Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perang Dunia II telah menggoreskan sejarah buruk terkait perlindungan komunitas internasional terhadap hak asasi manusia (HAM). Sejak saat itu masyarakat internasional melalui PBB memberikan perhatian lebih kepada masalah HAM dengan membentuk Komisi HAM di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Sejak saat itu, berbagai lembaga HAM internasional serta di berbagai kawasan seperti Amerika, Eropa, dan Afrika didirikan. Namun Asia sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia tidak kunjung mendirikan mekanisme regional tersebut hingga akhirnya pada tahun 2009 AICHR berdiri sebagai lembaga HAM regional di Asia Tenggara. Setelah hampir tiga tahun sejak AICHR berdiri terdapat banyak masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Komisi tersebut. Dengan demikian penting untuk mengetahui bagaimanakah peran lembaga-lembaga HAM internasional dan regional sebagaimana mekanisme HAM di dunia, kedudukan AICHR sebagai lembaga HAM di Asia Tenggara, serta tantangan-tantangan yang dihadapi AICHR dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga HAM regional di Asia Tenggara. Permasalahanpermasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridis-normatif sehingga diperoleh simpulan bahwa lembaga-lembaga HAM internasional dan regional berperan penting dalam pemonitoran, pemajuan, serta perlindungan HAM di dunia dan regional. Selain itu dapat diketahui juga bahwa AICHR merupakan badan HAM di Asia Tenggara yang bersifat intergovernmental yang menghadapi banyak tantangan, baik yang berasal dari internal ASEAN maupun dari AICHR sebagai lembaga.

---

At first, human rights matter was given low concerns until it took the catalyst of World War II to propel it into the international conscience. Then the United Nations started the development of human rights through the creation of the UN Commission on Human Rights under the Economic and Social Council. From that point, many international human rights bodies and even regional systems were established like in America, Europe and Africa. This leaves Asia as the only region without such mechanism until in 2009 ASEAN inaugurated AICHR as the South East Asia?s human rights body. After almost three years of existence, this Commission has been facing many issues and challenges. Thus it is important to know about the role of international and regional human rights body, AICHR?s position as a regional human rights body in ASEAN, and the challenges that AICHR faces in exercising its functions as a regional human rights body in South East Asia. These problems will be answered through a juridical-normative research until it can be concluded that international and regional human rights bodies play an important role in the monitoring, promotion, and protection of human rights in the world and regions. Furthermore it can be informed that AICHR is a South East Asian?s human rights body with an intergovernmental characteristic that still faces many challenges coming both from the internal of ASEAN and from its shortcomings as an organization."

"Penggeledahan merupakan bagian pengusutan atau penyidikan. Penggeledahan merupakan suatu tindakan penguasa untuk membatasi kebebasan orang, yaitu melanggar ketenteraman rumah kediaman ataupun melanggar kebebasan privasi pada tubuh seseorang. Tindakan penggeledahan ini bisa saja diambil atas dasar dugaan. Oleh karena itu, seseorang bisa saja sewaktu-waktu digeledah untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum. Bahkan penggeledahan ini bisa saja berujung pada penahanan. Meskipun tindakan penggeledahan biasanya dilakukan pada orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi jika seseorang suatu saat digeledah belum berarti seseorang tersebut telah menjadi tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Tindakan penggeledahan ini bisa dilakukan terhadap siapapun. Karena langsung menyangkut hak asasi seseorang, maka penggeledahan harus dilakukan sesuai Undang-Undang. Pengaturan mengenai penggeledahan diatur dalam Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Permasalahan yang dibahas adalah mengenai Kewenangan dalam Penggeledahan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis- normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang terhadap bagaimana Kewenangan dalam Penggeledahan apabila dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

---

A search is part of an investigation. A search is an act of the authorities to restrict people's freedoms, including violating the peace of a residence or violating the privacy of a person's body. These searches can be taken on the basis of suspicion. Therefore, a person can be searched at any time for the purpose of investigation and law enforcement. It may even lead to detention. Although searches are usually carried out on people who have been named as suspects or defendants, if a person is searched at any time, it does not mean that the person has become a suspect, defendant or convict. These searches can be carried out on anyone. Because it directly concerns a person's human rights, the search must be conducted in accordance with the law. The regulation on searches is stipulated in Article 32 of the Criminal Code (KUHAP). The problem discussed is about the Authority in Searches seen from a Human Rights Perspective. This research is a juridical-normative legal research that uses the Law approach to how the Authority in Searches when viewed from a Human Rights perspective."

"Indonesia memiliki kewajiban dalam melindungi HAM bangsa yang sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi Negara yaitu UUD 1945. Pada implementasinya di Indonesia banyak jumlah kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga yang terus meningkat tiap tahunnya, hal ini terjadi karena masih kurang nya peran negara dalam melindungi PRT, belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan PRT. Berangkat dari permasalahan yang terjadi, kebutuhan regulasi untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Solusi yang ditawarkan adalah segera mengesahkan RUU PPRT sebagai dasar perlindungan PRT serta meratifikasi ILO Konvensi 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan: pertama, menjelaskan secara detail sehingga dapat membantu pemerintah untuk menguatkan perlindungan PRT yang diatur dalam RUU PPRT merupakan hal yang prioritas untuk disahkan negara. Metode penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia belum memiliki peraturan untuk melindungi PRT serta belum ada peraturan yang menjadi kerangka acuan perlindungan PRT.

---

Indonesia has an obligation to protect the human rights of the nation as regulated in the State Constitution, namely the 1945 Constitution. In its implementation in Indonesia, the number of cases of violence against Domestic Workers continues to increase every year, this occurs because the role of the state in protecting domestic workers is still lacking, there are no regulations that specifically regulate the protection of domestic workers.Based on the problems that occur, the need for regulations to protect Domestic Workers is a form of state responsibility to protect Human Rights. The solution offered is to immediately ratify the RUU PPRT PPRT as a basis for protecting domestic workers and to ratify ILO Convention 189 on Decent Work for Domestic Workers.This research aims: first,explaining in detail so that it can help the government to strengthen the protection of domestic workers regulated in the RUU PPRT is a priority for the state to pass. This research method is doctrinal research that uses library materials. The results of this research show that Indonesia does not yet have regulations to protect domestic workers and there are no regulations that serve as a reference framework for protecting domestic workers."

"Migrasi tenaga kerja Tajikistan ke Rusia memainkan peran dalam pertumbuhan ekonomi Tajikistan. Namun dibalik itu migrasi tenaga kerja Tajikistan melibatkan berbagai resiko untuk tenaga kerja migran. Tahun 2013 merupakan tahun terberat para pekerja migran. Isu-isu anti-migran dan xenophobia berkembang dan berdampak pada serangan-serangan terhadap migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran Hak Asasi Manusia pekerja migran Tajikistan di Rusia 2013. Penelitian ini menggunakan Teori Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan pasal-pasal DUHAM dan pasal-pasal konvensi internasional perlindungan hak buruh yang dikeluarkan oleh ILO (International Labour Organization). Dari analisis diketahui bahwa kasus ini merupakan pelanggaran HAM dilihat dari pasal-pasal DUHAM dan dan pasal- pasal konvensi internasional perlindungan hak buruh yang dikeluarkan oleh ILO (International Labour Organization). Kejadian ini memiliki dampak bagi para migran Tajikistan dan Negara Rusia.

---

Tajikistan's labor migration to Russia plays a role in the economic growth of Tajikistan. But behind the labor migration Tajikistan involves various risks to migrants. 2013 was the toughest year of migrant workers. Issues of anti-migrant and growing xenophobia and impact on attacts against migrants. This study aims to analyze the human rights violations of Tajikistan migrant workers in Russia 2013. This study uses the theory of Human Rights, which is associated with the articles of the Universal Declaration and the provisions of international conventions the protection of labor rights issued by ILO (International Labour Organization). From the analysis shows that this case is a violation of human rights seen from the articles of the Universal Declaration and the provisions of international conventions the protection of labor rights issued by ILO (International Labour Organization). This incident could have implications for migrants Tajikistan and Russia."

"Penelitian ini memfokuskan kepada kebijakan Australia yang dikenal dengan istilah Operation Sovereign Borders, terutama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Australia memberlakukan Operation Sovereign Borders dan hak-hak yang dilanggar di dalam melaksanakan Operation Sovereign Borders tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebagai negara yang telah meratifikasi dan menjadi negara pihak dalam Konvensi PBB Tahun 1951 tentang Pengungsi dan Protokolnya Tahun 1967, serta ICCPR, maka seharusnya pelaksanaan Operation Sovereign Borders yang dijalankan oleh Pemerintah Australia tetap tunduk pada kewajiban-kewajiban internasional terkait pencari suaka dan pengungsi yang datang ke negaranya dan tidak melanggar hak-hak mereka.

---

This research focuses on Australia's policy known as The Operation Sovereign Borders. In particular, it emphasizes on the sources of changes (factors) that causes Australia to establish The Operation Sovereign Borders and the human rights that are breached from the implementation of The Operation Sovereign Borders. This is a qualitative-descriptive research design. The results of this thesis suggest that as a country that has ratified and become a state party of The United Nations Convention and Protocol Relating to The Status of Refugees in The Year 1951 and 1967, and The ICCPR, The Operation Sovereign Borders that is carried out by the Australian Government should be align with its international obligation regarding asylum seekers and refugees entering its territory and does not breach its human rights obligation."