Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper examines Islamic militancy and liberalism as particular phenomena resulting from a complex interplay between Islam and modernity within the context of Indonesia...."

"The United states is a super power country. Its potential human resources and advanced economy are the powerfull weapons for the US to dominate the world economy...."

"Polisi sebagai lembaga pertama dalam menangani anak yang melanggar hukum memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan diversi. Kebersediaan polisi memberikan diversi dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap diversi. Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa polisi memiliki persepsi yang beragam terhadap diversi. Berdasarkan data diversi pada Polresta Pekanbaru menunjukan angka yang kecil dibandingkan dengan wilayah lain di Riau. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh persepsi petugas polisi khususnya di Polresta Pekanbaru dalam pengambilan keputusan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan teori persepsi oleh Allport (1957) yang mengatakan bahwa ada tiga aspek dalam terbentuknya persepsi yaitu kognitif, afektif dan konatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan terhadap 45 Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru. Penelitian ini menguji hipotesis utama yaitu persepsi petugas kepolisian dan faktor usia, jenis kelamin, serta pendidikan anak mempengaruhi pengambilan keputusan diversi oleh polisi. Hasil penelitian menggunakan analisa regresi linier berganda menunjukan adanya pengaruh persepsi petugas kepolisian terhadap keputusan diversi (0,000 < 0,05) dan jenis pelanggaran terbukti memperkuat pengaruh persepsi terhadap keputusan diversi. Namun, hasil juga menemukan bahwa faktor usia, jenis kelamin dan pendidikan anak tidak mempengaruhi keputusan diversi (0,098 > 0,05). Kesimpulannya persepsi petugas kepolisian mempengaruhi keputusan diversi sejalan dengan teori Allport bahwa persepsi polisi dalam menentukan diversi pada anak dipengaruhi oleh kognitif, afektif dan juga konatifnya, meskipun demikian ternyata faktor usia, jenis kelamin, dan pendidikan anak tidak mempengaruhi oleh diversi. Hal ini terjadi karena polisi cenderung menganut gaya legalistik dan bersikap tidak percaya terhadap orang diluar institusi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan yaitu diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan bagi pihak Polresta Pekanbaru yang bergantung pada kriteria individu polisinya yang memfokuskan pada aspek pembentukan persepsi.

---

The police, as the first institution to handle children who violate the law, have the authority to make diversion decisions. The police's willingness to provide diversion is influenced by their perception of diversion. Previous research suggests that police have varying perceptions of diversion. Based on data on diversion at the Pekanbaru Police Station, the number is small compared to other regions in Riau. Thus, this study aims to see the influence of perceptions of police officers, especially at the Pekanbaru Police Station, in making diversion decisions for children in conflict with the law. This study uses the theory of perception by Allport (1957) which says that there are three aspects in the formation of perception, namely cognitive, affective and conative. This research uses a quantitative approach with a survey method conducted on 45 members of the Criminal Investigation Unit in Pekanbaru Police. This study tested the main hypothesis, namely the perception of police officers and the factors of age, gender, and education of children affecting diversion decision making by the police. The results of the study using multiple linear regression analysis showed the influence of police officers' perceptions on diversion decisions (0.000 <0.05) and the type of offense proved to strengthen the influence of perceptions on diversion decisions. However, the results also found that the factors of age, gender and education of children did not affect diversion decisions (0.098 > 0.05). In conclusion, the perception of police officers affecting diversion decisions is in line with Allport's theory that police perceptions in determining diversion in children are influenced by cognitive, affective and conative factors, however, it turns out that the age, gender, and education of children do not affect diversion. This happens because the police tend to adhere to a legalistic style and are distrustful of people outside the institution. Therefore, the recommendation is that there is a need for training and education for the Pekanbaru Police that depends on the individual criteria of the police that focuses on aspects of perception formation."

"Penelitian ini menganalisis secara kriminologis adanya paradoks diversi yang melibatkan anak dalam kasus tawuran di Jakarta dengan menggunakan teori paradoks dan konsep-konsep kriminologi. Berdasarkan analisis pada data kualitatif deskriptif, temuan empiris mendapati bahwa kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) bergantung konteks masalah. Sedangkan tawuran yang terjadi lebih sering dipicu oleh tindakan balas dendam antar-kelompok yang mengarah pada perilaku geng. Penelitian juga menemukan paradoks dalam cara berpikir antara cara pandang formal dengan cara pandang kontekstual dalam memahami diversi pada anak dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA). Temuan cara pandang ini berujung pada temuan bahwa adanya paradoks diversi di tingkat implementasi (mikro), aturan hukum (meso), dan konsep (makro). Melalui telaah teoritis penelitian akhirnya memunculkan konsep penamaan ‘antinomi diversi’, yaitu tentang dua pernyataan yang seolah divalidasi oleh nalar, namun pada akhirnya membuahkan kegagalan. Atas dasar temuan ini, penelitian menindaklanjutinya dengan melakukan analisis peramalan kebijakan SPPA dan analisis strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Hasil analisis secara keseluruhan merekomendasikan perlunya stakeholders mencari solusi praktis secara berkala setiap tahun untuk mengatasi kasus tawuran anak di Jakarta yang mengarah kepada perilaku kelompok geng. Kemudian penting untuk pemerintah melakukan telaah ulang kebijakan yang memunculkan permasalahan paradoks diversi dalam penanganan ABH dalam SPPA di semua tingkatan.

---

This study analyses criminologically the paradox of diversion involving children in brawl cases in Jakarta using paradox theory and criminological concepts. Based on the analysis of descriptive qualitative data, the empirical findings found that the diversion policy for children in conflict with the law (ABH) depends on the context of the problem. Meanwhile, brawls that occur are more often triggered by inter-group revenge actions that lead to gang behaviour. The research also found a paradox in the way of thinking between a formal perspective and a contextual perspective in understanding diversion for children in the juvenile criminal justice system (SPPA). The findings of this perspective lead to the finding that there is a paradox of diversion at the implementation (micro), rule of law (meso), and concept (macro) levels. Through theoretical analysis, the research finally came up with the concept of naming the 'antinomy of diversion', which is about two statements that seem to be validated by reason, but ultimately result in failure. Based on these findings, the research followed up by conducting a SPPA policy forecasting analysis and a strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis. The results of the overall analysis recommend the need for stakeholders to find practical solutions periodically every year to overcome cases of child brawls in Jakarta that lead to gang behaviour. Then it is important for the government to review policies that raise paradoxical problems of diversion in handling ABH in SPPA at all levels."

"Munculnya pemerintahan Habibie pada pertengahan tahun 1998 mengakibatkan terpencarnya pusat-pusat kekuatan politik massa yang selama orde Soeharto terpusat hanya pada Golkar. Kondisi yang mirip tahun 1950-an ini telah meneguhkan ingatan kita akan munculnya kekuatan-kekuatan yang berbasis pada paham "primordialisme". Salah satu kekuatan massa Islam yang selama ini eksis adalah warga NU (nahdhiyin). Kesepakatan para ulama NU pada tahun 1984 di Situbondo untuk mengembalikan organisasi ini kepada "khittah 1926" yang menyatakan bahwa NU bukanlah organisasi politik dan sekaligus mempersilahkan warganya untuk bersikap netral dan bebas masuk ke partai politik manapun membuat warga NU `kebingungan' untuk menyalurkan aspirasi politik pada Pemilu demokratis tahun 1999 yang telah dirancang oleh Pemerintahan Habibie. Atas dasar itulah, beberapa pengurus PBNU dan para politisi NU yang selama ini dipinggirkan oleh PPP, seperti Matori Abdul Jalil, dengan dukungan Abdurrahaman Wahid yang saat itu menjabat Ketua Umum PBNU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini merupakan jendela' (window) yang digunakan oleh para elit politik NU yang memiliki keinginan untuk menjawab kehendak warganya di satu sisi disamping keinginan mereka sendiri untuk terjun langsung ke dalam kancah perpolitikan Indonesia. Munculnya PKB yang mewakili kelompok Islam tradisionalis dan secara historis sangat `dekat' dengan kelompok nasionalis sekuler, membuat golongan Islam modernis terpaksa mengencangkan barisan dengan membentuk "poros tengah". Pertentangan dan manuver politik antara ketiga kelompok kekuatan massa - kaum nasionalis, tradisionalis, dan modernis - melawan kekuatan lama Partai Golkar dalam perebutan kekuasaan telah menjadikan peristiwa ini sebagai komoditas politik para peliput berita. Mereka melakukan liputan dan suguhan berita-berita mengenai hal itu berdasarkan sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Tesis ini menganalisis berita-berita mengenai NU dari empat surat kabar (Republika, Duta Masyarakat Baru, Kompas, dan Media Indonesia) tentang komunikasi dan konflik politik yang dilakukan tokoh NU - terutama Gus Dur -- dan para tokoh dari ketiga kekuatan lainnya dalam perebutan kekuasaan menjelang SU MPR 1999. Ada empat item berita yang diambil dari masing-masing surat kabar tersebut (jumlah seluruhnya 16 item berita). Dua berita mewakili komunikasi dan persuasi politik, yakni berita tentang Istighotsah dan Doa Politik Warga MI dan Pertemuan Ciganjur sebagai Persuasi Politik. Sedangkan dua berita lainnya mewakili konflik politik yakni berita tentang wacana Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Islam dan konflik Perebutan Sisa Kursi hasil Stambuss Accord pada Pemilu 1999. Perspektif konstruksionisme Berger yang dipakai dalam memandang berita-berita mengenai NU dengan framing analysis model Pan dan Kosicki diharapkan mampu melihat "realitas simbolik" tentang `pergulatan politik' diatas yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh bagi pencitraan masing-masing organisasi yang dibawahinya. Tentu saja pilihan angle berita dan penggalan kalimat yang sengaja dikemas oleh media sangat ditentukan oleh gagasan para wartawan, praktek-praktek wacana dan terutama ideologi organisasi media itu sendiri. Ideologi pada tesis ini diartikan sebagai sekumpulan sistem ide dalam pengertiannya yang juga termasuk pengertian yang oleh Gramsci disebut `ideology organic' yang bersifat historis dan diperlukan dalam kondisi sosial tertentu. Kuatriya `hegemoni ideologi' media dominan dalam menciptakan realitas simbolik mengakibatkan munculnya `hegemoni tandingan' (counter hegemony) yang memberikan ruang publik bagi kelompok atau media yang dirugikan dan dipinggirkan untuk memberikan `konsep tandingan' sebagai alternatif ideology. Dengan demikian, realitas social yang dikonstruksi tidak bersifat tunggal melainkan muncul sebagai "realitas yang beragam" (multiple reality). "

"Pemenuhan kebutuhan akan sarana transportasi udara tentu menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara ini adalah dengan melakukan sewa pesawat. Untuk memberikan suatu proteksi kepada pemberi sewa agar aman untuk menyewaan pesawatnya lintas negara maka Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment memberikan suatu upaya pemulihan yang dikenal sebagai tindakan sementara. Tindakan sementara ini merupakan suatu upaya pemulihan yang dapat dimintakan sebelum putusan final diberikan saat terjadi cidera janji. Permasalahan yang muncul dalam perkara tindakan sementara ini adalah forum manakah yang berwenang untuk mengadili tindakan sementara ini. Penelitian ini menyajikan penjelasan (i) Bagaimana kewenangan pengadilan terhadap tindakan sementara berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. (ii) Bagaimana pertimbangan hakim di pengadilan Indonesia dalam kewenangan pengadilan dalam menetapkan permohonan kasus tindakan sementara. Dengan metode penelitian doktrinal serta dengan pendekatan kualitatif, dapat diambil kesimpulan bahwa: Pertama, pengertian mengenai tindakan sementara sendiri berbeda dalam Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment dan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Kedua, berdasarkan HPI Indonesia untuk menentukan kualifikasi mana yang tepat maka hakim seharusnya menggunakan lex fori berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia terkhusus mengikuti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Oleh karena itu dalam hal ini forum yang berwenang adalah pilihan forum para pihak.

---

Meeting the need for air transportation is certainly very important. One way to address this need is by renting a plane. To provide protection to lessors and ensure the safety of renting aircraft across countries, the Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment offers a remedy known as interim measures. This interim measure serves as a remedy that can be sought before a final decision is made when a breach of contract occurs. The challenge that arises in this interim measure case is determining which forum has the authority to adjudicate this matter. This research aims to provide an explanation of two key aspects: (i) How the court exercises authority over interim measure based on the Indonesian Private International Law. (ii) How judges in Indonesian courts consider the court's authority when deciding on requests for interim measure. Employing doctrinal research methods and a qualitative approach, the study concludes that: First, the definition of interim measure differs between the Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment and Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Second, based on the Indonesian HPI, judges should determine the appropriate qualifications by using lex fori based on Indonesian Private International Law, specifically following Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Therefore, in this case, the authorized forum is the forum chosen by the parties."

"[Permasalahan konflik antar agama di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan meresahkan. Konflik terkait agama tidak hanya terjadi antar kelompok, tetapi juga di dalam lapisan masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Adanya fenomena anak yang berbeda agama dengan orang tuanya sering dimaknai sebagai cerminan keluarga yang berantakan atau tidak hamonis. Karena anak dalam keluarga tersebut dianggap mengkhianati orang tuanya. Dalam kenyataannya, keputusan untuk berbeda agama dengan orang tua dan keluarga menimbulkan konflik besar antar orang tua dengan anak bahkan dengan keluarga besar. Konflik tersebut bersifat serius dan fatal bila tidak dikelola secara tepat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengetahui, menjelaskan, dan menganalisa komunikasi serta manajemen konflik anak yang berbeda agama dengan orang tuanya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu(konteks tertentu), dengan paradigma konstruktivis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek sistem budaya pola asuh dalam keluarga turut berkontribusi dalam keputusan anak untuk mengambil keputusan berpindah agama dan dalam pengakuannya kepada orang tua. Proseskomunikasi interpersonal pada saat konflik terjadi jelas berbeda dengan interaksi pada saat tidak ada kejadian tersebut. Terjadi pemaksaan atau reaksi sosial verbal maupun non verbal diakibatkan oleh power distance yang jauh antara anak dan orang tua. Manajemen konflik yang dilakukan anak cenderung menyelamatkan ‘muka’ orang tua mereka demi kepentingan bersama. Gaya penyelesaian yangmemuaskan kedua belah pihak adalah gaya akomodasi, kolaborasi dankompromi daripada cara kompetisi maupun penghindaran. Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik bukanlah penentu rusaknya sebuah hubungan, tapi penanganan konflik yang tepat dapatmendatangkan gaya sistem baru dalam keluarga yang lebih fleksibel.;Problems of inter-religious conflict in Indonesia is a complex and troubling issue. Religion-related conflicts not only occur between groups, but also at the smallest levels of society, the family. The phenomenon of children of different religions with their parents often interpreted as a reflection of a broken family or not happy. Because the child in the family is considered betrayed his parents. In reality, the decision to different religions with parents and families lead to a major conflict between parents and children and even with a large family.The conflict is a serious if not managed properly. The main problem in this research was to determine, explain, and analyze communication and conflict management of children with parents with different religions. The study was conducted by using a qualitative approach that emphasizes meaning, reasoning, the definition of a given situation (certain contexts), with the constructivist paradigm. The method used in this research is the phenomenology. Results of this study indicate that family cultural contribute to a child's decision to take decisions and in recognition converted to parents. Interpersonal communication process when the conflict is clearly different from the interactionin the absence of the incident. Reaction occurs coercion or verbal and non-verbal social caused by power distance away between children and parents. Conflict management that children tend to save 'face' of their parents for the common interest. Style settlement satisfactory to both parties is a style of accommodation, collaboration and compromise rather than the way of competition and evasion. Finally, this study shows that the conflict is not a determinant of damage to a relationship, but proper handling of conflicts can bring a new style in the family system more flexible., Problems of inter-religious conflict in Indonesia is a complex and troubling issue.Religion-related conflicts not only occur between groups, but also at the smallestlevels of society, the family. The phenomenon of children of different religionswith their parents often interpreted as a reflection of a broken family or not happy.Because the child in the family is considered betrayed his parents.In reality, the decision to different religions with parents and families leadto a major conflict between parents and children and even with a large family.The conflict is a serious if not managed properly. The main problem in thisresearch was to determine, explain, and analyze communication and conflictmanagement of children with parents with different religions. The study wasconducted by using a qualitative approach that emphasizes meaning, reasoning,the definition of a given situation (certain contexts), with the constructivistparadigm. The method used in this research is the phenomenology.Results of this study indicate that family cultural contribute to a child'sdecision to take decisions and in recognition converted to parents. Interpersonalcommunication process when the conflict is clearly different from the interactionin the absence of the incident. Reaction occurs coercion or verbal and non-verbalsocial caused by power distance away between children and parents. Conflictmanagement that children tend to save 'face' of their parents for the commoninterest. Style settlement satisfactory to both parties is a style of accommodation,collaboration and compromise rather than the way of competition and evasion.Finally, this study shows that the conflict is not a determinant of damage to arelationship, but proper handling of conflicts can bring a new style in the familysystem more flexible]"

"Konflik merupakan suatu perselisihan antara dua atau beberapa individu, kelompok atauorganisasi. Konflik antar warga terjadi di Jalan Tambak Manggarai Jakarta Selatan.Konflik tersebut dapat mengganggu kehidupan masyarakat setempat dan sebab itu perlupengamanan dari Polri. Tujuan penulisan tesis ini adalah memberi gambaran kepadamasyarakat bahwa perkelahian antar warga selalu menimbulkan kerugian, membuatmasyarakat sekitar menjadi resah. Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, TokohPemuda, TNI, Polri Dalam Mengatasi Konflik warga di Manggarai Jakarta Selatan sangatdiperlukan baik dalam mencegah ataupun pasca tawuran.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Yaitu denganmengumpulkan data di lapangan dan wawancara langsung kepada masyarakat danpetugas yang mengalami dampak perkelahian antar warga tersebut.Dari hasil penelitian mengenai peran Polri dalam mengatasi konflik antar warga diManggarai Jakarta Selatan adalah antara lain : a Mendorong para tokoh masyarakatmelakukan kesepakatan dengan warganya agar tidak terpengaruh lagi terhadap profokasidari orang-orang yang tidak bertanggung jawab; b Membuat perjanjian dengan wargayang terlibat perkelahian dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokohpemuda; c Mendorong tokoh masyarakat bisa memberikan contoh yang baik kepadawarganya sebagai pemulai; d Tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi mediatordalam proses mendamaikan konflik.Dengan demikian disamping melaksanakan tugas-tugas pengamanan sebagaimanabiasanya, disarankan Polri mendorong masyarakat lebih sering melakukan kegiatanbersama dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama

---

Conflict is a dispute between two or several individuals, group or organization. There wasa conflict happened at Tambak street, Manggarai South Jakarta in March 2017. Becauseof that, the existence of Indonesian National Police was required for handling conflicts insociety. The writing purpose of this thesis is to give an overview for the society thatfighting never give positive impact, infact it would create fidgety among community. Therole of community leader, religious figure, youth figure, military and INP in overcomingconflict in Manggarai ndash South Jakarta is required not only for preventing the fight itselfbut also solving problems after fighting.The research method used is a of qualitative methods by collecting data in the field andinterviewing to the community and officers who experienced the impact caused byresident rsquo s fight at Manggarai ndash South Jakarta.The research result of INP rsquo s role in resolving conflict between society can be seen from a INP could reduce the occurance of conflict by making agreements betweencommunity leader and the society in order to avoid its citizen to get affected bythe provocation of unresponsible people so that the conflict would not beincreased.b INP conducted prevention of subsequent conflicts by making agreement withcitizens who involved with the case along with community leader, religiousfigure and youth figure.c As a role model for its citizens, the community leader provided a good exampleso the citizens would also show good behaviour as well.d The community leader and religious figure acted as a mediator in the peaceprocess of its conflict. It needs several mediation phases, such as the third partybecome a mediator for assitance and advisor.e The community leaders become a forum for receiving inspirations of the citizenbecause they were considered as a person who can accomodate and solveproblems of its citizen.Based on the research can be concluded that INP rsquo s role in the settlement of citizen rsquo sconflict at Tambak street Manggarai ndash South Jakarta had gone well as the citizen rsquo sdemand, the community leaders have performed their duties in accordance withprovisions on both parties in conflict and in accordance with the provisions of district,sub district and DKI Jakarta government"

"Penelitian ingin mengetahui penerapan manajemen konflik manajer Jepang dan Indonesia serta mengetahui perbedaan penerapan gaya manajemen konflik. Manajemen konflik yang terdiri dari integrating, obliging, avoiding, dominating dan compromising. Responden adalah pegawai di perusahaan manufaktur PT.X dan PT. Z. Penelitian menggunakan kuesioner sesuai Rahim Organization Conflict Inventory II (ROCI-II), lalu diolah dengan menggunakan analisis deskriptif dan t-test.Hasil penelitian menemukan bahwa manajer Jepang menerapkan manajemen konflik dengan urutan integrating, compromising, obliging, dominating dan avoding. Sedangkan manajer Indonesia menerapkan manajemen konflik dengan urutan integrating, compromising, dominating, obliging dan avoiding. Ditemukan juga bahwa perbedaan penerapan manajemen konflik antara manajer Jepang dan Indonesia terdapat dalam gaya avoiding dan dominating.

---

This research is conducted to discover the application of conflict management between Japanese and Indonesian managers and the applied distinction of conflict management. Conflict management consists of integrating, obliging, avoiding, dominating, and compromising. The respondents are employees from PT. X and PT. Z. The research uses questionnaire based on Rahim Organization Conflict Inventory II (ROCI-II) and is processed by using descriptive analysis and t-test.The result of this research finds out that Japanese manager applies conflict management by sequence of integrating compromising, obliging, dominating, and avoiding while Indonesian manager applies conflict management by sequence of integrating, compromising, dominating, obliging, and avoiding. There is also applied distinction of conflict management between Japanese and Indonesian managers in avoiding and dominating manners."