Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jual beli merupakan suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji akan memenuhi suatu prestasi atau tidak akan memenuhi suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan antara dua belah pihak, yang mana pihak satu wajib menyerahkan hak atas tanahnya sedangkan pihak kedua berhak menerima penyerahan hak atas tanah tersebut dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengalihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Pembuat Akta Tanah selaku pembantu dari Pemerintah. Namun dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus pembatalan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT. Dalam kasus ini, penjual (selanjutnya disebut Tergugat A) menjual tanah seluas 14.752 m2 kepada pembeli kedua (selanjutnya disebut Tergugat B) yang mana dalam tanah tersebut telah dibeli oleh pembeli pertama (selanjutnya disebut Penggugat) seluas 340 m2. Jual beli antara Tergugat A dengan Tergugat B itu dilakukan dihadapan PPAT yang dinyatakan dalam suatu akta jual beli. Yang mana dengan dibuatnya akta jual beli tersebut berarti hak atas tanah dari Tergugat A telah beralih kepada Tergugat B. Pokok permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini adalah Apakah criteria suatu akta yang dapat dinyatakan batal demi hukum menurut Putusan Pengadilan khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Padang Nomor 03/PDT.G/2008/PN.PDG tanggal 07 Juli 2008. Bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli yang dinyatakan batal dem hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Kota Padang karena terdapat cacat hukum dalam pembuatannya? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat evaluatif yang menitik beratkan pada penilitan kepustakaan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang dalam mengadili kasus ini menitik beratkan pada pengertian tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut KUH-Perdata.

---

Sale and purchase is a legal relationship of objects in wealth between two parties that part agrees to comply with an achievement or will not meet an achievement, while others have the right to the realization of these achievements. Sale and purchase of land is a legal act performed between two parties is required parties to put the right to land, while the second part is entitled to delivery of the land with a money payment rights agreed by both parties. The transfer of rights to land in the form of purchase and sale made by official Constructor Constructor Earth Scripture as Lady of Government. But in this thesis writing discusses a case of annulment of agreements sale and purchase made before PPAT. In this case, the seller (hereinafter referred to as the defendants A) sell 14 surface 752 m 2 for the second buyer (hereinafter respondent B), that in this land has been purchased by the original purchaser (hereinafter applicant) 340 m2 area. The sale and purchase of the accused with the accused B was carried out by the PPAT is expressed in a deed of buying and selling. What made the purchase and sale from the land rights of the respondent A has been transferred to defendant B. The main problem will be discussed in this thesis is a title which is the criterion that is declared null and void by decision, especially in the District No.. 03/PDT.G/2008/PN.PDG Padang Court dated 07 July 2008; do many PPAT to responsibility that writing sale declared null and void by the judgment of the Court district Padang, because there are legal flaws in production? The method used is the legal regulatory research approaches focus on penilitan literature evaluation method. The judges of the Court district Padang judge this case focuses on the understanding of the requirements for the validity of a treaty by Kuh-civil."

"Suatu perjanjian tidak selalu dibuat berdasarkan kesepakatan yang bebas melainkan dimungkinkan adanya cacat kehendak dalam kesepekatan tersebut. Cacat kehendak tersebut dapat terjadi karena adanya suatu paksaan, kekhilafan, dan penipuan dalam pembuatan perjanjian. Dalam tesis ini akan membahas mengenai salah satu dari ketiga cacat kehendak tersebut yaitu penipuan. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah akibat hukum terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan penipuan, analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus penipuan sebagai alasan pembatalan akta jual beli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.G/2018/Pn.Lbj dan implikasi hukum terhadap pembatalan akta jual beli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri nomor 9/Pdt.G/2018/Pn.Lbj. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan menggunakan alat pengumpulan data yaitu data sekunder dan primer. Dalam tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan penipuan adalah dapat diajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak hari diketahuinya penipuan itu. Berdasarkan hasil penelitian, putusan dan pertimbangan Hakim untuk membatalkan Akta Jual Beli karena penipuan adalah tidak tepat karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I tidak termasuk dalam perbuatan penipuan. Selain itu pertimbangan Hakim mengenai Akta Jual Beli yaitu mengandung suatu sebab yang palsu adalah tepat, maka Akta Jual Beli batal demi hukum. Implikasi hukum yang timbul atas pembatalan Akta Jual beli oleh Hakim adalah adanya pemulihan keadaan seperti semula seperti sebelum adanya perjanjian yaitu terhadap keadaan para pihak, asli akta (lembar pertama) dan sertifikat yang telah dibalik nama.

---

An agreement is not always made based on a free agreement but it is possible to have a defect in the agreement. The defect of the will can occur due to coercion, oversight, and fraud in making agreements. In this thesis will discuss about one of the three defects of the will, namely fraud. The issues raised by the author are the legal consequences of the sale and purchase deeds made based on fraud, the analysis of judges' legal considerations in deciding fraud as a reason for cancellation of the sale and purchase deeds based on District Court Decree Number 9/Pdt.G/2018/Pn.Lbj and the legal implications for cancellation of the deed of sale and purchase based on District Court Decision number 9/Pdt.G/2018/Pn.Lbj. The research method used is normative juridical research with analytical descriptive research type and using data collection tools, namely secondary and primary data. In this thesis, it is concluded that the legal consequences of the Sale and Purchase Deed based on fraud is that a cancellation claim can be submitted to the District Court within 5 (five) years from the day the fraud was discovered. Based on the results of the study, the decision and consideration of the Judge to cancel the Sale and Purchase Deed due to fraud is not appropriate because the actions of Defendant I are not included in the fraudulent act. In addition, the Judge's consideration of the Deed of Sale that contains a false cause is appropriate, the Deed of Sale is null and void by law. The legal implications arising from the cancellation of the Sale and Purchase Deed by the Judge is the recovery of the original condition as before the agreement, namely the state of the parties, the deed of minutes and certificates that have been reversed."

"Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT, akta tersebut dijadikan dasar pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak baru. Guna memberikan kepastian hukum, sebelum pembuatan AJB, salah satu kewajiban PPAT adalah pemeriksaan kesamaan data yang ada pada sertipikat dengan yang ada pada kantor pertanahan. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggung jawaban PPAT atas AJB No. 250/2012 dan AJB No. 251/2012 yang cacat hukum, dan Apakah Putusan No. 451/PDT/2015/PT. BDG juncto Putusan No. 381/PDT.G/2014/PN.BDG sudah tepat menurut ketentuan pertanahan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika PPAT melanggar kewajiban pemeriksaan kesesuain sertipikat dengan data yang ada pada kantor pertanahan, maka PPAT dapat diberikan teguran tertulis ataupun peringatan tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan. PPAT bertanggung jawab secara perdata, serta moril, dan secara pidana jika terbukti melakukan pelanggaran baik karena sengaja maupun kelalaian. Putusan No. 451/PDT/2015/PT. BDG juncto Putusan No. 381/PDT.G/2014/PN.BDG PPAT kurang tepat menurut ketentuan pertanan di Indonesia, seharusnya PPAT dapat dimintakan ganti kerugian bukan karena PPAT sebagai pihak dari akta, tetapi atas perbuatan melawan hukum akibat kelalaiannya yang dilakukan PPAT yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

---

Transitional land rights must be evidenced by a deed of sale and purchase made before PPAT, such deed used as the basis registration the transfer of rights over land that aims to give legal certainty to the new rights holder. In order to provide legal certainty, prior to manufacture deed of sale and purchase, one of the PPAT obligations is the examination of similarity existing data on the existing certificate with the land office. The main problem in this thesis is how is accountability of PPAT on AJB No. 250 2012 and AJB No. 251 2012 legally flawed, and do Verdict 451 PDT 2015 PT. BDG jo with Decision No. 381 PDT.G 2014 PN.BDG own right under the terms of the applicable land in Indonesia. This study is a normative juridical using secondary data. The analysis showed that if PPAT violate obligations suitability examination certificate with the data that existed at the land office, then PPAT can be given a written warning by the Head of the Land Office. PPAT responsible civilly and morally and criminally if proved to have violated either intentionally or due to negligence. Decision No. 451 PDT 2015 PT. BDG jo Decision No. 381 PDT.G 2014 PN.BDG PPAT are less appropriate according to the land law in Indonesia,PPAT should not be requested compensation for PPAT as part of the deed, but on an unlawful act committed due to negligence PPAT that cause losses for others."

"Tesis ini membahas mengenai hak mewaris Anak Luar Kawin secara penggantian terhadap harta peninggalan keluarga ibunya pada golongan Tionghoa Non Muslim setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hukum Waris yang berlaku bagi golongan Tionghoa Non Muslim adalah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata seorang Anak Luar Kawin harus diakui lebih dahulu untuk menimbulkan hubungan hukum antara anak dan ibu yang melahirkannya. Namun setelah UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ketentuan Pasal 43 ayat 1 harus dibaca, ldquo;anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. rdquo; Makna hubungan hukum yang diberikan antara anak luar kawin dengan keluarga ibunya menyebabkan banyak interpretasi, apakah kedudukan anak luar kawin menjadi sama dengan anak sah atau sama dengan anak luar kawin yang diakui sah tanpa perlu pengakuan sesuai ketentuan dalam KUHPerdata. Apakah kemudian anak luar kawin khususnya golongan Tionghoa Non Muslim memiliki hak untuk mewaris secara penggantian terhadap harta peninggalan ibu dan keluarga ibu? Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Menerapkan asas hukum Lex Specialist Derogat Legi Generali, ketentuan dalam KUHPerdata merupakan ketentuan khusus mengenai hukum waris, sedangkan UU Perkawinan merupakan ketentuan umum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 842 KUHPerdata, dalam hal mewaris secara penggantian tempat hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah. Jika kedudukan Anak Luar Kawin ingin diperbaiki dengan memberikan hak-hak waris yang lebih baik, perlu dibuat peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang di bidang hukum waris yang baru agar berlaku asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori terhadap KUHPerdata.

---

This thesis is about the inheritance rights of Children Born out of Wedlock in Place Fulfillment to his her mother rsquo s family inheritance for Non Muslims Chinese Ethnic after the enacted of Article 43 paragraph 1 Law No. 1 Year 1974 concerning Marriage Law and The Constitutional Court Verdict No. 46 PUU VIII 2010. The Law of Inheritance applied for Non Muslims Chinese ethnic is in Indonesian Civil Code. According to Civil Code, a child born out of wedlock must be recognized to create legal relationship between the child and his her mother. But after the enacted of Marriage Law and The Constitutional Court Verdict No. 46 PUU VIII 2010, Article 43 paragraph 1 must be read, ldquo a child born out of wedlock has legal relations with his her mother and the mother rsquo s family, and with a man as his her father who can be proven on the science basis and technology and or other evidence according to the law has blood relations, including legal relationships with his her father rsquo s family rdquo . The meaning of lsquo legal relationship rsquo given between the child born out of wedlock and the family of the mother raise more than one interpretations, whether child born out of wedlock after the Marriage Law has equal rights with the legitimate child or even without recognition from the mother born out of wedlock has the same position as the recognized child as mention in inheritance law in Civil Code. Do child born out of wedlock have the right of place fulfilllment in inheritance from his her mother and mother rsquo s family especially for Non Muslims Chinese Ethnic according to Article 43 1 Marriage Law This research was conducted by normative juridical research method with descriptive analytical and qualitative approach. In accordance to legal principle Lex Specialist Derogat Legi Generali, Civil Code is the special law concerning the inheritance law, whereas the Marriage Law is the general provision. Consequently Article 842 Civil Code, that stated inheritance by place fulfillment can only done by legitimate descendant, is applied to child born out of wedlock. If we are willing to give child born out of wedlock a better inheritance rights, it is necessary to enact legislation at the Law level in order to apply Lex Posterior Derogat Legi Priori principle to Civil Code."

"Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang merupakanperbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama wajibmenyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak kedua dan pihak kedua wajibmembayar sejumlah uang yang telah disepakati antara pihak pertama dengan pihakkedua kepada pihak pertama. Di Indonesia, jual beli hak atas tanah, untukmengalihkannya harus dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pembantu daripada Pemerintah. Namundalam penulisan tesis dibahas suatu kasus pembatalan Akta Jual Beli yang dibuatdihadapan PPAT. Dalam kasus ini, penjual (selanjutnya disebut pihak pertama)didalam akta tersebut tidak setuju menjual tanahnya kepada pembeli (selanjutnyadisebut pihak kedua), tetapi pihak kedua memaksa pihak pertama untuk menjualtanahnya kepada pihak kedua dengan cara menandatangani Akta Pernyataan didepanKapolsek Banjarnegara pada tanggal 23 Mei 1984. Maka Camat Banjarnegaramenandatangani Akta Jual Beli yang sebelumnya telah ditandatangani dengan paksaoleh pihak pertama yang kemudian akta tersebut yang berupa Akta Jual Beli Nomor58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984. Yang mana dengan dibuatnya Akta JualBeli tersebut berarti hak atas tanah dari pihak pertama telah beralih kepada pihakkedua. Pokok Permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini adalah Apakah kriteriasuatu akta yang dapat dinyatakan batal demi hukum menurut Putusan P engadilan,khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006; Bagaimanakah tanggung jawab PPATterhadap pembuatan Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia karena terdapat cacat hukum dalampembuatannya? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan yang bersifat evaluatif yang menitik beratkan padapenelitian kepustakaan. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili kasus inimenitik beratkan pada pengertian tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu peijanjianmenurut KUHperdata

---

Sales and Purchase Land is law activity that performed by party, by which first party

must delivered his right owner of his land to the second party and the second party

must paid up the price consensus amongst them. In Indonesian, sales and Purchase

Land, that to transfer the right must performed before Land Register Public Officer

or PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) as government official representatives.

However, in this Theses will overview a Cancelation of a Land Registration Deed

Cases that made before PPAT. In this cases, Seller (here in after referred to as First *

Party) that drawn up in the deed is disagree his land to the Buyer (here in after

referred to as Second Party), but the Second Party insisted the First party to sold out

his land to the Second Party by means to signed in a statement Deed before Chief

Officer Police of Banjamegara May 23 1984. Therefore, Camat Banjamegara signed

in previous Sales and Purchase Deed that signed in forced by first party with number

of deed 58/V/PPAT/1984 dated on May 28 1984. By already made of the said deed

means the authority of first party has already transfer to the second party. The

objective of this case is what is the criteria of cancel By The Law according to court

resolution? Especially in Supreme Court Resolution of Republik Indonesia Number

2806 K/PDT/2002 dated on January 23, 2006; How PPAT response to the said deed

that clarified Cancel By The Law caused of law incapable? Research Methods

applied are Juridis normarmative by evaluative that focusing Bibliograph Research,

the Supreme Court Judge Council in judging this case focused on the qualification

obliged for the validity of an agreement according to the Indonesian Civil Code"

"ABSTRAKJual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang merupakanperbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama wajibmenyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak kedua dan pihak kedua wajibmembayar sejumlah uang yang telah disepakati antara pihak pertama dengan pihakkedua kepada pihak pertama. Di Indonesia, jual beli hak atas tanah, untukmengalihkannya harus dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pembantu daripada Pemerintah. Namundalam penulisan tesis dibahas suatu kasus pembatalan Akta Jual Beli yang dibuatdihadapan PPAT. Dalam kasus ini, penjual (selanjutnya disebut pihak pertama)didalam akta tersebut tidak setuju menjual tanahnya kepada pembeli (selanjutnyadisebut pihak kedua), tetapi pihak kedua memaksa pihak pertama untuk menjualtanahnya kepada pihak kedua dengan cara menandatangani Akta Pernyataan didepanKapolsek Banjarnegara pada tanggal 23 Mei 1984. Maka Camat Banjarnegaramenandatangani Akta Jual Beli yang sebelumnya telah ditandatangani dengan paksaoleh pihak pertama yang kemudian akta tersebut yang berupa Akta Jual Beli Nomor58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984. Yang mana dengan dibuatnya Akta JualBeli tersebut berarti hak atas tanah dari pihak pertama telah beralih kepada pihakkedua. Pokok Permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini adalah Apakah kriteriasuatu akta yang dapat dinyatakan batal demi hukum menurut Putusan P engadilan,khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006; Bagaimanakah tanggung jawab PPATterhadap pembuatan Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia karena terdapat cacat hukum dalampembuatannya? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan yang bersifat evaluatif yang menitik beratkan padapenelitian kepustakaan. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili kasus inimenitik beratkan pada pengertian tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu peijanjianmenurut KUHperdata.

---

ABSTRACTSales and Purchase Land is law activity that performed by party, by which first partymust delivered his right owner of his land to the second party and the second partymust paid up the price consensus amongst them. In Indonesian, sales and PurchaseLand, that to transfer the right must performed before Land Register Public Officeror PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) as government official representatives.However, in this Theses will overview a Cancelation of a Land Registration DeedCases that made before PPAT. In this cases, Seller (here in after referred to as First *Party) that drawn up in the deed is disagree his land to the Buyer (here in afterreferred to as Second Party), but the Second Party insisted the First party to sold outhis land to the Second Party by means to signed in a statement Deed before ChiefOfficer Police of Banjamegara May 23 1984. Therefore, Camat Banjamegara signedin previous Sales and Purchase Deed that signed in forced by first party with numberof deed 58/V/PPAT/1984 dated on May 28 1984. By already made of the said deedmeans the authority of first party has already transfer to the second party. Theobjective of this case is what is the criteria of cancel By The Law according to courtresolution? Especially in Supreme Court Resolution of Republik Indonesia Number2806 K/PDT/2002 dated on January 23, 2006; How PPAT response to the said deedthat clarified Cancel By The Law caused of law incapable? Research Methodsapplied are Juridis normarmative by evaluative that focusing Bibliograph Research,the Supreme Court Judge Council in judging this case focused on the qualificationobliged for the validity of an agreement according to the Indonesian Civil Code."

"Jual beli Merupakan perjanjian konsensuil, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, yaitu mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga, meskipun jual beli tersebut mengenai barang yang tidak bergerak. dalam pelaksanaan jual beli, untuk mendapatkan kepastian hukum maka diperlukan suatu akta yang dibuat di hadapan seorang pejabat pembuat akta tanah. pada pelaksanaannya seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah telah diatur oleh beberapa peraturan mengenai Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat peralihan hak atas tanah berdasarkan alas hak yang tidak sah dan mengenai tanggung jawab PPAT yang dalam pelaksanaan jabatannya menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat suatu Akta Jual Beli. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode hukum Normatif dengan tipe penelitian Ekspalanatoris. Hasil penelitian ini yaitu akibat dari peralihan hak atas tanah berdasarkan alas hak yang tidak sah menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil dalam jual beli. dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam pelaksanaan jabatannya menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat Akta Jual Beli adalah dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat, sanksi denda karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan sanksi pidana karena terbukti telah melakukan penipuan.

---

The sale and purchase is a consensual agreement, meaning that it has been born as a valid agreement, which is binding or has legal force at the moment an agreement is reached between the seller buyer regarding the basic elements, namely good and prices, even though the sale and purchase is about good that are not move. in the implementation of the sale and purchase. to obtain legal certainty, a deed is required to drwan up in the presence of an official who makes a land deed. in practice. a land deed making official has been regulated by several regulations concerning the position of land deed making official. th eproblems raised in this study are regarding the consequences of the transfer of land right based on illegitimate rights and the responsibility of PPAT which in carrying out its position abuses its authority in making a sale and purchase deed. to answer these problems, the normative law method is used with explanatory reasearch type. the results of this study are the result of the transfer of land deed based on illehal rights to be null and void because they do not meet the material requirements in buying and selling, and the responsibility of the land deed maker officer who in the exercise of his position abuses his authority in making the sale and purchase deed is subjectto sanctions in the form of admnistrative sanctions in the form of dishonorable dismissal for having committed serious violantions, fines for committing acts against the law, and criminal sanctions for being proven to have committed fraud."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan kepuasan berpacaran dengan kebahagiaan subyektif dimoderatori oleh keinginan untuk menikah pada individu dewasa muda yang berpacaran berbeda agama. Partisipan dalam penelitian ini sebanyak 145 orang. Penelitian ini menggunakan alat ukur yaitu Relationship Assessment Scale RAS , Scale of Positive and Negative Experience SPANE , dan Satisfaction with Life Scale SWLS . Analisis data dilakukan menggunakan moderasi model satu yang dikemukakan oleh Hayes. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara keinginan untuk menikah dalam hubungan kepuasan berpacaran dan kebahagiaan subyektif pada individu dewasa muda yang menjalani hubungan berpacaran berbeda agama c = 0,047; t = 2,674; sig. = 0,008 .

---

ABSTRACT

This study aims to examine the correlation between relationship satisfaction and subjective well being moderated by willingness to marry among young adults in deferent religion relationship. Partisipants in this study is 145 persons. Measurement in this study using Relationship Assessment Scale RAS , Scale of Positive and Negative Experience SPANE , and Satisfaction with Life Scale SWLS . Data analysis using moderated model one which proposed by Hayes. The result of this study indicates that there is an interaction between the willingness to marry in the relationship of relationship satisfaction and subjective well being in young adults in deferent religion relationship c 0,047 t 2,674 sig. 0,008 ."

"Tesis ini membahas alasan hukum. Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan-putusan KPPU tentang persekongkolan tender, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn. dan Putusan No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn., memutuskan putusan keberatan terhadap perkara No. 05/KPPU-U2007 tentang tender pengerukan alur pelabuhan Belawan dan perkara No. 031KPPU-U2007 tentang tender Pembangunan Gedung Kantor PengadiJan Negeri di Padangsidimpuan, yang membatalkan putusan-putusan KPPU. Dalam pengambilan keputusan. Hakim Pengadilan Negeri tidak menggunakan Pedoman Pasal 22 UU No. S tabun 1999 yang telab di tetapkan oleh KPPU. Kemudian Pengadilan memandang tidak teljadi persekongkolan tender yang bersifat horizontal daan vertikal diantara pelaku usaha dan panitia tender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai smnber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini menyarankan perlu ditingkatkan pemahaman dan kemampuan para Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara keberatan yang terkait dengan kasus tentang persekongkolan tender, agar dalam mengambil keputosan sesuai dengan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang telah di susun oleh KPPU.

---

This thesis discusses the legal reasons by District Court in canceling KPPU decisions for tender conspiracy, based on Medan High Court District Decisions in the Decision No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn and Decision No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn deciding objection decision on the case No. 051KPPUU2007 for Belawan seaport line reclamation tender and case No. 03/KPPUU2007 for tender of High Court Office Building Development in Padangsidempuan, canceling KPPU's decisions. In that decision taking, the Judge of District Court did not use the Manual in Article 22 the Laws No. 5 year 1999, which has already been decided by KPPU. Then the Court deems that there had been no tender conspiracy horizontally and vertically between the business actors and tender committee. This research uses juridical nonnative research method with secondmy data as its primary data source, obtained through docmnent study. The results of this research reconnnend the need of improvement on the understanding and capability of Judges in the District Cowt in resolving on objection case related to the case on tender conspiracy, in order for them in their decision taking should be pursuant to the Manual in Article 22 the Laws No. 5 year 1999, which has been compiled by KPPU."