Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGlobalisasi telah meningkatkan mobilitas barang-barang, jasa-jasa, dan modal antar negara baik dalam rangka produksi maupun konsumsi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa merupakan salah satu jenis pajak yang berhubungan langsung dengan globalisasi, terutama ketentuan tentang perlakuan PPN atas ekspor dan impor. Secara teori, perlakuan PPN seharusnya tidak mendistorsi (memelihara netralitas) kegiatan ekspor dan impor dalam bentuk tidak terjadinya pajak berganda (double taxation) atau tidak terjadinya terhindar pajak sama sekali (no taxation at all/absence of tax).Dengan sifatnya yang tidak berwujud memang tempat penyerahan /tempat konsumsi jasa menjadi sulit ditentukan dan kebenaran terjadinya ekspor jasa sulit dipastikan. Untuk kemudahan, kesulitan ini dapat ditanggulangi dengan menerapkan prinsip origin yaitu bahwa tempat penyerahan jasa adalah tempat jasa secara fisik dilakukan. Akan tetapi para ahli VAT (Value Added Tax) telah mengemukakan gagasan-gagasan perlakuan PPN atas ekspor jasa dalam rangka menanggulangi kesulitan tersebut dengan tujuan mencapai netralitas ekspor dan impor, yaitu : a) didasarkan atas jenis jasa, atau tempat kepentingan jasa, b) didasarkan atas jenis penerima jasa.Atas ekspor dan impor barang perlakuan PPN telah mempunyai ketentuan yang jelas dalam UU PPN yaitu menerapkan prinsip destinasi dengan cara mengenakan PPN 0% atas eskpor dan mengenakan PPN 10% atas impor. Atas impor jasa juga diberikan perlakuan PPN dengan prinsip destinasi, yaitu dikenakan PPN 10%. Sebaliknya, perlakuan PPN atas ekspor jasa tidak sejelas perlakuan PPN atas ekspor barang, meskipun dalam Penjelasan Umum UU PPN dinyatakan bahwa PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri serta salah satu kualifikasi penyerahan jasa dikenakan PPN menurut Pasal 4 UU PPN adalah penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu pokok permasalahan tesis ini adalah ingin mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi perlakuan PPN atas ekspor jasa dalam praktek, apakah sesuai dengan teori-teori yang ada, mengapa suatu perlakuan dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akhirnya, dalam rangka menilai posisi persaingan Indonesia dalam kancah globalisasi yang kian meningkat, perbandingan perlakuan dengan negara tetangga juga dijadikan permasalahan pokok tesis ini.Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dijadikan pokok permasalahan tesis tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan data peraturan perundang-undangan PPN (termasuk surat-surat jawaban DJP atas pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak), peraturan VAT negara-negara tetangga dan informasi dari orang-orang yang mengetahui latar belakang suatu peraturan perundang-undangan PPN. Data tersebut dianalisa dengan strategi The Illustrative Method yaitu menjadikan teori pengenaan VAT atas penyerahan jasa ke luar Daerah Pabean sebagai kerangka acuan bagi analisa gejala perlakuan PPN atas penyerahan jasa ke luar Daerah Pabean Indonesia dan perlakuan VAT atas ekspor jasa di negara-negara tetangga.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlakuan PPN atas ekspor jasa bersifat tidak konsisten, kecuali untuk jasa perdagangan. Perlakuan atas ekspor jasa yang sebenarnya berdasarkan teori dapat digunakan prinsip destinasi, dalam prakteknya tidak digunakan. Hal ini dipengaruhi oleh kurang yakinnya pihak DJP (salah satu pihak penyusun UU pajak) dalam memastikan tempat penyerahan serta kebenaran terjadinya eskpor jasa. Sebaliknya, negara-negara tetangga memberi perlakuan berdasarkan teori dan menerapkan prinsip destinasi.Oleh karena itu pilihan menerapkan prinsip destinasi secara utuh (atas impor dan eskpor) dengan memberlakukan tarif 0% atas eskpor jasa seperti halnya Singapura adalah pilihan yang disarankan. Hal ini didasarkan atas kesesuaian dengan teori VAT atas transaksi lintas Negara (dengan asumsi negara penerima jasa cenderung mengenakan VAT atas impor jasa), didasarkan atas kesesuaian dengan target pemajakan dan didasarkan atas kepentingan peningkatan daya saing pengusaha jasa Indonesia.

---

ABSTRACT

Globalization has increased mobility of goods, services and capitals among countries both for production and consumption. Value added tax (VAT), as tax on consumption of goods and services is one of taxes directly related to the globalization, especially its provision concerning to the treatment on export and import. Theoretically the treatment should not distort (keep neutral) export and import activity, i.e. does not create double taxation or absence of tax.

Due to intangible character, place of supply/consumption of service is difficult to determine and it is also difficult to convince that the export is really done (hard to control). For a simple purpose, these difficulty can be coped with application of origin principle, i.e. place of service is where the service physically performed.

Nevertheless, VAT experts have some ideas to cope the above difficulties which are: a) based on kind of services or location of interest, b) based on kind of recipient.

On export and import of good, PPN (VAT in Indonesia) has a clear provision in the tax law, i.e. apply destination principle with zero rated on export and impose 10% PPN on import. On import of service also applied 10% PPN. On the contrary, the treatment on export service is not clear as export of good, although in General Elucidation of VAT Law is confirmed that PPN is imposed on consumption of goods and services within the country and one of rules to apply PPN on service based on art. 4 VAT Law is that the supply is rendered in the country. Therefore the focus of this thesis are what is the actual practice of PPN treats export of services?, is it according to the available theory? Why the treatment is chosen by DGT (Directorate of Taxes of Republic of Indonesia)?. Finally, in order to evaluate position of Indonesian?s competitiveness in increasing globalization era, comparison of treatments in neighbor countries also to be another focus.

The above research questions -which is to be focus of this thesis- will be answered by qualitative research method with tax laws (including clarification letter of DGT), tax laws in neighbor countries, and information from some person who know a background of the tax laws as the data. Those data is analysed by The Illustrative Method strategy, i.e. to make a theory of VAT treatment on export to be a reference/framework for analysis of phenomena of PPN treatment on export of services and neighbor countries treats it.

The result of research concludes that PPN treatment on export services is inconsistence, except on trading service. The treatment which is actually could apply the theory is not applied in practice. This is influenced by the lack of confidence of DGT to determine a place of supply/consumption of service and to control it. On the contrary, neighbor countries treats it according to theory and apply destination principle.

Accordingly, an option to apply completely destination principle (on import and export) with zero rated on export service as Singapore done is advisable /recommended. This is confirmed with theory of VAT on cross border transaction (assuming a country of consumer tend to impose VAT on import of service), confirmed with taxing target, and increasing competitiveness of Indonesian Entrepreneur."

"Latar belakang masalah dari tesis ini adalah berkenaan dengan pemberian insentif perpajakan sebagai salah satu implementasi fungsi pajak untuk mengatur. Fungsi utama pajak adalah menghasilkan penerimaan negara sebagai penggerak roda pembangunan adapun fungsi lainya pajak adalah fungsi mengatur sebagai instrumen untuk mendorong atau memproteksi sektor - sektor tertentu yang diinginkan pemerintah. Pemberian insentif perpajakan harus dilakukan dengan hati - hati mengingat bila salah sasaran , akan dapat mengamputasi fungsi mengatur pajak itu sendiri . Adapun salah satu implementasi fungsi mengatur Pemerintah tersebut di realisasikan pada awal tahun 2007, melalui PP Nomor 7 /2007, dimana pemerintah memberikan insentif perpajakan dibidang PPN berupa pembebasan PPN untuk komodti primer hasil pertanian. Pada saat yang bersamaan terlihat bahwa tahun 2005 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 346,8 triliun dan lebih rendah Rp 5,2 triliun dari sasaran yang diharapkan sebesarRp.352 triliun. dan pada tahun 2006 shortfall antara 8,5 triliun hingga 17 triliun atau hanya mencapai 96 sampai dengan 98% dari target yang direncanakan. Keadaan diatas tentunya mengharuskan pemerintah menghitung secara cermat berapa potensial loss penerimaan apabila akan mengeluarkan suatu kebijakan.Pokok permasalahnya dari tesis ini adalah Berapa besar pengaruh pemberian insentif perpajakan berupa dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan dan impor produk pertanian yang bersifat strategis terhadap potensi penerimaan PPN dan Faktor - faktor apa yang mendorong sektor pertanian untuk meminta pemberian insentif PPN atas penyerahan dan impor produk pertanian.Metode penelitian dari tesis ini adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Metoda pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan , buku- buku karya ilmiah dan sumber - sumber lainnya seperti jurnal dan internet. Adapun penghitungan perkiraan potensi pajak yang hilang akibat pemberlakuan PP no. 7 tahun 2007 tersebut menggunakan metoda perhitungan yang pernah dilakukan oleh Stephen V Marks dengan menggunakan tabel - Input Output. Perhitungan besarnya potensi PPN yang hilang dilakukan dengan menghitung selisih antara perhitungan potensi PPN dengan menggunakan tabel input - output dengan kondisi sebelum PP Nomor 7 /2007 dan setelah diterapkan PP no. 7 tahun 2007.Argumentasi yang digunakan agar Produk pertanian mendapat perlakuan dikecualikan dari pengenaan PPN antara lain karena umumnya petani bergerak pada sektor informal dan kebanyakan dari mereka tidak menyelenggarakan pembukuan. Kalaupun mereka telah menyelenggarakan pembukuan pada umumya pembukuan mereka tidak teradministrasi dengan baik. Disamping itu ada persepsi pada masyarakat bahwa pengenaan PPN pada produk pertanian akan menyebabkan harga jual komoditi tersebut menjadi lebih mahal atau dari sisi produsen akan menyebabkan keuntungan menjadi lebih kecil. Disamping itu pengenaan PPN pada produk pertanian adalah suatu hal yang sensitif secara politik.Secara teori sesuai dengan legal character PPN, Pajak ini bersifat netral terhadap pilihan seseorang untuk mengkonsumsi suatu barang/jasa. Adapun permasalahan penyelenggarakan pembukuan yang tidak teradministrasi dengan baik bukan hanya dialami oleh petani tetapi adalah masalah pengusaha kecil pada umumnya. Memberikan fasilitas pembebasan pada produk pertanian pada akhirnya akan menambah beban biaya pada petani. Karena pajak masukan untuk menghasilkan produk tersebut seperti pupuk, petisida, mesin pertanian, makanan ternak, dan pajak masukan lainya tidak dapat dikreditkan dan dibebankan sebagai biaya. Pada akhirnya semua beban pajak masukan tersebut akan menjadi komponen biaya yang akan menaikan harga pokok produk final pertanian. Adapun untuk mengatasi masalah administratif pembukuan PPN kuncinya ada pada mengatur batasan pengusaha kena pajak yang pas yang pas buat penguasaha kecil.Mengingat peranan penerimaan pajak yang semakin dominan dan penting bagi kelangsungan hidup bangsa maka pemberian insentif perpajakan tersebut harus benar - benar dipertimbangkan dengan matang dan hati - hati karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tetapi saaran utamanya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian tidak juga tercapai, penting pula untuk digarisbawahi bahwa potensial loss penerimaan pajak berarti juga akan hilangnya hak rakyat untuk memperoleh barang dan jasa publik yang seharusnya disediakan oleh negara Total potensi penerimaan PPN sebelum diberlakukanya PP No. 7 tahun 2007 adalah sebesar Rp 178,84 Triliun dan setelah diberlakukanya PP tersebut potensi penerimaan PPN menurun menjadi Rp 173,10 triliun atau perkiraan potensi PPN yang hilang karena pemberlakuan PP No. 7 tahun 2007 adalah sebesar Rp 5,74 triliun Angka sebesar ini merupakan 3,21% dari total potensi penerimaan PPN. atau kalau memperhitungkan coverage ratio PPN potensial loss adalah sebesar sebesar Rp 4,40 triliun

---

The back ground of this thesis is concerning the tax incentives as one implementation of the tax regulated function. The main function of tax is to generate the state revenue as the wheel turning energy for development, while the other function is the regulated function as an instrument to push or to protect certain sectors the government wanted. The tax incentives must be given with careful thoughts, other wise it will miss its target and eventually will amputate the regulated function of tax it self. One of the implementation of the regulated function of tax is started on the beginning of 2007 through PP No 7/2007, in which the government gave the VAT tax incentives in the form of VAT Exemptions for primer commodity of farming goods. In the same time it was shown that the 2005 tax revenue realization is 346,8 trillion rupiah which is 5,2 trillion lower than the target expected as much as 352 trillion rupiah. In the year 2006 the short fall continued between 8,5 trillion to 17 trillion or only 96 to 98% of the target planned. This condition should make the government carefully count how much is the revenue potential loss when releasing a regulation.The main problem of this thesis is how much the impact of tax incentive in the form of VAT exemption on of strategic farming goods to the VAT potential revenue and what are the factors that supported and blocked the implementation of it.This thesis uses a descriptive analytic method. The data collection consists of the library study, scientific literatures, and other resources such as journals from the internet. The estimation of the lost revenue potential due to the implementation of PP No 7 is calculated using the Stephen V. Marks model based on the Input - Output Table. The estimation of the lost VAT potential is calculated by the different between the VAT potential before and after the implementation of the PP No. 7 /2007.The Argument used to exempt the farming goods from VAT are because most farmers are in informal sectors and they do not used book keeping. Even if they used book keeping, they are usually not administered well enough. Another Argument is that it's the people perspective that the VAT on farming goods will raise the selling price of that commodity and from the producer's side it will lower their profit. Addition to that, the VAT on farming goods is indeed a very sensitive political issue.Theoretically, based on the legal character of the VAT, it is neutral to a person's choice whether to consume a good or service. In the case of good book keeping it does not only happen to farmers but also to other small business in general. The exemptions of farming products will in the end add more burden for farmers. It is because the input tax from fertilizer, pesticides, farming machines, and livestock's foods, and other input tax used for productions are not creditable and will become a cost. In the end all the inputs tax will become cost that will increase the price of the final farming products. The way to overcome the problem of VAT administrative book keeping is on the right setting threshold for small business.Considering the more dominant role of the tax revenue for this country well being, the implementation of tax incentives must be considered in a very mature and careful way because the wrong tax incentives will not only decrease the tax revenue but will also miss its main target, it is very important to note that revenue potential loss will also mean the lost of people's right for the public goods and services that this country's suppose to provide.Total Revenue potential estimation before the implementation of PP No 7 /2007 is178,84 trillion Rupiahs and after the implementation that number is decreased to 173,10trillion or the total potential loss estimation due to the implementation of PP no 7 /2007 is 5,74 trillion rupiahs. It is about 3,21% of the total VAT revenue potential estimation, or considering the VAT coverage ratio, the potential loss is 4,40 trillion rupiahs."

"Media Industry in Indonesia nowadays has grown so fast, one of these Industries is TV Station. TV Station usually does not make its own program, that's why they need production house to make the program. The program that was made by the production house was sold to the TV station to get broadcasted. On it's principle, the object of this transaction is same product, the TV program. But to decided whether the program is an object of VAT and when the VAT owed depends on the contract that was made by the production house and the TV Station.The method of the research is qualitative approach with descriptive method. The purpose of the research is to find a detailed comprehension about the determination of the obligation of the VAT from the deliverance of the program, especially about the object classification and when the VAT owed. Information was collected using library, field research, and interview with General Tax Directory (DJP), PPFI, 'XX Creative' Production House and 'QQ Cinema' Production House.From the research on the production house, the deliverance mechanism that has been done by the production house and TV Station can be divided into 5 (five); they are fixed purchase system-object of this transaction is the taxable goods; an owed order of service system-object of this transaction is the taxable services; profit sharing system-object of this transaction on tangible and intangible object; rent system-object of this transaction is intangible object; and blocking time-object of this transaction on tangible and intangible object. The selling transaction of this TV program can be defined as VAT owed.To determined the VAT object of the program, can be done by reviewing the article on the contract that regulate the right to have the copyright of the program and when the program was made. If the copyright of the program belong to TV Station, the VAT owed for the tangible object, but if the copyright belong to the production house, the VAT owed for the intangible object. If the program was made by an order from the TV station, the VAT owed for services object. Next, to determine when the program was VAT owed is adjusted with the article on the contract that regulate the deliverance and the payment mechanism."

"Newspapers have important function like information, education, entertainment, economic and other function. Because those functions, associate of newspaper ask tax exemption to Government. Beside that, in Indonesia, newspapers penetration is still low and tax incentives expected can increase this penetration. Until this time, Indonesia Government sets newspaper as VAT object. Study about effectively exemption tax on newspaper must be done in order to get incentive tax usefull. Exemption tax is revenue cost by government. The observer calculated tax exemption on newspaper to know how it can influence cost of structure in Penerbit X and cost of production in Penerbit Y.This research used qualitative approach, by means of literature study, which emphasize books as an object and field study with collecting data by interviewing and also using secondary data. The field study is being executed by interviewing finance and tax accounting at daily newspapers publisher company. The research object limited only on sources data in two newspapers publisher company in DKI Jakarta region.The objective of this research is to describe policy of VAT on newspaper in past time and the implementation policy of VAT on newspaper today. This research is also to suggest about policy on taxation for seen as contribution for Directorate General of Taxation (Direktorat Jenderal Pajak).The result of this research show that between 1986 until 1990 newspapers got tax incentives, VAT Accounted on Government (PPN Ditanggung Pemerintah). Regulation are used President?s Decision (Keputusan Presiden). Because of that time Taxation Act of Value Added Tax did?nt regulated about tax incentives. That policy had no influence with selling price of newspaper and on March 1990 this policy stopped with consideration more and more stable of live press publisher commonly. Implementation of VAT appropriate with regulation.The final conclusion of this research is tax exemption on newspapers have no significant influence on cost production of newspapers."

"Setiap pihak yang berinvestasi dalam saham mengharapkan dividen dan atau capital gains. Perseroan dalam membagi dividen kepada pemegang sahamnya mempunyai dua cara yaitu secara tunai dan non tunai. Metode non tunai yang terkenal adalah share buy back. Perlakuan pajak atas penghasilan dari transaksi share buy back dapat dikenakan sebagai dividen atau capital gains. Perlakuan sebagai dividen atau capital gains menjadi rumit di lapangan karena adanya beberapa bentuk dan kondisi share buy back yang berbeda. Adanya beberapa bentuk dan kondisi share buy back yang berbeda perlu dipelajari dan dicermati secara baik oleh pembuat kebijakan perpajakan untuk merumuskan bagaimana seharusnya perlakuan perpajakan terhadap penghasilan dari transaksi share buy back yang diterima atau diperoleh pemegang saham. Kebijakan perpajakan diharapkan mengacu kepada hakekat ekonomi yang terjadi dalam setiap Janis transaksi share buy back Dengan demikian asas keadilan, netralitas dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dapat diterapkan dengan baik.Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana penentuan obyek pajak atau penentuan dasar pengenaan pajak atas penghasilan dari transaksi share buy back yang diterima atau diperoleh pemegang saham. Penghasilan tersebut diperlakukan sebagai dividen ataukah sebagai capital gains.Setiap pembagian laba ditahan kepada pemegang saham arahnya menuju ke bentuk-bentuk distribusi dividen termasuk dengan cara share buy back. Untuk itu setiap pengenaan pajak harus didasarkan pada hakekat ekonomi atas transaksi yang sebenarnya. Sehingga tambahan kemampuan ekonomi yang dinikmati wajib pajak yang terlibat dalam transaksi dapat terukur dengan baik. Di dalam Undang-undang PPh disebutkan: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak (realized income), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (world wide income), yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (substance over form principle). Konsep tersebut akan dapat terwujud apabila asas keadilan horisontal dan keadilan vertikal diterapkan dalam tahap pembuatan peraturan sampai tahap implementasinya.Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian dokumen dan lapangan. Penelitian dokumen dilakukan dengan meneliti hasil karya ilmiah dan ketentuan perudang-undangan di bidang perpajakan, perseroan terbatas, pasar modal, termasuk peraturan pelaksanaannya serta prospektus Wajib Pajak terkait. Metode penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara kepada analis sekuritas, konsultan pajak, pejabat Bapepam dan pejabat Ditjen Pajak. Sedangkan teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis.Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa belum ada ketentuan Pajak Penghasilan yang mengatur secara lengkap, jelas dan menyeluruh tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan dari transaksi share buy back. Oleh karena itu disarankan agar segera dikaji secara seksama semua bentuk transaksi share buy back dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang Pasar Modal dan Tax Treaties sehingga dapat dikeluarkan peraturan Pajak Penghasilan yang mengatur secara lengkap, jelas dan menyeluruh tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan dari transaksi share buy back.Pokok-pokok yang perlu diatur antara lain: menegaskan bahwa sumber dana share buy back dari laba ditahan merupakan pembagian dividen; dasar pengenaan dividen dari share buy back proporsional adalah atas seluruh pembayaran tetapi jika non proporsional atas selisih harga jual dan beli saja; pada saat menerima/memperoleh penghasilan share buy back tetap sebagai pemegang saham diperlakukan sebagai dividen tetapi jika bukan pemegang saham lagi penghasilan tersebut diperlakukan sebagai capital gains; kepemilikan saham secara efektif tidak berubah setelah share buy back merupakan dividen atas seluruh pembayaran tetapi jika berubah pengenaan dividen hanya atas selisih harga jual dan beli.Untuk mempertahankan prinsip keadilan dan netralitas sebaiknya tarif pajak atas dividen dari berbagai bentuk transaksi share buy back mengacu pada Pasal 23 UU PPh yaitu 15% dan memperhatikan realisasi penghasilan yang sesungguhnya. Atas penghasilan tersebut digabungkan dengan penghasilan lain (global income/global taxation) dan dikenakan satu macam tarif progressif yaitu tarif Pasal 17 UU PPh dengan memperhitungkan pajak yang telah dipotong sesuai definisi penghasilan yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh."

"ABSTRAKRestitusi pajak merupakan hak wajib pajak yang diatur dalam Undang- undang perpajakan termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), namun pada prakteknya di dalam melaksanakan haknya tersebut, wajib pajak yang mengajukan permohonan restitusi PPN mengalami ketidakpastian atas permohonan restitusinya. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya tunggakan permohonan restitusi PPN yang mencapai +/- 7.111 kasus dengan nilai nominal 10 trilyun rupiah. Angka tersebut merupakan akumulasi dari permohonan restitusi PPN sejak tahun 2001 s/d 2005. Jika masalah tunggakan permohonan restitusi PPN tersebut tidak segera dituntaskan oleh Pemerintah, akan berakibat banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan arus kas dan mungkin terjadi kebangkrutan. Di sisi yang lain kredibilitas dan tingkat kepercayaan dunia usaha kepada Pemerintah umumnya dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya juga akan menurun. Akibat jangka panjang akan mengurangi minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya tunggakan permohonan restitusi pajak pertambahan nilai, menganalisis apakah ketentuan perpajakan yang baru dapat mengatasi tunggakan permohonan restitusi PPN, serta untuk mengetahui faktor faktor apa yang menjadi kendala dari penerapan ketentuan yang baru tersebut.Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalahmetode deskriptif analisis, di dalam mengumpulkan data dan informasidigunakan teknik pengumpulan data berupa studi perpustakaan dan studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang kompeten dan menguasai masalah.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan permohonan restitusi adalah tidak jelasnya definisi permohonan dianggap lengkap yang ada di peraturan yang lama, banyaknya data dan dokumen yang diminta, terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa pajak dibandingkan dengan jumlah pekerjaan, lamanya proses konfirmasi faktur pajak, mental petugas pajak yang belum semua membaik, dan akibat adanya kasus ekspor fiktif di salah satu kantor pelayanan pajak.Penerbitan peraturan baru yang mengatur restitusi PPN ini dari sisikepastian hukum sangat baik dan dapat mempercepat proses restitusi yang baru sekaligus dapat memberikan kepastian hukum atas tunggakan permohonan restitusi yang lama. Namun di sisi yang lain ketentuan yang baru tersebut menuntut pengusaha kena pajak untuk melengkapi permohonan restitusi PPN mereka dengan dokumen-dokumen yang sangat banyak dan lengkap melebihi peraturan yang lama sehingga pada akhirnya akan menambah beban perpajakan bagi wajib pajak.Selain itu masalah yang lain dari peraturan yang baru ialah adanyapembatasan waktu maksimal 1 bulan dari sejak permohonan restitusi yang diberikan oleh fiskus bagi wajib pajak untuk melengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukung, kedua hal inilah yang menjadi kendala dari sisi wajib pajak. Sedangkan masalah dari sisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti mental aparatur pajak yang belum semua berubah menjadi baik, keterbatasan jumlah petugas pemeriksa pajak dibandingkan dengan jumlah pekerjaan, dan timbulnya perbedaan persepsi di internal DJP sendiri ketika ketentuan ini mulai diterapkan, serta kurangnya koordinasi antara pihak DJP dengan pihak terkait seperti instansi Bea dan Cukai.Untuk mengatasi masalah mental aparatur pajak yang kurang baiktersebut, maka Dirjen Pajak diharapkan menerapkan sistem reward dan punishment kepada aparatnya secara tegas dan konsisten sehingga dapat memberikan efek jera. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah pemeriksa pajak maka pihak DJP disarankan membuat program yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengatasi kekurangan tenaga pemeriksa. Sedangkan untuk mengatasi perbedaan persepsi di internal DJP maupun di kalangan wajib pajak, maka pihak DJP disarankan untuk meningkatkan sosialisasi atas setiap ketentuan yang baru melalui pendidikan dan latihan bagi para pelaksana di lapangan (khususnya eselon V & IV), membuat lokakarya, seminar, dan menggunakan semua media komunikasi milik DJP misalkan melalui website. Untuk mengatasi kurangnya koordinasi antara pihak DJP dengan instansi terkait misalkan Bea dan Cukai, maka perlu kiranya kedua belah pihak membentuk unit kerja bersama untuk mengatasi kurangnya koordinasi. Untuk membantu pihak wajib pajak di dalam melaksanakan haknya maka perlu kiranya pihak DJP menyederhanakan permintaan dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diminta, seperti permintaan master B/L atau Ocean B/L yang bisa dihilangkan."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dengan menggunakan studi kasus pada produsen tepung terigu X. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan PPN atas penyerahan tepung terigu dilimpahkan kepada konsumen (forward shifting). Hal ini dikarenakan permintaan pasar tepung terigu yang inelastis. Rational choice yang diterapkan produsen tepung terigu X adalah membebankan Pajak Masukan yang dinilai tidak material pada unsur Harga Pokok Penjualan. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT In which is immaterial to COGS. Hal ini dilakukan untuk menekan cost of tax compliance apabila dilakukan restitusi terhadap PPN yang lebih bayar. Tindakan ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi menyebabkan dalam Harga Pokok Penjualan tepung terigu masih mengandung unsur PPN. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dapat dirasakan seluruh mata rantai jalur produksi dan distribusi tepung terigu. Produsen diuntungkan dari segi cash flow, dan tidak terganggunya produktivitas tepung terigu. Dibandingkan jika pemerintah memberikan subsidi berupa tepung terigu yang diimpor langsung dari luar negeri.

---

This research discusses implementation on the policy of the Value Added Tax borned by the government on the delivery of wheat flour and wheat import with case study at the producer of wheat flour X. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The Value Added Tax Imposition of the Wheat Flour submission is charged to consumer (forward shifting). This is because the inelasticity of wheat flour market demand. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT Input which is immaterial to Cost Of Good Sold (COGS). This is done to limit cost of tax compliance if restitution is done overpay VAT. This action is legal according to constitution law, but caused wheat flour Cost Of Good Sold (COGS) still contain VAT. The VAT borned by the goverment incentive policy has a role in every production and distribution chain. Producer is having advantage from cash flow and indisturbance wheat flour productivity. Compare with if the government give insentive in form of wheat flour imported from other country."

"Mengacu pada ketentuan Pasal 11 UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), saat terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah saat penyerahan atau saat pembayaran, mana yang lebih dahulu terjadi. Saat penyerahan BKP kemudian ditentukan dalam beberapa kategori, termasuk pada saat pengakuan pendapatan, saat pengakuan piutang atau saat pembuatan faktur penjualan. Namun penentuan saat penyerahan yang berlaku umum ini tidak berlaku untuk penyerahan BKP konsinyasi yang saat penyerahannya diatur secara khusus pada saat diserahkannya barang untuk dititipkan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif dan bertujuan untuk menganalisa ketentuan PPN atas penyerahan BKP dalam transaksi konsinyasi dan kesesuaiannya dengan konsep penyerahan serta menggambarkan kendala yang dihadapi oleh PKP dalam melaksanakan ketentuan PPN atas transaksi konsinyasi.

---

Pursuant to provision of Article 11 of prevailing Value Added Tax (VAT) Law, supply on taxable goods is due when the goods are delivered or when the payment are made, whichever occurs first. The taxable supply then determined in several catagories away other things to be in line with the revenue recognition as for accounting purpose, on receivable recognition, or when the invoice is issued. However, this general provision of time supply determination does not apply for supply of goods on consignment transaction that is normally due on delivery of consignment goods. Therefore, the purpose of research that conducted by the qualitative approach is to analyze the VAT provision of supply of goods on consignment transaction and it's conformity with taxable supply concept and describes the obstacles encountered by taxable person in implementing the provision of the VAT consignment transaction."

"Seiring dengan pertumbuhan teknologi yang pesat, kebutuhan masyarakat akan teknologi semakin meningkat. Perdagangan melalui internet ataupun secara elektronis mulai digunakan. Kemajuan pesat tersebut sebaiknya dilengkapi dengan Ide-ide kreatif untuk menyediaan konten-konten menarik. Berkembangnya industri kreatif yang didukung oleh infrastruktur teknologi membuka peluang usaha baru yaitu content provider. Bisnis tersebut tentunya tidak terlepas dari pengenaan pajak, terutama PPN. Penelitian ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh content provider.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh content provider yang kebanyakan transaksi download atas digitized goods, sehingga seringkali susah untuk diidentifikasi penyerahannya. Kemudian, hal ini akan menyangkut pengidentifikasiaan content provider sebagai PKP yang seringkali menjalankan usahanya melalui website (virtual office). Penentuan waktu dan tempat terutang pajaknya juga sama pentingnya untuk diidentifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan didukung wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa content provider merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang dan jasa dalam ruang lingkup PPN.

---

The rapid growth of technology is followed by the rise of human need on technology. Electronic trade through internet is often carried out currently. Regarding those condition, trade should be complemented by creative idea, in order to provide some interesting content. The growing of creative industry, whose implementation is supported by technology infrastructure, sets off a new business field opportunity, which is content provider. In any case, tax will be imposed on that business, particularly Value Added Tax (VAT). This research is focused on the treatment of VAT toward transactions which are performed by content provider.

The purpose of this research is to identify transactions which are performed by content provider; most of them are download transactions (digitized goods). Therefore, some supplies are often hardly identified whether they are taxable supplies or not. Moreover, this is related to content provider's identification as a taxable person, as regards its business operation is often implemented through website (virtual office). The determination of time and place of consumption is important to be identified as well. This research was using qualitative approach with descriptive research. Researcher was using library research and field research and fully supported by in-depth interview in her collecting data methods.

The result of this research shows content provider is a taxable person who carries out taxable supplies in the term of VAT."

"An employee stock option issued as a form of compensation. Employee stock option are mostly offered to management as part of their executive compensation package. They are also offered to lower staff. Employee stock options (ESOP) are issued as a private contract between the employer and employee. Depending on the vesting schedule and the maturity of the options, the employee may elect to exercise the options at whatever stock price was used as the strike price. At that point, the employee may sell the stock or hold on to it in the hope of further price appreciation. There are a variety of differences in the tax treatment of ESOP having to do with their use as compensation. The fact that the benefits from employee stock option are tax at different times in different countries is a difficulties. Also, same country may tax different parts of the benefits at different times. Based on this problem, the writer is attracted to make a research on the Income Tax Treatment Analysis on Employee Stock Option.The point of this analysis is to find when the income tax should be taxable on the benefit from the ESOP, clasiffy the benefit derived from the ESOP and analyze the international tax issue arising from ESOP. The research approach used is qualitative and the method used is descriptive. It means that the research purpose is to describe and analyze the Income Tax Treatment on Employee Stock Option. The analysis will focus on the tax treatment from the employee point of view. The data collected through in-depth interview between the researcher and the informant considered related to this research.After the research completed, there is three conclusions of this research. First, it is concluded that the Income Tax will be taxable when the stock acquired by the option is sold. This treatment is used based on the realization of income principle. Second, the classification of benefit from ESOP treated as employment income in total or split into employment income and capital gain. And the third, a variety of differences in the tax treatment of ESOP can caused the conflict in international taxation which make double taxation and double non taxation between countries. The double taxation and double non taxation can be minimized through the credit and exemption method provided by countries."