Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tesis ini membahas efektivitas SPIP terkait dengan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern atas aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan menggunakan kriteriakriteria dalam COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai panduan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan penyebaran kuisioner dan pengujian pengendalian. Hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner, dengan menggunakan Rating Scale didapati bahwa secara umum pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menurut persepsi 64 responden pelaksanaannya baru 70,05 persen dari kriteria yang ditetapkan dan masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik", Hal ini menunjukkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara umum sudah cukup baik namun belum efektif karena masih memiliki kelemahan. Sedangkan melalui pengujian pengendalian diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern sehingga kelima asersi laporan keuangan belum dapat terpenuhi.

---

Government Internal Control System (GICS) aims to provide reasonable assurance for achieving effectiveness and efficiency in achieving the purpose of state government, the reliability of financial reporting, safeguarding of state assets, and compliance with laws and regulations. This thesis explores the effectiveness of GICS related to fixed asset management in North Jakarta Administration City Government .

This study aimed to evaluate the implementation of the system of internal control over fixed assets in North Jakarta Administration City Government using the COSO criteria and Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah as well as the PERMENDAGRI No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah as a valuation guide. This research is a qualitative descriptive design, with the distribution of questionnaires and tests of controls.

Dissemination of research results through questionnaires, using the Rating Scale was found that the general implementation of the internal control system in North Jakarta Administration City Government 64 respondents perceived the implementation of new 70.05 percent of the established criteria and in the category of interval "less good" - "good". This shows the implementation of the internal control system in general is quite good but not as effective as it still has weaknesses. While through tests of controls is known that there are weaknesses in the internal control system so that the five financial statement assertions can not be fulfilled."

"Dewasa ini desakan dart masyarakat pada pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Government Governance) semakin kuat Dimana pemerintah harus lebih akuntabel, transparan, partisipasi, responsive, efektif dan efisien, dan patuh aturan hukum. Dalam upaya menciptakan Good Government Governance ini, pemerintah perlu memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal merupakan bagian yang terintegrasi dari fungsi manajemen dan akuntansi. Pengendalian internal di suatu organisasi/instansi pemerintahan sangatlah panting, termasuk pengendalian internal di Direktorat Pembinaan TK dan SD. Adanya pengendalian internal yang baik di Direktorat Pembinaan TK dan SD, akan membantu instansi ini pencapaian tujuannya secara keseluruhan, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Dalam karya akhir ini akan dibahas tentang pengendalian internal yang ada di Direktorat Pembinaan TK dan SD. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa sistem pengendalian internal di Direktorat Pembinaan TK dan SO adalah dengan berdasarkan kriteria yang disyaratkan oleh COSO. Dimana pengendalian internal terbagi dalam lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Pengendalian internal di Oiraktorat Pembinaan TK dan SD sudah ada dan berjalan, namun masih memiliki kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu Direklorat Pembinaan TK dan SD perlu melakukan perbaikan dan peningkatan pada pengendalian internalnya, agar Good Government Governance dapat tercipta di Direktorat Pembinaan TK dan SD."

"Manajemen sebagai pusat pertanggungjawaban membentuk suatu pengendalian intern atas pelaksanaan pengadaan barangjasadari penyusunan perencanaan, metoda pemilihan penyedia barang/jasa sampai serah terima hasil pekerijaan. Dalam hal ini, selain pejabat struktural yang ada, Bentuklah Tim dan Panitia untuk membantu manajemen dalam melaku pengendalian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga diperoleh hasil yang optimal, akuntabel, efisien, dan efektif

---

Management responsibility as a central control intern to the implementation of the procurement of goods/scrvices from the preparation of planning, the selection method of the provider of goods / scrvices up to receive. The results of the work. In this case, other than the officials who have structural, team and management committee to assist in the control tasks to the implementation of the procurement of goods/ services so that the optimal results, accountable, effective, and efficient"

"Tesis ini bertujuan membahas tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi dalam meningkatkan Laporan Keuangan, baik persiapan, pelaksanaan penyusunan, dan hambatan yang terjadi dalam penyusunan Laporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Manajemen Peudidikan Dasar dan Menengab sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1(UAPPA-E1) yaitu salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catalan atas Laporan Keuangan tingkat Eselon-1. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan agar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-1(UAPPA-E1) dapat dengan lebih transparansi dan akuntabel dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Eselon I berupa Leporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance)."

"Bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, wajib melaporkan data debiturnya melalui SLIK sehingga pelaporan data yang berkualitas menjadi penting bagi perbankan. Sebuah studi kualitatif, dilakukan pada 2022 dengan mewawancarai sample 3 orang dari unit pengendali internal yang memiliki pengalaman kerja di Bank X lebih dari 5 tahun. Orang yang diwawancarai dianggap telah memahami sistem informasi internal Bank X. Untuk memperdalam analisis, dilakukan review terhadap dokumen internal Bank X terkait sistem informasi internal. Kesadaran pegawai atas pentingnya kualitas data debitur yang dilaporkan menjadi faktor utama yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas data pelaporan informasi debitur pada SLIK. Kesadaran tersebut akan terbentuk apabila terdapat prosedur yang didukung oleh sosialisasi dan pelatihan yang memadai. Studi kasus ini membahas bagaimana meningkatkan kualitas data melalui perbaikan sistem informasi internal berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO

---

Banks supervised by the Financial Services Authority (OJK), required to report debtor data through the Financial Information Service System (SLIK). So that quality data reporting becomes important for banks. A qualitative study, conducted in 2022 by conducting interviews with 3 people from the Internal Control unit who has work experience at Bank X for more than 5 years. The interviewee has understood the internal information system of Bank X. Conduct deep dive analysis to review of Bank X's internal documents related to the internal information system. Reconciliation and verification procedures between sub-systems are the main factors that need to be improved to increase the quality of debtor information reporting data on SLIK. The procedure will not work if it is not supported by the awareness of each party involved, so it is necessary to conduct adequate socialization and training. This case study describe how to improve data quality through internal information systems improvement based on the COSO internal control framework"

"Dalam rangka meningkatkan kinerja, pemerintah telah melakukan pembenahan secara terus menerus diantaranya pembenahan terhadap Sistem Internal Controls. Internal Controls atau yang biasa disebut sebagai Sistem Pengendalian Internal merupakan struktur yang meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan kehandalan data akuntansi/laporan keuangan, mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja serta dipatuhinya peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sistem Internal Controls menekankan pada tujuan yang hendak dicapai, dan meminimalkan Risiko dari setiap kegiatan operasional organisasi dengan berfungsi sebagai Directive Controls, Preventive Controls, Detective Controls dan Corrective Controls. Menurut tujuannya, Sistem Internal Controls tersebut dapat dibagi menjadi dua macam: Sistem Pengendalian Akuntansi (internal accounting control) dan Sistem Pengendalian Administrasi (internal administrative control). Sistem pengendalian Akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi/laporan keuangan. Sistem pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan yang dimiliki organisasi dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Sedangkan Sistem Pengendalian Administrasi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja serta mendorong dipatuhinya peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jika organisasi memiliki Internal Controls yang baik maka organisai akan memiliki kinerja yang baik pula. Internal Controls merupakan salah satu faktor kunci guna menghantarkan optimalisasi pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas organisasi."

"Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

---

Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication.

The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control."