Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6861 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Cahyo Budi Utomo
Semarang: IKIP Semarang Press, 1995
959.8 CAH d
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Fedyani Saifuddin
"Pembicaraan mengenai nasionalisme
dan ketahanan nasional bersifat
posteriori karena beberapa konsep harus
dibicarakan lebih dahulu sebelum membahas
isu tersebut. Menurut pendapat
saya-yang dalam hal ini tentu banyak
diwamai oleh pemikiran antropologi-konsep-
konsep yang harus dibicarakan lebih
dahulu setidak-tidaknya adalah sukubangsa,
kesukubangsaan, bangsa, negarabangsa,
dan kebangsaan. Semenjak lama
kajian antropologi mengenai kesukubangsaan
memusatkan perhatian pada hubungan-
hubungan antar kelompok yang
kelompok-kelompok tersebut dianggap
memiliki "ukuran sedemikian· sehingga
memungkinkan dikaji melalui penelitian
lapangan tradisional seperti pengamatan
terlibat, wawancara pribadi, maupun survei
dalam pengertian tertentu. Fokus empiris
kajian antropologi hampir merupakan
kajian komunitas lokal."
Pusat Pengkajian Strategi Nasional, 2007
MK-pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia, 1990
320.54 KEB
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Sukawarsini Djelantik
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
363.325 SUK t (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Irwansyah
"ABSTRAK
Demokrasi sebagai sistem politik dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan dari komunikasi. Pemerintah sebagai institui eksekutif memiliki peranan dalam menciptakan proses demokrasi agar berjalan sesuai tatanannya. Namun, dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah yang demokratis terdapat indikasi ketidakharmonisan. Wujud ketidakharmonisan terlihat dari adanya polemik bahkan penolakan politik terjadap kebijakan publik pemerintaj pusat di tingkat daerah. Selain itu dalam menyusun regulaso kedserahan serijg sekali tidak memiliki konsiderasi atau merujuk pada regulasi di tingkat pusat sehingga menciptakan kerancuan kebijakan publik. Implementasi kebijakan pusat di daerah juga todal terintegrasi dalam program lerja daerah tetapi diperlakukan sebagai salah satu bentuk perlakuan proyel tahunan terhad stakeholder yang parsial. Oleh karena itu tulisan ini mendiskuikan temuan-temuan yang diharapkan mampu menginisoaso model komunikasi politik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunalan konsep komunikasi politik deliberatif, mediatisasi politik, komunikasi multikultur, komunikasi konsensus, dan komunikasi organisasi unggu, studi ini mengeksplorasi berbagai model dalam pendekatan kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam di tiga daerah terpilih. Hasil koneptual studi ini memperlihatkan pentingnya aparatur pemerintah pusat dan daerah terlibat dapam suatu kegiatan bersama yang menggunakan model komunikasi deliberatif, mediatif, multikultural, konsensu, dan unggul.Sehingga pada saat proses hingga pengaplikasian dari kelima model ini, aparatur pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi politisi, profesional dan relawan. Kemudian baik pemerintah pusat dan daerah dapat menempatkan aparatusnya sebagai political communication liasion officer yang mampu menjembatani kepentingan masing-masing.

ABSTRACT
Democracy as politic system in its practice was unseparable of communication. Government as executive institution had important role in creating of democracy process so that running streamlined appropriate the order. However in relation context central and local government were democracy which obtained disharmony indication. Being disharmony viewed from existence of polemi even declination of politic toward central government public policy in local level. Furthermore, in arranging regional regulation had not often considerarion or refer to regulation in central level so that creating confusion of public policy. Implementation of central policy in local also unintegrated in local working program but treated one of annual treatment project to stakeholder was parcial. Therefore, this paper discussed findings expected which capable initiated political communication model between central and local government. By using concept of political communication were deliberative, political mediation, multiculture communication, consensus communication, and supreme orgamization communication, this study explored kind of model in qualitative method through groupmdiscussion that focused and in-depth intervewed in three selected area. Result of this study conceptual described importance apparatus of central and local governement involved in joint activity that used political communication modelmof deliberative, mediative, multicultural, consensus, and supreme. That in the processing until applicarion of five model, apparatus of central and regional government could be politicians, professional, and volunteers. Then both central and regional governement could give position its apparatus as political communicatiom liasion officer which capable related each of consideration."
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Hatta Al-Mukmin
Kuala Lumpur: Mukminin Publication, 2005
320.959 5 HAT k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Hartono
"ABSTRAK
Secara konstitusional, proses pemilu Presiden 2019 sudah selesai ketika Mahkamah
Konstitusional menolak semua gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 dan setelah ditetapkan
Jokowi-Amin sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 oleh Komisi Pemilihan Umum.
Tugas berat menanti pemerintahan Presiden Jokowi-Amin. Persoalan kebangsaan yang
kini ada harus segera diatasi, dan bangsa Indonesia masih punya pekerjaan rumah yang
harus diselesaikan, antara lain menyatukan masyarakat yang terbelah akibat kontestasi
pada pemilu lalu. Persoalan di bidang politik yang dinilai perlu segera ditangani adalah
perbaikan sistem pemilu, masih, minimnya pendidikan politik, belum komprehensifnya
peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pemilu dan penyebaran informasi
publik, yang yang turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya potensi kerawanan
yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas nasional yang pada akhirnya akan berimplikasi
terhadap munculnya berbagai persoalan bangsa yang dapat menggangu tingkat ketangguhan
ketahanan nasional."
Jakarta : Biro Humas Settama Lemhannas RI , 2019
321 JKLHN 39 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Burhan Djabir Magenda
Jakarta: UI-Press, 2008
PGB 0310
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>