Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang penerapan Wa?ad pada fasilitas pembiayaan plafon di perbankan syariah Indonesia dengan dasar Fatwa DSN tentang Line facility. Namun demikian penerapan dan pemahamannya masih tumpang tindih dengan akad, sehingga dapat menyebabkan suatu akad menjadi tidak efektif bahkan cacat hukum. Melalui metode penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif dan problem solution untuk memperoleh perbedaan mendasar dari wa?ad dan akad, diberikan alternatif bentuk surat wa?ad dan akta wa?ad yang dapat digunakan perbankan syariah dan selanjutnya diharapkan agar pihak konsultan hukum, Notaris dan pebankan akan lebih memperhatikan esensi perbedaan diantara wa?ad dan akad.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of Wa?ad in Islamic banking in Indonesia on the basis of Fatwa DSN about Line facility. However, the implementation and understanding are still overlapping with Aqad, which can result in an aqad to be ineffective even legally flawed. Through normative research methods with the type of evaluative research and problem-solution to obtain a fundamental difference between wa'ad and aqad, given an alternative form of a letter and deed of wa'ad that can be used in Islamic banking and further expected that the legal consultant, notary and bankers to be more attention to the essence of the difference between wa'ad and aqad."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan istishna’ dan perlakuan akuntansi istishna’ pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel, dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna’. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus pada BSM. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode content analysis terhadap dokumen dan hasil wawancara dari BSM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan istishna’ yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik Fatwa DSN-MUI maupun PSAK 104. Namun, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah

---

This study explains the application of istishna’ financing and its accounting treatment in PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), and analyze their suitability based on existing regulations in Indonesia, that are Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSNMUI/ III/2002, Jual Beli Istishna’ Paralel, and PSAK 104, Accounting for Istishna’. Research approach used in this study is a qualitative case study in BSM. While the research method used is the content analysis method of

documents and interview results from BSM. The results of this study show that the istishna’ financing applied by PT. Bank Syariah Mandiri has generally been in accordance with applicable regulations, whether based on Fatwa DSN-MUI and PSAK 104. However, there are some things that still need adjustment to better appropriate with Islamic principles."

"Laporan Magang ini membahas kesesuaian syariah dan akuntansi produk pembiayaan berbasis akad ijarah menurut PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI di Bank Syariah X. Penulis membandingkan kebijakan pelaksanaan akad ijarah dalam produk-produk pembiayaan berbasis ijarah di Bank tersebut dengan Fatwa DSN MUI terkait dan Shari'a Standard No. 9 AAOIFI. Lalu penulis membandingkan kebijakan akuntansi produk-produk tersebut dengan PSAK 107: Akuntansi Ijarah dan Financial Accounting Standard No. 8 AAOIFI. Hasil penelitian ini adalah masih ditemukan ketidaksesuaian syariah dalam pelaksanaan pembiayaan dan masih ada keanehan dalam perlakuan akuntansi pembiayaan tersebut.

---

This Internship report discusses the shari'a and accounting compliance of ijarah­-based financing products to DSN MUI's Fatwas and PSAK 107 in X Shari'a Bank. Author compares the implementation policy of ijarah products to related DSN MUI's Fatwas and AAOIFI's Shari'a Standard No. 9. Author also compares the products' accounting policy to PSAK 107: Akuntansi Ijarah and AAOIFI's Financial Accounting Standard No. 8. The result of the analysis indicates that there are deficiencies both in the implementation and accounting policies compared to those standards."

"Dalam konsep pembiayaan di perbankan syariah, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah dimana sebelumnya nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank lain, utamanya yang berasal dari bank konvensional. Pembiayaan inilah yang disebut pembiayaan take over. Pembiayaan dengan mekanisme take over ini dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat, terlebih setelah berkembangnya perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan kelebihan tersendiri kepada masyarakat terutama dalam sisi idealisme kesyariahan, sehingga penawaran pembiayaan take over oleh perbankan syariah ditawarkan kepada nasabah-nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit di bank-bank konvensional. Hal ini dilakukan dalam rangka memperbesar market share perbankan syariah sesuai target yang diterapkan Bank Indonesia.Penelitian ini akan menunjukkan proses pembiayaan take over oleh perbankan syariah serta menganalisa akad-akad yang digunakan pada pembiayaan take over. Akad pembiayaan take over yang diteliti yaitu akad pembiayaan take over di Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan Bank DKI Unit Usaha Syariah maka akad pembiayaan di Bank DKI Unit Usaha Syariahlah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No : 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang. Akad pembiayaan take over yang digunakan Bank DKI Syariah adalah akad qardh, bai? dan IMBT, akad-akad ini sudah sesuai dengan alternatif akad ke-4 (empat) pada fatwa tersebut.

---

In a concept of financing in islamic banking, bank can give the customer financing or credit that still have credit facilities in conventional banking. This credit or financing called take over financing. This mecanism viewed as competition between banking to attract the customers, otherwise the development of islamic banking. Islamic banking offered itself to the customers moreover in idealism of islamic principle, so that the take over financing has offered to the customers who still have credit facilities in conventional banking. The objective of this is to develop market share of islamic banking itself as the objective of Bank of Indonesia for islamic banking. So this research will show the mecanism of take over financing and analyze the contract which used in take over financing in islamic banking.The research will analyze take over financing contracts from Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, and Bank DKI Unit Usaha Syariah. The result of the research is the contract which used by Bank DKI Unit Usaha Syariah is more suitable with the DSN-MUI?s regulation No : 31/DSN-MUI/IV/2002 about take over. Bank DKI Unit Usaha Syariah use qardh, bai, and IMBT, this contracts is suitable with the fourth alternative in DSN-MUI's regulations."

"ABSTRAKPerkembangan bank Syariah mulai pesat sejakberlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalammelakukan kegiatan operasionalnya, bank syariah banyakmenjumpai permasalahan. Banyaknya kemungkinan penyelesaiansengketa yang digunakan menyebabkan ketidakpastian mengenaimana yang terbaik. Dalam tesis ini penulis mengangkatpermasalahan mengenai upaya penyelesaian sengketa yangdapat digunakan dalam perbankan syariah, kelebihan dankekurangan dari pilihan penyelesaian sengketa dan caramengatasi kekurangan tersebut, dan pilihan penyelesaiansengketa yang lebih dapat digunakan dalam perbankansyariah. Untuk dapat menjawab permasalah ini, penulismenggunakan metode penelitian yang disesuaikan yaitukepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukungdengan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukanditemukan dua pilihan penyelesaian sengketa perbankansyariah yaitu penyelesaian diluar pengadilan yaitu mediasiperbankan dan Basyarnas, dan £i dalam pengadilan yaituPengadilan Agama. Kelebihan mediasi perbankan antara lainwin-win solution, sedangkan kekurangannya salah satunyaadalah adanya batasan mengenai jenis sengketa yang dapatdiselesaikan. Untuk mengatasinya adalah dengan memperluasjenis sengketa yang dapat diselesaikan. Kelebihanpenyelesaian sengketa melalui Basyarnas salah satunyakeputusan final dan mengikat, sedangkan kekurangannyaantara lain terbatasnya jumlah kantor Basyarnas, dan caramengatasinya menambah jumlah kantor Basyarnas. KelebihanPengadilan Agama antara lain kepastian hukum sedangkankekurangannya antara lain keputusan yang kurangkomprehensif, dan cara mengatasinya mempersiapkan HakimPengadilan Agama yang berkompeten. Mediasi perbankan,Basyarnas, dan Pengadilan Agama sebagai lembaga pilihanpenyelesaian sengketa perbankan syariah diharapkanmemaksimalkan fungsinya sehingga para pihak yangbersengketa dapat memilih salah satu diantara ketigapilihan penyelesaian sengketa yang berkualitas sehinggaupaya penyelesaianpun dapat dilaksanakan dengan lancar danhasilnyapun merupakan yang terbaik bagi para pihak.Sengketa perbankan syariah diharapkan dapat diselesaikanmelalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

---

ABSTRACTSyariah banking has developed rapidly since new regulationof Banking No. 10/ 1998 is applicable. On running theoperation, Syariah banks faces a lot of problems. Manychoices to settle dispute used, cause uncertainty on whichalternative is the most appropriate to solve problems. Inthis thesis, writer is raising a problem about disputesettlement on Syariah banking that can be used, strengthsand weaknesses of every choice of dispute settlement andhow to solve or minimize those weaknesses, and the mostappropriate choices of dispute settlement on Syariahbanking. To answer all these problems, writer is usingadjusted research method that is to say normative juridicalbibliographical supported with interview. According to doneresearch, found two choices to settle dispute, it could beeither through outside court, banking mediation andBasyarnas as the alternative of choices and through insidecourt. The advantage of banking mediation is the win winsolution, but the weakness is limitation on type of casecan be solved; the weakness can be fixed by widening typeof dispute. One of the advantage of Basyaranas is thedecision made is final and bounding, but less number ofBasyarnas office is the weakness, and more office ofBasyarnas can be the answer of this weakness. The advantageof court is the legal certainty, but the weakness is lesscomprehensive decision, the weakness can be solved bypreparing more competence court judge. As the summarydispute settlement of Syariah banking will be better ifsolved through outside court. Banking mediation, Basyarnas,and court as the choice institutions to settle syariahbanking dispute are expected to maximize their function andevery parties on the dispute are able to choose one ofthese three alternatives, which is believed have goodquality to be chosen and therefore effort to settle theproblem can be done easily and the result is the bestsolution for all parties."

"Aktivitas pembiayaan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah Dalam laporan magang ini akan dinilai kesesuaian syariah dari praktik pembiayaan perumahan dengan akad istishna pada Bank Syariah Y dengan membandingkannya dengan Fatwa DSN MUI no 06 DSN MUI IV 2000 tentang Istishna dan Fatwa DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 tentang Istishna Paralel Laporan Magang ini memperlihatkan bahwa secara garis besar praktik pembiayaan istishna pada Bank Syariah Y sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tetapi masih yang masih perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan fatwa DSN MUI Perlakuan akuntansi dilihat berdasarkan PSAK 104 dan PAPSI 2013 Analisis dari praktik akuntansi kontrak istishna pada bank Syariah Y sudah sesuai dengan PSAK 104 dan PAPSI 2013 Pada tahun 2014 ini Bank Syariah Y resmi menggunakan metode anuitas dalam pengakuan pendapatannya.

---

Financing activity is one of the activities undertaken by the Bank Syariah This internship report evaluate the compliance of housing financing practice under the istisna contract by comparing the paractict with Fatwa of DSN MUI No 06 DSN MUI IV 2000 about Istishna and Fatwa of DSN MUI No 22 DSN MUI III 2002 about Istishna Parallel The result showes that the financing practices of istisna on Islamic Bank Y comply with Fatwa of DSN MUI There are some things that still need to be improved and adapted to the Fatwa of DSN MUI For the accounting treatment will been seen by PSAK 104 and PAPSI 2013 The result showes that accounting practices of contract istisna are in comply with PSAK 104 and PAPSI 2013 In 2014 Bank Syariah Y using the annuity method for revenue recognition."

"Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk prinsip kehati-hatian tersebut adalah dengan melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah berdasarkan Prinsip 5C sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan Prinsip 5C dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada bank, terutama bagi pembiayaan Mudharabah, dimana bank menyediakan seluruh modal dan nasabah menjadi pengelola, yang memiliki banyak risiko. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penerapan Prinsip 5C dalam pembiayaan Mudharabah antara Bank Syariah X dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan perlindungan hukum bagi Bank Syariah X dengan penerapan Prinsip 5C. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif melalui Undang-Undang, wawancara, dan analisis akad. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Bank Syariah X telah menerapakan Prinsip 5C yang telah sesuai berdasarkan Undang-Undang dan sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi Bank Syariah X.

---

In conducting its business activities sharia bank must pay attention to the prudential principles. One of the prudential principles is analyzing the feasibility to provide financing based on the 5C’s Principles, as stipulated in the Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking. The implementation of 5C’s principles are conducted to provide legal protection for the bank, especially for Mudharabah financing, because the bank provides the whole capital and the applicants will manage it, therefore there are a lot of risks on it.

This research discuss about the suitability of the implementation of the 5C’s Principles in Mudharabah financing between Bank Syariah X and the Sharia Banking Law and the legal protection for Bank Syariah X with the application of the 5C’s Principles. This research is a normative-qualitative research based on the Laws, interviews, and the analysis of the agreement. Afterwards, the reseracher found the conclusions that Bank Syariah X has applies the 5C’s Principles that are in line with the Law and have been able to provide legal protection for Bank Syariah X."

"This study aimed to analyze the implementation of mudaraba financing contract and its calculation methods for the profit and loss sharing within approach DSNMUI?s fatwa and sharia principles in BMT Al-Khairat Pekalongan. The results of this study aims to find answers to some questions in the problems and hoped to get the problem solving. Besides, the results of this study is expected to serve as the basis to fix any existing weaknesses in BMT "Al-Khairat" in the implementation of mudaraba financing contract. This study focuses on issues that became the center of public attention and customer BMT Al-Khairat namely the existence of the collateral policy related to fixed cost in the financing, the method of calculation for the profit and loss sharing, and capital policies. This study uses the approach of empirical juridical. The results of this study is that the collateral policy related to fixed cost in the financing of mudharabah contract is in accordance with DSN-MUI's fatwa, however this policy is not in accordance with the part of sharia principles. While the problems of the calculation method for the profit and loss sharing known that it?s not in accordance with DSN-MUI?s fatwa and sharia principles. And the problem of capital issues what is known that its policy is not flexible and are sticky, so in a certain condition, some mudharibs found some things that hurt the business. Good understanding of the concept of mudharabah caontract, implementation good monitoring and reporting systems, and innovating product of financing contract is part of the problem solving to be done by BMT Al-Khairat."