Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berupaya menggali diskursus nasionalisme Indonesia pasca Reformasi. Di saat rezim otoriter berkuasa, diskursus nasionalisme merupakan alat untuk menyatukan bangsa dan melanggengkan kekuasaan atas nama pembangunan. Setelah reformasi terjadi, transisi demokrasi pun menjadi pintu masuk untuk mengembangkan wacana nasionalisme yang bermula dari kesadaran masyarakat. Persoalannya adalah bagaimana wacana nasionalisme yang berkembang setelah itu.Penelitian ini menggunakan dua pintu teoritik: teori tentang nasionalisme dan teori tentang transisi demokrasi. Teori tentang nasionalisme dikembangkan dari Castells (1997) yang menyatakan bahwa proyek nasionalisme tidak selalu berbasis pada tujuan pendirian negara bangsa. Teori itu menggiring penelitian ini pada teori Calhoun (2007) tentang ?nasionalisme sebagai sebuah diskursus.? Teori ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana nasib bangsa setelah rezim negara-bangsa yang kuat telah runtuh. asumsinya, nasionalisme lebih merupakan sebuah formasi diskursif daripada suatu proyek identitas. Sementara teori tentang transisi demokrasi mengandaikan bahwa setelah runtuhnya rezim otoriter, sebuah negara memasuki fase transisi demokrasi. Dalam fase ini aktor yang paling banyak berperan adalah civil society. Persoalannya adalah bagaimana diskursus nasionalisme Indonesia diproduksi oleh OKP sebagai bagian dari civil society.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, studi dokumen, dan studi pustaka. Fokus studi adalah pada empat OKP berbasiskan dari gerakan mahasiswa ekstra kampus. OKP yang dipilih berdasarkan kategorisasi gerakan nasionalis (GMNI), mahasiswa minoritas (KMHDI), Islam moderat (KAMMI), dan Islam fundamentalis (GP). Diskursus nasionalisme mengalami perubahan signifikan. Pada Orde Lama, doktrin nasionalisme diterapkan melalui doktrin anti asing dan kolonialisme. Sedangkan Orde Baru diterapkan melalui doktrinasi tafsir tunggal Pancasila. Sementara itu, nasionalisme pasca reformasi bersifat konstruktifis atau kesadaran. Nasionalisme dikendalikan faktorfaktor yang lebih luas; baik internal maupun eksternal. Secara internal ia ditandai oleh negara yang lemah, desentralisasi, demokratisasi, dan bangkitnya kekuatan kesukubangsaan tertentu. Sementara secara eksternal, ia dipengaruhi oleh globalisasi, neoliberalisme, dan gagasan-gagasan baru tentang keterbukaan. Pendefinisian Nasionalisme Indonesia dan indentitas kebangsaan oleh pemerintah RI maupun OKP memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaan tersebut antara lain: Indonesia adalah negara yang plural, dibentuk dari beragam budaya, suku, dan agama. Nasionalisme merupakan alat, strategi, dan taktik untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah, KAMMI, KMHDI, dan GMNI memandang bahwa indentitas nasional dibingkai dalam UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Adapun perbedaannya yaitu: OKP Gema Pembebasan memandang bahwa indentitas nasional Indonesia adalah Islam karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas Islam.

---

This thesis attempts discourses of nationalism post-reform in Indonesia. When the authoritarian regime in power, discourses nationalism is a tool to unify the nation and preserve power in the name of development. After the reform occurs, the democracy transition is the entrance to the discourse of nationalism that began from the public awareness. The problem is how the discourse of nationalism developed after that.This research uses a two-door theoretic: the theory of nationalism and the theory of democratic transition. Theory of nationalism developed from Castells (1997) which states that the project of nationalism was not always based on the goals of the nation state. Theory that lead this research in the theory of Calhoun (2007) about "nationalism as a discourses." Theory is the question of how the fate of the nation-state regime after a strong nation has come a cropper. The assumption is, nationalism is a more discursive formation of a project identity. While the theory about the transition of democracy presuppose that the authoritarian regime after the fall, the country enters the phase transition of democracy. In this phase most of the actors who play a role is civil society. The problem is how nationalism discourses produced by OKP in Indonesia as part of civil society.The research employs qualitative approach with in-depth interviews, documentary study, and literature study. The subjects taken by this study are the four OKP selected on the extra-campus movement students. The categorization of nationalist movement (GMNI), minority students (KMHDI), Islam moderates (KAMMI), and Islamic fundamentalists (GP) selected the OKP. Discourses of nationalism experienced significant changes. In the Old Order, the doctrine of nationalism applied through the doctrine of anti-colonialism and foreign. Meanwhile, the New Order is applied through a single doctrines Pancasila. Meanwhile, nationalism after reformation era, developed by constructivism awareness. Nationalism influenced widely factors, both internal and external. Internally marked by the weak of country, decentralization, democratization, and the rise of tribes. While externally, it is influenced by globalization, neo liberalism, and new ideas about openness. Nationalism definitions and nationality identity by Indonesian government and OKP has similarities and differences. Similarities are: Indonesia is a plural country, formed from a variety of cultural, ethnic, and religion; Nationalism is a tool, strategy, and tactics to achieve the goals of the organization; The Government, KAMMI, KMHDI, and GMNI looked the national identity are framed by the 1945 Constitution, Pancasila, NKRI, and Bhineka Tunggal Ika. And The differences are: Gema Pembebasan Exemption the national identities is Islam, because Indonesia is an Islamic majority country."

"Tesis ini membahas pengaruh dimensi knowledge leadership yang terdiri atas orienteering of learning, creating a climate, supporting learning process dan action as a role model terhadap penciptaan pengetahuan (knowledge creating) pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) secara parsial dan bersamasama.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan menggunakan instrumen kuisioner. Analisisnya menggunakan analisi regresi linier ganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara bersamasama dimensi knowledge leadership berpengaruh signifikan dan positif terhadap penciptaan pengetahuan (knowledge creating) pengurus OKP. Sedangkan secara parsial dimensi dimensi knowledge leadership yang berpengaruh adalah creating a climate dan action as a role model.

---

The focus of this study is the impact of the knowledge leadership dimension consisting orienteering of learning, creating a climate, supporting learning process and action as a role model to knowledge creating of youth social organization commitee partially and integrallity.This research is quanitative with descriptive design. The data were collected by questionnaire instrument. The data were analysized by multiple linier regression. Result of the research summarized that the knowledge leadership dimension influential to knowledge creating of youth social organization commitee integrallity. In Partially, the dimension of knowledge leadership give the impact significanly to knowledge creating are creating a climate and action as a role model."

"Pemuda merupakan elemen terpenting dari pondasi bagi setiap Negara, tak terkecuali di Indonesia. Banyak sudah sejarah besar bangsa Indonesia merupakan hasil dari kontribusi dan peran serta pemuda mulai dari peristiwa kebangkitan Indonesia, Sumpah Pemuda, peristiwa kemerdekaan sampai pada gerakan mahasiswa dan pemuda pada reformasi tahun 1998. Semua peristiwa-peristiwa diatas mencatatkan sejarah pergerakan pemuda di Indonesia dengan tinta emas. Sedangkan DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia, dimana segala pusat aktivitas ekonomi, politik bangsa Indonesia dan segala macam kejadian-kejadian besar diawali dari Jakarta. Setiap gejolak yang terjadi baik secara politik maupun ekonomi yang terjadi di Jakarta akan sangat berdampak bagi stabilitas nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemuda dan Jakarta merupakan dua hal yang sangat strategis dan menarik untuk dikaji. Untuk itu dalam mensikapi fenomena diatas perlu adanya arah pemberdayan pemuda yang tepat dalam menggali potensi pemuda sesuai dengan karakter yang dimilikinya.Penelitian ini berfokus pada bagaimana karakter dan potensi yang dimiliki oleh para penuda yang aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), karena memang pemuda-pemuda inilah yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Juga bagaimana program dan kebijakan pemerintah selama ini dan strategi pemberdayaan pemuda kedepan. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama ini perannya sangat membantu dalam pemberdayaan pemuda di DKI Jakarta ini, meskipun dirasakan perannya belum secara optimal.Untuk itu kedepan diperlukan strategi yang lebih baik dan matang dalam perencanaan programnya yang tentu disesuaikan dengan kemampuan pengurus dan OKP masing-masing. Dalam menjalankan strategi pemberdayaan pemuda, OKP di DKI Jakarta perlu melakukan tiga langkah yaitu : proses penyadaran, proses pengkapasitasan dan proses pemberdayaan. Dari penelitian, Proses pemberdayaan terhadap pemuda, sudah berjalan namun dirasakan kurang optimal. Strategi kedepan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan pemuda : menjalin kerjasama dengan instansi dengan lebih massif, untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak OKP, senantiasa menyebarkan nilainilai OKP kesemua pengurus dan anggota organisasi, meningkatkan kesolidan internal organisasi, memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan pemuda dan masyarakat. Pemuda merupakan elemen terpenting dari pondasi bagi setiap Negara, tak terkecuali di Indonesia. Banyak sudah sejarah besar bangsa Indonesia merupakan hasil dari kontribusi dan peran serta pemuda mulai dari peristiwa kebangkitan Indonesia, Sumpah Pemuda, peristiwa kemerdekaan sampai pada gerakan mahasiswa dan pemuda pada reformasi tahun 1998. Semua peristiwa-peristiwa diatas mencatatkan sejarah pergerakan pemuda di Indonesia dengan tinta emas. Sedangkan DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia, dimana segala pusat aktivitas ekonomi, politik bangsa Indonesia dan segala macam kejadian-kejadian besar diawali dari Jakarta. Setiap gejolak yang terjadi baik secara politik maupun ekonomi yang terjadi di Jakarta akan sangat berdampak bagi stabilitas nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemuda dan Jakarta merupakan dua hal yang sangat strategis dan menarik untuk dikaji. Untuk itu dalam mensikapi fenomena diatas perlu adanya arah pemberdayan pemuda yang tepat dalam menggali potensi pemuda sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana karakter dan potensi yang dimiliki oleh para penuda yang aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), karena memang pemuda-pemuda inilah yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Juga bagaimana program dan kebijakan pemerintah selama ini dan strategi pemberdayaan pemuda kedepan. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama ini perannya sangat membantu dalam pemberdayaan pemuda di DKI Jakarta ini, meskipun dirasakan perannya belum secara optimal. Untuk itu kedepan diperlukan strategi yang lebih baik dan matang dalam perencanaan programnya yang tentu disesuaikan dengan kemampuan pengurus dan OKP masing-masing. Dalam menjalankan strategi pemberdayaan pemuda, OKP di DKI Jakarta perlu melakukan tiga langkah yaitu : proses penyadaran, proses pengkapasitasan dan proses pemberdayaan.Dari penelitian, Proses pemberdayaan terhadap pemuda, sudah berjalan namun dirasakan kurang optimal. Strategi kedepan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan pemuda : menjalin kerjasama dengan instansi dengan lebih massif, untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak OKP, s enantiasa menyebarkan nilainilai OKP kesemua pengurus dan anggota organisasi, meningkatkan kesolidan internal organisasi, memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan pemuda dan masyarakat.

---

The youth is an important element of the national foundation in everycountry, included Indonesia. Many historical events of this country which have been the result of the contribution and participation of its youth, from the resurgence of Indonesia, the Youth Declaration, the Independence of Indonesia to the student and youth movement in the Reformation in 1998. Those events underlining the importance of the youth movement history in Indonesia Jakarta is the capital city of the Republic of Indonesia, in which all of the economy and politic activities are centralized and many significant events were begun in this city. Every dynamic which happen in either politic or economy in Jakarta will affect the national stability. Therefore, it can be concluded that the youth and Jakarta are two strategic and interesting things to be discussed. For this reason, it is needed an appropriate direction of the youth empowerment in digging out the youth?s potencies based on their characteristics.This research is focused on how the characteristics and potencies of youth who are active in the youth organizations. Since in the future, they will be the leader of this country. It is also analyzed the role of the government program and policies, and also its strategy in the empowerment of the youth. The youth organizations actually have supported the youth empowerment in Jakarta but their role has not been optimum yet. Furthermore, in the future, it is needed a better and well-planned strategy based on the ability of the youth organizations and its members. In implementing the strategy of the youth empowerment, the youth organizations in Jakarta have to follow these three processes: raising awareness, enhancement of capacity, and empowerment.From this research, it is concluded that there is a process of youth empowerment but has not run well. So, the future strategies of the youth empowerment will be: a more massive coordination with the local government, regular internalization of the youth organization value to its members, enhance the internal bond, make a priority in the events that can directly affect to the youth and society empowerment."

"Tantangan bangsa Indonesia di masa depan membutuhkan hadirnya konsorsium kepemimpinan nasional dalam 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok pemimpin politik, pemimpin masyarakat, dan pemimpin ekonomi. Kepemimpinan pemuda sebagai solusi dengan OKP sebagai iron stock mensyaratkan sistem pengembangan kepemimpinan yang komprehensif pada OKP. Sistem pengembangan kepemimpinan tersebut dilakukan untuk memenuhi kompetensi kepemimpinan pemuda. Kepemimpinan pemuda adalah konsorsium kepemimpinan yang memiliki karakteristik dan sifat yang idealis, dinamis, kreatif, proaktif dan responsif terhadap perubahan dalam kelompok kepemimpinan politik, kepemimpinan masyarakat, dan kepemimpinan ekonomi. Proses pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan dengan berbagai jalur pendidikan, pelatihan dan pengembangan baik formal, informal maupun aktivitas di lapangan. Model pengembangan yang utama dalam proses pengembangan kepemimpinan tersebut adalah melalui pelatihan yang didesain secara khusus. Model pengembangan tersebut mengacu pada model pelatihan kepemimpinan pemuda. Berdasarkan studi dokumen dan wawancara, dirumuskan kompetensi kepemimpinan pemuda yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) dimensi yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap dimensi mengandung unit kurikuler yang dikembangkan untuk mencapai kompetensi kepemimpinan pemuda. Dirumuskan pula 10 materi dalam pelatihan yaitu ideologi, kepemimpinan, manajemen, organisasi, komunikasi, resolusi konflik, wawasan kebangsaan dan nasionalisme, wawasan internasional, dan kewirausahaan. Proses pelatihan kepemimpinan pemuda di gambarkan dalam model pelatihan kepemimpinan pemuda yang dilaksanakan dalam 3 (tahapan) yaitu tahap "kesadaran", tahap "interaksi", dan tahap "integrasi". Analisis terhadap 3 (tiga) OKP yaitu HMI, GMNI, dan GMKI menunjukkan bahwa secara umum sistem perkaderan di OKP masih menitikberatkan proses perkaderan yang menghasilkan kepemimpinan di bidang politik dan kemasyarakatan. Pengembangan kepemimpinan pemuda pada kelompok kepemimpinan ekonomi belum optimal.

---

The future challenge of Indonesia needs the concepts of national leadership divided into three groups; they are the politic leaders, society leaders, and economic leaders. Youth Leadership, as a solution, by using The Youth Leadership Organization as the iron stock requires the development of comprehensive leadership system in The Youth Leadership Organization. Those development leadership systems are realizable for filling the youth leadership competence. The youth leadership is a leadership consortium, which has characteristics and idealistic quality, dynamic, creative, proactive, and responsive of the changing in a politic leadership group, society leadership group, and economic leadership group. The process of development youth leadership is enforceable by using many education paths, trainings, and informal as well as formal development activities in the field. The main development model uses the specific designed training in the process of the leadership development. The model tends to the youth leadership-training model. Based on the documents research and interviews, the competence of youth leadership consists of three dimensions; they are cognitive, affective, and psychomotoric. Every dimension contains curricular units that developed to gain the youth leadership competency. It also explains ten subjects in the training; those are ideology, leadership, management, organization, communication, conflict resolution, nationality concept and nationalism, international concept and entrepreneurship. The model of leadership training illustrates the youth leadership inauguration, it is enforceable through three steps: "awareness", "interaction", and "integration". The analysis of three Youth Leadership Organization such as HMI, GMNI, and GMKI generally shows the system of cadre in Youth Leadership Organization still focuses on its process which is producing leadership in politics and society. The development of youngster leadership in the economic leadership group has not been optimum yet."

"Tesis ini membahas tentang desain pelatihan Ketahanan Nasional untuk pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang terdiri atas analisis kebutuhan pelatihan (training needs), teori pembelajaran (learning theory) yang digunakan, keterbatasan organisasi (organizational constraints), tujuan pembelajaran (learning objectives) dan tujuan pelatihan termasuk penyusunan KSAs (knowledges, skills, atitudes), identifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung pembelajaran, penentuan metode dan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan menyusun perangkat evaluasi pelatihan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan instrumen wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis dengan model desain pelatihan dari Blanchard dan Thacker. Hasil penelitian berupa desain pelatihan Ketahanan Nasional untuk pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

---

The focus of this study is to design National Resilience Training for Youth Social Organization Commitee Leaders consist of training need assesment, learning theory, organizational constraints, learning objectives including KSAs (knowledges, skills, atitudes) objectives, determine factors that facilitate learning and transfer, select methods of instruction and identify design strategy, and built evaluation tools. This research is qualitative research design. The data were collected by documentations and interviews, and analyzed with Blanchard and Thacker model of training design. The result of the research a National Resilience training design for Youth Social Organization Commitee Leaders."

"Pemuda merupakan elemen terpenting dari pondasi bagi setiap Negara, tak terkecuali di Indonesia. Banyak sudah sejarah besar bangsa Indonesia merupakan hasil dari kontribusi dan peran serta pemuda mulai dari peristiwa kebangkitan Indonesia, Sumpah Pemuda, peristiwa kemerdekaan sampai pada gerakan mahasiswa dan pemuda pada reformasi tahun 1998. Semua peristiwa-peristiwa diatas mencatatkan sejarah pergerakan pemuda di Indonesia dengan tinta emas. Sedangkan DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Indonesia, dimana segala pusat aktivitas ekonomi, politik bangsa Indonesia dan segala macam kejadian-kejadian besar diawali dari Jakarta. Setiap gejolak yang terjadi baik secara politik maupun ekonomi yang te!jadi di Jakarta akan sangat berdampak bagi stabilitas nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemuda dan Jakarta merupakan dua hal yang sangat strategis dan menarik untuk dikajL Untuk itu dalam mensikapi fenomena diatas perlu adanya arah pemberdayan pemuda yang tepa!dalam menggali potensi pemuda sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana karakter dan potensi yang dimiliki oleh para penuda yang aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), karena memang pemuda-pemuda inilah yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ini. Juga bagaimana program dan kebijakan pemerintah sela.ma ini dan strategi pemberdayaan pemuda kedepan. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama ini perannya sangat membantu dalam pemberdayaan pemuda di DKI Jakarta ini, meskipun dirasakan perannya belum secara optimal. Untuk itu kedepan diperlukan strategi yang lebih baik dan matang dalam perencanaan prograrnnya yang tentu disesuaikan dengan kemampuan pengurus dan OKP masing-masing. Dalam menjalankan strategi pemberdayaan pemuda, OKP di DKI Jakarta perlu melakukan tiga langkah yaitu : proses penyadaran, proses pengkapasitasan dan proses pemberdayaan. Dari penelitian, Proses pemberdayaan terhadap pemuda, sudah beljalan namun dirasakan kurang optimal. Strategi kedepan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan pemuda : menjalin kerjasama dengan instansi dengan lebih massif; untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak OKP, senantiasa menyebarkan nilai­ nilai OKP kesemua pengurus dan anggota organisasi, meningkatkan kesolidan internal organisasi, memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan pemuda dan rnasyarakat.

---

The youth is an important element of the national foundation in every country, included Indonesia. Many historical events of this country which have been the result of the contribution and participation of its youth, from the resurgence of Indonesia, the Youth Declaration, the Independence of Indonesia to the student and youth movement in the Reformation in 1998. Those events underlining the importance of the youth movement history in Indonesia Jakarta is the capital city of the Republic ofindonesia, in which all of the economy and politic activities are centralized and many significant events were begun in this city. Every dynamic which happen in either politic or economy in Jakarta will affect the national stability. Therefore, it can be concluded that the youth and Jakarta are two strategic and interesting things to be discussed. For this reason, it is needed an appropriate direction of the youth empowerment in digging out the youth's potencies based on their characteristics. This research is focused on how the characteristics and potencies of youth who are active in the youth organizations. Since in the future, they will be the leader of this country. It is also analyzed the role of the government program and policies, and also its strategy in the empowerment of the youth. The youth organizations actually have supported the youth empowerment in Jakarta but their role has not been optimum yet. Furthermore, in the future, it is needed a better and well-planned strategy based on the ability of the youth organizations and its members. In implementing the strategy of the youth empowerment, the youth organizations in Jakarta have to follow these three processes: raising awareness, enhancement of capacity, and empowerment. From this research, it is concluded that there is a process of youth empowerment but has not run well. So, the future strategies of the youth empowerment will be: a more massive coordination with the local government, regular internalization of the youth organization value to its members, enhance the internal bond, make a priority in the events that can directly affect to the youth and society empowerment."

"Penelitian in berawal dari keprihatinan peneliti terhadap sering terjadinya tindakan dan perilaku masyarakat yang akhir-akhir ini cenderung destruktif dan anarkis, seta semakin menonjolnya gaya hidup yang instrumental, egosentris, kurang peduli terhadap lingkungan, dan sering melakukan jalan pintas untuk tujuan pribadi dan kelompok. Bahkan banyak diantaranya yang tidak segan-segan melakukan tindakan agresif dengan menghalalkan segala cara, termasuk di kalangan generasi muda yang terdidik. Perilaku masyarakat yang demikian mirip dengan ciri sikap Machiavellian yang diajarkan ole Niccolo Machiavelli. Schubungan dengan itu, penelitian in bertujuan untuk mengungkapkan sikap Machiavellian dan intensi berperilaku agresif pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, serta kaitannya dengan karakteristik personal (jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan), dan orientasi organisasi yang dipimpinnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif (positivistik) dengan metode penelitian ex post facto (pengukuran sesudah kejadian). Populasi penelitian adalah semua peserta kongres pemuda/KNPI VIII di Jakarta, dengan sampel sebanyak 240 orang pimpinan dari berbagai OKP. Instrumen yang digunakan untuk semua variabel yang diteliti adalah kuesioner. Variabel sikap Machiavellian diukur dengan menggunakan Personality Inventory I dan II yang dikembangkan Ricci, sedangkan variabel lainnya menggunakan instrumen yang dikonstruk sendiri ole peneliti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi dan tabulasi silang, dan statistik inferensial dalam bentuk analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pimpinan organisasi pemuda memiliki sikap Machiavellian dalam kategori sedan Identifikasi lebih lanjut menunjukkan bahwa 85,8% memiliki sikap Machiavellian dalam katagori sedang dan 14,2% memiliki sikap Machiavellian dalam kategori tinggi. Tidak ada diantara mereka yang memiliki sika Machiavellian dalam kategori rendah. (2) Intensi untuk berperilaku agresif di kalangan pimpinan organisasi pemuda secara mum termasuk tinggi. Hasil penelitian menunjukkan 61.7% memiliki intensi berperilaku agresif yang tinggi, dan 38.7% memiliki intensi berperilaku agresif dalam kategori sedang. Tidak ada di kalangan mereka yang memiliki intensi berperilaku agresif dalam kategori rendah. (3) Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa sika Machiavellian di kalangan pimpinan organisasi pemuda dipengaruhi secara langsung dan signifikan oleh jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan orientasi organisasi yang mereka pimpin. Wanita ternyata lebih Machiavellian dibanding dengan pria. Pimpinan organisasi yang berusia muda memiliki sikap Machiaveliian yang lebih tinggi dari yang berusia relatif tua. Tingkat pendidikan yang tinggi di kalangan pimpinan organisasi pemuda juga telah mengakibatkan mereka menjadi Machiavellian. Selain itu, organisasi pemuda yang berorientasi terhadap akademik ternyata memiliki sikap Machiavellian lebih tinggi dibanding dengan mereka yang memimpin organisasi yang berorientasi pada politik dan agama. (4) Ditemukan juga bahwa tidak ada pengaruh langsung jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan orientasi organisasi yang dipimpin terhadap intensi berperilaku agresif di kalangan pimpinan organisasi pemuda. Jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan orientasi organisasi yang dipimpin berpengaruh secara tidak langsung terhadap intensi berperilaku agresif melalui sika Machiavelliannya (5) sikap Machiavellian di kalangan pimpinan organisasi pemuda termyata berpengaruh langsung dan signifikan terhadap intensinya untuk berperilaku agresif. Sikap Machiavellian in temyata menjadi variabel perantara dalam menjembatani pengaruh jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan orientasi organisasi yang dipimpin oleh pimpinan organisasi pemuda. Hasil penelitian merekomendasikan agar pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Pemuda terus dilakukan, dengan menjadikan organisasi tersebut sebagai tempat internalisasi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Kepada para peneliti berikutnya disarankan agar mengkaji lebih lanjut permasalahan sikap Machiavellian dan intensi berperilaku agresif di kalangan generasi muda dengan menggunakan perspektif teoretis, setting penelitian dan pendekatan penelitian yang berbeda."

"ABSTRAKKekerasan atas nama agama kembali mengemuka di Tanah Air. Kali ini kekerasan tersebut menimpa kelompok minoritas Muslim Syiah di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Fenomena menguatnya intoleransi atas nama agama kepada kelompok minoritas seakan terus meningkat sebagaimana dilaporkan sejumlah lembaga pemantau hak asasi manusia. Dalam berbagai publikasi tersebut dikatakan bahwa negara absen dalam perlindungan kepada kelompok minoritas tersebut. Untuk itulah dalam menjamin aktualisasi kebebasan agama dan keyakinan perlu peningkatan peran dan aktivisme masyarakat sipil (civil society), khususnya organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang berbasis agama.Dalam penelitian ini ingin dilihat bagaimana peran OKP Berbasis Agama dalam perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas Syiah di Sampang (seperti hak untuk eksis, perlindungan identitas, kesetaraan dan nondiskriminasi, serta partisipasi). Apa saja bentuk dan praktik peran yang dijalankan, sejauh mana tantangan dan hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analistis, dimana peneliti berusaha menguraikan objek penelitian secara deskriptif, hasilnya kemudian diinterpretasikan secara analistis. Penelitian ini dikerjakan sejak April hingga Juni 2013 di Jakarta, Bangil (Pasuruan), Malang, Sidoarjo, Surabaya dan Sampang.Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar OKP berbasis agama melakukan perlindungan sesuai dengan kemampuannya. Mulai dari yang sederhana seperti pengakuan terhadap eksistensi Syiah, pengecaman atas praktik kekerasan yang mereka alami, bantuan kemanusiaan, upaya advokasi dan pendampingan hingga soal rintisan upaya rekonsiliasi yang integratif dengan basis kearifan lokal dan keterlibatan semua stakeholders yang ada di Kabupaten Sampang. Hanya OKP Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang memberikan perhatian lebih dalam perlindungan terhadap komunitas Syiah di Sampang, sesuai garis instruksi dari pusat hingga daerah. Kendati mereka juga mengalami sejumlah dilema seperti harus berkonflik dengan keluarga besar Nahdliyyin (Kiai) maupun terancam secara fisik oleh keterlibatan para preman (blater) dan elite politik lokal.

---

ABSTRACTViolence in the name of religion re-emerged in Indonesia recently. This time the violence befall minority Shiite Muslims in Sampang, Madura, East Java. Strengthening phenomenon of intolerance in the name of religion to minority groups as reported as increasing number of human rights monitoring agency. In various publications is said that the country missed the protection of minorities. To ensure that the actualization of freedom of religion and belief and the need to increase the role of civil society activism (civil society), especially the youth community organizations (OKP) is based on religion.In this study wanted to see how the role of religion in OKP-based protection of the rights of minority Shia group in Sampang (such as the right to exist, identity protection, equality and non-discrimination, and participation). What are the forms and practices of the role of the run, the extent of the challenges and obstacles faced. The method used is descriptive qualitative analytical approaches, researchers tried to decipher where the object of study is descriptive, analytical results are then interpreted. This research was carried out from April to June 2013 in Jakarta, Bangil (Pasuruan), Malang, Sidoarjo, Surabaya and Sampang.The results showed the majority of faith-based OKP doing protection according to his ability. Ranging from as simple as a recognition of the existence of Shiites, denouncing the use of violence they experienced, humanitarian assistance, advocacy and assistance to the pilot about the integrative reconciliation efforts with the local knowledge base and involvement of all stakeholders in the district of Sampang. Only Indonesian Islamic Students Movement (PMII) which gives more attention to protecting the Shiite community in Sampang, appropriate instruction line from the center to the regions. Although they also experienced a number of dilemmas such as having a large family conflict with nahdliyyin (Kiai) or physically threatened by the involvement of the thugs (blater) and the local political elite."

"ABSTRAKSiapa pun memenuhi fungsi ditentukan oleh hukumorder adalah organ. Fungsi-fungsi ini, baik itu dari normcreating sebuahatau karakter norma-menerapkan, semuaakhirnya ditujukan pada pelaksanaan sanksi hukum. Sebuahorgan, dalam pengertian ini, merupakan indvidual memenuhi tertentufungsi. Dia adalah organ karena dan sejauh iamelakukan hukum menciptakan atau fungsi hukum yang berlaku. tidak semuaindividu yang benar-benar berfungsi sebagai organ dari Statein arti yang lebih luas memegang posisi resmi. Itunegara bertindak hanya melalui organ-organnya, tatanan hukum dapatdibuat dan hanya diterapkan oleh individu yang ditunjuk olehtatanan hukum itu sendiri. Di Indonesia, pemuda nasional utamatubuh koordinatif adalah Dewan Pemuda NasionalIndonesia - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Ituorganisasi, didirikan pada tahun 1973, memiliki keanggotaan yangterdiri dari empat tingkat. Pertama, pada dasarnya, terdiridari semua pemuda Indonesia. Kedua, anggota biasa yangpapan KNPI dan organisasi masyarakat pemuda. Ketiga,anggota ekstra-biasa adalah orang-orang dengan kemampuan danketerampilan dalam bidang apapun yang compartible dengantujuan KNPI, dan forthly, anggota terhormat adalahformal, tokoh masyarakat resmi yang telah berkontribusipengembangan pemuda community.KNPI bertujuan untuk mempertahankandan melaksanakan Pancasila (dasar negara), UDD1945 (konstitusi negara), dan untuk membangunluas di kalangan generasi muda Indonesia ditertentu, dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, yang mendalampemahaman tentang prinsip-prinsip negara. KegiatanKNPI terdiri dari pengorganisasian pelatihan kepemimpinan, teknispelatihan keterampilan, tur bekerja, program-program pembangunan, danpendidikan politik bagi Pemuda Indonesia untuk mempromosikan merekakesadaran nasional.

---

ABSTRACTWhoever fulfills a function determined by the legalorder is an organ. These functions, be they of a normcreatingor of a norm-applying character, are allultimately aimed at the execution of a legal sanction. Anorgan, in this sense, is an indvidual fulfilling a specificfunction. He is an organ because and in so far as heperforms a law-creating or law-applying function. not everyindividual who actually functions as an organ of the State in the wider sense holds the position of an official. TheState acts only through its organs, the legal order can becreated and applied only by individuals designated by thelegal order itself. In Indonesia, the major national youthcoordinative body is the National Youth Council ofIndonesia - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Theorganization, founded in 1973, has a membership thatconsists of four levels. First, in principal, it consistsof all Indonesian youth. Secondly, the ordinary members areKNPI board and youth community organizations. Thirdly, theextra-ordinary members are people with capabilities andskills in any field which is compartible with theobjectives of KNPI, and forthly, honourable members areformal, official community figures who have contributed tothe development of the youth community.KNPI aims to defendand implement Pancasila (the foundation of the state), UDD1945 (the constitution of the state), and to establishextensively among Indonesian Young generation inparticular, in the Indonesian people in general, a profoundunderstanding of the state's principles. The activities ofKNPI consist of organizing leadership training, technicalskill training, working tours, development programmes, andpolitical education for Indonesian Youth to promote theirnational consciousness."