Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian kebijakan& peta jalan (Roadmap) pembangunan pertanian dlam rangka ketahanan & swasembada pangan bertujuan merumuskan dasar & arah kebijakan pembangunan pertanian dlm rangka ketahanan pangan , utamanya dlm hal kemandirian pangan pokok. Kajian dilaksanakan pd dlm th 2008, diawali dengan pertemuan tim untuk menyusun rencana kerja , diikuti debgab focus group discussion di Jakarta & seminar di Malang, Yogyakarta dan Bogor. Informasi & masukan yg diperoleh kemudian disusun menjadi laporan utuh yg meliputi kondis & perkembangan pertanian & pangan , tantangan & kendala, serta strategi yg dpt ditempuh , untuk mewujudkan ketahanan pangan. jenis data yg digunakan adalah data sekunder mengenai produksi , konsumsi & distribusi pangan serta di gunakan pula dokumen produk perundangan yg terkait dengan bidang ketahanan pangan. ruang lingkup kajian meliputi: (1) Rangkaian seminar yg dilaksanakan di tiga kota (2) roundtable (focused group discussion, serta(3) kajian (desk studi/literature review) . Hasil yg diharapkan adalah rekomendasi kebijakan dlm pembangunan pangan nasional. kajian mengindentifikasikan beberapa isu strategis ketahanan pangan di Indonesia beberapa th ke depan. Isu strategis tersebut diantaranya adalah (a) pengambilan keputusan yg lambat dlm mengantisipasi perubahan permintaan & penawaran produk pangan memperburuk kondisi krisi pangan global yg terjadi; (b) urbanisasi (yg didorong oleh pertumbuhan ekonomi perkotaan yg lebih cepat, , substitusi energi fosil dengan biofuel & perubahan iklim global menjadi variabel penentu ituasi pangan global (hasil proyeksi badan & lembaga internasional)(c)perubahan ekonomi & demografi yg terjadi dlm kurun waktu 2009 - 2015 berdampak pd ketahanan pangan nasional (d) terbatasnya kapasitas produksi pangan nasional karena terbatasnya lahan, menurunnya kualitas lahan, rusaknya prasarana tdk terealisasinya harga & persebaran (distribusi) optimal pupuk bersubsidi dll (e) terhambatnya distribusi & akses pangan krn lambannya pengembangan sarana & prasarana, kelembagaan sistem informasi, pembinaan standar kualitas dll.(f) adanya perubahan pola konsumsi beras & tepung terigu (g) merabaknya kasus keracunan pangan (h) kebijakan yg dikembangkan secara implisit menghendaki suatu sistem ketahanan pangan yg hierakis mulai dr level rumah tangga, desa kec, kab./kota, provinsi & nasional. Hal itu menjadi masalah krn terkait dengan desentralisasi pembangunan yg terjadi di Ind, keterpaduan lintas sektor & lintas daerah, serta kondis keragaman selera, budaya,kelembagaan & sumberdaya bahan pangan..."

"ABSTRAKTujuan penelitian thesis yang beriudul "Pembangunan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Daerah - Studi Kasus : Usahatani di Kahupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan" adalah untuk menentukan keterkaitan pembangunan pertanian dengan kondisi Ketahanan Nasional di daerah berdasarkan pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan dari aspek Astagatra Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan, studi kepustakaan dan sumber informasi lainnya. Data dianalisis secara tabulasi dan deskriptif. Keadaan dan kondisi pertanian yang umumnya ditangani oleh masyarakat pedesaan merupakan cermin kemakmuran. Sebagai hasil interaksi faktor lingkungan dan sosial budaya di Timor Tengah Selalan telah berkembang bermacam-macam pola usahatani, yang secara keseluruhan cenderung berpola usahatani campuran. Petani dominan menanam tanaman pangan seluas-luasnya terutama jagung dan ubi kayu serta beternak, terulama sapi dan babi. Luas lahan usahatani rata-rata 2,15 ha per keluarga tani dan kemampuan mengolah tanah rata-rata 1,25 ha per musim tanam. Kecukupan pemenuhan konsumsi pangan menunjukkan bahwa ketahanan pangan para petani cukup memadai, yaitu jagung 306,106 kg setara beras per kapita per tahun dan ubi kayu 102 kg setara beras per kapita per tahun. Kecukupan pangan itu didukung oleh adanya tradisi diversifikasi dalam pola konsumsi pangan. Demikian pula kriteria kesejahteraan petani menurut Sajogyo (1976) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani Timor Tengah Selatan tergolong dalam kategori cukup, yaitu Rp. 5.941.800 per tahun per keluarga tani atau setara dengan 990,3 kg beras per kapita per tahun. Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi petani memberikan andil dalam menunjang Ketahanan Nasional di daerah. Karena kuatnya perekonomian masyarakat desa yang bersumber dari pengelolaan usahatani dapat mendukung terbentuknya ketangguhan kondisi Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional."

"Nutrisi sangat penting dalam menentukan kesehatan, produktivitas, dan hasil kesejahteraan lainnya. Namun, studi tentang perubahan antargenerasi dalam kesejahteraan sebagian besar terfokus pada pendapatan, pengeluaran, dan pendidikan, yang mengabaikan transmisi nutrisi dan kesehatan. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan data longitudinal yang beragam dalam Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS) untuk mengeksplorasi berbagai aspek mobilitas nutrisi antar generasi dan hubungannya dengan pertanian, hasil antropometrik, pengeluaran, dan dinamika lain dalam data. Riset ini menggunakan metodologi generalised ordered logit, beberapa regresi OLS, dan berbagai delta regressions untuk melihat bagaimana kesejahteraan orang tua mempengarhui kesejahteraan anaknya. Hasil regresinya menunjukkan bahwa ada beberapa hubungan antargenerasi antara nutrisi dan pengeluaran untuk makanan. Terutama, penelitian ini mengungkapkan bahwa migrasi desa-kota dan perpindahan keluar dari sektor pertanian berdampak negatif terhadap perubahan antargenerasi, yang mengakibatkan nutrisi yang lebih buruk untuk anak-anak. Studi ini juga mengungkapkan bahwa kualitas nutrisi menjadi lebih penting dari kuantitas nutrisi. Temuan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang teori ekonomi klasik, ketahanan pangan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan, dan mengungkap area penelitian yang belum dipelajari. Secara keseluruhan, hasil studi ini menekankan pentingnya mempelajari dimensi non-moneter dari mobilitas antargenerasi, karena pertanyaan tersebut menjadi sangat penting untuk mencapai perkembangan berkelanjutan dalam kesejahteraan.

---

Nutrition is central in determining health, productivity, and other welfare outcomes. Yet, studies on intergenerational changes in welfare have largely focused on incomes, expenditures, and education, overlooking transmissions of nutritional and health outcomes. Thus, this study takes advantage of the diverse longitudinal data in the Indonesian Family Life Survey (IFLS) to explore various aspects of intergenerational nutritional mobility and its relationships with agriculture, anthropometrics outcomes, expenditures, and other dynamics in the data. Matching parents' outcomes in 1993 with their children's outcomes in 2014, a generalised ordered logit, several OLS regressions, and various delta regressions are run. Results find that there exists some intergenerational persistence in both nutritional outcomes and food expenditures. Notably, the study reveals that rural-urban migration and movement out of agriculture negatively impacts intergenerational changes, resulting in worse nutritional outcomes for children. It also reveals that significance of the quality of nutrition increasingly trumps the quantity of nutrition. These findings raise critical questions about classic economic theories, food security, poverty, and inequality, and uncovers significant unstudied areas of research. Together, the results emphasize the importance of studying non-monetary forms of intergenerational mobility, as it lies at the center of the question of how to sustainably and equally continue to grow prosperity."

"Indonesia yang pembangunannya berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan dimensi pembangunan kerakyatan dalam usaha mengelola dan memanfaatkan surmber daya alam dalam rangka pembangunan ekonomi nasional telah mampu menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi yang semakin stabil dan dinamis. Rakyat baik yang berdiam di kota-kota besar maupun yang berdiam di pelosok-pelosok pedesaan meletakkan tumpuan harapannya dari sukses program pembangunan perekonomian nasional tersebut. Titik berat dari pembangunan perekonomian nasional selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I) adalah pada sektor pertanian, karena itu sukses pembangunan perekonomian nasional yang saya maksudkan di sini adalah di sektor pertanian. Pembangunan di sektor ini telah mampu membawa perekonomian nasional memasuki kondisi swasembada pangan, khususnya beras, sejak Pelita IV, tepatnya tahun 1984. Lebih dari itu kenyataan yang terus dialami masyarakat petani Indonesia dewasa ini adalah bahwa pelbagai bentuk inovasi teknologi pembangunan pertanian seperti: intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi tersebar luas ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), propinsi yang sebagian wilayahnya berlahan kritis. "