Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian strategi peningkatan konsumsi ikan masyarakat Indonesia ini di tujukan (1) menganalisis pola konsumsi ikan masyarakat Indonesia ;(2) Menaganalisis faktor- faktor yg mempengaruhi tingkat konsumsi ikan masysrakat Indonesia baik dr faktor sosial, budaya dan ekonomi ; (3) Menganalisis kebutuhan dan kecukupan pasokan ikan untuk konsumsi domestik masyarakat Indonesia. dan (4) Mengindentifikasi kebijakan - kebijakan yg diperlukan untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Analisis yg di lakukan dlm rangka mengetahui pola konsumsi ikan masysrakat Indonesia dihitung berbasis analisis status konsumsi ikan perkapita di Indonesia, diperoleh dari data sekunder dengan pendekatan produksi, dimana tingkat konsumsi domestik diasumsikan diperoleh dr jumlah seluruh produksi dikurangi ekspor dan di tambah impor dengan beberapa konsideran yg pokok. Secara umum tingkat konsumsi ini menggambarkan kondisi geografis dan budaya masyarakat. diduga analisis ini blm mampu memberikan gambaran yg sebenarnya, krn asumsi-asumsi yg digunakan bersifat umum dan pendekatan basis produksi. Untuk itu dilakukan pula analisis berbasis pd tingkat protein intake, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan protein untuk konsumsi pangan harapan dan angka kecukupan gizi )AKG) serta kontribusi kelompok spesies ikan yg secara alamiah mempunyai kandungan gizi yg berbeda. Berdasarkan hasil dr perhitungan tsb diatas dpt terlihat besaran kebutuhan yg seharusnya diperlukan untuk mencukupi kebutuhan yg ideal. Selanjutnya dpt dihitung besarnya kebutuhan ideal dan kondisi aktual produksi. Berdasarkan perhitungan tsb , tdp perbedaan (gap) dimana gap ini harus dipenuhi dengan produksi domestik dan atau impor. Berdasarkan uraian diatas , maka arah kebijakan yg direkomendasikan adalah : Pertama dri sis produksi (supplay): (a) Meningkatkan produksi budidaya ikan untuk menutup kekurangan produksi penangkapan (b) Meningkatkan fasilitas untuk mengurangi susut hasil dan komposisi gizi ikan agar menjamin intake protein yg cukup mulai dr produksi/ penangkapan, distribusi dan konsumsi (c) Meningkatkan ketersediaan ikan dengan kandungan protein tinggi dengan harga terjangkau. Kedua dari sisi permintaan :(a) Memasyarakatkan konsumsi ikan pd kaum perempuan/ibu di wilayah yg masih rendah tingkat konsyumsinya (b)Memasyarakatkan teknik preparasi dan pengolahan ikan yg tdk merusak kandungan gizi. (c)Meningkatkan komitmen pimpinan/pemerintah daerah dlm penganekaragaman sumber protein dr bhn ikan (d) Meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan hasil perikanan pd isu keamanan pangan (food safety)."

"Isu keamanan pangan merupakan isu yang sangat penting di seluruh dunia dan telah menjadi perbincangan hangat termasuk di Indonesia. Meskipun kita tahu bahwa di negara berkembang, jajanan kaki lima merupakan salah satu penyumbang terbesar lapangan kerja, sulit bagi pemerintah atau pihak berwenang untuk mengontrol dan memastikan keamanan jajanan kaki lima. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategi dalam meningkatkan pengetahuan keamanan pangan pada konsumen makanan di kaki lima. Model konseptual yang diusulkan menggambarkan hubungan antara faktor-faktor tersebut dalam membentuk perilaku konsumen dengan menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada konsumen jajanan kaki lima di Jabodetabek dengan rentang usia 25-40 tahun (Generasi Milenial). Data yang terkumpul dianalisis dengan metode partial least square (PLS) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Hasilnya, 6 dari 8 hipotesis diterima, sedangkan sisanya ditolak. Dari hasil tersebut terlihat bahwa kecenderungan konsumen di Indonesia untuk menyadari pentingnya keamanan pangan dan juga memahami produk pangan yang baik untuk dikonsumsi tubuh. Namun dalam penerapannya, mereka meremehkan keamanan pangan dari produk pangan yang mereka beli. Sedangkan berdasarkan strategy to mission matrix, dari 12 strategi yang diusulkan dipilih 3 strategi sebagai prioritas utama.

---

The issue of food safety is a very important issue throughout the world and has become a hot topic of conversation, including in Indonesia. Even though we know that in developing countries street food is one of the biggest contributors to employment, it is difficult for the government or the authorities to control and ensure the safety of street food. This study aims to provide strategic recommendations in increasing food safety knowledge for street food consumers. The proposed conceptual model describes the relationship between these factors in shaping consumer behavior using Theory of Planned Behavior (TPB). Data collection was carried out through a questionnaire distributed to street food consumers in Jabodetabek with an age range of 25-40 years (Millennial Generation). The collected data were analyzed using the partial least square (PLS) method to determine the factors that influence consumer behavior. As a result, 6 of the 8 hypotheses were accepted, while the rest were rejected. From these results, it can be seen that the tendency of consumers in Indonesia to realize the importance of food safety and also to understand food products that are good for body consumption. But in practice, they underestimate the food safety of the food products they buy. Meanwhile, based on the strategy to mission matrix, out of the 12 proposed strategies, 3 strategies were selected as the main priority."

"The aim of this research is to analyze the impact of food safety regulation in European Union for Indonesia shrimp export to European Union countries period 1997-2007. Food safety regulation and high standard requirement which are imposed by most of developed countries could be indicated as barrier for developing countire because most of them could not meet the high requirement which is asked by developed countries. The European commission made a various regulations to regulate the requiremen of food safety and requirement for food and feed product. One of the regulations is Regulation (EC) no. 178 year 2002 laying down the general priciples and requirements of food law, establishing the European Food Savety Authority and laying down procedures in matters of food safety. It regulation is aimed to provide high level of protection of human health and it consumer interest. The result of this research showed that regulation had a negative and significant impact on Indonesia shrimp export into several European Union countries. In addition, Gross Domestic Product of destination countries, relative price and nominall exchange rate also influence Indonesia shrimp export.

---

Studi ini bertujuan untuk menganalisa Pengaruh Kebijakan Keamanan Pangan di Uni Eropa terhadap eksppor udang Indoensia ke negara-negara Uni Eropa periode 1997-2007. Kebijakan keamanan pangan dan persyaratan standar yang tinggi yang diterapkan oleh negara maju dapat diindikasikan sebagai hambatan bagi negara negara berkembang karena sebagian besar negara berkembang belum dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh negara maju. Komisi Uni Eropa telah membuat berbagai peraturan yang mengatur persyaratan keamanan makanan. Salah satu peraturannya adalah Regualtion (EC) No. 178/20002 tentang prinsip-prinsip umum tentang ketentuan-ketentuan hukum pangan, authority dan tanggung jawabnya serta prosedur dalam hal keamanan pangan untuk menjamin perlindungan yang ketat dalam hal kesehatan manusia atau konsumsi makanan secara umum pada masyarakat Eropa. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa regulasii ini berpengaruh negative dan signifikan terhadap ekspor udang Indonesia ke beberapa negara Uni Eropa. Di sisi lain, PDB dari negara Uni Eropa, harga relatif dan kurs nominal juga berpengaruh terhadap ekspor udang Indonesia ke Uni Eropa."

"Tindakan keamanan pangan adalah bagian dari Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) yang bertujuan melindungi kesehatan manusia melalui pemastian keamanan pangan. Penerapan tindakan keamanan pangan oleh Negara tujuan ekspor dapat mempengaruhi perdagangan komoditi pangan.Tesis ini bertujuan untuk menganalisis sampai sejauh mana implementasi tindakan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara tujuan mempengaruhi ekspor perikanan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa adalah negara tujuan ekspor utama perikanan Indonesia yang secara konsisten telah menerapkan tindakan keamanan pangan. Maka, penelitian terhadap dampak tindakan keamanan pangan pada ekspor perikanan Indonesia ditujuka terhadap ketiga tujuan ekspor ini.Pendekatan Inventory based yang menggunakan jumlah regulasi keamanan pangan dan jumlah penolakan ekspor dianalisis menggunakan Exploratory Data Analysis (EDA). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa walaupun tidak terlalu besar, tindakan keamanan pangan memberikan pengaruh negatif terhadap ekspor perikanan Indonesia ke Jepang selain menurunnya permintaan di negara ini turut berperan dalam penurunan ekspor perikanan Indonesia ke negara ini. Sementara itu, efek negative penerapan tindakan keamanan pangan tidak terlihat pada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.Lebih lanjut, banyaknya kasus keamanan pangan yang dialami produk perikanan Indonesia di beberapa tahun belakangan ini, menunjukkan bahwa tindakan keamanan pangan masih menyebabkan masalah bagi ekspor perikanan Indonesia. Dengan demikian, harmonisasi standar keamanan pangan antara Indonesia dan negara tujuan ekspor serta konsistensi dalam penerapan praktek keamanan pangan sangat diperlukan untuk dapat memenuhi persyaratan keamanan pangan negara tujuan.

---

Food safety measure is part of the Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS) which aim at protecting human health by ensuring food safety. Its implementation by the importing countries could influence the food trade performance of the exporting countries.

This paper analyzes to what extent food safety measures implementation by the main destination countries affects Indonesia?s Fisheries exports. United States, Japan and European Union are the main importers of Indonesian fisheries and they have consistently applied the food safety measures. Therefore, the examination of the food safety measures impact to Indonesian fisheries exports is focused on these importers.

Inventory based approach employing a number of food safety regulation and border detention is analyzed using exploratory data analysis (EDA). The result suggests that even though not very significant, the food safety measures still negatively influenced fisheries exports to Japan while the falling demand of fisheries in this country was also responsible for the decline of Indonesia's fisheries exports. Meanwhile, the negative effect was not seen in fisheries exports to the US and EU.

Furthermore, the great portion of food safety cases faced by fisheries in the recent years, shows that food safety measures in the importing market still have caused problems and risks to Indonesia?s fisheries exports. Therefore, food safety standard harmonization between Indonesia and importers as well as the consistency in the application of food safety practices is necessary to comply with the food safety measures of the importing countries."

"Standar keamanan pangan dan kesehatan produk pangan dan pertanian telah menjadi isu yang penting di banyak negara di dunia. Perjanjian WTO tentang penerapan tindakan SPS memungkinkan negara-negara untuk mengadopsi peraturan mereka sendiri sehingga menyebabkan beragamnya standar keamanan yang berlaku di dunia. Studi mengenai standar keamanan pangan yang telah dilakukan umumnya menggunakan suatu ukuran spesifik dari Sanitary and Phytosanitary (SPS) yaitu Maximum Residue Limit of pesticide (MRL) terhadap suatu komoditas tertentu, dan sebagian besar studi hanya memfokuskan penelitiannya pada dampak agregat (negatif/positif) dari kebijakan SPS terhadap perdagangan.Pada penelitian ini digunakan pendekatan inventory menggunakan coverage ratio (CR) dari kebijakan SPS Indonesia terhadap impor produk pangan dan melihat perbedaan dampaknya secara disagregat terhadap negara-negara pengekspor. Secara agregat, CR dari kebijakan SPS Indonesia berdampak negatif dan signifikan terhadap impor produk pangan dan pertanian. Sedangkan secara disagregat dampaknya berbeda antara negara pengekspor yang merupakan kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang. Negara maju cenderung memperoleh keuntungan dari diberlakukannya kebijakan SPS di Indonesia, yang ditunjukan dengan dampaknya yang signifikan dan positif. Sedangkan CR untuk negara berkembang berdampak negatif dan signifikan.

---

Food safety and health standards of food and agriculture products have become an important issue in many countries around the world. The WTO Agreement on the adoption of SPS measures enables countries to adopt their own rules causing diverse safety standards prevailing in the world. Studies on food safety standards have generally employed a specific measure of Sanitary and Phytosanitary (SPS) namely Maximum Residue Limit of pesticide (MRL) of a particular commodity, and most studies focus only on the aggregate (negative / positive) impact of SPS policy on trade.

This research uses inventory approach using coverage ratio (CR) from SPS Indonesia policy toward food product import and see the disaggregate effect difference to exporting countries. In aggregate, CR of the SPS Indonesia policy has a significant and negative impact on food and agricultural imports. While the disaggregate impact is different between the exporting country which is a group of developed countries and groups of developing countries. Developed countries tend to benefit from the enactment of SPS policies in Indonesia, which are shown with significant and positive impacts. While CR for developing countries has a negative and significant impact."

"Regulasi keamanan pangan merupakan salah satu hambatan non tariff dalam perdagangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Agar regulasi tersebut efektif, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara Indonesia dengan Negara tujuan ekspor. Penelitian ini menganalisis dampak implementasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ekspor perikanan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel ekspor perikanan Indonesia ke 29 negara tujuan ekspor dalam 13 tahun (2000-2012) menggunakan Model Gravitasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat harmonisasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan lebih efektif dalam meningkatkan ekspor perikanan Indonesia yaitu sebesar 24,85% dibandingkan sebelum adanya harmonisasi.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa harmonisasi regulasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan mampu meningkatkan ekspor perikanan Indonesia dikarenakan kualitas perikanan Indonesia akan lebih dipercaya oleh Negara tujuan ekspor.

---

Food safety regulation is one of non-tariff barriers in trade to provide consumers protection. To make regulation more effective, it is necessary to harmonize food safety regulation between Indonesia and impoting countries. This study analyzes the impact of fisheries quality and safety regulation implementation on indonesia's fisheries export. Exploring panel data on Indonesia's fisheries exports to 29 importing countries in 13 years (2000 - 2012) using Gravity Model.

The results suggest that the harmonization in quality and safety regulation more efektif in increases Indonesia's fisheries export about 24,85% compare to before harmonization.

It can be concluded that harmonization in fisheries quality and safety regulation would be able to Indonesia?s fisheries export"

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai food safety menggunakan sistem Hazard Aanalysis Critical Control Point dan Good Manufacturing Practices sebagai dasar food safety pada pengolahan makan siang karyawan PT.TaishoTahun 2015. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi cross-sectional. Data dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini penilaian GMP di catering Masitoh dan Cafetaria PT.Taisho sudah baik, serta pedoman HACCP terhadap pengolahan produk Telur Mata Sapi pada menu makan siang karyawan PT.Taisho Depok.

---

This study aims to assess food safety using Hazard Aanalysis Critical Control Point and Good Manufacturing Practices system as the basis for food safety in the producing of employee?s lunch PT.Taisho 2015. This research use study design qualitative descriptive cross-sectional. Data collected by observation and interview. Results from this study is GMP assessment in Masitoh catering and PT.Taisho cafeterias is good, and HACCP guidelines for the processing of fried egg as products on the employees lunch menu at PT.Taisho Depok."

"Globalisasi perdagangan makanan dan perkembangan teknologi dalam produksi perikanan, penanganan, pengolahan dan distribusi serta peningkatan kepedulian dan permintaan konsumen untuk keamanan dan mutu makanan yang tinggi menjadikan keamanan pangan dan jaminan kualitas yang tinggi dalam kepedulian publik dan perioritas bagi banyak pemerintah. Dalam hal pengelolaan perikanan, tahapan kegiatan pasca produksi menjadi hal yang penting dan perlu untuk diperhatikan dalam mengusahakan peningkatan nilai komoditas perikanan tangkap karena berkaitan erat dengan pengupayaan keamanan pangan dan jaminan kualitas ikan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peranan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kegiatan pasca produksi dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan melihat pengaturan yang telah ada terkait dengan kegiatan pasca produksi dari tataran legislasi hingga petunjuk teknis. Ketentuan hukum mengenai kegiatan pasca produksi perikanan belum sepenuhnya diatur secara eksplisit untuk meningkatkan komoditas perikanan Indonesia di pasar lokal ataupun global.

---

The globalization of food trade and technological developments in fisheries production, handling, processing and distribution as well as the increased consumer concern and demand for high food safety and quality make food safety and high quality assurance became public awareness and priority for many governments. In terms of fisheries management, post production activities stages are important and need to be taken into account in trying to increase the value of Indonesia rsquo s capture fishery commodities as they are closely linked to food security and quality assurance of expected fish. This study was conducted to find out more about the role of law and government policies related to post production activities in capture fisheries management in Indonesia. This study was conducted by looking at existing arrangements related to post production activities from the level of legislation to technical guidance. Legal provisions concerning post fishery production activities have not been fully explicitly regulated to increase Indonesian fishery commodities in local or global markets."

"ABSTRAKPengembangan agroindustri pengalengan ikan sangat strategis, mengingat produk ini mempunyai ?added value", prospek pasar yang cukup cerah, penghasil devisa yang cukup besar, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat banyak, dan terbukti tetap tangguh menghadapi badai krisis. Namun, pengembangan agroindustri ini akan menghadapi tantangan dan peluang yang serrmakin besar, yang dipicu oleh proses globalisasi, di mana hanya produk yang mempunyai daya saing tinggi saja yang dapat tetap eksis di pasar global. Sementara itu, efisiensi dan produktivitas yang rendah, berdampak pada rendahnya daya saing produk ikan kaleng Indonesia.Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan strategi pengembangan keunggulan kompetitif agroindustri pengalengan ikan Indonesia yang handal, dan dapat meningkatkan daya saing produk ikan kaleng Indonesia di dunia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan strategi pengembangan agroindustri pengalengan ikan Indonesia, alternatif strateginya dalam meningkatkan perolehan devisa, dan keterkaitan dampak kebijakan pemerintah terhadap para pelaku agroindustri pengalengan ikan dari hulu - hilir, organisasi non-pemerintah dan sektor swasta lainnya.Penentuan strategi ini dirancang dengan menggunakan teknik pendekatan sistem, analisis SWOT dan teknik proses hirarki analitik. Teknik pendekatan sistem dan identifikasi SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting keunggulan daya saing agroindustri pengalengan ikan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Teknik proses hirarki analitik digunakan untuk memudahkan permodelan prioritas permasalahan dan mengetahui alternatif strategi peningkatan keunggulan daya saing.Faktor-faktor penting yang berpengaruh dan harus dipertimbangkan di dalam upaya peningkatan keunggulan daya saing agroindustri pengalengan ikan Indonesia, berdasarkan urutan prioritasnya adalah : Kondisi permintaan (permintaan dalam negeri, permintaan ekspor, pangsa pasar dalam negeri dan pangsa pasar dunia); Kebijakan pemerintah (iklim usaha kondusif, komitmen nasional, kebijakan negara tujuan ekspor dan kebijakan negara pesaing); Strategi, struktur dan persaingan (kualitas produk, promosi ekspor, informasi pasar, promosi investasi, struktur industri dan persaingan industri); Kondisi faktor (kondisi permodalan, kemampuan SDM, sarana dan prasarana, sumber daya iptek, kekayaan sumber daya laut dan jaringan distribusi); Industri terkait dan industri pendukung (kekuatan industri pemasok bahan baku ikan, industri kemasan dan industri pemasok bahan penunjang); dan Kesempatan (kurs mata uang, era perdagangan bebas dan blok-blok perdagangan).Pelaku yang diharapkan dapat lebih berperan aktif, diantaranya adalah pemerintah, industri pengalengan ikan, lembaga keuangan/perbankan, asosiasi (APIKI), industri pemasok bahan baku/penunjang, negara tujuan ekspor dan negara pesaing. Dengan prioritas tujuannya adalah peningkatan perolehan devisa, peningkatan daya saing, dan pertumbuhan dan perluasan pasar. Alternatif strategi yang diprioritaskan adalah strategi generik keunggulan biaya menyeluruh, dengan penekanan pada upaya peningkatan eftsiensi dan produktivitas, didukung oleh kontinyuitas pasokan bahan baku dan fasilitas permodalan yang memadai sehingga akan tercapai skala ekonomis yang berdampak pada harga yang bersaing. Untuk lebih mempercepat keberhasilan upaya ini, diperlukan komitmen politis dengan sejumlah kegiatan aksi, sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan agroindustri pengalengan ikan Indonesia "Komitmen Nasional Pengembangan Agroindustri"."