Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ijin pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga membahas tentang investasi sektor pertambangan di Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan ini akan digunakan sebagai bahan masukan untuk dasar melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka mengoptimalkan sektor pertambangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi melibatkan Dinas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mewajibkan audit lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

---

This thesis describes the authority possessed by the Provincial Government of Central Borneo in conducting control of management of mining license and environmental by city/regency government. Moreover also discuss of the mining sector investment in Central Borneo. The results of this monitoring will be used as inputs for make improvement in order to optimize the mining sector so can gives maximum contribute for economic growth of Central Borneo. This research uses normative legal studies. The data was collected through literature research and interviews.

This research suggests that the Provincial Government of Central Borneo involving related agency in supervise the mining business managed by city/regency government and local government need to be given the authority to require an environmental audit against business and/or certain activity at high risk against environment and/or responsible business and/or activities that demonstrate disobedience against legislation."

"Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan mengambil kasus pada pertambangan timah Pulau Bangka. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan pertambangan pada umumnya di Indonesia, pengaturan pertambangan timah di Pulau Bangka pada khususnya dan analisa yuridis terhadap pertambangan timah di Pulau Bangka tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan metode pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yaitu pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak bagi negara dan merupakan aspek yang paling utama yang diperankan negara diantara aspek lainnya. Selain itu dalam pengaturan pertambangan timah Pulau Bangka dari segi penerimaan negara khususnya penerimaan negara bukan pajak sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan tentang penerimaan negara bukan pajak.

---

This thesis discusses the right setting up state control of mining in increasing Non-Tax Revenues and take the case of tin mining on Bangka Island. The subject matter is the regulation of mining in Indonesia, the regulation of the tin mining on Bangka Island in particular and juridicial analysis of the mining of tin in Bangka Island. The research method used is the juridical normative legal research, the method of approach to the literary study.

This study concluded that the form of state involvement in the management of mineral resources, there are three, namely regulation, exploitation and supervision. Aspect of regulation is an absolute right for the country and is the most important aspects of the state played between other aspects. Also in the island of Bangka tin mining regulation in term of state revenues, especially non-tax revenues are no longer in accordance with the provisions of the legislation on state revenues."

"Penambangan sirtu memiliki karakteristik produksi yang berbeda dengan penambangan mineral logam dan batubara, dimana rencana produksi sangat berkaitan dengan estimasi atau perkiraan pasar yang tidak menentu. Selain itu, jarak buang, jenis truck, jenis material, hingga ukuran vessel memiliki pengaruh terhadap produktivitas tambang. Kajian teknis terkait peralatan penambangan demi mengoptimalisasi kegiatan produksi dan target produksi dilakukan dengan tujuan utama mengevaluasi aspek teknis dan pengaruhnya terhadap kegiatan produksi. Aspek teknis yang dievaluasi adalah ketersediaan dan produktivitas alat berat dibandingkan dengan produktivitas truck (pengangkut material) dan pengaruh karakteristik material sirtu terhadap kebutuhan project. Terdapat kesimpulan bahwa kemampuan produksi rata-rata per jam dari setiap unit excavator yang digunakan dalam kegiatan penambangan lebih besar daripada kapasitas angkut dari armada truck, sehingga target produksi tidak tercapai. Selain itu, terjadi penumpukan antrian pada satu loading point dikarenakan material yang dibutuhkan pembeli dan jadwal antrian kedatangan truck yang kurang tertata dengan baik. Sehingga, dibutuhkan koordinasi lebih lanjut terkait jadwal pengambilan material dengan pembeli, edukasi pembeli terkait material yang dibutuhkan agar sesuai, dan apabila memungkinkan dilakukan perluasan loading point yang padat antrian sesuai dengan kebutuhan proyek.

---

Sandstone mining has different production characteristics than metal mineral and coal mining, where production plans are closely related to uncertain market estimation. In addition, the dumping distance, the truck type, the material type, and the size of the vessel influence mining productivity. Technical studies related to mining equipment to optimize the production activities and targets are carried out with the primary objective of evaluating technical aspects and their impact on production activities. The technical aspects that are evaluated are the availability and productivity of heavy equipment compared to truck productivity (material transporters) and the effect of the characteristics of sandstone materials on the project requirements. There is a conclusion that the average production capacity per hour of each excavator unit used in mining activities is greater than the carrying capacity of the truck fleet, so the production target is not achieved. In addition, there is a build-up of queues at one certain loading point due to the material needed by buyers and an unorganized truck arrival schedule. Thus, further coordination with the buyer is needed regarding the material collection schedule, educating the buyer in choosing the suitable materials, and, if possible, expanding the crowded loading point following project necessity."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan Terhadap UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Pertambangan Minerba Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan adanya aturan di dalam ketentuan peralihan UU Pertambangan Minerba yang mewajibkan penyesuaian ketentuan di dalam Kontrak Karya KK terhadap UU Pertambangan Minerba Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran mengenai pengaturan penyesuaian KK serta permasalahan di dalam pelaksanaannya selain juga untuk mengetahui mengenai kepastian hukum terkait pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber daya sekunder yang dianalisis menggunakan analisis data kualitatif Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba masih memiliki sejumlah masalah dan kendala yang berasal dari belum adanya pengaturan yang mengatur secara komprehensif dan tumpang tindih pengaturan sehingga pengaturan yang ada belum menjamin kepastian hukum dalam proses penyesuaian kontrak karya tersebut Dengan demikian pemerintah bersama sama dengan para pemangku kepentingan stakeholders yang terkait perlu segera melengkapi serta memperbaiki pengaturan yang ada pada saat ini demi menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba

---

ABSTRACTThis Research discusses the legal analysis of legal certainty behind the Contract of Works CoW adjustment to Law No 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining Law No 4 2009 This research is conducted due to the clause of transitional provisions in the Law No 4 2009 which requires adjustment of provisions in the CoW to the Law No 4 2009 The purpose of this research is to determine an overview of the framework in CoW adjustment regulations and issues in its implementation as well as to find out about the legal certainty regarding its conduct pertaining to the Law No 4 2009 To that end this research uses juridical normative legal research method by utilizing analyzed secondary source and qualitative data As the result this research showed that the implementation of the adjustment the CoW to the Law No 4 2009 still contains a number of problems and constraints stemming from the lack and overlapping regulations Therefore the regulations has yet to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW Thus the government together with the stakeholders needs to complete and improve existing regulations in order to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW to the Law 4 2009 "

"Kabupaten Garut merupakan kabupaten yang mempunyai potensi sumber daya bahan tambang berupa bahan galian logam (mineral) maupun non logam diantaranya pasir dan batuan andesit. salah satu wilayahnya di Gunung Guntur. Banyak faktor yang mendorong agar penambangan di wilayah tersebut dihentikan, salah satunya faktor lingkungan. Sehingga perlu relokasi ke wilayah lain yang mempunyai potensi bahan tambang untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Relokasi tersebut dilakukan sebagai langkah agar aktivitas penambangan tidak mengganggu wisata pegunungan, kondisi lingkungan alam dan sisi kebijakan yang terkait dengan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata ruang. Hasil pengamatan lapangan, secara geologi lokasi kajian didominasi oleh Lava Guntur (Qhg), Endapan Rempah Lepas Gunung Muda Tak Teruraikan (Qypu), dan Batuan Gunungapi Muda (Qym). Hal yang harus diperhatikan dalam aspek geologi salah satunya pola sebaran sungai, di lokasi. Hasil kegiatan lapangan menunjukan bahwa jenis vegetasi yang banyak ditemui di lokasi adalah tanaman pertanian dan perkebunan, semak belukar dan bambu. Berdasarkan hasil perhitungan sumberdaya terkira Boulder andesit-basal sebesar 13,515,740 MT, dengan perkiraan ketebalan rata-rata andesit-basal diambil dari atas permukaan ke titik terdalam dari penetrasi geolistrik 60 meter, walaupun pada faktanya ketebalan andesit-basal tidak ada ukuran pasti, sehingga CF (Concretion Factor) mempunyai nilai 30 %."

"ABSTRAKReduksi limbah logam berat dalam air telah banyak dilakukan dengan berbagai metoda. Namun metode yang relatif efektif dan efisien menggunakan metode adsorpsi sistem kolom. Rancangan percobaan pada penelitian ini variabel tetap adsorben dari kulit kacang tanah 50 gr, ukuran partikelnya 40 mesh dan volume adsorbat air limbah laboratorium kimia 10 liter, laju alir 7 liter/menit. Variabel bebas waktu adsorpsi 0;5;10;15; 20;30;60;90;120;150;180;210;240 menit dan jenis adsorben: tanpa aktivasi, aktivasi fisik dan aktifasi kimia (H2SO4 1N dan NaOH 1N). Hasil penelitian menunjukan proses adsorpsi logam Pb(II) dipengaruhioleh waktu dan jenis aktivasi. Kapasitas adsorpsi tertinggi untuk tanpa aktivasi 1,947 mg/g, aktivasi fisika 1,774 mg/g, aktivasi dengan H2SO4 2,577 mg/g danaktivasi dengan NaOH 1N 2,893 mg/g pada waktu 210 menit. Persen penyisihan tertinggi untuk tanpa aktivasi 64,98%, aktivasi fisik 59,21 , aktivasi dengan H2SO486,02 dan aktivasi dengan NaOH 1N 96,57% pada waktu 210 menit."

"Pertambangan batuan di Sungai Jali menjadi mata pencaharian masyarakat Desa Mlaran mulai tahun 1989. Melalui mata pencaharian ini, masyarakat desa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menambang cara manual. Pada tahun 2015-2021 dimulai pertambangan batuan dengan menggunakan cara mekanik atau melibatkan alat berat untuk menambang material sirtu. Pertambangan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan menjadi semakin parah setelah di masa sebelumnya mengalami longsor pada beberapa titik lahan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan batuan tahun 2015-2021 menjadi penyebab masyarakat Desa Mlaran beralih dari sektor pertambangan menuju pertanian. Selain itu ditemukan bahwa masyarakat desa yang beralih ke pertanian sebagian besar menggarap lahan pasir di sepanjang Sungai Jali yang melintasi Desa Mlaran. Sementara sebagian kecil masyarakat masih bertahan menambang batu dengan cara yang dimodifikasi dari sebelumnya menyesuaikan kondisi sungai dan akses jalan.

---

Rock mining in the Jali River became the livelihood of the people of Mlaran Village starting in 1989. Through this livelihood, villagers meet their daily needs by mining manually. In 2015-2021, rock mining began using mechanical means or involving heavy equipment to mine stone sand materials. The mining caused environmental damage to worsen after experiencing landslides at several points of agricultural land in the past. This study used qualitative methods with data collection techniques through observation, participation, and in-depth interviews. The results showed that rock mining in 2015-2021 caused the people of Mlaran Village to switch from the mining sector to agriculture. In addition, it was found that villagers who switched to agriculture mostly worked on sandland along the Jali River that crosses Mlaran Village. While a small number of people still survive mining stones in a modified way from before adjusting the conditions of the river and road access."

"ABSTRAKKewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Para pelaku usaha yang akan  melakukan kegiatan pertambangan harus menaati aturan-aturan yang ada agar terlaksananya penambangan yang baik. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada pelaku usaha agar terlaksananya kegiatan pertambangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada informan terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kewenangan pemberian IUP di Provinsi Jawa Barat belum berjalan dengan maksimal. Adapun saran yang rekomendasikan adalah koordinasi serta sosialisasi kepada stakeholders agar pelaksanaan pemberian IUP berjalan lancar.

---

ABSTRACTThe authority to issue Mining Permits (Izin Usaha Pertambangan hereinafter abbreviated as IUP) is one of the most important requirements for businesses that conduct mining activities. Business actors who will carry out the mining activities must comply with existing regulations so that good mining is carried out. The Provincial Government is given the authority to issue IUP to the business actors so that the implementation of mining activities in accordance with applicable regulations. The purpose of this research is to analyse the implementation of authority in granting IUPs in the Province of West Java. The method that is used in this research is conducting interviews of relevant informants. This research uses the post-positivist approach with the method of qualitative data analysis. The result of this research shows that the implementation of authority in granting IUPs in the Province of West Java is not conducted optimally.  The recommendations as a result of this research is that there is a need for further coordination and socialisation towards stakeholders, so as to ensure that the granting of IUPs is conducted optimally and smoothly."

"Pengembangan karier merupakan salah satu aspek dalam pelaksanaan sistem merit, yang juga merupakan bagian dari delapan area perubahan pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyebutkan bahwa banyak instansi pemerintah yang kesulitan dalam melaksanakan aspek pengembangan karier ini. Dari hasil wawancara, hal ini pun terjadi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini mengusulkan pemanfaatan data mining dalam penyusunan rencana pengembangan karier pegawai negeri sipil (PNS) dengan berbasis pada metodologi CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining). Penelitian ini memodelkan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja dengan melakukan eksperimen menggunakan class imbalance maupun class balance data set. Dari hasil evaluasi didapatkan algoritma SVM (Support Vector Machine) sebagai model terbaik pada masing-masing analisis dan skenario. Dari hasil analisis yang dilakukan dengan memetakan kelompok kesenjangan kompetensi-kinerja dalam bentuk Human Asset Value Matrix yang diadaptasi dari General Electric-McKinsey Nine-box Grid, dapat disusun rencana pengembangan karier PNS secara lengkap mulai dari rekomendasi promosi jabatan, informasi kebutuhan diklat, hingga hukuman disiplin. Selain dapat memberikan rekomendasi pengembangan karier PNS, hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi kompetensi maupun jabatan yang akan dikembangkan.

---

Career development is one aspect of implementing the merit system, which is also part of the eight areas of change in the Grand Design for Bureaucratic Reform 2010-2025. The State Civil Apparatus Commission (KASN) stated that many government agencies had difficulties in implementing this aspect of career development. From the results of the interview, this also happened in the Regional Personnel Agency (BKD) of South Kalimantan Province. This study proposes the use of data mining in the preparation of career development plans for civil servants (PNS) based on the CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) methodology. This study models the competency and performance gap analysis by conducting experiments using class imbalance and class balance data sets. From the evaluation results, the SVM (Support Vector Machine) algorithm is obtained as the best model for each analysis and scenario. From the results of the analysis conducted by mapping the competency-performance gap groups in the form of the Human Asset Value Matrix adapted from the General Electric-McKinsey Nine-box Grid, a complete career development plan for civil servants can be drawn up starting from recommendations for promotions, information on training needs, to penalties. discipline. Besides being able to provide recommendations for career development for civil servants, the results of this study can also provide information on competencies and positions to be developed."

"ABSTRAKPenerapan manajemen risiko di banyak perusahaan tambang belum banyak menititikberatkan kepada efektivitas pengendalian melainkan terbatas kepada biaya serta ada atau tidaknya kecelakaan. Perubahan pola pikir manajemen risiko keselamatan dari reaktif menjadi proaktif dapat dilakukan dengan menggunakan manajemen pengendalian risiko kritikal. Persepsi akan risiko yang berbeda-beda, terutama pada penentuan pengendalian, dapat diselaraskan dengan proses manajemen pengendalian yang terstruktur sehingga efektivitas pengendalian dapat dinilai secara lebih obyektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kefektifan pengendalian kritikal yang diterapkan oleh PT X serta peran penerapan proses pengelolaan pengendalian kritikal dalam pencapaian peningkatan kinerja keselamatan perusahaan. Metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan metode kualitatif di mana data yang digunakan adalah data primer berupa data wawancara dan focus group discussion dengan manajemen PT X dan staff yang bekerja dalam waktu tertentu serta data sekunder berupa data penerapan proses pengelolaan pengendalian dan data statistik kecelakaan kerja PT X.Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pengendalian risiko kritikal berperan penting dalam peningkatan kinerja keselamatan perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penerapan manajemen risiko dengan memberikan secara berkelanjutan pelatihan kepada karyawan dan mitra kerja tentang proses pengendalian kritikal, menetapkan tujuan, sasaran dan program secara spesifik mengacu kepada hasil penilaian keefektifan pengendalian dan menyusun sistem audit yang bertujuan khusus untuk meninjau dan menetapkan standar, mengidentifikasi isu-isu dan peluang yang ada pada proses pengendalian kritikal dan meningkatkan kinerja positif komponen-komponen yang terdapat dalam sistem manajemen keselamatan perusahaan.

---

ABSTRACT

The implementation of risk management in many mining companies has not focused much on the effectiveness of controls but is limited to costs and the presence or absence of accidents. The change of mindset in safety risk management from reactive to proactive can be done by using critical control management. Perceptions of different risks, particularly in the determination of controls, can be aligned with a structured control management process so that control effectiveness can be judged objectively. The purpose of this research is to know the effectiveness of critical controls applied by PT X as well as the role of application of the process of controlling critical in achieving the improvement of company safety performance. The methodology used to achieve this goal is by qualitative method, using interview and focus group discussion as primary data and company's documents on the application of control management processes including accident statistics as the secondary data. The results of the study shows that the management of critical control plays an important role in improving the company's safety performance. The Company is expected to improve the implementation of risk management by continuously providing training to employees and business partners on the critical control process, setting specific objectives, targets and programs referring to the results of the assessment of the effectiveness of the controls and setting up an audit system with the specific objective of reviewing and defining standards, issues and opportunities that exist in the process of critical control and improve the positive performance of the components contained in the company's safety management system."