Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sengketa pajak timbul karena adanya kesalahpahaman, perbedaan persepsi, atau perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku atau masalah perbedaan dalam cara perhitungan pajak.Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak bisa lagi dilakukan Banding atau Kasasi. Namun bagi pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim yang tidak memihak (impartial) sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jadi tidak dapat bila putusan Hakim Pengadilan Pajak yang memenangkan Wajib Pajak dianggap merugikan negara. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan data yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

---

Taxes are cash contributions to the people of the State based on law (which can be enforced) by not getting services-lead (contra), who may be appointed directly and used to pay for general expenses. Tax disputes arise because of misunderstandings, differences of perception, or differences in interpreting and applying the provisions of the applicable tax or issue differences in the way of tax calculation. The Tax Court is the judicial bodies carry out the judicial authorities for Taxpayers or tax Insurers who seek justice against the tax dispute. Tax Court decision is a final decision and have permanent legal force. Therefore, to the Tax Court can no longer be done Appeal or the Appeal. But for the parties to the dispute may file a judicial review against the verdict to the Supreme Court. Tax Court decision is taken based on the assessment of evidence, taxation laws and regulations concerned, and based on the belief that judges are impartial as the implementation of an independent judicial power. So can not judge if the Tax Court decision that won the taxpayer is considered detrimental to the state. Writing this juridical normative research methods and data were analyzed using a qualitative approach."

"Penyelesaian sengketa pajak tidak terlepas dari permasalahan. Keberadaan Pengadilan Pajak saat ini menjadi sorotan publik karena adanya pegawai yang korupsi, penyelesaian sengketa pajak yang lama, dan penumpukan kasus. Peran pengawasan menjadi penting agar Pengadilan Pajak bekerja sesuai dengan ketentuannya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak dalam mekanisme penyelesaian banding.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif positivis, di mana data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan wawancara mendalam berbagai pihak yang terkait dan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan belum baik dalam mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak ditinjau dari teori pengawasan Robbins dan Coulter.

---

Completion of tax disputes can not be separated from the problem. The existence of the tax court in Indonesia becomes the public spotlight today because of the corrupt officials, the long tax dispute completion, and the accumulating cases. Controlling is important in the tax court in order to accordance with objectives and standards. Focus of this study purposes determine the controlling carried out by the tax court in an appeal mechanism to resolve.

This research uses a positivist quantitative research approach which the data in the study is obtained through depth interview of stakeholders and literature study. Type of research in this study is descriptive-analytic and method of data analysis is qualitative.

The result of this study is not good tax court controlling in completing the appeal mechanism based on the theory of controlling Robbins and Coulter."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai persepsi masyarakat yang muncul setelahmerebaknya kasus Gayus Tambunan mengenai transparansi proses persidangan diPengadilan Pajak, dan sejauh mana masyarakat bisa mengakses informasiinformasiyang berkaitan dengan Pengadilan Pajak, apabila dikaitkan dengandengan prinsip keterbukaan informasi publik. Tujuan penelitian ini adalah untukmengkaji apakah penerapan asas sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Pajaksudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu,penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara prinsipketerbukaan informasi publik dan prinsip melindungi kerahasian data WajibPajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sidang di Pengadilan Pajakmemang terbuka untuk umum sebagaimana disyaratkan oleh perundangundangan,dan sehubungan dengan prinsip keterbukaan informasi publik,Pengadilan Pajak sudah berusaha menyesuaikan diri dengan kewajiban mengenaiketerbukaan informasi publik.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the public perception regarding the transparency ofproceedings in the Tax Court, which emerged after the outbreak of GayusTambunan’s case, and the extent to which the public can access informationrelating to the Tax Court, when linked with the principles of public disclosure.The purpose of this study was to examine whether the application of the principleof public trial in the Tax Court was in accordance with the provisions of theapplicable legislation. In addition, this study also aims to assess the fit betweenthe principle of public disclosure and the principle of confidentiality of taxpayerdata. Results of this study indicate that the trial in the Tax Court is open to thepublic as required by law, and in relation to the principle of public disclosure, theTax Court has been trying to adjust to the obligations regarding the disclosure ofpublic information."

"Tesis ini membahas mengenai pernyataan Bapak Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan HAM RI bahwa Pengadilan Pajak inkonstitusional. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif, dengan metode penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menyarankan agar DPR bersama-sama dengan Presiden menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Sistem pembinaan ?dua atap? yang dianut oleh Pengadilan Pajak dapat dialihkan menjadi "satu atap" kepada Mahkamah Agung; Memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Pajak; Kesediaan Bapak Patrialis Akbar untuk mengklarifikasi pernyatannya tersebut.

---

The focus of this study is the statement of Mr. Patrialis Akbar as the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia that the Tax Court as unconstitutional. The research is the character of the juridical-normative, with eksplanatoris research methods. The results suggested that the Parliament together with the President to adjust some provisions of Law Number 14 Year 2002 regarding the Tax Court; guidance system "two-roof" adopted by the Tax Court can be transferred to the "one-roof" to the Supreme Court; Giving explanations clearly against the provisions of Article 5 of Law of Tax Court; Willingness Patrialis Mr. Akbar to clarify such a statement."