Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendifinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dikenal sebagai anak luar nikah. Dalam pasal 43 ayat (2) UU No. l Tahun 1974 disebutkan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal anak luar kawin itu. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974, mengenai anak luar kawin akan digunakan ketentuan yang lama yaitu KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata pada umumnya membedakan kedudukan serta perlindungan hukum antara anak luar kawin dan anak sah. Secara hukum, anak sah memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan anak luar kawin. Perbedaan ini dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemanusiaan. Apabila dibandingkan dengan di Belanda, sebagai negara asal KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, perbedaan kedudukan antara anak sah dengan anak luar kawin ini sudah tidak terlalu jelas terlihat. Belanda telah banyak melakukan perkembangan dan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan mereka terkait kedudukan dan perlindungan hukum anak luar kawin sehingga antara anak sah dan anak luar kawin mempunyai kedudukan hukum yang setara. Tesis ini akan membahas mengenai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia serta perbandingannya dengan di Belanda. Seilain itu dalam tesis ini juga akan dibahas dan dianalisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2142K/Pdt/1989. Penelitian ini adalah penelitian berjenis hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif dan desain deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan dan perlindungan hukum anak Iuar kawin di Indonesia cukup berbeda dengan yang ada saat ini di Belanda. Ketentuan perundang-undangan terhadap kedudukan dan perlindungan hukum anak Iuar kawin di Belanda sudah banyak mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Sedangkan mengenai anak luar kawin di Indonesia masih diberlakukan ketentuan dalam KUHPerdata. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah meninjau ulang permasalahan serta ketentuan perundang-undangan di Indonesia guna menjamin perlindungan hukurn yang penuh terhadap kedudukan anak luar kawin di Indonesia.

---

Article 42 of Law Number I ofthe year 1974 defined legitimate child as child born in or as a result of a legitimate marriage. While children bom outside a legitimate marriage is known as an illegitimate child. Article 43 point (2) of Law Number l of the year 1974 stated that the status of an illegitimate child shall be Further regulated on a Govemment Regulation. But up until now, there is no Government Regulation governing the subject. Therefore, pursuant to Article 66 of Law Number 1 of the year 1974, concerning the illegitimate children, will be used the old provisions of the Indonesian Civil Code. The provisions of the Indonesian Civil Code generally distinguish the legal status and protection between an illegitimate and legitimate child.

Legally, legitimate children have a stronger legal status and protection than illegitimate children. This distinction is considered incompatible with the sense of justice, decency and humanity. Compared with the Netherlands, as the country of origin of the Indonesian Civil Code, the difference between legitimate children mtd children born out of wedlock is not so clearly visible. The Dutch have done many developments and changes to their statutory provisions related to the legal status and protection of children bom out of wedlock so that there is an equal standing between legitimate children and children born outside a legitimate marriage.

This thesis will discuss the legal, status and protection of illegitimate children in Indonesia and its comparison with the Netherlands. In this thesis will also be discussed and analyzed the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2142K/Pdt/1989. This research is a normative juridical law manifold with qualitative methods and descriptive design.

The results stated that the legal status and protection of illegitimate children in Indonesia is quite different from those currently in the Netherlands. Statutory provisions on legal status and protection of illegitimate children in the Netherlands has come trough a great progress in accordance with the development ofthe society. As for children outside of marriage in Indonesia, the provisions of the Indonesian civil code are still applicable.

The results of this study suggest that the government should review the issues and the provisions of legislation in Indonesia in order to ensure full legal protection against the position of a child outside marriage in Indonesia."

"Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan Undang-Undang Perkawinan mengharuskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang telah dilakukan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang - Undang Perkawinan. Apabila dalam suatu hubungan lahir seorang anak tanpa adanya ikatan perkawinan maka kedudukan anak tersebut adaah sebagai anak luar kawin. Untuk memberikan perlindungan, status dan kepastian hukum terhadap anak luar kawin tersebut perlu adanya pengesahan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya terlebih dahulu. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut bagaimana proses tahapan pengesahaan anak luar kawin dari pasangan berbeda kewarganegaraan dan bagaimana ketetapan hukum terhadap status kewarganegaraan anak luar kawin beda kewarganegaraan yang telah disahkan. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data penelitian yang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Proses pengesahan anak luar kawin dari pasangan berbeda kewarganegaraan pada prinsipnya sama dengan proses pengesahan anak luar kawin biasa yang kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Yaitu pengesahan dilakukan bersamaan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya di Kantor Catatan Sipil. Ketetapan hukum terhadap status anak luar kawin beda kewarganegaraan yang telah disahkan yaitu memiliki kewarganegaraan ganda sampai dengan berusia 18 tahun atau sudah kawin apabila kedua orang tua tetap pada kewarganegaraan masing-masing. Tetapi apabila salah satu orang tua mengikuti kewarga negaraan pasangannya maka si anak mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya tersebut.

---

A marriage is legitimate if conducted according to the laws of each partner's religion and belief. The Marriage Law requires the couple to keep their marriage record. As stated in Article 2 of Marriage Law, if a child is born from a relationship without marriage then the status of the child is a child born out of wedlock. To provide protection, status, and legal status of the child born out of wedlock, ratification is required by registering the marriage of the parents.

Based on the description above, this thesis draws up the problem of stages of ratification process for children born out of wedlock from relationship of different citizenship and ratified legal provisions for children born out of wedlock from relationship of different citizenship. The author applies the juridical-normative literature research method, with the main data used are secondary data obtained from the literature in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The method of data analysis used in this study is qualitative research that refers to the data examined by the author.

Based on results of the research, the author concluded that ratification process for children born out of wedlock from relationship of different citizenship is essentially similar to ratification process for children born out of wedlock from relationship between Indonesian citizens. The ratification is carried out simultaneously with the registration of the marriage of the parents in the Civil Registry Office. Ratified legal provisions regarding the status of children born out of wedlock from relationship of different citizenship include that the child has dual citizenships until the age of 18 years or married when the parents remain in their respective citizenships. But if one parent follow either parent's citizenship, the child's citizenship shall follow the citizenship of the parents."

"Anak luar kawin tidak memiliki hak yang sama dengan anak sah. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Maka dari itu, perlu ada upaya perlindungan hukum untuk pemenuhan hak-hak anak luar kawin. Salah satu upaya hukum perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yakni pengakuan anak luar kawin. Pengakuan anak luar kawin bertujuan agar anak luar kawin mendapatkan hak-haknya sebagai anak luar kawin yang diakui sah. Pengakuan anak merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan pada kantor pencatatan sipil setempat guna mendapatkan suatu bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dalam pelaksanaanya, yang dapat melakukan pengakuan anak luar kawin yaitu ayah kandung, hal tersebut dikarenakan ibu kandung secara langsung telah memiliki hubungan keperdataan dengan anak luar kawinnya. Namun, persetujuan ibu kandung merupakan hal wajib yang diperoleh ayah kandung untuk melakukan suatu pengakuan anak luar kawin. Pengaturan terbaru mengenai pengakuan anak luar kawin diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun, ketentuan pada pengaturan tersebut terdapat kejanggalan dikarenakan bertentangan dengan ketentuan mengenai pengakuan anak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengakibatkan kerugian bagi anak luar kawin. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini akan menyajikan kesimpulan bahwa Pasal 49 ayat ke- (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memiliki berbagai kelemahan pada Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/Jkt.Pst dengan pembuktian bahwa ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih berlaku seluruhnya.

---

Child born out of wedlock does not have the same rights as a legal child. Child born out of wedlock does not have a civil relationship between them and their biological father. Therefore, they need a legal protection for the fulfillment of the rights of an out-of-wedlock child. One of the legal protection for an out-of-wedlock child is recognition of child. This kind of recognition of child aims to make an out-of-wedlock child to get their rights as an out-of-wedlock child that is recognized as legitimate. The Recognition of child is an important vents in Indonesia that must be recorded with the Local Civil Registration Office in order to obtain a written evidence that has the legal force of law. In practice, someone who can do recognize an out-of-wedlock child is the biological father, is it because the biological mother has directly had a civil relationship with the out-of-wedlock child. The consent of the biological mother is mandatory for the biological father to carry out a recognition of an out-of-wedlock child. The latest arrangements regarding the recognition of an out-of-wedlock child are regulated in Article 49 of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to the Population Administration Law. The article has a discrepancy because it is contrary to the provisions regarding the recognition of children in the Civil Code which results in losses for an out-of-wedlock child. The research method used in this study is normative juridical which is descriptive analysis. The results of this study will present the conclusion that Article 49 paragraph (2) of Law Number 24 of 2013 does not have strong legal force in Determination Number 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Pst with proof that the provisions regarding the recognition of extramarital children in the Civil Code are still in full force."

"Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dan hak waris anak luar kawin dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, seperti yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan MK merevisi pasal tersebut dengan menambahkan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan melalui teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah. Perubahan ini memberikan hak yang lebih luas bagi anak luar kawin, termasuk hak waris dari ayah biologisnya. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peraturan hukum tertulis dan putusan pengadilan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin tetap menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama dalam pembuktian hubungan darah melalui tes DNA yang sering kali memerlukan kesediaan dari pihak ayah biologis. Selain itu, status hukum anak luar kawin masih berada dalam ketidakpastian karena hukum Indonesia belum mengatur secara rinci mekanisme administratif untuk pengakuan dan pengesahan anak luar kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 46/PUUVIII/ 2010 membawa perubahan signifikan dalam hukum keluarga di Indonesia, dengan memperkuat hak-hak perdata anak luar kawin dan mengurangi diskriminasi hukum terhadap mereka. Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi pengakuan anak luar kawin dan memastikan perlindungan hukum yang setara dengan anak sah. Kesimpulannya, meskipun terdapat perkembangan positif, tantangan hukum dan sosial masih menjadi hambatan dalam perlindungan hak-hak anak luar kawin di Indonesia.

---

This research examines the legal protection and inheritance rights of unmarried children in the Indonesian civil law system, especially after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Prior to this decision, unmarried children only had a civil relationship with their mother and mother's family, as stipulated in Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. The Constitutional Court's decision revised the article by adding that unmarried children also have a civil relationship with their biological father, provided that it can be proven through technology and/or other valid evidence. This change provides broader rights for extra-marital children, including inheritance rights from their biological father. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach to analyze written legal regulations and court decisions. This study identifies that the legal protection of unmarried children still faces challenges in implementation, especially in proving blood relations through DNA tests which often require the willingness of the biological father. In addition, the legal status of unmarried children is still in uncertainty because Indonesian law has not yet regulated in detail the administrative mechanisms for recognition and legalization of unmarried children. The results showed that the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 brought significant changes in family law in Indonesia, by strengthening the civil rights of unmarried children and the legal status of extra-marital children. "

"Permasalahan kependudukan masih sangat kompleks. Salah satu hal nyata yang dihadapi adalah pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi. Salah satu bagian dari pertumbuhan penduduk tidak terlepas dari jumlah anak lahir hidup. Salah satu faktor yang diduga berhubungan dengan jumlah anak lahir hidup adalah status ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat besar hubungan antara status ekonomi dengan jumlah anak lahir hidup pada wanita usia kurang dari 45 tahun berstatus kawin yang masa reproduksinya masih berjalan dan usia 45-49 tahun berstatus kawin yang sudah masuk ke akhir masa reproduksi. Penelitian ini dilakukan menggunakan desain studi potong lintang menggunakan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Penelitian ini menemukan bahwa pada kedua kelompok umur diketahui bahwa terdapat hubungan signifikan antara status ekonomi dengan jumlah anak lahir hidup. Ditemukan pula bahwa odds lebih besar ditemukan pada status ekonomi sangat miskin, miskin, menengah, dan kaya dibanding dengan wanita yang status ekonominya sangat kaya. Selanjutnya ditemukan bahwa pada wanita usia kurang dari 45 tahun, didapati hasil bahwa variabel pendidikan, status pekerjaan, usia pertama menikah, penggunaan kontrasepsi, dan preferensi jumlah anak menjadi perancu antara status ekonomi dengan jumlah anak lahir hidup. Sedangkan pada wanita usia 45-49 tahun, variabel wilayah tempat tinggal, statuspekerjaan usia pertama menikah, penggunaan kontrasepsi, dan preferensi jumlah anak menjadi perancu antara status ekonomi dengan jumlah anak lahir hidup.

---

Population issues are still very complex. One of the real problems faced is population growth which is still relatively high. One part of population growth can not be separated from the number of children ever born. One of the factors thought to be related to the number of children ever born is economic status. This study was conducted to examine the relationship between economic status and the number of live births in women aged less than 45 years who are married whose reproductive period is still running and those aged 45-49 years who are married who have entered the end of their reproductive period. This research was conducted using a cross-sectional study design using data from the Indonesian Demographic Health Survey (IDHS) in 2017. This study found that in both age groups it was known that there was a significant relationship between economic status and the number of children ever born. It was also found that greater odds were found for very poor, poor, middle, and rich economic status compared to women whose economic status was very rich. Furthermore, it was found that in women aged less than 45 years, it was found that the variables of education, employment status, age at first marriage, contraceptive use, and preference for number of children were confounders between economic status and the number of children ever born. Meanwhile, for women aged 45-49 years, the variables of area of ​​residence, employment status at the age of first marriage, contraceptive use, and preference for number of children become confounders between economic status and number of children ever born"

"Salah satu penyebab utama kematian pada neonatal di Indonesia disebabkan oleh kelahiran prematur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan kejadian kelahiran prematur di Indonesia. Data berasal dari Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2018 dengan menggunakan desain studi potong lintang. Sampel terdiri dari 72.602 anggota rumah tangga perempuan berusia 10-54 tahun dengan status kawin/cerai hidup/cerai mati yang pernah bersalin dan memiliki anak hidup. Analisis menggunakan model uji regresi logistik. Hasil penelitian ini menemukan prevalensi kelahiran prematur di Indonesia sebesar 33%. Hasil penelitian juga menemukan terdapat hubungan antara faktor iatrogenik yaitu preeklampsia (aOR: 1,71; 95% CI: 1,22-2,38), perdarahan antepartum (aOR: 1,39; 95% CI: 1,23-1,57), dan plasenta previa (aOR: 1,30; 95% CI: 1,07-1,57), faktor maternal yaitu frekuensi kunjungan antenatal care (aOR: 1,56; 95% CI: 1,50-1,62) dan kehamilan kembar (aOR: 1,56; 95% CI: 1,33-1,82), faktor riwayat reproduksi ibu yaitu paritas (aOR: 1,07; 95% CI: 1,03-1,11), faktor penyakit dan keadaan kehamilan yaitu hipertensi (aOR: 1,26; 95% CI:1,16-1,37) dan hidromnion (aOR: 1,34; 95% CI: 1,22-1,46), serta faktor sosiodemografi yaitu usia ibu (aOR: 1,04; 95% CI:1,00-1,08) dan daerah tempat tinggal (aOR: 1,21; 95% CI:1,17-1,25). Diharapkan pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menurunkan prevalensi kejadian kelahiran prematur di Indonesia.

---

One of the main causes of neonatal death in Indonesia is preterm birth. This study aimed to determine the risk factors of preterm birth in Indonesia. Data were obtained from the Indonesia Basic Health Research (Riskesdas) 2018 and a cross-sectional design was used. The sample consisted of 72,602 female household members aged 10-54 years with married/divorced status who had given birth and had living children. The logistic regression model was used in the analysis. This study found that the prevalence of preterm birth in Indonesia was 33%. The results showed that there was a relationship between iatrogenic factors e.g., preeclampsia (aOR: 1,71; 95% CI: 1,22-2,38), antepartum hemorrhage (aOR: 1,39; 95% CI: 1,23-1,57), and placenta previa (aOR: 1,30; 95% CI: 1,07-1,57), maternal factors e.g., frequency of ANC visits (aOR: 1,56; 95% CI: 1,50-1,62 ) and twin pregnancy (aOR: 1,56; 95% CI: (1,33-1,82), maternal reproductive history factor, namely parity (aOR: 1,07; 95% CI: 1,03-1,11), disease factors and pregnancy conditions, namely hypertension (aOR: 1,26; 95% CI: 1,16-1,37) and hydromnios (aOR: 1,34; 95% CI: 1,22-1,46), as well as sociodemographic factors e.g., maternal age (aOR: 1,04; 95% CI: 1,00-1,08) and area of residence (aOR: 1,21; 95% CI: 1,17-1,25) Therefore, policy makers should consider these factors to reduce the prevalence of premature births in Indonesia."

"Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin berbeda kedudukannya dengan anak sah di mata hukum menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan, sedangkan tipe penelitian ini dari bentuknya menggunakan penelitian diagnostik, selanjutnya dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif. Dalam kenyataannya dimana status anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum atau hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Usaha perlindungan terhadap anak luar kawin ini diperlukan adanya suatu pengakuan dari ayah atau ibu. Maka perlu kiranya di Indonesia dibuat semacam lembaga pengakuan terhadap anak luar kawin serta dibuatnya undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai anak luar kawin secara lengkap dan menyeluruh sehingga kedudukan anak luar kawin akan sama dimata hukum tanpa ada perbedaan dengan anak lain. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kita telah mempunyai suatu unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan, tetapi yang diatur dalam Undang-undang ini hanyalah berupa ketentuan-ketentuan pokok saja, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 67 Undang-undang tersebut. Karena masalah perkawinan sangat penting dalam masyarakat maka isi Pasal 67 ini hendaknya segera menjadi kenyataan."

"Latar belakang: Angka seksio sesarea (SC) hampir selalu meningkat pada beberapa tahun terakhir. Departemen Kesehatan RI mengindikasikan adanya indikasi tak jelas terhadap SC, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan SC yang belum banyak dilakukan di Indonesia.Metode: Disain penelitian adalah kasus kontrol. Kasus adalah ibu yang melahirkan di RSF dengan tindakan SC, sedangkan kontrol adalah ibu yang melahirkan secara spontan. Kasus dan kontrol berasal dari RS Pendidikan Fatmawati pada bulan Juli 2000 sampai dengan Januari 2001. Kasus dipadankan secara acak dengan kontrol yang dipilih di antara calon kontrol pada bulan yang lama kasus didiagnosis.Hasil: Dan 311 kasus dan 311 kontrol subyek penelitian didapatkan beberapa faktor yang mempertinggi dilakukannya tindakan SC yaitu: gawat janin (OR suaian 544,86 dengan 95% CI 71,85 - 4131,78); distosia (OR suaian 143,80 dengan 95% Cl 52,86 - 391,17); bekas SC (OR suaian 30,23 dengan 95% CI 12,09 - 75,57); preeklampsi berat/eklampsi (OR suaian 8,10 dengan 95 % CI 4,09 - 16,04); indikasi medis lain (OR suaian 7,71 dengan 95% CI 4,12 - 14,44). Sedangkan yang memperkecil risiko adalah cara pembayaran tunai (OR suaian 0,20 dengan 95 % CI 0,11 - 0,34). Jika dibandingkan dengan yang tidak membayar tunai, maka yang membayar tunai mempunyai risiko 80 % lebih rendahKesimpulan: Pada ibu yang melahirkan dan didapatkan faktor-faktor risiko tersebut, tindakan SC perlu dipersiapkan.

---

Some Medical and Non-Medical Factors and Risk of to Cesarea Delivery at Fatmawati Teaching Hospital Jakarta July 2000 - January 2001Background: For the last years sectio cesarea (SC) increased. Ministry of Health of Indonesia indicated some unclear indications. Therefore it is needed to conduct a study to evaluate several factors affecting and determining SC delivery in Indonesia.Methods: This research is a case-control study at Fatmawati Teaching Hospital from July 2000 until January 2001. The case is SC delivery, and the control is spontaneous delivery which is selected using simple random sampling within the month a case was diagnosed. Result: From the research subject of 311 number of case and 311 number of control, we found a number of factors which increase risk SC: fetal distress [(adjusted odds ratio (OR) = 544,86; 95% confidence intervals (CI) = 71,85 - 4131,78)1; distosia (OR = 143,80; 95% CI = 52,86 - 391,17); previous cesarean delivery (OR = 30,23 with 95% CI = 12,09 - 75,57); severe pre eclampsia (OR = 8,10; 95 % CI = 4,09 - 16,04). In contrary cash payment was lowering the risk of SC relative to other schemes (OR = 0,20; 95 % CI = 0,20 - 0,34).Conclusion: SC treatment should be prepared for would be delivery women who had Fetal distress, distocia, previous cesarean delivery, and severe pre eclampsia."

"Latar Belakang: Sepsis Awitan Dini (SNAD) merupakan salah satu penyebab terbesar mortalitas neonatus prematur. Riset mengenai SNAD mengatakan bahwa ada faktor ibu yang berasosiasi dengan kemungkinan kasus SNAD. Faktor tersebut adalah, paritas, umur ibu, kelahiran Bedah Kaisar, frekuensi kunjungan antenatal, keputihan patologis, infeksi saluran kemih, ketuban pecah dini, leukositosis ibu, dan preklampsia. Meskipun tinggi angka kelahiran prematur di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), belum ada studi yang mempelajari faktor ibu terhadap SNAD di bayi prematur. Sehingga peneliti berusaha untuk membuat riset yang akan menyajikan data deskriptif dari faktor ibu yang berasosiasi dengan SNAD pada bayi prematur di RSCM pada tahun 2020. Metode: Penilitian kohort retrospeltif ini mengumpulkan 101 kasus kelahiran prematur pada tahun 2020 di RSCM. Dengan persetujuan komite etik, data akan dikumpulkan dari rekam medis dan infromasi mengenai faktor ibu akan diulas. Penelitian ini akan melakukan analitik untuk faktor maternal yang berhubungan dengan SNAD. Hasil: Hasil desrkiptif penilitian ini menunjukan, kelahiran Bedah Kaisar(79.2%), paritas primipara (60.4%), Umur ibu diatas 30 tahun (45.5%), Kunjungan antenatal tidak lengkap (8.9%), ketuban pecah dini (40.4%), preklampsi (26.7%), keputihan patologis (44.6%), infeksi saluran kemih (44.6%) dan jumlah leukosit ibu (27.7%). Studi analitik menunjukan bahwa tidak hubungan faktor maternal yang berhubungan bedasarkan statistik secara signifikan dengan SNAD pada bayi prematur. Konklusi: Tidak ada hubungan faktor maternal paritas, umur ibu, kelahiran bedah kaisar, frekuensi kunjungan antenatal, keputihan patologis, infeksi saluran kemih, leukositosis ibu, dan preklampsia, dengan kejadian SNAD pada bayi prematur di RSCM pada tahun 2020.

---

Background: Early onset Neonatal Sepsis (EOS) is one of the biggest cause of morbidity in neonates, especially premature neonates. Previous researches stated that there are maternal risks that are associated with EOS. These risks are parity, maternal age, route of birth, completion antenatal care, presence of pathological vaginal discharge, urinary tract infection, premature rupture of membrane, maternal leukocytosis and preeclampsia. Despite the high numbers of premature births in CMH, there hasn’t been a study about maternal risks associated with EOS in preterm neonates. Hence the writer proposes a study on EOS on preterm neonates association with maternal risks. Method: This retrospective cohort study is conducted on 101 preterm neonates CMH Neonatal Unit, on the year of 2020. With the approval of the ethics committee, information regarding presence of maternal risk associated is reviewed. Results: The descriptive result of the maternal risk associated with shows caesarean section (79.2%), primiparity (60.4%), advanced maternal age (45.5%), incomplete antenatal care (8.9%), premature rupture of membrane more than 18 hours (40.4%), preeclampsia (26.7%), pathological vaginal discharge (44.6%), urinary tract infection (31.7%), and maternal leukocyte (27.7%). The analytical study shows, none of these maternal risks associated with EOS have statistical significance to preterm neonates with EOS. Conclusion: There is no significance of maternal risk associated with EOS, primiparity, advanced maternal age, incomplete antenatal care, premature rupture of membrane more than 18 hours, preeclampsia, pathological vaginal discharge, UTI and maternal leukocytes to the incidence of EOS in preterm neonates in CMH Neonatal Unit in the year 2020."

"Tentang keabsahan seorang anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2012 tersebut, hubungan perdata anak dengan ayahnnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketiadaan dan/atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya. Permasalahan dalam tesis ini adalah mencari tahu bagaimana kedudukan hukum anak zina menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak zina di Indonesia. Dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder. Sedangkan kesimpulan berdasarkan permasalahan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan hukum anak zina di Indonesia berdasarkan KUHPerdata, anak zina tidak memiliki kedudukan hukum apapun, mengingat anak zina termasuk dalam kategori anak luar kawin yang tidak dapat diakomodir dalam lembaga pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, sehingga tidak dapat mewaris. Mengingat bahwa dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 kedudukan anak hanya dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin dan sehubungan dengan fakta bahwa anak zina tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah, maka dapat disimpulkan bahwa anak zina termasuk di dalam kategori anak luar kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil atas Pasal 43 ayat (1), maka sejak tanggal dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, maka anak zina memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

---

About the validity of a child, The Act No.1 of 1974 concerning Marriage in article 42 says that a legitimate child is a child who was born legitimately in or as a result of a legitimate marriage. Then the provisions of article 43 paragraph 1 Act No.1 of 1974 on Marriage has been set up that children whom born outside marriage has only a civil relationship with her mother and her family. However, based on Constitutional Court Desicion No. 46/PUU-VIII/2010 is that a civil relationship with the father and the father's family is based on the actual blood relationship between the child and his father, even between father and the mother do not necessarily have the bond of marriage. The absence of imperfections relationship between the father and mother marriage didn't abolish the blood and the civil relationship between the child and the birth mother.

The problems in this thesis is to find out how the legal status of natural child according to the legislatin in Indonesia and what is the implications of the Constitutional Court No.46/PUUVIII/ 2010 to the position of natural child in Indonesia. In this thesis studies the author use the research methods literature that is juridical-normative, with the main data used are secindary data. The conclusion is based on the above problems can be seen that the legal status of natural child in Indonesia based on The Book of Civil Law, natural child doesn't have any legal status, given the natural child included in the category of children outside of marriage that can not be accomodated in the institution of recognition and validation of the child outside marriage, so they can not be inherited. Given that The Marriage Law only place can be devided into legitimate children and children outside marriage and children due to the fact that adultery can not be categorized as a legitimate child, it can be concluded that the natural child included in the category of children ourside marriage in The Marriage Law. However, after The Constitutional Court to grant judicial review of Article 43 Paragraph 1, then from the date issued desicion number 46/PUU-VIII/2010 dated February 13 2012, the natural child has a civil relationship with the father."