Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap berbagai macam bencana, baik alam maupun nonalam, seperti : gempa, longsor, kekeringan, kelaparan, kebakaran, penyakit berbahaya dan menular, malapraktik teknologi dan kerusuhan/konflik sosial...."

"ABSTRAKTesis ini tentang "Penanganan akibat bencana luapan lumpur panas PT. Lapindo Brantas di Kecamatan Porong oleh Polres Sidoarjo" Yaitu : tindakan-tindakan manajerial maupun operasionaI yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dalam menangani akibat yang ditimbulkan oleh bencana luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Kecamatan Porong. Fokus penanganan yang dilakukan adalah warga masyarakat yang menjadi korban bencana luapan lumpur. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan kwalitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman serta pemeriksaan dokumen.Gambaran umum daerah penelitian yaitu : Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Sebelum terjadinya bencana semburan lumpur, kecamatan ini merupakan wilayah yang sangat potensial. Kondisi sosial ekonomi, tidak kurang 123 industri terdapat di tiga kecamatan tersebut. Di sektor pertanian dan perkebunan wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur, lahan pertanian dan perkebunan ditanami padi dan tebu. Sektor perikanan, di tiga kecamatan tersebut juga terdapat tambak yang cukup luas. Sektor pertambangan, terdapat eksplorasi gas bumi milik PT Lapindo Brantas sebanyak 19 sumur gas. Di sektor perdagangan, terdapat pertokoan dan pasar bahkan sudah banyak minimarket. Sosial budaya, terdapat sekolah SD s/d SLTA juga sekolah agama. Kegiatan keagamaan terutama agama Islam untuk mernperkuat ukuwah Islamiyah serta menumbuhkan suasana kekerabatan sesama warga masyarakat tumbuh subur di daerah tersebut.Bencana luapan Lumpur telah menciptakan 4 macam kerugian yaitu kerugian materiil yang sifatnya permanen, kerugian fisik, kerugian mental, dan kerugian sosial. Masyarakat setempat meminta PT Lapindo Brantas sebagai penyebab terjadinya bencana untuk bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Ada 4 tanggungjawab yang ditanggung oleh PT Lapindo Brantas yaitu tanggungjawab kemanusiaan, tanggungjawab kerugian, tanggungjawab penutupan semburan dan luapan lumpur serta tanggungjawab hukum.Upaya penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo, Pokes Sidoarjo serta instansi terkait lainnya didasarkan pada SK Bupati Sidoarjo nomor: 18816891404.1.1.312006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur Di Kecamatan Porong dan Sekitarnya Tahun 2006. Selain berpedoman pada SK Bupati tersebut Polres Sidoarjo juga telah menyusun organisasi penanganan bencana melalui Operasi "Rencana Kontijensi Khusus" Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo. Prinlak Ops Polres Sidoarjo "Rencana Kontijensi Khusus Tentang Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Sidoarjo " No.Pol : RlPrinlak Ops/591LX12006. Penanganan bencana dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap sebelum kejadian bencana, tahap saat terjadinya bencana, tahap setelah kejadian bencana serta adanya rehabilitasi mental korban bencana. Mengingat banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam penanganan bencana sebagaimana SK Bupati tersebut maka diperlukan adanya koordinasi dan hubungan tata cara kerja yang baik antara Pokes Sidoarjo dengan beberapa instansi terkait lainnya. Namun Koordinasi dan HTCK ini kurang terlaksana dengan baik.Penanganan bencana yang dilakukan oleh Polres Sidoarjo dan instansi terkait lainnya secara garis besar telah mempedomani 6 siklus Disaster Management yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan pembangunan. Namun pada tindakan pemulihan pada bencana luapan lumpur tidak bisa dilakukan karena korban menderita kerugian materiil yang sifatnya permanen. Pada penanganan bencana tersebut juga dilaksanakan Simulasi menghadapi ancaman jebolnya tanggul penahan luapan lumpur. Simulasi bertujuan untuk memberikan gambaran penanganan bencana agar masyarakat yang menjadi korban tidak panik dan aparat kepolisian serta instansi terkait lainnya memahami tentang apa yang harus dikerjakan dalam melakukan penanganan bencana.Hubungan tata cara kerja dan koordinasi antara instansi terkait kurang berjalan dengan baik. HTCK dan koordinasi masih terpengaruh oleh sistem birokrasi pemerintahan yang bersifat Patrimonial. Koordinasi yang dilakukan hanya bersifat reaktif saja. Ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanganan bencana sehingga penanganan bencana menjadi parsial. Masing-masing instansi melakukan penanganan sesuai kebijakan pimpinan masing-masing yang sifatnya temporer.

---

ABSTRACT

The thesis is about the handling of the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district by Sidoarjo Resort Police. The thesis discusses the managerial and operational action conducted by Sidoarjo Resort Police in handling the impact of hot mud of PT Lapindo Brantas in Porong Sub-district. The focus of the thesis is the handling the community as the victims of the disaster. The writer employs qualitative approach and data is collected by using several methods, such as observation, involved observation, interview, and document review.

As we all know that before the disaster happened, Porong Sub-district had been known as a potential area There were at least 123 factories or manufacturers, large areas of agriculture, fisheries, oil and gas exploration in which some of them belong to PT Lapindo Brantas. The disaster caused by the hot mud has created four kinds of loss: (1) permanent material losses, (2) physical loss, (3) mental loss, and (4) social loss. The local community has asked PT Lapindo Brantas as the party which caused the disaster to be responsible for the disaster. There are four responsibilities that must be borne by PT Lapindo Brantas: (1) humanity responsibility, (2) losses responsibility, (3) the responsibility of closing the hole and the overflow of the mud, and (4) law responsibility.

The handling efforts conducted by Sidoarjo Local Government, Sidoarjo Resort Police as well as other related agencies are based on the decree of Sidoarjo Regent, No. 18816891404.1.1.312006 dated 15 June 2006 regarding the establishment of the Integrated Team for the Handling of the Overflow of the hot mud in Porong Sub-district and its surroundings. In addition, Sidoarjo Resort Police has set up the organization of such handling through an operation called "Special Contingency Plan", No. Pol.: R/Prinlak Ops1591IX12006. Such handling is classified into three stages: (1) before the disaster, (2) when the disaster happened, and (3) after the disaster as well as the rehabilitation of the victims' mental.

The results of the research reveal that the coordination and working organization among the agencies have not run well yet. Such coordination and working organization among the agencies are still influenced by patrimonial system of the government bureaucrat. Coordination is still conducted in a reactive way. Each agency does the handling based on the temporary policies of their administrators."

"ABSTRAKPada tahun 2007 Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang Penanggulangan Bencana Alam dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat Kabupaten/Kota. Penanggulangan Bencana Alam tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini BNPB/BPBD saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk TNI. Dalam penanggulangan bencana banjir Garut, TNI memainkan peran yang cukup signifikan karena BPBD Garut merupakan organisasi bentukan yang termasuk baru, sehingga mempunyai kekurangan kapabilitas dalam penanggulangan bencana . Namun karena aspek legal yang tidak mendeskripsikan peran TNI secara jelas dalam hal pendanaan, durasi waktu penugasan dan model perbantuan hal ini menimbulkan kesulitan dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk menganalisis sinergitas antara TNI dengan instansi terkait dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Garut, teori yang digunakan terutama adalah teori yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa landasan hukum dalam penanggulangan banjir perlu di adakan perubahan, karena belum menyentuh aspek pendanaan operasional, durasi penugasan dan bentuk perbantuan. Dalam hal sinergitas, masih belum setara/seimbang, karena faktor kultur kerja, pengalaman dan koordinasi.

---

ABSTRACTIn 2007 The Indonesian Government set a national policy about national disaster management by publishing No. 24 of 2007 On Disaster Management Act, which is then followed up with formation of National Disaster Management Agency BNPB Regional Disaster Management Agency BPBD at the district city level. Natural disaster management is not just Government responsbility but it is the responsbility of all components of the Nation including Indonesian Armed Forces TNI . In overcoming of Garut Flashflood TNI plays a significant role due to BPBD Garut is a new formation so that lack of professionalism and leadership acording to disaster management. But the unclear of TNI job description according to financing, time duration and form assistance it make several problems during the activity. This study used qualitative approach aimed at analyzing the sinergy of TNI with related parties in the emergency response Garut flash flood management. The result revealed that in Garut relief disaster management, the legal basis for the involvement of Indonesian Army in the handling of natural disasters need to be change, and according synergy is not balanced due to of work culture, experience and coordination. "

"Skripsi ini membahas mengenai peran kelompok rentan yang menjadi Satuan Tugas dalam kegiatan penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana di Desa Gunung Geulis, Kabupaten Bogor. Penelitian ini meneliti proses pembentukan Satgas, peran kelompok rentan yang menjadi Satgas, dan faktor pendukung serta faktor penghambat kelompok rentan menjadi Satgas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif.Metode yang digunakan yaitu observasi, in-depth interview, dan studi literatur.Hasil menunjukkan bahwa keterlibatan kelompok rentan sebagai Satgas sesuai dengan peraturan, Satgas kelompok rentan berperan aktif dalam penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana, dan faktor pendukung keterlibatan kelompok rentan lebih banyak selama kebutuhan mereka diakomodasi dan tugas disesuaikan sesuai kapasitas.

---

This thesis discusses about the role of vulnerable groups who are being Task Force in disaster management and disaster risk reduction efforts in Gunung Geulis Village, Bogor Region. This study examine the process of formation of the Task Force, the role of vulnerable groups into the Task Force, and the supporting factors and inhibiting factors of the vulnerable groups into the Task Force. This study is a descriptive study with qualitative methods.The methods used are observation, in-depth interviews, and the study of literature.The end results show that the involvement of vulnerable groups as Task Force has been suitable with the regulation, the Task Force from vulnerable groups are active in disaster management and disaster risk reduction efforts, and supporting factors are likely more as long as their needs are accommodated and customize the tasks according to their capacity.;"

"Bencana alam dapat membuat manusia berasa di posisi yang sulit untuk mengatasi kesulitan, dimana terkadang beberapa orang bangkit untuk membantu dan memberikan bala bantuan untuk mereka yang terkena dampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara perilaku altruisme dan kesejahteraan psikososial dengan menggunakan studi korelasional dimana partisipan (N =327) berpartisipasi dengan menyelsaikan survei online yang disebar melalui media sosial, email, dan pesan pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara perilaku altruisme dan kesejahteraan psikososial dengan membantu saat bencana alam, dimana semakin tinggi kesejahteraan psikososial, maka semakin tinggi perilaku altruisme yang ditunjukkan. Temuan ini dapat membuka jalan bagi masyarakat untuk mempromosikan perilaku tolong- menolong saat bencana alam seperti membantu menciptakan kesadaran diri melalui kampanye, menumbuhkan rasa syukur, serta memberikan kesempatan kepada sesama manusia untuk terlibat dalam perilaku menolong.

---

When natural disasters occur and put people in a tight spot to overcome adversities, many people rise to help and provide immediate assistance for those most affected. In this study, we are interested in evaluating the relationship between altruism and psychosocial wellbeing with helping during natural disasters by conducting a correlational study where participants (N = 327) were asked to complete an online survey dissemination through social media, email, and personal messages. Our study’s key findings suggest a significant positive correlation for both altruism and psychosocial wellbeing with helping during natural disasters. These findings could then make way for society to promote helping behaviour during natural disasters, such as by creating self and social awareness through campaigns, fostering gratitude, and providing people with opportunities to engage in helping behaviour."

"

Sukabumi merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki pengalaman terdampak bencana gempabumi. Potensi untuk terjadi guncangan akibat gempabumi juga masih besar mengingat daerah ini berada di busur depan tektonik Pulau Jawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pendekatan distribusi potensi bahaya gempabumi hingga potensi risikonya terhadap pertumbuhan distribusi jumlah penduduk. Metodologi yang digunakan untuk potensi bahaya gempabumi adalah dengan pendekatan Peak Ground Acceleration (PGA) yang dapat dikoreksi pada skala yang lebih baik dengan analisis AVS30. Selain itu, untuk melihat potensi dampak terhadap penduduk di tahun 2030, dilakukan pemodelan distribusi pertumbuhan tutupan lahan permukiman dengan menggunakan pendekatan Marcov-chain. Selanjutnya, dengan pendekatan gabungan antara pemodelan random forrest dan proyeksi lahan terbangun serta proyeksi geometrik jumlah penduduk diperoleh sebuah model kepadatan penduduk tahun 2030 dengan tingkat akurasi yang baik. Hasil akhir penelitian dapat memberikan gambaran potensi sebaran dan jumlah penduduk yang berada diwilayah berisiko guncangan permukaan gempabumi yang dikelompokan dalam tiga kategori, risiko rendah, sedang, dan tinggi. Risiko bencana gempabumi dinilai dari potensi gempabumi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak enam jenis, yaitu: potensi gempa bawah permukaan, kondisi fisik, infrastruktur, kebijakan, tutupan lahan, dan jumlah penduduk. Hasil kajian potensi dampak gempabumi dengan melihat proyeksi pertumbuhan permukiman dan penduduk di Sukabumi dapat memberikan informasi potensi risiko gempabumi terhadap pertumbuhan penduduk terbesar berada di wilayah Kota Sukabumi dan sekitar teluk Pelabuhan Ratu. Informasi tersebut dapat menjadi referensi yang lebih baik terutama dalam menyusun strategi antisipasi dalam upaya menjaga pembangunan yang berkelanjutan.

 

---

Sukabumi is one of the regions in Indonesia that has experience affected by earthquake. The potential for shocks due to earthquakes is still large considering that this area located at the front arc tectonic system of the Java island. The aims of this study is to illustrate the distribution of potential surface shaking based earthquake and it’s risk thought population distribution. The methodology used for potential earthquake hazards is the combination between Peak Ground Acceleration (PGA) approach and AVS30 analysis. In addition, to see the potential impact of the population in 2030, the distribution of residential land cover is developed using the Marcov Chain approach. Furthermore, with combination approach between random forrest modelling, projected land cover, and geometric projections of population, a population density model of 2030 was obtained with better accuracy. The final results of this study can provide an overview of distribution and number of residents in the potential surface shaking areas that are grouped into three different categories: low, medium, and high risk. Earthquake disaster risk is assessed from the potential of the earthquake. There are six variables that used in this study, namely: subsurface earthquake potential shaking, physical condition, infrastructure, regulation, land cover, and population. The results of the study of the potential impact of the earthquake by looking at the projected growth in settlements and residents in Sukabumi area. It can provide information on the potential risk of earthquakes to the largest population growth in the area of Sukabumi City and around the port of Pelabuhan Ratu. This information can be a better reference, especially in preparing anticipatory strategies for resilience sustainable development programme.

 

"

"Penelitian ini membahas mengenai penggunaan dana siap pakai dalam penanganan bencana nonalam pandemi Coronavirus Disease 2019. Penggunaan dana siap pakai tidak tepat digunakan untuk membiayai belanja dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019, disamping juga telah terdapatnya pilihan kebijakan kedaruratan untuk mengatasi situasi pandemi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep pengelolaan dana siap pakai sebagai salah satu anggaran penanggulangan bencana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga mengenai pengelolaan anggaran penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang. Akan dipaparkan pula analisis perbandingan konsep kedua pendanaan tersebut dalam kerangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode eksplanatoris dengan pendekatan teori, konsep dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana siap pakai merupakan dana on-call yang tersedia dan dicadangkan dalam APBN yang dipakai untuk kegiatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, sedangkan anggaran penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 merupakan dana yang digunakan untuk membiayai penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian nasional.

---

This research discusses the utilization of on-call funds (dana siap pakai) in non-natural disasters management of the Coronavirus Disease 2019 pandemic. The utilization of dana siap pakai is inappropriately used to fund expenditures in the Coronavirus Disease 2019 management, as well as the existence of emergency policy options to overcome the pandemic situation. Therefore, in this research, we will discuss the concept of managing dana siap pakai as one of the disaster management budgets in the perspective of Act No. 24 of 2007 on Disaster Management and also about budget management for Coronavirus Disease 2019 management in the perspective of Act No. 2 of 2020 on Issuance of Governance Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 to Become Law. A comparative analysis of the two funding concepts will also be presented in the framework of the Coronavirus Disease 2019. This research is a normative legal research that uses an explanatory method with the conceptual approach and statute approach. It is analyzed qualitatively. The results of the research show that dana siap pakai is on-call funds that are available and reserved in the APBN which are used only for disaster management activities during disaster emergency response, while the budget for the Coronavirus Disease 2019 is used to funds the response activity on pandemic and economic recovery."

"Terlepas dari dampak bencana yang luar biasa di Indonesia, Ketahanan Kesehatan Masyarakat sebagai pendekatan untuk penanggulangan bencana hanya disebutkan satu kali dalam agenda pembangunan Indonesia (RPJMN) 2015-2019. Dengan menggunakan metode analisis isi kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi dari konsep ke implementasi Ketahanan Kesehatan Masyarakat terhadap bencana dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015-2019, dsn juga untuk menemukan alternatif solusi untuk implementasi konsep Ketahanan Kesehatan Masyarakat di agenda pembangunan Indonesia di masa depan (RPJMN 2020-2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penulisan RPJMN 2015-2019 dan Renstra BNPB 2015-2019 tidak memiliki latar belakang ilmiah, ketetapan sumber daya, ketetapan tujuan, mekanisme pemantauan dan evaluasi, dan pemegang kewajiban untuk pembangunan Ketahanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia.

---

Despite the overwhelming impact of disasters in Indonesia, Public Health Resilience as an approach to disaster`s countermeasure is only mentioned once in the Indonesian development agenda (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ RPJMN) 2015-2019.  By utilising the method of policy content analysis, this study aims to analyse the transformation from concept to implementation of Public Health Resilience against disaster in the RPJMN 2015-2019 and The National Disaster Management Authority (Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ BNPB)`s Strategic Plan (Rencana Strategis/ Renstra) 2015-2019, also, to find alternative solutions for Public Health Resilience concept for future Indonesia`s development agenda (RPJMN 2020-2025). The research result shows that in the write up of RPJMN 2015-2019 and Renstra BNPB 2015-2019 was lacking the scientific background, specified recourses, specified goals,  monitoring and evaluation mechanism, and specified obligation for Public Health Resilience building in Indonesia."