Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari adanya peminjaman dana (kredit) yang didapat dari bank swasta maupun pemerintah, dimana bank didalam memberikan pinjaman untuk melindungi kepentingannya dapat meminta barang jaminan terhadap nasabahnya (debitor). Mengenai jaminan yang dapat diberikan, salah satu yang dipandang mempunyai nilai ekonomis yang lebih menguntungkan adalah berupa tanah maupun tanah dan bangunan yang diikat oleh Hak Tanggungan sebagaimana diatur didalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT), dengan perjanjian manakala debitor cidera janji (wanprestasi), maka barang jaminan tersebut dapat dilakukan eksekusi hak tanggungan dengan cara penjualan umum (lelang) melalui KPKNL, untuk melunasi utang debitor sebagaimana dimuat didalam Pasal 6 UUHT. Namun terdapat persoalan yang timbul manakala debitor ingin membayar utangnya, namun telah dilakukan pengumuman yang mana menurut ketentuan didalam Pasal 20 ayat (5) UUHT, debitor tidak diperbolehkan melunasi utangnya apabila pengumuman lelang telah diumumkan. Sedangkan didalam peraturan PMK nomor 93 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimungkinkan bahwa pemohon lelang dapat membatalkan pelelangan dalam jangka waktu 3 hari kerja sebelum diadakan pelelangan, dimana harus diumumkan terlebih dahulu. Yang berarti didalam dua peraturan tersebut terdapat kontradiksi antara UUHT dengan PMK nomor 93 tahun 2010 mengenai perlindungan debitor yang mempunyai itikad baik hendak melakukan kewajiban untuk membayar pelunasan utangnya.

---

The business world cannot be separated from loans obtained from private and state banks. In providing loans, the banks to protect themselves by requesting collateral from their customers. Regarding the form of collaterals, the banks usually accept land or land and buildings held together by the Mortgage as provided for in Law No. 4 of 1996 on Mortgage of Land and Objects Relating to the land (UUHT). With the mortgage agreement, when the debtor defaults (wanprestasi), then the goods can be executed/ sold by way of public sale (foreclosure auction) through the State Assets and Auctions Service Office (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Problems arise when the debtor wants to repay his debts after the foreclosure sale has been announced. On one side, according to provisions in Article 20 Paragraph (5) UUHT, debtors are not allowed to repay the debt if the auction has been announced. On the other side, in the Finance Minister Regulation (PMK) No. 93 of 2010 on Auction Guidelines, it is possible that the vendor (the creditor) may cancel the auction within 3 (three) working days before the auction day, which should be announced in advance. This thesis examines the contradiction between the Law No. 4 of 1996 and the Minister of Finance Regulation No. 93 of 2010, particularly concerning the protection of debtors who have the good intention to perform the obligation to repay his debt after the auction sale has been announced."

"Teknologi dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di era saat ini atau jaman modern saat ini. Salah satu wujud dari kemajuan teknologi yang digunakan umat manusia saat ini adalah komputer dan internet. Komputer dan internet dimamfaatkan untuk mempermudah segala urusan manusia baik dari penyimpanan data ataupun memproses kegiatan manusia.Teknologi ini digunakan untuk mempercepat laju kegiatan bisnis. Selain teknologi untuk mempercepat laju bisnis para pelaku usaha juga memerlukan bantuan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan yaitu perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya, pembiayaan yang bermasalah atau macet tidak dapat dihindari mengingat banyaknya unsur yang mempengaruhinya. Upaya terakhir yang dapat perbankan syariah lakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah eksekusi lelang yang dilakukan di KPKNL. Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga berpengaruh pada pelaksanaan lelang di Indonesia yang mana saat ini dilakukan dengan E-Auction (lelang melalui internet). Perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah harus menjamin kesesuaian pelaksanaan lelang E-Auction pada KPKNL sesuai dengan hukum Islam. Sehingga perlu dilakukan penelitian dalam bentuk terses dengan rumusan masalah Pertama, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam mengenai pelaksanaan lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction? dan Kedua, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam terhadap prosedur dan mekanisme lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction pada KPKNL?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah penulis menyimpulkan bahwa proses lelang eksekusi yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui lelang E-Auction pada KPKNL menurut Islam adalah halal karena tidak ada syara’ yang melarangnya dan selama prosedur dan mekanisme yang dilakukan dalam prakteknya sesuai dengan syarat jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun pada prakteknya terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal yang menyimpang adalah pencantuman informasi dari barang yang dijual tidak jelas dan detail baik itu foto barang ataupun legalitas dari barang yang hendak dijual.

---

Technology and humans are two things that cannot be separated in the current era or in today's modern era. One form of technological progress that is used by mankind today is computers and the internet. Computers and the internet are used to facilitate all human affairs, both from storing data or processing human activities. This technology is used to accelerate the pace of business activities. In addition to technology to accelerate the pace of business, business actors also need financing assistance provided by financial service institutions, namely Islamic banking. Even though Islamic banking has implemented the precautionary principle in carrying out its operations, problematic or non-performing financing cannot be avoided given the many elements that influence it. The last effort that Islamic banking can take in resolving non-performing financing is the execution of an auction conducted at the KPKNL. The rapid development of technology has also affected the implementation of auctions in Indonesia, which are currently being conducted using E-Auction (auctions via the internet). Islamic banking as a sharia financial service institution must ensure the suitability of the implementation of the E-Auction auction at the KPKNL in accordance with Islamic law. So it is necessary to conduct research in the form of a separate problem formulation. First, how is the juridical review of Islamic law regarding the implementation of the auction execution of sharia banking guarantees through E-Auction? and Second, how is the juridical review of Islamic law on the procedures and mechanisms for the execution of sharia banking guarantees through E-Auction at the KPKNL? The research method used is a normative juridical research method, which uses secondary data and is analyzed qualitatively. By using the maqashid sharia approach and maslahah mursalah the authors conclude that the execution auction process carried out by Islamic banking through the E-Auction auction at KPKNL according to Islam is halal because there is no syara' prohibiting it and as long as the procedures and mechanisms carried out in practice are in accordance with the terms of sale. purchase that does not conflict with Islamic law. However, in practice there are deviations that are not in accordance with Islamic law. The thing that deviates is the inclusion of information on the goods being sold is not clear and detailed, whether it's photos of the goods or the legality of the goods to be sold."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan pengendalian intern terhadap pencegahan fraud hasil pengurusan piutang negara dan lelang. Survei ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada Bendahara Penerimaan KPKNL di seluruh Indonesia. Bendahara Penerimaan KPKNL bertugas menatausahakan, membukukan dan melaporkan hasil pengurusan piutang negara dan lelang. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1 variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan pemantauan secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan fraud, 2 variabel kegiatan pengendalian, dan variabel informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the application of internal control to the prevention of fraud the results of the management of state receivables and auction. The survey is conducted by distributing questionnaires to Treasurer Receipts KPKNL throughout Indonesia. This study uses multiple regression method. Result of this study are 1 control environment, risk assesment, and monitoring variables of the partial effect to prevention fraud, and 2 control activities, and information and communication variables have not effects to fraud prevention"

"ABSTRAKLelang adalah cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh ataudihadapan Pejabat Lelang dengan cara pembentukan harga kompetitif, yangmempunyai asas transparansi, akuntabilitas, efesiensi, kepastian, dan adil.Ternyata dalam perkembangannya lelang tidak dapat selalu dengan mudahdilaksanakan sesuai dengan asas lelang, khususnya pada lelang eksekusi danlelang non eksekusi yang bersifat wajib, barang-barang milik negara. Hal tersebutterjadi karena lelang sulit mendapatkan harga jual yang optimal karena yangmenjual bukan pemilik barang langsung, melainkan instansi/ pejabat terkait dancara penawaran langsung juga dapat menyebabkan kolusi dan tindakan tercelalainnya seperti dalam lelang pada KPKNL Yogyakarta. Oleh karena itu KPKNLYogyakarta mengupayakan cara lain berupa suatu terobosan dalam ketentuanlelang cara penawaran langsung agar dapat meminimalkan/ menghilangkan kolusiyang terjadi, yaitu dengan menggunakan TROMOL POS dan mengganti HargaLimit dengan harga interval. Ternyata cara tersebut berhasil mencegah terjadinyakolusi antara para peserta lelang yang tidak bertanggung jawab dan dapatmenciptakan harga yang optimal.

---

ABSTRACTAuction is method of selling to public conducted by or before Auction Officers bywhich forming competitive price, based on transparency, accountability,efficiency, certainty and fair. In actual practice, development of auction is notalways easily performed in accordance with auction principle, especially inauction execution and non execution with obligatory, state-owned property. Thesethings occurred due to the fact that it is difficult to obtain optimal selling pricebecause of the seller are not directly owner, but institution / related officer anddirect offer can also provoke collusion and other reprehensible actions, such asoccurred in auction at KPKNL Yogyakarta. Hence, KPKNL Yogyakarta soughtother methods as break through in auction stipulation of direct offer in order tominimize / eliminate collusion from happening, which is, utilizing MAIL BOX,and replacing Price Limit with price interval. Evidently this method succeeds inpreventing collusion among irresponsible auction participants and can optimalprice may be created."

"Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 belum terjadi terobosan baru bagi dunia usaha khususnya dunia perbankan dalam hal mengeksekusi barang agunan kredit macetnya, walaupun berdasarkan Undang-Undang tersebut pihak perbankan selaku kreditor diberikan hak untuk dapat melakukan eksekusi terhadap kredit macet yang telah dibebani Hak Tanggungan melalui institusi lelang. Pada dasarnya sistem penjualan secara lelang bukanlah hal yang baru bagi dunia usaha di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1908 yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement (Peraturan Lelang Stb. 1908 No.189) dan Vendu Instructie (Instruksi Lelang Stb. 1908 No.190). Sedangkan sebagai penyelenggara pelayanan lelang di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, melalui kantor operasionalnya yang disebut Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Berdasarkan data yang penulis peroleh jumlah persentase lelang Hak Tanggungan yang diajukan oleh Perbankan Swasta kepada KP2LN Jakarta I adalah sebagai berikut; lelang yang tidak laku mencapai 24% dan jumlah gugatan terhadap lelang Hak Tanggungan tersebut mencapai 20% terlebih berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap 40 responden pengguna jasa lelang 62% menyatakan telah puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh KP2LN Jakarta I, tetapi terdapat 38% responden yang belum puas terhadap pelayanan KP2LN Jakarta I. Alternatif penyelesaian kredit macet dengan menggunakan sarana hukum Hak tanggungan hanya dapat diterapkan terhadap bank swasta dengan menggunakan Pasal 6 dan Pasal 14 jo. Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, sedangkan untuk bank pemerintah mempunyai dasar hukum yang mengatur penanganan kredit macet tersendiri yang bersifat lex specialist dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 melalui prosedur pengurusan piutang negara."

"Pelaksanaan parate eksekusi pada eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 090 PDT G 2010 PN JKT PST dan Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Nomor 007 2014 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data data sekunder berupa peraturan perundang undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait Parate eksekusi pada hak tanggungan dan jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditor untuk mengeksekusi objek yang dijadikan jaminan dengan cara menjualnya dan mengambil pelunasan dari penjualan tersebut tanpa melalui fiat Pengadilan Negeri ketika debitor cedera janji.

---

The implementation of self enforcement Parate Executie of Secondary Right of Land Hak Tanggungan and Fiduciary Assignment by analyzing Civil Case No 090 PDT G 2010 PN JKT PST and Copy of Auction Minute of Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV No 007 2014 This study is using a normative juridicial approach that using secondary data related to the security law related literature and also using primary data such as interview with related informants The self enforcement of Hak Tanggungan and Fiduciary Assignment entitles the creditor to execute the secured object by selling it and take repayment of the sale without any fiat of District Court when the debtor breaches of contract."

"Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan salah satu sarana penyelesaian ketika debitur melakukan wanprestasi dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya permasalahan pengembalian sisa hasil lelang yang sudah seharusnya menjadi hak debitur. Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai sisa hasil lelang, menimbulkan suatu ketidakpastian hukum akan hak debitur atas sisa hasil lelang. Pihak pemerintah selaku penyelenggara lelang dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dapat turut hadir memberikan suatu kepastian agar debitur tetap terlindungi haknya dan mendapatkan pengembalian sisa hasil lelang. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan KPKNL dalam hal pemberian hasil bersih lelang serta konsep ideal pengaturan mengenai pengembalian sisa hasil lelang pada pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penlitian bersifat preskiptif dan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga mendapatkan hasil penelitian yang preskiptif analitis. Kewenangan KPKNL selama ini hanya terbatas pada pengembalian hasil bersih lelang kepada pihak penjual (kreditur) dan belum mencakup pengembalian sisa hasil lelang kepada pihak tereksekusi (debitur). Konsep ideal pengaturan pengembalian sisa hasil lelang ialah memberikan kewenangan tersebut kepada KPKNL agar dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi pihak debitur untuk mendapatkan pengembalian sisa hasil lelang.

---

The implementation of Foreclosure Auctions under Article 6 of the Mortgage Law is one of the mechanisms for resolving cases when debtor defaults and unable to fulfill their payment obligations to the creditor. In its implementation, issues have arisen regarding the return of the remaining auction proceeds, which should rightfully belong to the debtor. The lack of further regulation on this matter creates legal uncertainty regarding the debtor’s rights to the remaining auction proceeds. The government, as the organizer of the auction, in this case through the Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), could play a role in providing certainty so that the debtor’s rights are protected, and they can receive the return of the remaining auction proceeds. The problem addressed in this research concerns the authority of KPKNL in distributing the net auction proceeds, as well as the ideal concept of regulating the return of remaining auction proceeds in the implementation of Forecloseure Auctions. This research uses a doctrinal legal research method, with prescriptive typology of research and qualitative analysis, leading to prescriptive-analytical research results. The authority of KPKNL has so far been limited to the distribution of net auction proceeds to the seller (creditor) and does not extend to the return of the remaining auction proceeds to the executed party (debtor). The ideal concept for regulating the return of the remaining auction proceeds is to grant this authority to KPKNL, ensuring legal certainty for the debtor to receive the remaining auction proceeds."

"Searah dengan perkembangan di bidang perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya di Indonesia yang tidak lepas dari resiko kredit bermasalah, oleh karenanya pemerintah telah mendirikan lembaga jaminan yang kuat sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Bentuk nyata kepastian hukum yang dihadirkan pemerintah terbukti dengan adanya kegiatan lelang eksekusi atas barang yang dijaminkan oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya terhadap kewajiban (wanprestasi). Permasalahan yang kemudian muncul adalah wanprestasinya seorang debitur tidak serta merta membuatnya kehilangan hak-haknya. Debitur yang barangnya dilelang dengan nilai di bawah harga pasar berhak mendapatkan perlindungaan hukum, sama halnya bagi kreditur juga berhak memperoleh perlindungan hukum atas pelaksanaan lelang tesebut. KPKNL yang juga meliputi Pejabat Lelang mempunyai peran penting sebagai pihak yang berwewenang untuk melaksanakan lelang. Oleh karena itu perlu diketahui dengan jelas mengenai tanggung jawab Kantor Lelang termasuk di dalamnya Pejabat Lelang atas prosedur pelaksaan pelelangan yang akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait untuk meminimalisir timbulnya sengketa. Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1962 K/Pdt/2011 yang menggugat pihak kreditur (PT Bank Panin), KPKNL serta Pemenang Lelang (PT Sawalata Karya Bersama) yang diajukan oleh debitur (PT Anugerah Cemerlang Indonesia) yang merasa dirugikan dengan penetapan harga obyek lelang Hak Tanggungan yang dianggap telah dijual dengan nilai dibawah harga pasar, yang dimenangkan oleh kreditur. Dari hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban kantor lelang lebih bersifat formal bukan material, dalam hal ini lelang yang dilaksanakan kantor lelang Makassar telah dilakukan dengan prosedur yang benar. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian evaluatif yang bersifat deskriptif serta rancangan penelitian Case Study Design untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti yang didukung bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dihimpun melalui studi dokumen dan wawancara.

---

In line with banking and other financing institution growth in Indonesia, which is not free from the risk of non-performing loans, therefore the government has established a strong guarantee institutions in order to provide legal certainty for stakeholders. The existence of legal certainty, which presented by government can be seen in an auction execution as a consequence of default. The problem is a debtor who is default does not lose his rights, they still have legal protection. The property of defaults then be sold by auction with a value below market price eligible deserve legal protection, as well as the creditors are deserve legal protection. State Assets and Auction Service Office which also includes officials have an important role as the authorities to conduct an auction. Therefore, it need to be clear about the responsibilities of the State Assets and Auction Service Office that will be very beneficial for the parties who are involved to minimize lawsuit. Related to Supreme Court Decision No. 1962 K/Pdt/2011 who sued the creditor (PT Bank Panin), State Assets and Auction Service Office, as well as the Winning Bidder (PT Sawalata Work Together) filed by the debtor (PT Anugerah Cemerlang Indonesia) who feel aggrieved to his property which have been sold below market price. From the research, the responsibility of Auction Office are formal not material, in this case, Makassar Auction Office has been done with proper procedures. Research literature with the normative juridical form of research that is descriptive and evaluative study design Case Study Design to obtain a comprehensive and integrated information related to the case in a court ruling that supported the studied primary legal materials, secondary and tertiary. Data were collected through interviews and document study."

"Ketentuan akan keharusan adanya NPWP bagi peserta lelang melalui internet (lelang online) menjadi kontra produktif bagi peserta lelang yang bukan Warga Negara Indonesia, dikarenakan akan menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan lelang online tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas efisiensi dan asas kompetisi dalam pelaksanaan lelang online pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong? Bagaimana upaya menciptakan asas efisiensi dan asas kompetisi terhadap pelaksanaan lelang online pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.Hasil penelitian menyatakan penerapan asas efisiensi dan asas kompetisi dalam pelaksanaan lelang online pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong tidak terjadi, khususnya bagi peserta lelang yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur kewajiban Peserta Lelang menunjukkan NPWP, sehingga membuat peserta lelang dari luar negeri dengan terpaksa membutuhkan badan hukum di Indonesia sebagai perwakilannya, yang pada akhirnya adalah tidak terciptanya asas efisiensi dan asas kompetisi. Upaya menciptakan asas efisiensi dan asas kompetisi terhadap pelaksanaan lelang online pesawat ex Pelita Air pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, yaitu materi peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh peserta lelang.

---

The provision on the necessity of NPWP for internet auction participants (online auction) becomes counter productive for bidders who are not Indonesian citizens, because it will cause inefficiency in the implementation of online auction. Problems in this research is how the application of the principle of efficiency and the principle of competition in the implementation of online auction airplane ex Pelita Air at State Service Office and Serpong Auction? How is the effort to create the principle of efficiency and the principle of competition on the execution of online auction aircraft ex Pelita Air on State Wealth Office and Serpong Auction? This study uses normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis method, because the data obtained is quality. The result of research stated that the application of efficiency principle and competition principle in the execution of online auction of airplane ex Pelita Air at State Service Office and Serpong Auction does not happen, especially for bidders coming from abroad. (2) Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27 / PMK.06 / 2016 Concerning the Auction Implementation Guidelines which regulates the obligation of Bidders to indicate NPWP, thus making the auction participants from abroad is forced to require legal entity in Indonesia as its representative, which in the end is not the creation of the principle of efficiency and the principle of competition. Efforts to create the principle of efficiency and the principle of competition on the implementation of online auction aircraft ex Pelita Air at the Office of State Assets and Auction Serpong, the material legislation with regard to fairness for all bidders."