Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas proses perencanaan dan penganggaran yang merupakan suatu bentuk akuntabilitas pengelolaan dana publik, yang dikelola oleh pemerintah. Oleh sebab itu dibutuhkan penyusunan anggaran yang baik agar sumber daya dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk pelayanan masyarakat. Skripsi ini menjelaskan mengenai penerapan KPJM dalam proses perencanaan dan penganggaran yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. KPJM merupakan kerangka berpikir dalam proses penyusunan anggaran yang mengaitkan kebijakan, perencanaan dan penganggaran dengan perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPJM belum diimplementasikan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Proses penganggaran seharusnya diawali dengan evaluasi sasaran, output, indikator kinerja, penyusunan dan persetujuan kegiatan yang akan dilaksanakan, penghitungan biaya dari program dan kegiatan disertai dengan biaya prakiraan maju untuk tiga tahun ke depan.

---

This thesis discusses the planning and budgeting process is a form of accountability in the management of public funds, managed by the government. Therefore it takes a budget so resources can be allocated effectively and efficiently to community service. This thesis describes the implementation of the MTEF in planning and budgeting processes that occur on Population and Civil Registration Depatrment of DKI Jakarta. MTEF is a frame of mind in the budgeting process that links policy, planning and budgeting with the perspective of more than one fiscal year. The results showed that the MTEF has not been well implemented by Population and Civil Registration Department of DKI Jakarta. The budgeting process should begin with the evaluation objectives, outputs, performance indicators, the preparation and approval of activities to be carried out, calculating the cost of programs and activities along with the cost forecast forward for the next three years."

"Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) merupakan kebijakan baru dalam sistem penyusunan anggaran di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghubungkan kebijakan, perencanaan dengan penganggaran, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan prediksi dan memperbaiki alokasi dana sektoral.Sebagai kebijakan baru, tahap implementasi KPJM merupakan tahap yang penting. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan KPJM, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPJM. Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi Edwards III, ada empat faktor atau variabel yang dianalisis yaitu faktor komunikasi, sumber daya, sikap aparat pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode analisis adalah metode deskriptif-kuantitatif yaitu menilai determinasi setiap faktor/variabel dan mengukur besaran nilai rata-rata tertimbang dari indikator-indikator setiap variabel, kemudian mendeskripsikan secara kualitatif. Sedangkan obyek penelitian adaiah para perencana dan penyusun anggaran di Departemen Pertanian.Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum faktor komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi cukup mendukung implementasi KPJM. Namun masih terdapat beberapa indikator yang bernilai kurang, antara Iain : indikator konsistensi komunikasi dari variabei komunikasi, indikator informasi dan referensi dari variabel sumber daya, dan indikator prosedur operaslonal serta indikator komunikasi antar organisasi dari variabel struktur birokrasi.Berdasarkan hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa kebijakan KPJM akan dapat diimplementasikan dengan baik dalam penyusunan anggaran di Indonesia, karena tidak ditemukan hambatan yang berarti dari faktor-faktor yang mernpengaruhi implementasi KPJM.Selanjutnya, agar implementasi KPJM lebih berhasil periu dilakukan perbaikan pada berbagai faktor pendukungnya. Karena itu disarankan untuk terus dilakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan penyusunan KPJM, peningkatan alokasi anggaran untuk penyusunan KPJM, penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan aparat pelaksana dalam mengakses informasi dan referensi yang diperlukan, dan memperkuat kedudukan KPJM dengan mengharuskan diadakannya pembahasan KPJM bersama instansi-instansi terkait sebagaimana anggaran tahunan.

---

Medium Term Expenditure Frameworks (MTEF) is a new policy in the budgeting process in Indonesia. The objectives of an MTEF are lingklng the policy, planning and budgeting, improved fiscal discipline, greater budgetary predictability for line ministries, and better inter-and intra-sectoral resources allocation.As a new policy, the implementation of MTEF is an important stage. Accordingly, the implementation of MTEF in Indonesia need to be evaluated in order to know how achievement of the implementations of this policy. The evaluation is arranged by analyzing the factors/variables that can influence the achievement of this policy. With reference to policy implementation theory from Edwards III, there are four factors to be analyzed i.e. communication, resources, preference, and bureaucratic. Using a descriptive-quantitative method, this research calculates the rate of the factors determination, and computes the percentage of average portions. Object of research is the planning and budgeting officer in Department of Agriculture.The analyze result show that, generally, all of the factors support enough to the implementation of MTEF. However, there are some indicators of the implementation factors should be improved to make implementation better. Those are : consistency of communications, information and references, operational procedures, and communication between organizations.Refer to that result, the conclusion can be taken as follows:MTEF can be implemented well in the budgeting process in Indonesia, since there is no critically conflict or problem from implementing factors.As a final point, according to get implementation MTEF better, it is recommended to improve some implementation factors as follows:- training of MTEF arrangement for budgeting officer must be intensively prepared;- budget allocation for MTEF reform should be increased;- access to information and reference should be facilitated;- Institutional dimensions of MTEF must be explicitly addressed.Its means that MTEF should be discussed with related agency such as annual budget."

"Fokus dari penelitian adalah membahas dan menganalisa pelaksanaan kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dari sisi penerapan Baseline dan kaitannya dalam penyusunan Pagu Indikatif di Kementerian Keuangan, dengan cakupan analisa mencakup kewenangan-kewenangan dalam fungsi perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penelitian terkait pelaksanaan KPJM ini dititikberatkan pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, mengingat pada tahun ini pendekatan baseline mulai diterapkan dalam kebijakan KPJM di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini antara lain menyarankan perlunya reformulasi untuk perumusan angka KPJM serta koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian PPN/Bappenas agar angka baseline yang dihasilkan dari KPJM dapat mendekati riil kebutuhan Kementerian/Lembaga.

---

The focus of the research is to discuss and analyze the implementation of the Medium Term Expenditure Framework policy with baseline approach and the relation with Indicative Ceiling preparation in the Ministry of Finance, with the scope of the analysis includes the powers in the planning and budgeting functions as mandated by Law No. 17 of 2003 concerning State Finance and Law No. 25 of 2004 on National Development Planning System. Research related to the implementation of the MTEF is focused on the last three years that the year 2011 to 2013, considering that in the baseline approach was implemented in the MTEF policy in Indonesia. This research is a descriptive qualitative research design. The data obtained through in-depth interviews. Results of this study suggest the need for reformulation include figures for the formulation of MTEF and better coordination between the Ministry of Finance to the Ministry of Planning / Bappenas that baseline figure resulting from the MTEF can approach the real needs of Ministries/Institutions."

"Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) merupakan kebijakan baru dalam sistem penyusunan anggaran di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghubungkan kebijakan, perencanaan dengan penganggaran, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan prediksi dan memperbaiki alokasi dana sektoral. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan pembuat kebijakan. Sebagai kebijakan baru, tahap implementasi KPJM merupakan tahap yang penting. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan KPJM, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPJM. Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi Edwards III, ada empat faktor atau variabel yang dianalisis yaitu faktor komunikasi, sumber daya, kecenderungan aparat pelaksana, dan struktur birokrasi.Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kuantitatif yaitu mengukur distribusi frekuensi semua variabel dan menghitung besaran nilai rata-rata tertimbang dari indikator-indikator setiap variabel, kemudian mendeskripsikan secara kualitatif, serta menghitung nilai regresi dan korelasi. Sedangkan obyek penelitian adalah para perencana dan penyusun anggaran di Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.Setelah dilakukan analisia terhadap hasil penelitian, mengamati langsung dokumen-dokumen anggaran yang memuat kerangka pengeluaran jangka menengah (prakiraan maju) Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, dan mempelajari aturan-aturan yang berkaitan dengan kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah, dapat diambil beberapa kesimpulan hasil penelitian setiap indikator dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPJM dapat diringkas sebagai berikut : Faktor komunikasi mempunyai nilai kurang sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. Faktor sumber-sumber pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM bernilai kurang sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah, kecuali indikator tersedianya fasilitas yaitu tersedianya ruangan yang layak dan kelengkapan komputer yang mampu mengakses internet dengan cepat, namun tidak didukung tiga indikator yang lain. Dukungan faktor kecenderungan sikap aparat pelaksana pada umumnya bernilai cukup, namun tidak didukung oleh perubahan paradigma sehingga tidak mendukung implementasi kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah Kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah belum dapat diimplementasikan dengan baik dalam penyusunan anggaran di pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. Masih terdapat beberapa indikator pendukung yang belum mencapai kondisi yang disyaratkan. Dalam upaya meningkatkan dukungan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kerangka pengeluaran jangka menengah, faktor sumber daya perlu lebih diperhatikan dibanding faktor yang lain. Hal ini disebabkan faktor komunikasi mempunyai pengaruh yang paling besar dalam mempengaruhi implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah dibanding faktor-faktor yang lain. Selanjutnya, agar implementasi KPJM lebih berhasil perlu dilakukan perbaikan pada berbagai faktor pendukungnya.Karena itu disarankan untuk terus dilakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan penyusunan KPJM untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan alokasi anggaran untuk penyusunan KPJM, penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan aparat pelaksana dalam mengakses informasi dan referensi yang diperlukan, dan memperkuat kedudukan KPJM dengan mengharuskan diadakannya pembahasan KPJM bersama instansi-instansi terkait sebagaimana anggaran tahunan.

---

Medium Term Expenditure Frameworks (MTEF) is a new policy in the budgeting system in Indonesia. The objectives of an MTEF are linking the policy planning to budgeting, maintaining fiscal discipline, increasing the prediction, and improving the sectional budget allocation. The policy implementation is a crucial step in the process of public policy. A policy program should be implemented so it can achieve the impacts or goals desired by the policymakers. As a new policy, the implementation of MTEF is an important stage. To identify the level of MTEF accomplishment, we need to evaluate the policy implementation. Such evaluation may be completed by analyzing the influencing factors to the MTEF implementation. By using the theory of implementation approach by Edward III, there are four factors or variables to be analyzed, which are the factors of communication, resources, the tendency of implementer, and structure of bureaucracy.The method of analysis in this research is descriptive-quantitative, which evaluates the determination of each factor/variable, determines the frequency distribution of each variable, and counts the indicators mean value of each variable, then describe it qualitatively. The objects of this research are officers involved in planning and budgeting at Directorate General of Human Rights Protection.After analyzing the result of this research, observing the budgetary documents which include the medium term expenditure framework (expanded forecasting) at Directorate General of Human Rights Protection, and studying the regulations in relations with the policy of medium term expenditure framework, it may be concluded as follow: The result of the research on all indicators of influencing factors to the MTEF implementation may be summed up as follow: The factor of communication has an insufficient value so it could not support the implementation of medium term expenditure framework at Directorate General of Human Rights Protection. The factor of resources at Directorate General of Human Rights Protection has an insufficient value so it could not support the implementation of medium term expenditure framework, except the indicator of accessible facilities such as the suitable room and the fully equipped computer that can access the internet faster, but it is not supported by three other indicators. The support of factor of implementer tendency generally has sufficient value, but it is not supported by the change of paradigm so this factor does not support the implementation of medium term expenditure framework. The support of factor of bureaucracy structure with indicator of organization structure and indicator of work and authority division are sufficient, while the indicator of operational procedure and indicator of inter-organization communication are still insufficient. The policy of medium term expenditure framework has not been well implemented yet in budgeting process at Directorate General of Human Rights Protection. The supporting indicators have not achieved the pre-requisite condition yet. The efforts to increase the support of influencing factors to the implementation of medium term expenditure policy still focus more on the factor of communication than other factors. Since the factor of communication has more influence to the implementation of medium term expenditure framework than other factors. Based on the analysis result described above, it can be concluded that the policy of MTEF has not been well implemented yet at Directorate General of Human Rights Protection, since the constraints of influencing factors to MTEF implementation are still found. Subsequently, to accomplish the MTEF implementation more successfully, it needs some improvements to all its supporting factors.It is recommended to continue the socialization and MTEF trainings to improve the human resources quality, increase the budget allocation to make MTEF, provide the facilities which enable the implementer in accessing essential information and references, and strengthen the MTEF position by requiring the MTEF discussion together with other government institutions in the same way as the discussion for annual budget."

"Upaya besar Bangsa Indonesia dalam merumuskan kembali arah pembangunan nasional menuntut reformasi total kebijakan pembangunan disemua bidang termasuk bidang kesehatan. Derajat Kesehatan Masyarakat dan lndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan di bidang kesehatan.Perencanaan Kesehatan merupakan bagian terpenting dari fungsi manajemen kesehatan. Pada Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi kemampuan tenaga perencana kesehatan kabupaten dalam mcnyusun perencanaan dan penganggaran kesehatan kabupaten dengan menggunakan metode yang tepat akan memberikan dampak terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan. Dengan efekiivitas advocacy pejabat pengambii keputusan di dinar kesehatan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, akan diperoleh alokasi anggaran untuk sektor kesehatan yang sesuai dengan kehutuhan.Kabupaten Way Kanan yang berdiri 27 april 1999 merupakan kabupaten bare yang begitu lahir langsung memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi. Berbagai keterbatasan terutama keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia menjadi permasalahan dasar dalam menjalankan kegiatan fungsi manajemen kesehatan termasuk fungsi perencanaan kesehatan.Penelitian ini bertujuan memperolieh informasi aplikasi P2KT yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi implementasi P2KT dalam penyusunan Master Plan (rencana induk) Pembangunan Kesehatan Kabupaten Way Kanan 2002 - 2005 dan Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 dan 2002 dengan mengkaji komponen input (sumber Jaya), komponen proses (mekanisme penyusunan P2KT) dan komponen output.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran keadaan bahwa otonomi daerah dan desentralisai khususnya bidang kesehatan telah berjalan namun masih banyak kendala, demikian juga dengan pelaksanaan sistem anggaran block grant. Jumlah dan kualitas SDM yang terlibat dalam perencanaan di dinas kesehatan masih terbatas dan banyak jabatan sruktural yang kosong karena terbentur persyaratan administratif. Tidak tersedia alokasi dana khusus untuk perencanaan, dan keterbatasan sarana. Data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan perencanan dinas kesehatan belum seperti yang diharapkan. Data bersumber pada facility based data, data hasil survey (population based data) belum banyak digunakan untuk penyusunan perencanaan. Metode P2KT baru digunakan untuk perencanan PHP (Provincial Health Project) dan banyak kendala dalam menggunakan metode P2KT akibat keterbatasan kemampuan SDM dalam menjalankan metode P2KT yang tidak sederhana.Dalam upaya memperoleh hasil aplikasi P2KT yang lebih sesuai dengan kondisi di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, telah dilakukan CDMG (Consensus Decision Making Group) oleh pejabat pengambil keputusan dan petugas perencana di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang menghasilkan Draft Rumusan Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kan.Dari pembahasan peneliti, maka diperoleh Hasil Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang merupakan interpretasi dari Draf Rumusan Aplikasi P2KT Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Dalam Aplikasi P2KT tersebut dilakukan penyederhanaan konsep Perencanaan Dan Penganggran Kesehatan Terpadu, dimana penganggaran basil aplikasi P2KT dikombinasikan dengan Keputusan Mendagri No. 29 tahun 2002.Untuk penyempurnaan Hasil Aplikasi P2KT ini, maka perlu pengkajian lebih lanjut oleh para ahli atau profesional bidang perencanaan dan penganggaran kesehatan. sehingga kemudian akan didapatkan satu hasil aplikasi P2KT yang lebih tepat dan sesuai dengan situasi dan keadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, yang lebih sempurna.Daftar Bacaan: 62 (1980 - 2002)Applicational Study of IHPB (Integrated Health Planning and Budgetting) Model in The Health Authority of Way Kanan of Lampung Province The big effort of Indonesia in reformulating the national development direction is to strive the total reforms of development policy in all sectors including health sector. Public Health and Human Development Index (HDI) level acts as indicator that is used to examine development's successfulness, including health sector's development.

Health planning is the most vital organ of health management function. In the Era of Regional Autonomy and Decentralization the ability of regency health planner in arranging regency's health planning and budgeting by using appropriate method will impact the quality of planning and budgeting that are produced. The effectively of decision maker's advocacy in health authority to the Local Government (so called Pemda) and Local House Representative (so called DPRD) will obtain appropriate budget allocation to the necessity.

Way Kanan Regency, which was founded on 27`h April 1999. It is a new regency that directly entering autonomy era and decentralization after being founded. A variety of limitations especially number and quality human resources were becoming fundamental problem in carrying out health management function activities including health-planning function.

This research aimed to get information on the application of IHPB in the Health Authority of Way Kanan Regency after examining the implementation of IHPB in arranging Health Development Master Plan of Way Kanan Regency for the period of 2002-2005 and Health Authority Planning in 2001 and 2002 by studying input (resources), process (IHPB arrangement mechanism) and output components.

The result of the research showed that regional autonomy and decentralization especially in health sector has run even with many constraints, the implementation of block grant system budget does too. The number and quality of human resources involved in planning in health authority was still limited and much structural vacant position due to the administrative qualification. The special allocation for planning was unavailable, and facilities were limited too. Data and information that used to arrange the health authority planning still were not as expected. The data that were acquired from the facility based data, and from the result survey (population based data) were not used in arranging the planning. IHPB's new method was used for the PHP (Provincial Health Project) planning, however, there were many constraints in using IHPB method due to the limitation of human resources ability in carrying out the complicated IHPB method.

In the effort of acquiring the result of IHPB's application that is more compatible to Way Kanan Regency's Health Authority, CDMG (Consensus Decision Making) has been conducted by decision maker and planning staff in the Health Authority of Way Kanan Regency that resulted the Draft of Application's Formulation of /HPB of the Health Authority of Way Kanan Regency.

From the researcher's discussion, it is obtained the result of Application of (HPB in the Health Authority of Way Kanan Regency. that is interpreted from Application's Formulation of IHPB of the Health Authority of Way Kanan Regency.In the application of IHPB model. the simplification of the concept of IHPB has been done, where the prediction of IHPB's application was combined with the Minister of Internal Affairs" Decree No. 29 year 2002.

To complete the result of IHPB's application, a further study needs to he conducted by the experts or professionals in planning sector and health budgeting, so it will obtain a result of IHPB's application that is more compatible to the situation and condition of Health Authority of Way Kanan Regency.

References: 61 (1980-2002)"

"ABSTRAKOne important indicator in the achievement of the MDGs to improve health of maternal and child (KIA) that is contained in the fourth and fifth goals. indonesia's commitment to achieve the MDGs in 2015 through efforts to reduce MMR from 359 to 102 per 100.000 live births and IMR from 32 to 23 per 1.000 live births is still far from the target of achieving the MDGs, as well as in Mandailing Natal.The research used qualitative method. the informants were all personnel that were involved in the planning and budgeting process of KIA program. they consisted of informants in this study are all elements analyzed qualitatively with Spradley analysis technique.The result of the research showed that the planning and budgeting process of KIA program in the Health Office of Mandailing Natal District did not use fully implement the planning and performance-based budgeting. situation analysis, problem formulation , and goal setting program uses methods that can not accommodate the needs of the real, still planning and budgeting processes are still using incremental.That could be all applying the planning and budgeting for performance's based, advocacy and socialization intense to local governments to increase APBD budget allocated by the Healt Office of Mandailing Natal District, need for education and technical training program development KIA well as the need for active role midwife program coordinator KIA, and managerial need to increase leadership on all health fronts."

"Pembangunan Kesehatan yang merupakan salah satu upaya penunjang Pembangunan Nasional, dibutuhkan tersedianya sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas, dengan desentralisasi memmberlkan wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan kesehatan daerahnya sesuai kemampuan, kondisi dan kebutuhan setempat, sehingga diharapkan mampu melakukan perencanaan kesehatan dan dapat memecahkan masalah kesehatannya sendiri, metode perencanaan dan penganggaran yang tepat akan dapat memberikan dampak pada perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan, oleh karena anggaran yang diserahkan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk block grant, dengan demikian kualitas perencanaan dan penganggaran kesehatan serta efektifitas advocacy mentadi sangat menentukan alokasi anggaran yang akan diperoleh dinas kesehatan, dimana akan menentukan pelaksanaan operasional program dalam kegiatan tahun berlalan.Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, secara struktur Organisasi baru berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dengan peningkatan eselonering, 4 (empat) Sub dinas, 1 Bagian yang salah satu Sub Dinasnya adalah Sub Dinas Bina Program. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi tentang Sistem Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 dengan mengkaji komponen Input, komponen Proses dan komponen Output.Dari hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004, telah dapat dilakukan dengan bottom up planning, hambatan yang timbul berkaitan dengan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan, antara lain kuantitas dan kualitas sumber daya tenaga belum memadai, sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum memadai, belum tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan, ketersediaan data yang masih kurang dan kevalidan datanya, masih rendahnya pemahaman tentang metode perencanaan, pelaksanaan langkah - langkah perencanaan belum optimal. Dengan keterbatasan yang ada dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran, maka perlu ditingkatkan kernampuan melakukan advocacy terhadap penentu kebijakan dalam kaitannya menentukan pembiayaan kesehatan.Proses dokumen perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 belum sesuai yang diharapkan karena belum didukung oleh data yang akurat dan valid dan dokumen yang dihasilkan adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Proposal Proyek Health Workforce and Services (HWS) dan Rencana Strategi Kesehatan Kota Payakumbuh yang disyahkan serta merupakan dokumen penting dalam melakukan kegiatan evaluasi dan acuan selama melakukan kegiatan pembangunan kesehatan di Kota Payakumbuh yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehata n.Saran yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yaitu penempatkan sumberdaya manusia yang tepat dengan posisinya sesuai dengan pendidikan dan keahliannya dengan mempertimbangkan profesionalisme, diperlukan visi organisasi yang menjadi komitrnen bersama oleh seluruh staf dan penguatan kepemimpinan di semua jenjang administrasi

---

Analysis on Health Planning and Budgeting Development System in Payakumbuh City Health Office year 2004Health development is one pillar of national development and necessitates the availability of strong, independent, and high quality human resources. Decentralization has given the districts/cities rights to self determine their own health development priorities according to their capacities, conditions, and needs. Thus it is expected that districts/cities are able to do their own planning and budgeting and solving their problems. Planning and budgeting method will have significant impact on the resulted plan and budget, and in a situation where budget and fund are provided by central government in form of block grant, quality of planning and budgeting along with effective advocacy will determine funding allocation for health sector to be received by health office. This, in turn, will strongly influence the operational of the program.

Payakumbuh City is one of city in West Sumatera Province, and structurally the organization of this city has just been running for around one year with increasing numbers of echelon in the government organization. This study aimed to obtain information on health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 by analyzing input, process, and output components.

The study shows that health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 has employed bottom up planning method, with constraints including insufficiency of human resources in term of quantity and quality,

lack of computational, transportation, and communication facilities, no specific budget for planning development, lack of valid relevant data, low understanding of planning method, and suboptimal implementation of planning steps. With those limitations, it is necessary to improve the ability to provide better advocacy to the policy maker in order to get sufficient allocation for health development.

The documentation process of health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh City year 2004 was not fully appropriate as expected due to lack of accurate and valid data. The produced document was Working Unit Budget Document (DASK), Health Workforce and Services (HWS) Project Proposal and Payakumbuh City Health Development Strategic Plan which have been legalized and are important as to provide guidance in evaluation and to be referred during implementation of health development in Payakumbuh City by Health Office.

It is suggested to Payakumbuh City Health Office to place appropriate human resources in accordance to education background by considering professionalism. There is also a need to set organization vision to be committed by all staff and to strengthen leadership in all administrative level."

"Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta menerapkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis misi, visi, dan strategi organisasi dan memberikan masukan mengenai peta strategi dan balanced scorecard yang sesuai bagi organisasi agar dapat menentukan kegiatan stratejik yang harus dianggarkan dan berdampak besar terhadap perbaikan kinerja. Penelitian merupakan studi kasus dengan metode penelitian berupa studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi perlu menyesuaikan misi dan strategi yang dijalankan. Penyesuaian strategi difokuskan pada penyempurnaan mekanisme perencanaan pembebasan lahan, penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta penyerapan anggaran secara optimal dengan tetap mempertimbangkan pencapaian output. Penggunaan peta strategi akan membantu mengkomunikasikan strategi dan memudahkan individu untuk memahami strategi organisasi. Dengan balanced scorecard, usulan anggaran akan difokuskan pada kegiatan yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran dan target sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kepercayaan publik.

---

City Park and Cemetery Agency Provincial Government of DKI Jakarta uses performance-based budgeting approach in developing budget. This research aims on analizing organization’s mission, vission, strategy, and developing strategy map and balanced scorecard which is suitable for organization, so that can be used in determining strategic initiatives with big impact to performance improvement. This research is a case study using literature study, interview, and documentation techniques. Result shows that organization needs adjustment on mission and strategy. Strategy adjustment focuses on planning improvement of land acquisition, guidelines development, and budget optimalization with output achievement. Strategy map is usefull for communicating strategy and can help people in organizations easier to understand organization’s strategy. By using balanced scorecard, budget proposal is focused on initiatives with big impact to objective and target achievement, which can improve the organization’s performance and increase public trust."

"Perencanaan kesehatan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang terpenting, yang harus dikerjakan lebih dahulu sebelum mengerjakan fungsi manajemen yang lain. Output perencanaan kesehatan tahunan Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung hingga saat ini kualitasnya masih rendah, padahal dilihat dari inputnya cukup memadai, diduga proses perencanaannya yang tidak benar. Untuk itu perlu dilakukan penelitian secara mendalam tentang proses perencanaan kesehatan tahunan itu sendiri.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara secara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Adapun hasil temuan penelitian bahwa proses perencanaan kesehatan tahunan di Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung masih jauh dari sempuma, langkah-langkahnya masih banyak yang tidak sesuai dengan prosedur tetap perencanaan kesehatan. Penyebabnya adalah kemampuan dan pengetahuan perencana masih kurang, struktur organisasi perencana rendah tidak sesuai beban kerjanya, mekanisme kerjasama lintas program dan lintas sektor tidak jalan.Agar perencanaan kesehatan tahunan yang dihasilkan berkualitas proses perencanaannya perlu diperhatikan, kualitas Sumber Daya Manusia perencana perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif dan adekuat, pembinaan oleh atasan lebih diintensifkan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah struktur organisasi perencanaan di Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung, perlu dibenahi lagi agar sesuai beban tugas yang diembannya. Menggalang kerjasama lintas program dan lintas sektor dengan memanfaatkan otoritas pemerintah daerah.

---

The Analysis of the Annual Health Planning Process in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung 1995/1996Health planning is one of the most important management functions which have to be done first before doing the other management functions. The quality of the annual health planning output in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung is still low so far, whereas the input is adequate. It is hypothesized that the process of the annual health planning needs conducting.

The research method used is the qualitative method by using an In-depth Interview and Focus Group Discussion. The result is that the process of the annual health planning in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung needs more improving, its steps are not in accordance with the porcedur of health planning. The causes are the skill and knowledge of planner still low, the structure of planning organization not in accordance with the work load, the mechanism of cooperation between cross-program and cross-sectoral not functioning.

In order to produce a qualified annual health planning, the planning process requires considerable attention, the quality of human resource of planner needs improving by conducting education and training intensively and adequately, the supervision by the head needs improving intensively. The other matters require considerable attention are the structure of planning organization in Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Kabupaten Bandung needs straightening so that it is in accordance with the work load, performed and the cooperation between cross-program and cross-sectoral needs supporting by using the authority of the local government."