performa meningkat jika menggunakan fitur kode kebencian dengan hasil F-Measure sebesar 80.71% yang dikombinasikan dengan metode Logistic Regression Nowadays social media users are increasingly creative in expressing hate speech.

---

To avoid policy regulations on social media, users use code to interact with each other. The code is a term or nickname containing hatred that is targeted at a individual or groups to convey the utterance of hate. This study aims to use hate codes in identifying hate speech on social media. This study uses twit in Indonesian and uses the Logistic Regression, Support Vector Machine, Naïve Bayes, and Random Forest Decision Tree. The results show the hate code features (HC) that proposed can be used as a feature to identify hate speech. If without the hate code feature, F Measure generates nomore than 55%. However, performance increases if using this feature, with the result of F-Measure of 80.71%

combined with Logistic Regression method."

"Kasus ujaran kebencian di media sosial Indonesia tidak sedikit. Penelitian ini akan mengkaji salah satu kasus ujaran kebencian yang terjadi di tahun 2022, yaitu kasus yang menimpa EM. Pada saat karya ilmiah ini ditulis, kasus ini sudah naik ke tahap persidangan di pengadilan. EM didakwa menyatakan ujaran kebencian terhadap masyarakat yang ada di Kalimantan dengan frasa "tempat jin buang anak". Jenis kajian penelitian adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini bersumber dari YouTube yang dikelola oleh EM sendiri. Penelitian ini untuk mengungkapkan apakah ujaran EM “tempat jin buang anak” dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau tidak berdasarkan Pasal 156 KUHP dan Pasal 45A ayat (2) dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Peneliti menggunakan teori tindak tutur, konteks pertuturan, dan analisis wacana untuk membuktikan ujaran EM tersebut. Berdasarkan analisis tindak tutur, konteks pertuturan, dan analisis wacana, EM dapat dinyatakan melakukan ujaran kebencian berdasarkan Pasal 156 KUHP karena memenuhi semua unsur yang dipaparkan dalam undang-undang tersebut. Namun, EM tidak dapat dinyatakan melakukan ujaran kebencian berdasarkan Pasal 45A ayat (2) dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE karena salah satu unsur wajib tidak memenuhi. Unsur yang tidak memenuhi tersebut adalah semua pernyataan EM tidak ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kepada masyarakat Kalimantan. Selain itu, pernyataan EM juga tidak ditujukan untuk menimbulkan permusuhan kepada masyarakat Kalimantan.

---

There are many cases of hate speech on Indonesian social media. This study will examine one of the cases of hate speech that occurred in 2022, namely the case that befell EM. At the time this scientific paper was written, this case had already reached the stage of trial in court. EM was charged with expressing hatred towards the people in Kalimantan with the phrase "tempat jin buang anak". The type of research study is descriptive qualitative. The object of this research is sourced from YouTube which is managed by EM himself. This research is to reveal whether the EM utterance “tempat jin buang anak” can be categorized as hate speech or not based on Pasal and Pasal 45A ayat (2) dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. The researcher uses speech act theory, context of speech, and discourse analysis to prove the EM utterances. Based on the analysis of speech acts, context of speech, and analysis of discourse, EM can be declared to have committed hate speech in Pasal 156 KUHP because it fulfills all the elements described in the 2 law. However, EM cannot be declared to have committed hate speech on Pasal 45A ayat (2) dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE because one of the mandatory elements does not fulfill. The element that does not fulfill this is that all of EM's statements are not intended to cause hatred for the people of Kalimantan. In addition, all of EM's statements are also not intended to cause hostility to the people of Kalimantan.

"