Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak krisis ekonomi, dari tahun ke tahun volume penjualan untuk industri rokok terus mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan karena harga rokok bergerak naik semakin jauh dari tingkat kemampuan ( daya beli ) konsumen. Oleh karena itulah tingkat pertumbuhan laba untuk perusahaan industri ini akan cenderung turun. Pada tahun 2002 berdasarkan data dari Gabungan Asosiasi Pengusaha dan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI ) merupakan tahun ketiga berturut-turut volume penjualan mengalami pertumbuhan yang negatif Peranan Laporan Keuangan menjadi sangat penting sebagai salah satu alat dan tolak ukur di dalam mengukur kinerja perusahaa. Di dalam peneletian ini diambil salah satu perusahaan yang memproduksi rokok, yaitu PT. X Tbk. Melalui laporan keuangan ingin dilihat bagaimana perusahaan mendanai jalannya usaha, tingkat keuntungan yang diperoleh, dan lainnya. Dalam penelitian ini teori yang dipakai adalah penilaian kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan dengan menggunakan metode analisis horizontal, analisis vertikal (common-size ) serta analisis rasio. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan di dapat dari laporan tahunan perusahaan selama periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Sebagai bahan perbandingan untuk analisis rasio maka dilakukan analisis juga terhadap rasio-rasio dari perusahaan pesaing di dalam industri rokok nasional yang dalam hal ini merupakan market leader. Aktiva perusahaan terus ditingkatkan, sebaliknya perusahaan terns berupaya menurunkan jumlah kewajibannya. Pihak pemegang saham berupaya memperbaiki ekuitas perusahaan yang sangat kecil di tahun 1999 akibat imbas krisis moneter di tahun 1998. Perusahaan juga dapat terus meningkatkan jumlah penjualan dan pendapatannya tiap tahun, namun pada tahun 2002 perusahaan hanya mencatat keuntungan laba bersih yang turon drastis jika dibanding tahun 2001 dikarenakan beban usaha yang hams ditanggung begitu besar. Dari analisis rasio likuiditas tercennin bahwa perusahaan cukup memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Lalu dari aspek rentabilitas menunjukkan perusahaan berhasil menaik:kan tingk:at pengembalian berdasarkan total asset yang dimiliki. Kemudian aspek aktivitas menunjukkan bahwa perusahaan dapat memberdayakan asset yang dimilki, dengan mencatat nilai rasio Total Asset Turn Over yang relatif lebih baik dari pemimpin pasar dalam industri rokok yaitu PT.Y. Khusus untuk beban usaha yang begitu besar ditahun 2002 menunjukkan pihak manajmen kurang efisien, sehingga laba bersih yang dapat dihasilkan menjadi kecil. Dengan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan laporan keuangan, menunjukkan bahwa kinelja keuangan perusahaan dari tahun 1999 sampai tahun 2002 menunjukkan kecenderungan peningkatan, namun perusahaan terlihat kurang efisien dalam biaya pembelian persediaan dan beban usaha, sehingga net profit margin perusahaan menjadi kecil. Untuk meningkatkannya pihak manajemen hams dapat efisien, lalu dapat pula melakukan inovasi produk guna mendongkrak penjualan barang hasil produksi sendiri dan bukan hanya mengandalkan pendapatan sebagai distributor merk asing. "

"Minyak dan gas bumi memegang peranan penting dalam menyumbangkan penerimaan pada pendapatan pemerintah. Dengan terjadinya krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak Juli 1997 pendapatan pemerintah kembali bertumpu pada sektor minyak dan gas bumi sebagai sumber penerimaan yang dominan.Pertamina, sebagai pemegang monopoli dalam pengelolaan kedua sumber daya alam tersebut, bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik asing maupun dalam negeri. Diantara berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Pertamina, Production Sharing Contract (PSC) atau bisa juga di sebut Kontrak Bagi Hasil adaiah yang terbanyak yang dilakukan. Perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Pertamina ini disebut Kontraktor Production Sharing atau KPS.Perusahaan KPS 'X' adaiah KPS kedua terbesar dalam menghasilkan minyak di Indonesia setelah Caltex dan yang pertama terbesar untuk yang beroperasi di lepas pantai (Offshore). Dengan tingkat produksi rata-rata sekitar 145.000 barrel per nan, sedangkan total tingkat produksi Indonesia adaiah 1,5 juta barrel per hari.Karya tulis ini dimaksudkan untuk menganalisa kinerja keuangan KPS 'X'. Analisa dilakukan pada laporan keuangan yang dihasilkannya. Laporan Keuangan yang dihasilkan KPS 'X' ada 2 (dua), satu untuk Pertamina yang mengikuti prinsip pelaporan yang sesuai dengan kontrak, sedangkan satu Eagi untuk kantor pusat KPS 'X' di Argentina yang mengikuti General Accepted Accounting Principle (GAAP) atau Prinsip Akuntansi yang berlaku di Argentina. Analisa dilakukan pada kedua laporan tersebut. Juga dianalisa dampak dari perbedaan tersebut. Dalam menganalisa atas laporan untuk Pertamina, juga diperbandingkan dengan dua perusahaan sejenis yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan untuk analisa terhadap laporan pada kantor pusat digunakan analisa rasio yang beriaku pada umumnya.Hasil analisa dengan membandingkan dengan dua perusahaan sejenis, ternyata KPS 'X' beroperasi tidak lebih efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensinya. Tetapi apabila dibandingkan dengan rata-rata industri yang dikeluarkan secara tidak resmi (Unofficial) oleh Pertamina, KPS 'X' masih lebih efisien.Dari hasil analisa rasio pada faporan keuangan untuk kantor pusat, keadaan keuangan KPS 'X' adalah sehat.Dari hasil analisa dengan membandingkan kedua laporan tersebut ternyata mempunyai dampak yang amat besar, perbedaan prinsip akuntansi yang diterapkan mengakibatkan kerugian bagi Pertamina. Adanya kebijaksanaan Cosf Recovery yaitu biaya operasi yang dapat mintakan kembali (reimbursement) dari hasil produksi mengakibatkan KPS membebankan biaya sebanyak-banyaknya. Biaya yang berlebihan ini mengakibatkan pengurangan pada penerimaan negara, baik dari pembagian hasil produksi maupun dari pajak penghasilan.Pertamina harus lebih meningkatkan profesionalisme dalam mengelola sumber daya alam yang dimaksudkan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan negara, agar tidak malah hanya untuk kepentingan KPS asing."

"ABSTRAKPenyelenggaraan Keuangan Negara I Daerah di Indonesia terdiri dariPengurusan Umum (Administratif) dan Pengurusan Khusus (Komtabel).Pengurusan Umum membawa akibat pengeluaran dan atau penerimaandaerah. Dalam pengurusan umum ada pejabat-pejabat yang menguasaikeuangan negara/daerah yaitu otorisator dan ordonator, tindakan ataukeputusan otorisator berupa Surat Keputusan Otorisasi (SKO), tindakanordonator berupa Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).Pengurusan Khusus (bendaharawan) mengandung unsur kewajiban yaitumenerima, menyimpan, mengeluarkan, membayar uang dan atau yangdisamakan dengan uang dan barang milik negara/daerah dan selanjutnyamempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah. Penunjukkan pejabatdilingkungan Pemda DKI Jakarta untuk penandatanganan SKOdidelegasikan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah dan Asisten AdministrasiSekwilda. Penunjukkan penandatanganan SPMU didelegasikan kepadaKepala Biro Keuangan dan Kepala Bagian Perbendaharaan.Biro Keuangan sebagai pemegang kewenangan ordonator secara strukturalmempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebijakan keuangan jugamengelola kewenangan otorisasi. Penunjukkan Bendaharawan UmumDaerah (kewenangan komtabel) dipegang oleh Kantor Kas Daerah. Dalammekanisme pelaksanaan anggaran belanja daerah diawali dengan tindakanpengurusan administratif, selanjutnya diikuti dengan tindakan pengurusankebendaharaan. Dalam penyelenggaraan pengurusan keuangan tersebutprosedurnya masih memerlukan waktu yang cukup Iama, banyak simpul danbirokrasi yang panjang dan fungsi ordonator dan fungsi komtabel tidakberada dalam satu unit komando, hal tersebut berakibat Iambatnyapenerbitan SPMU dan Giro Serta selama ini belum pernah dilakukanpengukuran secara menyeluruh terhadap kinerja organisasi tersebut.Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, dibentuk KantorPengurusan SPM Giro Satu Atap yang merupakan penggabungan daribagian Perbendaharaan Biro Keuangan dan Bidang Pengendalian Kas danBank Kantor Kas Daerah serta Kantor Cabang Bank Pernbangunan DaerahDKI Jakarta. Dari hasil pengukuran fungsi ordonator dan komtabelmenunjukkan kinerja pelanggan agak tidak baik. Untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakat serta terciptanya tertib administrasi, etisiensidan memudahkan pengawasan pengelolaan pengurusan keuangan daerahperlu dilakukan dengan Cara menggabungkan fungsi ordonator dengankomtabel dalam satu unit yaitu Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah(KPKD). Hal tersebut mengacu pada penggabungan KKN dengan KPN diDepartemen Keuangan yang dianggap cukup berhasil.

---

"

"Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di awal hingga pertengahan dekade 1990-an sesungguhnya dibayangi oleh semakin tertekannya neraca pembayaran dan bahkan mengalami defisit neraca berjalan. Namun demikian, hal ini terkesan tidak dianggap sebagai hal yang penting oleh pemerintah, para pakar ekonomi dan pelaku-pelaku usaha hingga periode 1995-1996. Bahkan perusahaan-perusahaan tetap melakukan investasi dan ekspansi secara besar-besaran dengan pendanaan dari sektor perbankan dan lembaga-lembaga keuangan di dalam serta luar negeri. Di masa tersebut, dimana nilai tukar rupiah cenderung overvalued dan tingginya tingkat suku bunga perbankan dalam negeri, para pelaku usaha cenderung lebih menyukai hutang dalam denominasi mala uang asing. Ditambah lagi maraknya praktek konglomerasi, pemberian hak-hak istimewa kepada pihak tertentu yang mengakibatkan iklim persaingan usaha yang kurang sehat, serta meluasnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, ketika krisis mulai melanda kawasan Asia, yang dimulai dari Thailand, dengan cepat dampaknya terasa di Indonesia dan terjadilah krisis multidimensi yang belum jelas prospek pemulihannya hingga kini. Dalam kondisi seperti ini, industri rokok terutama yang berskala besar, merupakan salah satu sektor yang tidak mengalami kendala yang berarti dalam meningkatkan penjualannya karena kekuatan merk (brand equity) dan loyalitas para konsumen. Ternyata, permintaan akan rokok kurang elastis terhadap perubahan harga jual, terutama bagi kalangan berpenghasilan menengah ke atas. PT H.M. Sampoerna, Tbk. (HMSP) sebagai produsen rokok terbesar kedua di Indonesia setelah PT Gudang Garam, Tbk. juga mengalami kondisi yang serupa. Namun demikian, setelah sempat mencapai peningkatan penjualan bersih rata-rata 39,4% per tahun dan taba operasional rata-rata 67,2% per tahun dalam kurun waktu 1991 - 1995, HMSP mengalami kerugian pada tahun 1998 terutama karena peningkatan beban pembiayaan dan kerugian selisih kurs yang sangat signifikan. Hal tersebut terjadi karena HMSP memiliki kewajiban dalam denominasi mata uang as ing sebesar $AS 328,5 juta dan DEM 40,6 juta pada tahun 1998, serta rasio hutang berbanding ekuitas yang mencapai 186,48%. Depresiasi dan volatilitas nilai tukar rupiah dengan sendirinya menggelembungkan kewajiban Perusahaan, menurunkan tingkat profitabilitas dan memberikan tekanan serta ketidakpastian dalam pengelolaan arus kas. Untuk mengatasi hal ini, manajemen HMSP telah menerapkan strategi keuangan melalui restrukturisasi kewajiban antara lain dengan cara penjadwalan ulang hutang, penerbitan saham baru, melakukan buy-back atas instrumen hutang dalam denominasi mata uang asing dan mengkonversinya menjadi instrumen jangka menengah (obligasi) dalam denominasi rupiah. Langkah ini terbukti cukup jitu dan tepat waktu, serta berhasil menciptakan imunisasi terhadap pengaruh nilai tukar mata uang. Hasil restrukturisasi telah mulai terlihat pada tahun 1999 dan 2000, dimana terjadi peningkatan ROE dan rasio hutang dibandingkan ekuitas telah menurun hingga 71,54%. Demikian pula indikator profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas turut menunjukkan perbaikan. Dari sudut pandang investor, kondisi ini merupakan hal yang positif karena dengan demikian meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kupon dan nominal obligasi pada saat jatuh temponya. Kinerja keuangan HMSP pasca restrukturisasi terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah mengenai tarif cukai dan batasan harga jual eceran (H|E), selain terjaminnya jumlah pasokan dan berlakunya tata niaga bahan baku tembakau dan cengkeh yang mampu menjaga stabilitas harga komoditas tersebut. Mengingat target yang harus dicapai oleh pemerintah dari penerimaan cukai untuk meringankan defisit anggaran periode 2001 - 2002 adalah sebesar Rp 17,6 trilyun, maka dapat diperkirakan bahwa tarif cukai dan HjE akan terus ditingkatkan secara bertahap. Dalam hal ini pemerintah perlu mengkaji efektifitas kebijakan ini dengan memperhltungkan dampak kenaikan harga jual terhadap penurunan permintaan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi penerimaan cukai secara keseluruhan. Di pihak perusahaan, kenaikan kedua komponen yang memiliki proporsi utama dalam struktur beban pokok penjualan ini merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan dan akan menekan tingkat profitabilitas. Oleh karena itu manajemen perlu menentukan strategi dan kebijakan yang inovatif dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas internal perusahaan serta meningkatkan penjualan, antara lain dengan mengedepankan produk-produk rendah tar dan nikotin. Untuk menjaga kesinambungan peningkatan ROE, perusahaan harus mampu mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi ROA dan tingkat leverage. Kasus ini memberikan masukan yang berguna bagi kalangan akademisi, dunia usaha dan pemerintahan agar penyebab dan dampak negatif dari krisis tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Lebih penting lag! adalah agar pihak-pihak terkait memperoleh inspirasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi dan kebijakan yang dapat menghasilkan percepatan pemulihan perekonomian untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain di kawasan ini."

"ABSTRAKBelum adanya acuan perbandingan atau tolok ukur atas performa keuangan industri manufaktur di Indonesia merupakan salah satu kendala dalam menganalisa performa keuangan perusahaan manufaktur Indonesia dengan Iebih komparatif dan komprehensif. Di negara-negara industri maju, acuan yang berdasarkan rata-rata industri (industry average) telah banyak dipublikasikan oleh lembaga-Iembaga nirlaba seperti Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat. Tulisan ini bermaksud merancang prototype performa keuangan rata-rata yang dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk perbandingan dan menganalisa performa keuangan usaha-usaha industri manufaktur yang lain.Sebagai model, rancangan prototype ini menggunakan 132 unit usaha industri manufaktur yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia, sehingga selain terjamin kelayakannya, unit-unit usaha tersebut juga mempunyai data keuangan yang cukup lengkap. Masing-masing unit usaha terbagi ke dalam tiga kelompok industri manufaktur, yaitu: (I) Industri Dasar dan Kimia; (2) Aneka lndustri; dan (3) Industri Barang Konsumsi. Data keuangan yang digunakan adalah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.Dari beberapa unit usaha (emiten manufaktur) tersebut diambil yang memenuhi Syarat positif atas laba usaha (laba operasi), laba bersih, dan ekuitas (modal penyertaan) selama lima tahun periode pengamatan. Selanjutnya dihitung berbagai financial ratios yang mencakup lima kategori, yaitu: (1) Assets Utilization Ratios; (2) Liquidity Ratios; (3) Risk Measures atau Leverage Ratios; (4) Profitability Ratios; dan (5) Market Price Ratios. Hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa dari 132 emiten manufaktur, terpilih 50 emiten manufaktur yang secara rata-rata mempunyai performa keuangan yang baik, sehingga layak untuk dibakukan menjadi ukuran perfonna yang unggul (standard industry average). Ukuran baku tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai performa keuangan beberapa perusahaan pada masing-masing sektor manufaktur yang diteliti, apakah performa keuangannya relatif sama, berada di atas atau di bawah rata-rata industri.

---

AbstractThe absence of a reference for financial performance of the Indonesia manufacturing industry is one constraint in analyzing the financial performance of Indonesia manufacturing firms comprehensively. In modern industry countries, known as standard industry average is published periodically by a non-profit organization such as the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. This study is to design a prototype of standard financial performance of average industry in Indonesia, which can be used as a benchmark to compare with other manufacturing firms.The prototype is using 132 manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange as a model, considering that it produces financial reports of the companies which are proper, complete and available for some years. The manufacturing listed companies are categorized into three sectors: (1) Basic and Chemicals Industry; (2) Miscellaneous Industry; and (3) Consumer Goods Industry. Five years period financial data of 2004 to 2008 are used in the study.The study is started by selecting companies with positive value in operating income, net income, and equity for the tive years period. The financial ratios of each of the company are then calculated, included: (1) Assets Utilization Ratios; (2) Liquidity Ratios; (3) Risk Measures (Leverage Ratios); (4) Profitability Ratios; and (5) Market Price Ratios. The results showed that there are 50 manufacturing listed companies which can be elected and used as standard industry average, the financial ratios of each of which are calculated. The standard industry average then used to analyze the financial performance of some manufacturing companies, whether the performances are relatively the same, above or below the average."

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 ? 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 - 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 - 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation."