Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu aspek yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan pemilihan pendekatan perhitungan KPMM ialah pendekatan yang menghasilkan pengukuran capital charge yang lebih rendah dari yang sudah ada, sehingga menghasilkan rasio KPMM yang lebih tinggi. Terbitnya PBI No. 8/7/PBI/2006 harus dievaluasi dampaknya terhadap rasio KPMM.Dalam penelitian ini dilakukan pengujian apakah BI telah menerapkan prinsip keadilan dalam penerbitan PBI No. 8/7/PBI/2006 yaitu dengan melakukan perbandingan penerapan PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006 terhadap KPMM Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM antara kedua PBI tersebut. Data yang digunakan merupakan data publikasi triwulanan tahun 2006 dan 2007 Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Jasa Jakarta. Uji hipotesis dengan metode compare mean independent samples t-test.Dari hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa tidak ada perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM di Bank Mega Syariah Indonesia antara PBI No. 5/12/PBI/2003 dengan PBI No. 8/7/PBI/2006. Sedangkan pada Bank Jasa Jakarta dari hasil uji hipotesis ditemukan terdapat perbedaan hasil perhitungan rasio KPMM diantara kedua PBI tersebut. PBI No. 8/7/PBI/2006 telah menerapkan prinsip keadilan dalam perhitungan KPMM.

---

One of the aspects that can be used as a standard reference of selecting Capital Adequacy Ratio (CAR) calculation approach is the one that creates lower capital charge measurement so that the CAR becomes higher. The impact of PBI No. 8/7/PBI/2006 publication on CAR has to be evaluated.This research evaluates whether BI has implemented fairness principles in the publication of PBI No. 8/7/PBI/2006, which is by performing comparation in the implementation of PBI No. 5/12/PBI/2003 and PBI No. 8/7/PBI/2006 to the CAR of Bank Syariah Mega Indonesia and Bank Jasa Jakarta.This research is aimed to evaluate differences between two CAR calculation in two Bank Indonesia Regulations (PBI). Data used in this research are the quarterly data published by Bank Syariah Mega Indonesia and Bank Jasa Jakarta in 2006 and 2007. Compare mean independent samples t-test method is used in testing hypothesis.The result of this research show that there is no difference in the CAR calculation between PBI No. 5/12/PBI/2003 and PBI No. 8/7/PBI/2006 at Bank Syariah Mega Indonesia while there is difference in the calculation of KPMM ratio between the two PBI at Bank Jasa Jakarta. PBI No. 8/7/PBI/2006 has implemented fairness values in calculating KPMM."

"Dalam manajemen risiko terdapat struktur untuk menetapkan modal minimum yang harus dicadangakan untuk mengantisipasi risiko potensi kerugian. Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menetapkan kewajiban penyediaan modal minimum pada BPRS, akan tetapi BPRS Lantabur belum menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menghitung risiko potensi kerugian pembiayaan yang ditunjukkan melalui ATMR dan berapa modal minimum yang harus disediakan melui KPMM. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi implementasi PBI No. 8/22/PBI/2006 pada BPRS lantabur Jombang. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar kerugian maksimum pembiayaan macet yang melalui ATMR dan mengetahui berapakah kelebihan modal yang disediakan BPRS Lantabur atas KPMM. Data yang digunakan adalah data neraca bulanan dan data outstanding bulanan sejak bulan Januari 2007 hingga Desember 2008 pada BPRS Lantabur. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah uji validitas dengan metode Back Testing. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ratarata ATMR BPRS Lantabur tahun 2008 meningkat jika bibanding tahun 2007. Walaupun terdapat kelebihan modal yang disediakan atas KPMM, namun ratarata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2008 menurun jika dibandingkan tahun 2008, sehingga BPRS lantabur perlu segera menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 tersebut untuk mengontrol modal minimum yang harus disediakan jika terjadi kerugian.

---

In Risk Management there is a structure to determine the minimum capital that must be spared to anticipate the risk of loss potential. In order to determine the obligation of minimum capital allocation for BPRS, Bank Indonesia had issued PBI No. 8/22/PBI/2006. BPRS Lantabur which is used as the case of study in this thesis did not implement that regulation yet in calculating the risk of financial loss potential indicated by ATMR and several minimum capitals that must be allocated using CAR. This thesis wants to evaluate the implementation of PBI No. 8/22/PBI/2006 at BPRS Lantabur, Jombang. The objectives of the research are to evaluate how big the maximum financial loss within ATMR is, and to know the value of the capital surplus reserved by BPRS Lantabur over CAR. The data used in the research is the monthly balance and outstanding data of BPRS Lantabur from January 2007 until December 2008. Hypothesis which is used in the research is Back Testing Method. From the research, it is found that the mean of BPRS Lantabur?s ATMR in 2008 compared to 2007 has been increased. Despite the capital surplus over CAR value, the mean of capital surplus in 2008 compared to 2007 has been decreased. From this result we can draw a conclusion that BPRS Lantabur need to implement PBI No. 8/22/PBI/2006 to control the minimum capital should be allocated in the loss condition."

"ABSTRAKDalam manajemen risiko terdapat struktur untuk menetapkan modal minimumyang hams dicadangakan untuk mengantisipasi risiko potensi kerugian. BankIndonesia telah mengeluarkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menetapkankewajiban penyediaan modal minimum pada BPRS, akan tetapi BPRS Lantaburbelum menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 untuk menghitung riaiko potensikerugian pembiayaan yang ditunjukkan melalui ATMR dan berapa modalminimum yang harus disediakan melui KPMM.Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi implementasi PBI No.8/22/PBI/2006 pada BPRS lantabur Jombang. Maksud dan tujuan penelitian iniadalah untuk melihat seberapa besar kerugian maksimum pembiayaan macet yangmelalui ATMR dan mengetahui berapakah kelebihan modal yang disediakanBPRS Lantabur atas KPMM. Data yang digunakan adalah data neraca bulanandan data outstanding bulanan sejak bulan Januari 2007 hingga Desember 2008pada BPRS Lantabur. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah ujivaliditas dengan metode Back Testing. Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-lata ATMR BPRS Lantabur tahun 2008 meningkat jika bibanding tahun 2007.Walaupun terdapat kelebihan modal yang disediakan atas KPMM, namun rata-rata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2008 menurun jikadibandingkan tahun 2008, sehingga BPRS lantabur perlu segera menerapkan PBINo. 8/22/PBL/2006 tersebut untuk mengontrol modal minimum yang harusdisediakan jika terjadi kerugian.

---

AbstractIn Risk Management there is a structure to determine the minimum capital thatmust be spared to anticipate the risk of loss potential. In order to determine theobligation of minim capital allocation for BPRS, Bank Indonesia had issuedPBI No. 8/22/PBI/2006. BPRS Lantabur which is used as the case of study in thisthesis did not implement that regulation yet in calculating the risk of financial losspotential which is indicated by ATMR and several minimum capitals that must beallocated using CAR. This thesis wants to evaluate the implementation of PBI No.8/22/PBI/2006 at BPRS Lantabur, J ombang.The objectives of the research are to evaluate how big the maximum financial losswithin ATMR is, and to know the value of the capital surplus reserved by BPRSLantabur over CAR. The data used in the research is the monthly balance andoutstanding data of BPRS Lantabur from January 2007 to December 2008.Hypothesis which is used in the research is Back Testing Method. From theresearch, it is found that the mean of BPRS Lantabur?s ATMR in 2008 comparedto 2007 has been increased. Despite the capital surplus over CAR value, the meanof capital surplus in 2008 compared to 2007 has been decreased. From this resultwe can draw a conclusion that BPRS Lantabur need to implement PBI No.8/22/PBI/2006 to control the minimum capital should be allocated in the losscondition."

"Penelitian ini membandingkan pengaruh indikator kesehatan bank umum terhadap tingkat profitabilitas bank umum sebelum dan setelah diterapkannya aturan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar. Sebagai ukuran profitabilitas digunakan Return on Equity (ROE), sedangkan indikator kesehatan bank diwakili oleh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Loan to Deposits Ratio (LDR). VariabeI Dummy digunakan untuk membedakan priode waktu sebelum dan setelah penerapan aturan tersebut dan untuk mengelompokkan bank berdasarkan modalnya.Hasil penelitian menunjukkan CAR, NPL, LDR, BOPO, dan modal berpengaruh signifikan terhadap ROE serta terdapat perbedaan antara ROE dan pengaruh CAR terhadap ROE pada periode sebelum dan setelah diterapkannya aturan tersebut.

---

This research compares the effect of soundness indicators on the profitability between the pre- and post periods of the regulation about the minimum capital requirement for commercial banks taking into account market risk ROE is used as a measure of profitability, while Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR) and Operational Expenses to Income Expenses Ratio (BOPO) are used as a indicator of soundness. Dummy Variables are used w separate those periods and to grouped banks base on its capital.The result of this research shows that CAR, NFL, LDR, BOPO and capital have significant effect on ROE while ROE and the effect of CAR on ROE are different between those periods."

"Dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam kegiatan pembayaran menggunakan kartu, pada tanggal 6 Januari 2012 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 sebagai perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang beberapa diantaranya mengatur tentang syarat kepemilikan kartu kredit serta penetapan suku bunga maksimal kartu kredit di Indonesia. Penerapan peraturan tersebut berlaku bagi semua penerbit kartu kredit di Indonesia, tak terkecuali Bank Mandiri. Dalam penelitian ini, menggunakan metode regresi linier berganda, dianalisis faktor yang mempengaruhi perolehan fee-based income kartu kredit Mandiri. Dari hasil olah data, disimpulkan bahwa penetapan PBI Nomor 14/2/PBI/2012 memiliki dampak signifikan terhadap perolehan fee-based income kartu kredit Bank Mandiri. Nilai koefisien beta yang positif menunjukkan bahwa penetapan peraturan tersebut memberikan kontribusi peningkatan perolehan fee-based income dari bisnis kartu kredit Bank Mandiri. Beberapa variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap bisnis kartu kredit Bank Mandiri adalah suku bunga kartu kredit serta peluncuran kartu kredit co brand. Selain itu, dalam penelitian ini juga disampaikan, implikasi terkait strategi kartu kredit Bank Mandiri terhadap penerapan peraturan tersebut. Salah satunya adalah fokus bisnis kartu kredit sebaiknya tidak hanya difokuskan pada akuisisi kartu baru, melainkan juga pada peningkatan transaksi atau loyalitas kartu existing.

---

ABSTRACTBy considering the aspects of prudential and consumer protection in using a card as a method payment, on January 6, 2012, Bank Indonesia issued PBI No 14/2/PBI/2012 regulation as amendment to the previous regulation PBI No /11/11/PBI/2009 related to the card payment instrument. Bank Indonesia as a regulator in card payment activities regulate the terms of credit card ownership and the maximum credit card rate in Indonesia. The implementation of these rules apply to all credit card issuers in Indonesia, and Bank Mandiri is no exception. In this study, the analysis of factors affecting the acquisition of fee-based income from credit card business in Bank Mandiri is conducted using a multiple linear regression method. From the data processing, it was concluded that the determination of PBI No 14/2/PBI/2012 has a significant impact on the acquisition of fee-based income of the credit card business in Bank Mandiri. The positive value of beta coefficient indicates that the determination of the regulation contributes an increase in the acquisition of fee-based income in credit card business. Some other variables that significantly influence the credit card business in Bank Mandiri are credit card rate and the launch of cobrand card. In addition, this study also presents the implications to the strategy of Bank Mandiri in dealing with the application of these rules. One is the credit card business should not only focus on the acquisition of a new card, but also in improving the transaction of the existing card."

"Perkembangan transaksi keuangan dengan dibantu dengan kemajuan teknologi di dunia menjadikan sistem keuangan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tunai dan non tunai. Adanya kemajuan teknologi diharapkan dapat menggantikan fungsi uang sebagai alat atau media dalam sistem pembayaran. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan data dari Bank Indonesia dan lembaga sistem pembayaran dunia yang menyatakan bahwa masyarakat di Indonesia masih lebih menyukai transaksi tunai melalui penggunaan uang kartal untuk mendukung transaksi keuangan sehari-hari.  Di tahun 2018 sebanyak 55% transaksi keuangan di Indonesia masih menggunakan sistem pembayaran tunai dibandingkan dengan sistem pembayaran non tunai. Bank Indonesia sebagai lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk mengelola uang rupiah bertugas untuk mengedarkan uang kartal keseluruh Indonesia dengan jumlah yang cukup dan dapat memenuhi kebutuhan serta dalam kondisi yang layak untuk diedarkan kepada masyarakat. Dalam perjalanannya, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang dapat membantu dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menerima dan mengkonsumsi uang layak edar dengan menerbitkan peraturan Bank Indonesia, salah satunya adalah PBI No.18/9/PBI/2016 tentang Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pada posisi berapa Bank Indonesia mencapai titik keseimbangan mengedarkan uang kepada masyarakat dan perbankan (outflow) agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan persamaan simultan. Permintaan masyarakat akan uang dilihat dari jumlah aliran uang yang berasal dari masyarakat dan perbankan dan selanjutnya masuk ke Bank Indonesia (inflow). Penelitian ini melibatkan 21 provinsi yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 2015 Q1 – 2018 Q4. Implementasi Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan di tahun 2016 (PBI No.18/9/PBI/2016) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan outflow dan inflow uang Bank Indonesia.

---

The development of financial transactions with help of technological advances in the world makes the financial system of public can be done in various ways, cash and non cash. The existence of technological advancement   is expected to replace the function of money as a tool or media in payment system. However, this is not in line with with data from Bank Indonesia and the world payment system agency which states that people in Indonesia still prefer cash transactions through the use pf currency to support daily financial transactions in 2018 as many as 55% of financial transactions in Indonesia still use the cash payment system compared to the non cash payment system. Bank Indonesia as an independent institution in Indonesia which is in charge to managing rupiah money has the duty to circulate currency throught Indonesia with sufficient amount and can fulfill needs and in conditions that are suitable for circulation to the public. In its way, Bank Indonesia  issued a regulation that can help and also make it easier for the public  to be able to receive and consume decent money by issuing Bank Indonesia regulations, one of  PBI No.18/9/PBI/2016 concerning supervision of Payment and Money Management System   of Rupiah. This study aims to look at what position Bank Indonesia reaches the balance point of circulating money to the public and banks (outflow) in order to meet needs of the community by using simultaneous equations. Community demand for money is seen from the amount of money flowing from the community and the Banking sector and the enterin to Bank Indonesia (inflow). This study involved 21 provinces in Indonesia in the periode 2015 Q1 until 2018 Q4. Implementation of Bank Indonesia Regulations issued in 2016 (PBI No.18/9/PBI/2016) has a significant influence on the balance of outflow and inflow of money."

"Pasar keuangan dunia yang terintegrasi telah mempertegas visi industri perbankan Indonesia yang dituangkan pada Arsitektur Perbankan Indonasia (API). API merupakan visi industri perbankan Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonaia (BI) untuk mempersiapkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong perlumbuhan ekonomi nasional. Guna menunjang visi API maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui Pilar API yang diantaranya menciptakan sistem pengawasan bank yang mengacu pada standard internasional dan menciptakan industri perbankan yang kuat serta memiliki ketahanan menghadapi risiko. Mengacu pada visi ini maka Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum yang salah satu pasalnya mewajibkan Bank untuk mengendalikan dan mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.Pertimbangan utama dalam mengendalikan dan mengelola risiko adalah karena bank merupakan institusi keuangan yang mengelola dana masyarakat sehingga harus dikelola secara prudent. Salah satu indikator dalam menentukan pengelolaan secara prudent adalah penilaian kesehatan melalui Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Konsep KPMM yang diterapkan di Indonesia pada saat ini adalah konsep Capital Accord 1988 dimana metode perhitungan risiko dalam menghitung KPMM berdasarkan risiko kredit (compliance) sedangkan pendekatan yang dilakukan perbankan internasional adalah Risk Based Approach (pendekatan risiko). Pendekatan risiko pasar sebagai salah satu komponen risiko mulai diimplementasikan oleh perbankan internasional setelah amandemen Capital Accord 1996 yang berisi tentang perhitungan KPMM risiko pasar.Metode yang digunakan dalam menghitung KPMM risiko pasar adalah melode standar dan direkomendasikan oleh Basic Committee on Banking Supervision (BCBS) dari Bank for Internasional Settlement (BIS). Bl telah mengeluarkan kebijakan kewajiban menghitung KPMM risiko pasar bagi Bank Umum dengan kategori systematic important bank atau bank yang memiliki asset diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) dan transaksi derivatif suku bunga dalam trading book. Jenis risiko pasar yang akan dihitung dalam KPMM adalah risiko suku bunga, ekuitas, komoditas, nilai tukar dan perubahan harga option yang tercatat pada posisi bank."