Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis apakah terdapat pengaruh yang sangat signifikan, pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Bahwa Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik dari sektor pajak, antara lain melalui perubahan sistem pungutan Official assesment menjasi self assesment dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai perarturan perpajakan melalui penyampaian surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana untuk bagi wajib pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha wajib pajak selama periode tertentu. Oleh karena itu SPT tidak hanya berfungsi sebagai data saja, tetapi merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dan fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan bagi wajib pajak adalah melalui pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan sistem pengimbang dari kepercayaan penuh yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang tersebut. Karena dari penelitian yang dilakukan para ahli pajak, ditemukan indikasi bahwa wajib pajak melakukan penghindaran dan penyelundupan pajak dengan beberapa sebab, yaitu : tarif pajak yang tinggi, tidak adanya keadilan dimana terdapat kecenderungan dan persepsi dari wajib pajak yang sudah lapor malah dicurigai dan diawasi terus sementara yang tidak pernah lapor malah tidak ada sanksi, pelayanan yang tidak baik, dan pengisian formulir perpajakan yang sulit. Pengertian pemeriksaan menurut undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, engumpulkan dan mengolah data/dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka mengetahui pengaruh pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Tebet, dilakukan penelitian berupa pengumpulan data dari responden melalui pengisian kuisioner, wawancara dengan pihak-pihak terkait serta studi kepustakaan dan data-data statistik yang relevan. Dalam peneltian ini digunakan metode penelitian kuantitatif karena metode ini dipandang tepat untuk menggambarkan variable dalam penelitian. Variabel variabel dalam peneltian ini yang diduga mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah efektifitas , prosedur, obyektivitas, tindak lanjut dan edukasi dalam pemeriksaan. Untuk menguji validitas kuisioner dan analisis digunakan perangkat statistika yang dibantu oleh program sofware SPSS (Statistical Package for Social Scientiist). Melalui analisis statistik ini diharapkan terdapat indikator yang dapat dapat digunakan untuk validitas alat ukur apakah sesuai, apakah variabel tersebut terbukti reliable. Dari pengujian validitas dan reliabilitas jika hasil penelitian memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengukian statistik lebih lanjut berupa analisa regresi. Dari R square diperoleh angka sebesar .453, mengindikasikan bahwa kelima variabel tersebut, sebagai aspek dari pemeriskaan dapat menjelaskan 45,5 % variansi variabel kepatuhan wajib pajak. Jumlahnya kurang 50 % menunjukkan bahwa terdapat faktor-fator lain yang mempengaruhi pemeriksaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan pengaruh dari masing masing variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut Tidak terdapat pengaruh signifikan dari efektivitas dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi, berarti responden menilai pemeriksaan belum mampu mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara sengaja dan rangkaian langkah dalam pemeriksaan belum direncanakan dan terorganisir dengan baik. Akibatnya dari segi efektivitas pemeriksaan, tidak mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat pengaruh signifikan dari prosedur dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan responden menilai bahwa pemeriksa pajak yang menjalankan tugas telah memiliki kemampuan memadai dan prosedur pemeriksaan dinilai dapat mencapai tujuan pencegahan (preventive) terhadap Wajib Pajak lain yang bermaksud melakukan pelanggaran. Terdapat pengaruh signifikan dari obyektivitas dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa proses pemeriksaan yang dijalankan saat ini memungkinkan adanya opini pihak ketiga yang independen, agar dapat memberikan second opinion yang obyektif atas hasil pemeriksaan pajak. Tidak terdapat pengaruh tindak lanjut dari pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.Berdasarkan hasil penelitian ini, responden menilai bahwa proses pemeriksaan pajak belum diiringi pemberian kepastian hukum, akibatnya tidak sesuai dengan maksud dilaksanakan pemeriksaan. Terdapat pengaruh signifikan dari edukasi dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.Berdasarkan hasil penelitian ini, responden menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan mengandung aspek pendidikan, yaitu agar Wajib Pajak tidak melakukan kesalahan karena kurang memahami ketentuan ketentuan perpajakan. Penelitian ini dapat ditindaklanjuti untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini mengingat, lima variabel dalam pemeriksaan pajak hanya mampu menerangkan 45,3%. Artinya masih terdapat 54,7% faktor di luar pemeriksaan yang mampu menerangkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Tebet. Terlebih jika dilihat variabel-variabel yang berpengaruh signifikan yang menerangkan 38,8% kepatuhan Wajib Pajak, berarti terdapat 61,2% faktor di luar ketiga variabel tersebut yang mampu menerangkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Tebet. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh atas kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, penelitian ini juga dapat dilakukan di KPP yang lain.

---

This thesis is to analyze whether there is a significant effect on tax audit of Individual Personal Taxpayer Attachment Level. That government policy in increasing domestic income in order to finance development and public service from taxation sector, for example, by make change on tax levied on official assessment into self assessment and to provide fully trust to taxpayer in order to self calculate, estimate, pay and report their debted taxes according to taxation regulation on annual notification letter as a means to report all business activities of taxpayer for certain periods. Therefore, annual tax report is not only function as data, however, it is a communicating tool between taxpayer and tax collector in order to make accountable fulfillment of all taxation obligations.

As its consequences, Directorate General of Taxation is required to maintain service, supervision, management and application for taxation sanctions. One of close supervision and management for taxpayer is by tax audit. Tax audit is a balancing system of full trust that to be provided to taxpayer in order to self calculate, report and pay their debted taxes. As researches done by tax experts, it found an indication that taxpayers hinder and smuggle their taxes with certain causes for example : higher tax tariff, there is no justice which there is a tendency and perception from reported taxpayer has been suspected and watched, while there is no sanction to non-reported taxpayer, less good service, and complicated taxation form filling.

Comprehension of tax audit according to Act Number 6 / 1983 as recent amended on Act umber 16 / 2000 pertaining to General Condition for Taxation is a series of activities in order to find, gather and process data and/or other information to examine attachment on taxation fulfillment and also to maintain requirements of taxation regulations.

In order to find tax audit effect on individual personal taxpayer attachment level at Taxation Service Office of Jakarta Tebet, it has been made a study by data gathering from respondents to fill questionnaires, interviews with related parties and also maintain relevant library study and statistical information.

This study is used qualitative research method as this method seems appropriate to describe study variable. Variables in this study which assumed have effects to taxpayer attachment is effectiveness, procedures, further action and education of tax audit.

In order to test questionnaire validity and this analysis is using statistical tools that assisted by SPSS (Statistical Package for Social Scientist) Program. On this statistical analysis, hopely there will be indicators to be measuring validity whether it is adjusted, whether its variable is reliably proved. From testing on validity and reliability, if result of study fulfilled its requirements to make further statistical testing on regression analysis. From R square, it procured for .453, this indicates that those five variables as tax audit aspects can explain 45.5% of taxpayer attachment variable variance. The quantity is less than 50%, it showed that there is another factor that influencing the tax audit.

Based on results of this study, it concluded that effect of each independent variable to taxpayer attachment is as follows. There is no significant effects from effectiveness of tax audit to Personal Taxpayer attachment, this means respondents evaluated that examination has not able to detect deliberate violations by taxpayer and it has not been planned yet for a series of examination steps and it has not been planned well.

There is a significant effect on procedures of tax audit to Personal Taxpayer attachment. Based on this study, it showed that respondents evaluated that tax audit officials have appropriate capability and its examination procedure shall reach preventive purposes to other taxpayer who intended to make violations.

There is a significant effect from objectivity in tax audit on Personal Taxpayer attachment. Based on this study, it showed that currently maintained examination processes is likely to make opinion from other independent third parties, so it shall give an objective second opinion on tax audit results.

There is no effect on the further action of tax audit to Personal Taxpayer attachment. Based on this study, respondents evaluated that tax audit process has not been coupled by legal assuredness, as its consequences, it is not matched to purpose of tax audit.

There is a significant effect from education of tax audit to Personal Taxpayer attachment. Based on this study, respondents evaluated that maintained tax audit has contained education aspects, so Taxpayer shall make mistake as less comprehend to requirements of taxation.

This study can take further action to have greater description on Personal Taxpayer attachment. This is to consider that five variables in tax audit has only informed for 45.3%. It means that the remaining factor for 54.7% beyond tax audit that capable to provide information on Individual Personal Taxpayer attachment at Taxation Service Office of Jakarta Tebet. If it seen from significant variables that to inform 38.8% for taxpayer attachment, it means that the remaining factor for 61.2% beyond other three variables that capable to provide information on Individual Personal Taxpayer attachment at Taxation Service Office of Jakarta Tebet. In order to have greater description on Individual Personal Taxpayer attachment, this study can also be done at other Taxation Service Offices."

"Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diberlakukan sebagai sektor penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintahan Hal ini berarti pula semakin besar kegiatan dan pembiayaan pemerintahan maka kebutuhan dana juga akan semakin besar. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan dalam negeri termasuk penerimaan dari PPh Orang Pribadi. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi melalui peningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.Tujuan penelitian ini untuk. menjelaskan dan menguraikan tentang seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hubungan korelasi antara seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari tiga variabel modernisasi administarasi perpajakan yang diuji, terdapat pengaruh signifikan dari restrukturisasi organisasi, teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan SDM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dan teknologi komunikasi dan informasi merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Gambir EmpatRekomendasi dalam penelitian ini adalah agar KPP Pratama Jakarta Gambir Empat melakukan perbaikan upgrade teknologi disertai dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada pegawai dengan memperhatikan tingkat kebutuhan tugas atau pekerjaan pegawai serta jabatan. Dengan demikian, bobot materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pekerjaan pegawai. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kantor seperti penambahan unit komputer disetiap seksi yang disesuaikan dengan jumlah staf, sehingga proses kerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

---

Income tax constitute one of tax types prevailing as revenue sector of a country used by government to finance governmental activities. This means that more goverment acitivites and financing, is more fund needed. One of financing sources is domestic revenue from Individual Income Tax. Modernization of tax administration constitutes an effort to increase revenue from Individual Taxpayer through the increase of compliance level of taxpayer.

The purpose of this research is to explain and describe concerning how much effect of modernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and individual income tax. While research method used in this research is correlation between how much effect of mondernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and Individual Income Tax, with data collecting techniques are library study and field study. Analysis carried out is quantitative analysis.

Summary from this research is from three variables of modernization of tax administration tested, there are significant effects on restructuring organization, information, communication and technology, and completing human resources to compliance level of taxpayer in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, and information, communication and technology constitutes variable with very dominant effect on compliance level of taxpayer. Research result also indicates that there is significant difference on Individual Income Tax before and after the implementation of modernization of tax administration in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat.

Recommendation in this research is in order that KPP Pratama Jakarta Gambir Empat upgrades technology together with improves human resources quality, by giving consistent training to employee by paing attention to the job requirement level from employee or occupation. Therefore, quality of trainning material can be fitted with specific need of employee in use. In addition, repair of facility and infrastructure is like supply more computer unit in every section fitted with total staffs, therefore work process can be done effectively and efficiently."

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"Penerimaan pajak sampai saat ini telah dan akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN, seiring dengan berkurangnya porsi pinjaman dari luar negeri dan tidak abadinya penerimaan migas sebagai konsekuensi tidak dapatnya sumber daya alam tersebut diperbaharui. Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga serta dipengaruhi pula oleh faktor internal yaitu dasar pengenaan pajak (fax base) dan tarif pajak Dengan makin meningkatnya ketergantungan terhadap penerimaan pajak tersebut, mengharuskan pembuat kebijakan membuat strategi-strategi pengamanan target penerimaan pajak tanpa mengganggu sektor usaha dengan memberikan beban tambahan seperti obyek pajak baru atau kenaikan tarif pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka fokus untuk meningkatkan penerimaan pajak sebaiknya adalah dengan mengelola peningkatan basis pajak (fax base) melalui penjaringan WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dan mendorong WP yang telah terdaftar dan baru terdaftar untuk menjadi WP patuh. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pertambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN serta kepatuhan WP, yang ditunjukkan dengan jumlah SPT Tahunan/Masa PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN yang dilaporkan, terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan kontribusi praktis kepada pembuat kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data cross section. Tahun data adalah 2003 dan meliputi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia yang seluruhnya berjumlah 175 KPP. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan, melalui Intranet DJP dan data Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Data penelitian diolah dengan menggunakan regresi linier berganda dan dibagi menjadi 6 model. Penelitian ini berhasil memperoleh beberapa temuan yaitu pertambahan jumlah WP yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah tambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN. Jumlah SPT yang dilaporkan sebagai indikator kepatuhan WP, yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPN, sedangkan SPT PPh Badan berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak. Jenis pajak PPh Orang Pribadi baik untuk variabel tambahan jumlah WP maupun jumlah SPT yang dilaporkan, tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Khusus untuk tambahan jumlah WP PPh Pasal 21 dan PPN dalam salah satu model, dapat berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak karena pada awal mula WP tersebut terdaftar, SPT-nya menunjukkan kondisi lebih bayar dan berakibat restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Demikian pula unit SPT PPh Badan yang dilaporkan, menunjukkan pengaruh signifikan menurunkan penerimaan pajak karena cukup besamya nilai SPT Iebih bayar yang dilaporkan WP. Temuan lain yang diperoleh adalah, kebijakan pertambahan jumlah WP dan meningkatkan kepatuhan WP menjadi sangat penting dan menjadi pioritas untuk kawasan luar Jawa dibandingkan dengan kawasan Jawa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertambahan jumlah dan kepatuhan WP memberikan pengaruh signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini akan menjadi lebih baik apabila tersedia data yang lebih lengkap untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, sehingga akan dapat dilakukan analisa regresi linier berganda dengan data time series atau kombinasi dari data time series dan cross section. Dengan demikian, maka kesimpulan yang diambil dapat menunjukkan konsistensi dari pengaruh variabel bebas yang ada terhadap penerimaan pajak dari waktu ke waktu. "

"Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dari sektor minyak dan gas cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber alam yang semakin lama semakin terbalas.Dalam system self assessment, salah satu fungsi pemerintah adalah pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang Undangan.Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pasal 29 Undang - Undang No. 10 Tahun 2000. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DIP) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan menegakkan Peraturan Perpajakan (Law Enforcement) melalui pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kecakapan dan pengetahuan fiskus mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperllukan dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan dari Wajib Pajak.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat pengetahuan fiskus mengenai kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi dan masalah-masalah yang dihadapinya serta menjelaskan pengetahuan fiskus mengurai peraturan-peraturan pajak yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptifdan analisis statistik dengan teknik korelasi, dengan sampel sebanyak 36 responden (fiskus) dari 40 responden (fiskus) di dalam populasi.Hipotesis yang diajukan adalah "terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan".Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terlihat dari nilai t sebesar 14,152 yang nilainya lebih besar dari nilai t sebesar 2,034 yang berarti Ho ditolak dan H,.diterima. Terdapat korelasi yang sangat kuat antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9247 dan koefisien determinasi 85,51 %."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh sistem informasi perpajakan yang memadai terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.Penelitian ini dilakukan di Lingkungan KPP Badora I, pada bulan Mei 2006 dengan sampel 115 Wajib Pajak Badan yang diambil secara acak dari 910 Wajib Pajak atau +1- 2% dari populasi.Instrumen untuk menjaring data Sistem Informasi Perpajakan (Y1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah kuesioner model skala likert sedangkan data penerimaan pajak (Y2) adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Badora 1.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan dua teknik analisis statistika yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Regresi dan Uji Perbedaan Mann-Whitney. Teknik analisis regresi digunakan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak, sementara Uji Perbedaan Rata-Rata Mann-Whitney digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan antara tingkat penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora 1) antara sebelum digunakannnya sistem komputerisasi dan setelah digunakannya sistem tersebut. Interpretasi hasil analisis data menggunakan signifikansi a 5%.Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan sistem informasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,653. Sedangkan besar pengaruh dari penerapan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 42,6%. Persamaan regresi liniernya Y = 25,23 I + 0, 538X.Hasil pengujian Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem informasi perpajakan yang berarti bahwa penerapan sistem informasi perpajakan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan memberikan sumbangan yag berarti terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak khususnya di KPP Badora 1Dengan demikian diharapkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak diperlukan sistem informasi pajak yang baik pula.

---

This research aim to know about relation and influence of adequate taxation information system to compliance of taxpayer and tax income.

This research is conducted by in Environment of KPP Badora I, in May 2006 with sampel 115 (one hundred and fifteen) Corporate Taxpayer at random from 910 (nine hundred and ten) Corporate Taxpayer or (+I-) 12% from research population.

Instrument to get Information System Taxation data ( Y1) and Compliance of Taxpayer (X1) [is] questioner model scale of likert and Income Tax data ( Y2) is second data that obtained from KPP Badora I. Data analysis is done quantitatively with two technique of statistic analysis to be used in this research, that is Analysis of Regression and Test Difference of Mann-Whitney. Regression analysis technique is used to know and prediction of influence of Taxation Information System to Compliance of Taxpayer and Income Tax, whereas Test Difference of Mean of Mann-Whitney used to detect what is there are difference of KPP Badora 1 tax income between before and after using computerize system. Interpretation result of data analysis use significant amount 5%.

Result of Regression analysis indicate that there are significant relation between applying of taxation information system and compliance of Taxpayer that is equal to 0,653. Influence of applying of taxation information system to compliance of Taxpayer [is] equal to 42,6%. Formula of linear regression Y = 25, 231 + 0, 538X.

Examination Result of Mann-Whitney indicate that there are not the significant difference between before and after using taxation information system is meaning that applying of taxation information system do not influence by significant to tax income.

Based on result of this research can be expressed that influence of taxation information system give contribution to compliance of taxpayer and KPP Badora I Tax Income.

Thereby we expected that to increase compliance of taxpayer and tax income needed [by] good tax information system also."

"Dengan perubahan sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self assessment pada tahun 1983, maka pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak merupakan hal yang sangat penting untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (law enforcement). Dari pemeriksaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Atas dasar itu, maka tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas adalah frekuensi pemeriksaan pajak dan variabel tidak bebas yang merupakan indikator kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yakni pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan formal, baik menurut UU KUP maupun PPN, yang meliputi kewajiban pembukuan, kewajiban dalam pemeriksaan, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23126. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Menteng. Metode penelitian yang digunakan adalah survai dengan besar sampel 138 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di atas. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner (daftar pertanyaan) yang diajukan ke responden dengan 89 butir pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan variabel bebas dan tidak bebas adalah korelasi dengan menggunakan rumus product moment pada taraf signifikansi ac = 5%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pemeriksaan pajak cenderung lebih mempengaruhi responden kelompok Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa dari yang telah diperiksa. Dari analisis korelasi dengan rumus product moment menggambarkan bahwa pemeriksaan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan yakni; pembukuan, kewajiban dalam pemeriksaan, PPh Badan, PPN, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23126. Atas dasar penelitian tersebut, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak agar meningkatkan frekuensi pemeriksaan terutama terhadap Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa dan menambah jumlah dan meningkatkan mutu pejabat pemeriksa pajak."