Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan perkotaan merupakan proses yang muncul akibat kuatnya arus urbanisasi ke kota besar, seperti yang terjadi di Jakarta. Hal ini berdampak terhadap kemampuan kota yang terbatas dalam mengantisipasi pembangunan yang semakin pesat. Pendekatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan kajian tentang konsep peremajaan kota (urban renewal) sebagai salah satu aplikasi dari strategi pengembangan kota, yang juga merupakan salah satu strategi dalam pengembangan dan penataan perumahan di kawasan perkotaan. Penelitian ini akan mencoba mengkaji tentang strategi pola konsolidasi lahan bagi penataan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan sebagai salah satu solusi alternatif permasalahan penyediaan perumahan dari proses pengembangan kota melalui model intensifikasi lahan (pemanfaatan lahan secara efisien).Metode yang diambil adalah melalui pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini akan menganalisis strategi yang ada tentang pola konsolidasi lahan, yang kemudian dalam penelitian ini dicoba digali aspek-aspek strategis dan poin-poin strategi implementasi pola konsolidasi lahan bagi penataan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan. Peneliti akan menelusuri strategi tentang pola konsolidasi lahan melalui metode depth-interview kepada narasumber key informan dan narasumber-narasumber lain (purposive samping) yang terkait dengan penerapan strategi ini, penelaahan referensi studi kasus terhadap penerapan konsep konsolidasi lahan yang pernah dilakukan, serta perspektif dari para pakar perkotaan.Penelitian ini menghasilkan poin-poin dari tiap-tiap aspek strategis yaitu : aspek fisik (karakteristik dan tipologi kawasan, perencanaan fisik bangunan dan penyediaan prasarana, sarana, utilitas, perencanaan guna lahan dan lingkungan berkelanjutan) dan aspek non-fisik (status hukum atau legalitas kepemilikan lahan dan payung hukum pelaksanaan program, pelembagaan dan peran serta masyarakat, pola pembiayaan dan kemitraan). Dari penelaahan aspek-aspek strategis tersebut dihasilkan juga beberapa pendekatan strategi dari pola konsolidasi lahan yang dapat diterapkan bagi penataan perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pelaku kepentingan. Beberapa pendekatan strategi tersebut antara lain : Konsolidasi lahan berbasis swadaya atau partisipasi masyarakat, Konsolidasi lahan berbasis kawasan pada konteks perkotaan, Konsolidasi lahan berbasis multi- use, Konsolidasi lahan berorientasi pembangunan vertikal, dan Konsolidasi lahan berkesinambungan dan berwawasan lingkungan (sustainable development).

---

Jakarta as a developing city in Indonesia has a crucial problems in order to improve quaiity of life the citizens. Urbanization which is one of the most influence factor that bring impact of another city problems in Jakarta has a serious implication in the need for living space, shelters, and other urban Services, Limitation of land area in the city has been encountered another problems of the citizens to living in the city, and land value always shows mounting graph in ititier city, especially in Jakarta. Urban housing, as a primary needs of human being to live in the city is the main issue of this paper, this paper discuss about the strategy to improve and provide housing in DKI Jakarta through slum upgrading program. One of the tools of this strategy is through land consolidation concept.

This research used qualitative method to elaborate data and Information from informan (experts) and stakeholders through in-depth interview. Urban renewal known as one of the housing strategy to develop and improve the quality of living. The Slum Clearance and Urban Renewal program was expanded to include assistance to help prevent the spread of slums and urban blight “through the rehabilitation and conservation of blighted and deteriorating area,” as well as slum clearance and renewal. The study of land consolidation strategic aspects need to be concerned.

These strategic aspects will be the point to be considered for all the stakehoider in charge in urban development, especially in housing development. These are the strategic aspects that resuitant from this study, namely : physical aspect and non- physical aspect. The Physical aspect consist of typology and area characteristic, physical form of building and availability of infrastructure, and land use planning through environment sustainability development. And the non-physical aspect consist of legal aspect and land ownership, community based development, and finance and partnership scheme. This thesis explain all these strategic aspects and State some strategic approach such as land consolidation based on participatory, based on regionally plannitig, based on raulty-useud planning, vertical housing oriented, and land consolidation based on environmetal sustainability development. Those strategic approach could be implemented in land consolidation program as a strategy of urban renewal concept."

"Preferensi kontribusi penting dalam memperkirakan nilai suatu barang, terutama public goods, yaitu barang yang jika dikonsumsi oleh seseorang tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut dan siapapun dapat mengkonsumsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari tingkat sosioekonomi dan pemberian threshold terhadap preferensi kontribusi seseorang untuk lahan hijau. Penelitian ini dilakukan kepada 64 orang penduduk Provinsi DKI Jakarta dengan desain kuasi-eksperimental randomized 2 (tingkat sosioekonomi: rendah vs. tinggi, between subjects) x 2 (pemberian threshold dalam: non-target vs. target pada public goods game, within subjects). Pengukuran dilakukan dengan mengadaptasi public goods game dan dijalankan secara tatap muka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sosioekonomi tidak memengaruhi preferensi kontribusi individu, tetapi pemberian threshold secara signifikan meningkatkan kontribusi individu untuk lahan hijau.

---

Priority contribution is important in estimating the value of an item, especially public goods, that is, goods which if consumed by one person will not reduce the consumption of others for these goods and anyone can consume them. This study aims to examine the effect of socioeconomic level and threshold granting on preference for one's contribution to green land. This research was conducted on 64 residents of DKI Jakarta Province by design quasi-experimental randomized 2 (socioeconomic level: low vs. high, between subjects) x 2 (threshold in: non-target vs. target in the public goods game, within subjects). Measurements are made by adapting public goods games and run face to face. The results showed that the socioeconomic level did not affect the preferences of individual contributions, but the provision of a threshold significantly increased individual contributions to green land."

"Konsolidasi tanah merupakan salah satu kebijakan peremajaan kota dan penataan kampung kota yang sedang diimplementasikan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Program tersebut belum dapat dilanjutkan mengingat rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut, sementara salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khusunya dalam rangka penyerahan tanah untuk ditata ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi wilayah perencanaan, permasalahan, serta strategi pemerintah untuk mewujudkan program ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori yang terkait dengan perkembangan perkotaan, konflik nilai dan kepentingan, partisipasi publik, serta kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari peraturan, dokumen perencanaan serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya konflik nilai dan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat serta adanya beberapa ketentuan dan peraturan yang belum sinkron. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk penginformasian, pendetailan beberapa ketentuan dalam peraturan, sinkronisasi kebijakan serta penerapan konsolidasi tanah skala kecil.

---

Land consolidation is one of the policy for city renewal and urban kampung improvement that is being implemented in Cipinang Besar Selatan Sub District. That policy has not been able to continue considering the low willingness of the community to participate in the program, while community participation is the key success factor in implementation of land consolidation, especially in the context of handing over land for rearrangement. This study aims to analyze the condition of the planning area, problems, and government strategies to realize this program. The theories that used in this research are related to urban studies, conflict of values ??and interests, public participation, and public policy. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data used consists of primary data derived from interviews and secondary data consisting of regulations, planning documents and previous research. The results show that there are several obstacles encountered in the implementation of this program including the low willingness of the community to participate, the existence of conflicts of values ??and interests between the government and the community and the existence of several provisions and regulations that were not in sync. Therefore a strategy that needed are informing, detailing several provisions in regulations, synchronizing policies and implementing small-scale land consolidation."

"ABSTRAKPada tahun 2025, duapertiga populasi dunia akan tinggal di kota-kota besar, mayoritas pada negara-negara berkembang sehingga akan menimbulkan permasalahan yang bersifat kompleks, salah satu permasalahannya adalah bidang transportasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemerintah tingkat lokal sebagai penyelenggara pembangunan berkelanjutan bertanggungjawab untuk mengatasi hal tersebut karena transportasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menghambat daya saing DKI Jakarta dalam kompetensi global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mobilitas penggunaan kendaraan bermotor dalam kaitan sistem transportasi, mekanisme dan implementasi mekanisme smart mobility dalam membangun sistem transportasi strategis di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart mobility belum berjalan dengan efektif, namun sudah berjalan menuju ke arah yang baik dalam membangun sistem transportasi strategis di DKI Jakarta. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait.

---

ABSTRACTIn 2025, two thirds of the world 39 s population will live in large cities, the majority in developing countries that will cause problems that are complex, one problem is the transportation field. Jakarta Provincial Government as the local levels of government as the organizer of sustainable development is responsible to solve it, because transportation is not managed properly can seriously hamper competitiveness in the global competency Jakarta. This study aims to determine the mobility of the use of motor vehicles in relation to the transport system, the mechanism and the implementation of smart mobility mechanism in building strategic transportation system in Jakarta. This study used a qualitative research approach with a purposive method. The results showed that smart mobility has not run effectively, but already walking toward the good in building strategic transportation system in Jakarta. It is influenced by several interrelated factors."

"Peningkatan populasi di Kota Jakarta yang selama ini semakin melonjak dengan tekanan ekonomi yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk dan kepadatan bangunan yang tidak terkendali. Hal ini mengakibatkan permukiman di Kota Jakarta menjadi penuh dan permukiman di peri-urban menjadi terkena dampak. Penyebaran kota yang terjadi dari kepadatan yang terjadi di tengah kota Jakarta dan merambat luas ke sisi peri-urban menyebabkan peningkatan kebutuhan akan permukiman. Dengan analisis lapangan yang dilakukan pada kondisi permukiman di Kabupaten Bogor, skripsi ini akan membahas mengenai fenomena urban sprawl yang terjadi di Jakarta yang memicu perkembangan desa di peri-urban menjadi desakota. Serta dampak yang bisa terjadi terhadap permukiman di Kabupaten Bogor yang menjadi studi kasusnya.

---

The increasing population in Jakarta City has been soaring, accompanied by economic pressures leading to uncontrolled population growth and building density. This has resulted in the settlements in Jakarta City becoming overcrowded and the peri-urban settlements being impacted. The urban sprawl originating from the dense central Jakarta area and spreading widely to the peri-urban sides has increased the demand for settlements. With field analysis conducted on the settlement conditions in Bogor Regency, this thesis will discuss the phenomenon of urban sprawl occurring in Jakarta, which triggers the development of peri-urban villages into urbanized villages (desakota). Additionally, it will examine the potential impacts on the settlements in Bogor Regency, which serves as the case study."

"Penelitian ini membahas good urban governance dalam penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta dengan berfokus pada implementasi Community Action Plan dan faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh. Tujuan peneliltian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta melalui program Community Action Plan dari persepktif good urban governance dan menemukan faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh. Penelitian ini mengoperasionalisasikan teori good urban governance dari Van den Dool, dkk dan teori daerah kumuh dari Nassar dan Elsayed. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan post positivisme melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum terlihat bentuk tata kelola kota yang baik dalam implementasi Community Action Plan. Ini disebabkan belum beroperasinya secara adil dan belum tepat prosedur dalam pemenuhan nilai good urban governance. Sehingga implementasi metode CAP dalam penataan kawasan kumuh bukan merupakan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan belum dapat dikatakan produk kebijakan yang efektif dan efisien. Selain itu hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh ialah faktor lingkungan.

---

This study discusses good urban governance in the slum management in Jakarta Province by focusing on the implementation of the Community Action Plan and the factors that influence the implementation of the slum management. This study aims to analyze the implementation of the slum management in this province through the Community Action Plan program from the perspective of good urban governance and to discover the factors that influence the implementation of the slum management. This study operationalises good urban governance theory by Van den Dool, et al and slum theory by Nassar and Elsayed. This research is conducted by using post-positivism through in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that there is no vivid form of good urban governance in implementing the Community Action Plan, because the implementation has not yet worked fairly and in proper procedures on fulfilling the values of good urban governance. The implementation of the Community Action Plan program in the slum management, thus, is not a responsive program toward people's need and not able to be said as an effective and efficient policy "product". Moreover, This study finds that the factors that influence the implementation of the slum management is environmental factors."

"Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran udara akan tetapi, masih banyak kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan terkait transportasi di Propinsi DKI Jakarta dengan pendekatan model sistem. Hal yang dilihat antara lain: instrumen kebijakan sumber daya dan manajemen. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam informasi yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri ataS data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Data primer diga1i dari berbagai informan yang berkompeten, yakni: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah. Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Samsat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan telah ada, akan tetapi dipersepsikan hanya berlaku untuk BPLHD, penegakan hukum yang belum di1aksanakan secara sebenarnya dikarenakan sistem dan koordinasi yang belum maksimal, sumber daya manusia dan dana yang masih kurang, serta tidak adanya rencana strategis sehingga belum maksimalnya manajemen dan koordinasi. Oleh karena itu, da1am implementasi kebijakan pengelolaan kualitas udara perkotaan yang efektif, beberapa faktor tersebut perlu diperhatikan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.

---

The Government of DKI Jakarta Province had released some policies regarding to prevent and remedy air pollution. However, there are much problems related with urban air quality in DKI Jakarta Province. So that, purpose of this study will know implementation of urban air quality management policy related to transportation by system model approach. The matter will be studied are policy instruments, resources and management.

This study is qualitative study to delv more information tboughtfully. In this studY, primary and secondary data will be used. Primacy data are collected from in depth interview with competent sources such as Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Biro Hukum, Badan Pengelola. Dampak Lingkungan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan and Samsat. Secondary data are collected by conducting documents.

The study result showed that policy instrument has existed, but they are perceived only effective fot BPLHD, real law enforcement has been not implemented because system and coordination are not maximalized, human and money resources are minimal, and there is no strategic planning so that management and coordination are not maximalized. Therefure, to make implementation of urban air quality management policy become effective, the factors should be respected by related parties especially policy makers and policy implementors."

"Pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dari konsep tata ruang yang diundangkan menghadirkan kawasan kumuh sebagai tempat tinggal. Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan baru yang meliputi tiga aspek penataan, yakni penataan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 yang dimandatkan dalam program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). Sebagai upaya penataan permukiman kumuh berbasis masyarakat, penelitian ini menggunakan perspektif Sustainable Urban Development sebagai teori yang meyakini bahwa perencanaan lingkungan yang cermat akan menjadi langkah penting bagi masa depan kota yang berkelanjutan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat bagaimana realisasi Pergub Nomor 90 Tahun 2018 dapat mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di permukiman kumuh ke dalam jangka panjang. Temuan dari penelitian ini adalah implementasi CAP dan CIP di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, tidak berhasil memenuhi kerangka pembangunan kota yang berkelanjutan sebab hanya menata aspek fisik lingkungan. Dengan demikian, penataan kawasan kumuh hanya membenahi aspek material tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipahami sebagai peningkatan fasilitas sosial budaya dan ekonomi warga.

---

Population growth that is faster than the spatial planning concept enacted presents slums as a place to live. The DKI Jakarta Provincial Government has established a new policy that covers three aspects of arrangement, namely environmental physical arrangement, social and cultural empowerment, and community economic empowerment. This policy is contained in Governor Regulation Number 90 of 2018 which is mandated in the Community Action Plan (CAP) and Collaborative Implementation Program (CIP) program. As an effort to structuring community-based slum settlements, this study uses the perspective of Sustainable Urban Development as a theory that believes that accurate environmental planning will be an important step for a sustainable urban future. The author uses qualitative research methods to see how the realization of Governor Regulation Number 90 of 2018 can integrate economic, social and environmental goals in slums into the long term. The findings of this study are that the implementation of CAP and CIP in Manggarai, South Jakarta, has failed to meet the framework of sustainable urban development because it only manages the physical aspects of the environment. Therefore, the arrangement of slum areas only fixes the material aspect without increasing the welfare of the community which is understood as an increase in the socio-cultural and economic facilities of the residents. "

"Penurunan tanah (land subsidence) banyak terjadi di berbagai wilayah di dunia, terutama di kota-kota besar yang berlokasi di sekitar pantai atau dataran alluvial, seperti DKI Jakarta. Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengkaji tingkat penurunan dan sebaran penurunan muka tanah di DKI Jakarta secara multitemporal serta memprediksi Penurunan Muka Tanah di DKI Jakarta pada tahun 2030. Penelitian kali ini menggunakan metode Analisis DInSAR untuk mengakuisisi dua citra SAR berpasangan kombinasi data citra kompleks pada posisi spasial yang sama (differential SAR) atau posisinya sedikit berbeda (terrain height InSAR) pada area sama dengan melakukan perkalian konjugasi berganda. Data Citra yang dipakai adalah citra Sentinel-1 SLC dengan jarak temporal 2018-2023.Berdasarkan hasil pengolahan data citra SAR Sentinel-1A menggunakan metode Differential Interferomety Synthetic Aperture RADAR (DInSAR) diperoleh nilai kelajuan penurunan muka tanah pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 masing- masing mencapai 0.08 m/tahun, 0.048 m/tahun, 0.1 m/tahun, 0.04 m/tahun dan 0.06 m/tahun, sebaran penurunan muka tanah terparah pada Jakarta Utara tepatnya di Marunda, Pantai Indah Kapuk, Muara Angke dan Muara baru. dan Jakarta Barat terletak di Kembangan dan Cengkareng.Penurunan rata-rata muka tanah di DKI Jakarta pada tahun 2030 turun sebesar 0,65 meter atau sebesar 65 cm, dengan kelajuan penurunan sebesar 0.0648 m/tahun atau 6,48 cm/tahun. Dampak Penuruna tanah di DKI Jakarta menyebabkan Banjir ROB dan Penurunan Tanah pada perumahan dan Bangunan Gedung serta kenaikan Muka Air laut yang melebihi daratan. Penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Penentuan kebijakan Pajak Air Tanah dan Zona Bebas Air Tanah di DKI Jakarta.

---

Land subsidence is common in various regions of the world, especially in big cities located around the coast or alluvial plains, such as DKI Jakarta. In general, the purpose of this study is to examine the level of subsidence and the distribution of subsidence in DKI Jakarta in a multitemporal manner and to predict land subsidence in DKI Jakarta in 2030. This study uses the DInSAR analysis method to acquire two SAR images of a combination of complex image data at the position the same spatial (differential SAR) or slightly different position (terrain height InSAR) in the same area by performing multiple conjugation additions. The image data used is the Sentinel-1 SLC image with a time interval of 2018-2023. Based on the results of processing the Sentinel-1A SAR image data using the Differential Interferometry Synthetic Aperture RADAR (DInSAR) method, the land subsidence rate was obtained in 2018, 2019, 2020, In 2021 and 2022 it will reach 0.08 m/year, 0.048 m/year, 0.1 m/year, 0.04 m/year and 0.06 m/year respectively, the distribution of the heaviest land subsidence in North Jakarta to be precise in Marunda, Pantai Indah Kapuk, Muara Angke and Muara Baru. and West Jakarta are located in Kembangan and Cengkareng. The average decline in land surface in DKI Jakarta in 2030 will decrease by 0.65 meters or 65 cm, with a rate of subsidence of 0.0648 m/year or 6.48 cm/year. The impact of land subsidence in DKI Jakarta causes ROB Floods and land subsidence in housing and buildings as well as rising sea levels that exceed land. The handling that has been carried out by the Provincial Government of DKI Jakarta is the Implementation of Groundwater Tax and Groundwater Free Zone policies in DKI Jakarta."