Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama skripsi ini adalah menyelidiki tingkat mobilitas modal Indonesia. Bagi Otoritas moneter, tingkat mobilitas modal dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk melihat efektivitas kebijakan makroekonominya -fiskal dan moneter- terhadap peningkatan output perekonomian. Pengukuran tingkat mobilitas modal Indonesia saya lakukan dengan menggunakan model Peter Montiel dan Nadeem U. Hague (1989). Model ini saya olah dengan menggunakan metode OLS (ordinary Least Square). Hasil pengukuran tersebut adalah tingkat mobilitas modal Indonesia dalam periode ini ternyata tinggi, yaitu dengan indeks 0.73 dalam kisaran o (nol) hingga 1 (satu). Implikasinya, menurut Mundell-Fleming (1963), dalam jangka pendek kebijakan moneter efektif untuk meningkatkan output perekonomian tetapi dalam jangka panjang kebijakan moneter harus didukung oleh kebijakan fiskal yang eskspansif. Tingkat mobilitas modal yang tinggi merupakan sinyal yang penting bagi sektor swasta untuk berhati-hati terhadap pinjaman luar negerinya. Tingkat mobilitas modal yang tinggi mencerminkan semakin besarnya potensi terjadinya capital inflow dan capital outflow yang. nantinya akan sangat mempengaruhi kondisi stabilitas makroekonomi."

"Kinerja logistik suatu negara merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi. Peran sektor logistik yang semakin penting tersebut telah menjadi perhatian negara-negara ASEAN. Upaya negara-negara ASEAN dalam meningkatkan peran sektor logistik adalah melalui pengembangan infrastruktur logistik. Permasalahan muncul ketika kebutuhan investasi infrastruktur ASEAN melebihi kemampuan negara-negara ASEAN untuk merealisasikannya, sehingga muncul infrastructure investment gap. Tingkat dukungan finansial tersebut mempengaruhi ketersediaan infrastruktur logistik eksisting di kawasan ASEAN, sehingga kinerja logistik negara-negara ASEAN menjadi relatif belum stabil dengan tingkat kesenjangan antar negara yang signifikan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dampak infrastruktur logistik terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Hasil regresi data panel dengan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa infrastruktur logistik mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Infrastruktur jalan rel kereta memiliki dampak terbesar, disusul oleh infrastruktur jalan dan infrastruktur bandara udara. Sedangkan, infrastruktur pelabuhan laut dan infrastruktur TIK, yang direpresentasikan oleh jumlah pelanggan akses internet berkecepatan tinggi, tidak secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Infrastruktur pelabuhan laut memiliki isu dalam hal tingkat integrasi negara-negara ASEAN dengan jaringan pengiriman kapal global yang lemah, serta tingkat efisiensi dan kualitas layanan infrastruktur pelabuhan laut yang rendah. Di sisi lain, infrastruktur TIK memiliki isu dalam hal tingkat kesiapan infrastruktur dan pemanfaatan TIK pada bisnis logistik yang rendah. Sementara itu, investasi infrastruktur domestik mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN meskipun dampaknya masih relatif kecil karena keterbatasan sumber pendanaan domestik dan rendahnya partisipasi sektor swasta pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur logistik.

---

A country`s logistics performance is a key to economic growth. The increasingly important role of the logistics sector has been the concern of ASEAN countries. ASEAN countries` effort in enhancing the role of the logistics sector is through the development of logistics infrastructure. The problem arises when ASEAN`s infrastructure investment needs exceed the ability of ASEAN countries to fulfil them; hence an infrastructure investment gap emerges. The level of financial support affects the availability of existing logistics infrastructure in the ASEAN region, rendering ASEAN countries logistics performances relatively unstable with significant levels of disparity among them.

This research was conducted with the aim to analyze the impact of logistics infrastructure on ASEAN countries` economic growth. The panel data regression results with Fixed Effect Model show that the logistics infrastructures of ASEAN countries positively influence ASEAN countries` economic growth. Rail infrastructure has the greatest impact, followed by road infrastructure and airport infrastructure. Whereas, port infrastructure and ICT infrastructure, represented by the number of subscribers for high-speed internet access, don`t significantly influence the ASEAN countries` economic growth.

Port infrastructure has issues in terms of weak integration level of ASEAN countries with the global shipping network, as well as the low level of efficiency and quality of port infrastructure services. On the other hand, ICT infrastructure has issues in terms of the low level of infrastructure readiness and ICT usage by logistics businesses. Meanwhile, domestic infrastructure investment positively affects ASEAN countries` economic growth, although the impact is still relatively small due to limited domestic funding sources and low private sector participation in logistics infrastructure development projects."

"Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan perekonomian suatu negara dalam jangka panjang, sehingga setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonominya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN selama jangka waktu 1990 ? 2009, dengan negara-negara yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak enam negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam. Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode Generalized Least Square (GLS) dan model estimasi Fixed Efect dengan menggunakan alat analisis untuk membantu mengolah data adalah program Eviews 6. Sedangkan data yang digunakan adalah data panel dari enam negara ASEAN yang mencakup periode 20 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterbukaan ekonomi (trade openness), investasi asing langsung yang masuk (foreign direct investment), investasi domestik, pengeluaran pemerintah, dan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN. Sedangkan untuk tingkat inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN. Berdasarkan penelitian ini angkatan kerja mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN sedangkan investasi baik Foreign Direct Investment (FDI) maupun investasi domestik mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN.

---

Economic growth becomes the important factor in the long term economic state success. Therefore, each country will always try to increase their economic growth and put it as its economic target. This research was done to know the factors that influence the economic growth in ASEAN member countries along 1990 ? 2009. The sampling country in this study is six countries which is Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines and Vietnam. The analysis method used is Generalized Least Square (GLS) method and Fixed-effect estimation model by using analytical tools to help in processing the data which uses Eviews 6 program. In other way the used data is panel data of six ASEAN countries which is covering the 20 years period. The result showed that trade openness, foreign direct investment, domestic investment, government expenditure, and labor force have a positive and significant impact for the six ASEAN countries economic growth. However the inflation rate does not impact significantly to the six ASEAN countries economic growth. Based on this research labor force has a relatively large impact on economic growth in six ASEAN countries, while investment both foreign direct investment (FDI) and domestic investment has a relatively small impact on economic growth in six ASEAN countries."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan ASEAN-5 membentuk integrasi moneter berdasarkan dua pendekatan dalam teori Optimum Currency Area OCA : indeks OCA dan endogenitas kriteria OCA. Hasil indeks OCA menunjukkan ASEAN secara keseluruhan baru memenuhi dua dari empat kriteria OCA yang digunakan. Singapura, Malaysia, dan Thailand dinilai layak membentuk integrasi moneter, sedangkan Indonesia menjadi yang paling tidak layak. Untuk hasil endogenitas kriteria OCA didapati bahwa peningkatan intensitas perdagangan, integrasi keuangan, dan kesamaan sektor produksi akan meningkatkan kesimetrisan guncangan moneter di ASEAN-5, tetapi tidak untuk guncangan penawaran dan guncangan permintaan. Dengan demikian, ASEAN-5 dinilai masih belum layak membentuk integrasi moneter.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the feasibility of ASEAN 5 in forming monetary integration based on two Optimum Currency Area OCA theory applications OCA index and endogeneity of OCA criteria. OCA index result shows that ASEAN 5 as a whole only complies two of four OCA criteria being used. Singapore, Malaysia, and Thailand are proper in forming monetary integration, whereas Indonesia has become the most improper one. From endogeneity of OCA criteria, it is found that the increasing of trade intensity, financial integration, and similarity of production sector will promote the symmetry of monetary shocks in ASEAN 5, but not for supply shocks and demand shocks. Thereby, ASEAN 5 is assessed not feasible enough in forming monetary integration."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terutama dan sisi penerimaan daerah (dana perimbangan dan pendapatan asli daerah) terhadap pertumbuhan ekonoml daerah di Indonesia, dan untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah kabupaten dengan daerah kota, serta untuk mengetahui perbedaan karakteristik antara daerah-daerah di Jawa-Bali dengan daerah-daerah di luar Jawa-Bali.Selain dipengaruhi oleh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi dikontrol pula dengan variabel pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita menjadi penting dalam sumbangannya terhadap pertumbuhan, ekonomi karena menjadi indikator bagi kesejahteraan penduduknya. Sedangkan jumlah penduduk menjadi penting karena merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan ekonomi sehingga akan besar pengaruhnya terhadap laju dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah secara signifikan mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pengaruhnya sangat kecil. Nilai koefisien yang diperoleh adalah : pertama, jika perubahan dana perimbangan naik 1% maka pertumbuhan ekonomi akan naik 0,0078%; kedua, jika perubahan pendapatan asli daerah naik 1% maka pertumbuhan. ekonomi akan naik 0,0072%.Hasil estimasi terhadap variabel kontrol pendapatan perkapita dan jumlah penduduk menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara konsisten mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan perkapita dan jumlah penduduk meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa antar daerah yang dilihat berdasarkan perbedaan status administratif antara daerah kabupaten dengan kota menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Dilihat dari perbedaan antar daerah yang dilihat berdasarkan perbedaan pulau yaitu daerah-daerah di Jawa-Bali dengan di luar Jawa-Bali menunjukkan arah hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah yang berada di Jawa-Bali lebih tinggi daripada daerah-daerah yang berada di luar Jawa-Bali."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penetrasi bank asing terhadaptransmisi kebijakan moneter di ASEAN-5 pada periode 2005-2014, khususnyapada periode krisis 2008-2009. Penelitian ini menggunakan data panel danestimasinya menggunakan teknik fixed effect dan random effect. Penelitian inimenemukan bahwa bank asing dapat memiliki peran penghambat terhadaptransmisi kebijakan moneter karena dilaksanakannya mekanisme internal capitalmarket antara bank asing di host country dengan parent bank di home country.Peran penghambat ini lebih nampak pada periode krisis. Penelitian ini jugamenemukan peran penghambat terhadap transmisi kebijakan moneter padaperiode krisis lebih besar dilakukan oleh bank asing yang berasal dari parent bankyang lebih terkena dampak krisis, bergantung pada wholesale funding, memilikiorientasi global dan jika bank asing tersebut masuk ke host country dengan caragreenfield. Sedangkan pada periode non-krisis ditemukan peran penghambatterhadap transmisi kebijakan moneter signifikan nampak pada bank asing yangberasal dari parent bank yang kurang terkena dampak krisis.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effects of foreign bank penetration on monetarypolicy transmission in ASEAN-5 during 2005-2014, especially in 2008-2009crisis. This research use panel data and estimated by using fixed effect andrandom effect. This research finds that foreign bank could have hampering role onmonetary policy transmission because of internal capital market mechanismconducted between foreign bank in host country and parent bank in home country.The hampering role is mainly found in crisis period. This research also finds thatthe bigger dampening effect on monetary policy transmission during crisis periodcomes from foreign banks whose parent bank is more affected by the crisis, hasglobal orientation, depends more on wholesale funding and if the foreign banksenter the host country via greenfield entry mode. Meanwhile, in tranquil (noncrisis)period, the hampering role on monetary policy transmission is onlysignificantly shown from foreign banks whose parent is less affected by the crisis."

"Dengan memperhatikan tren integrasi ASEAN, studi pada disertasi ini meneliti potensi keuntungan atau kerugian dari koordinasi bilateral kebijakan fiskal dan moneter di antara negara-negara ASEAN-5. Studi ini menggunakan versi modifikasi dari model makroekonomi dua negara yang dibangun oleh Liu dan Pappa serta kerangka model teori permainan dengan asumsi interaksi antaragen terjadi hanya satu kali dan semua agen memiliki informasi yang sempurna untuk menentukan kelayakan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di antara negara-negara ASEAN-5.Dengan menggunakan asumsi-asumsi ketat bahwa eksternalitas dari koordinasi kebijakan bilateral hanya akan dinikmati oleh kedua negara yang berpartisipasi dan bahwa suku bunga adalah satu-satunya instrumen kebijakan moneter yang ada, studi ini menghitung tingkat kesejahteraan potensial dari koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara relatif Indonesia adalah partner potensial terbaik untuk koordinasi kebijakan bagi Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Sementara itu, Filipina adalah partner potensial terburuk untuk koordinasi kebijakan bagi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.Walaupun demikian, jika dianalisis dengan kerangka model teori permainan, studi ini menemukan bahwa secara umum koordinasi kebijakan fiskal dan moneter bukanlah pilihan yang layak dilakukan oleh negara-negara ASEAN-5. Studi ini melihat adanya kecenderungan negara dengan skala ekonomi yang lebih besar akan memilih untuk tidak melakukan koordinasi kebijakan dengan negara yang lebih kecil, sementara negara yang lebih kecil akan memilih bekerja sama dengan negara yang lebih besar.Studi ini juga menemukan bahwa karakteristik antanegara yang berbeda menjadi tantangan bagi koordinasi kebijakan di antarnegara ASEAN-5. Walaupun perubahan karakteristik secara individual dapat mengubah level kesejahteraan dari dua negara yang terlibat dalam koordinasi kebijakan, analisis sensitivitas dalam studi ini menunjukkan bahwa bagi negara dengan skala ekonomi yang lebih besar, strategi non-kerjasama cenderung lebih menguntungkan daripada strategi bekerja sama. Dengan demikian, studi ini menunjukkan kemungkinan yang rendah bagi koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di antara negara ASEAN-5. Kesimpulan studi ini bukan kesimpulan akhir bagi kelayakan koordinasi kebijakan di antara negara ASEAN-5. Bukti empiris menunjukkan adanya koordinasi kebijakan antarnegara ASEAN-5 yang tidak melibatkan instrumen suku bunga, misalnya koordinasi di bidang perdagangan dan pembentukan cadangan devisa bersama.

---

Observing integration trends in the ASEAN, this dissertation examines the potential welfare gains or losses from bilateral fiscal and monetary policy coordination in the ASEAN 5 countries. We use the modified version of the Liu and Pappa rsquo s two country model in our analysis and the one shot perfect information game theory framework to determine whether it is feasible for the ASEAN 5 countries to bilaterally coordinate fiscal and monetary policies.Under strict assumptions that the externalities of bilateral policy coordination will only fall upon the two participating countries and that interest rate is the only available monetary policy instrument, we calculate the potential welfare outcome from fiscal and monetary policy coordination. We find that Indonesia is the best relative potential bilateral cooperating partner for Malaysia, Singapore, Thailand, and the Philippines. Meanwhile, the Philippines is the worst relative potential bilateral cooperating partner for Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand.However, when we analyze the feasibility of fiscal and monetary policy coordination by using the one shot perfect information game theory framework, we find that bilateral fiscal and monetary policy coordination in general is not a feasible option for the ASEAN 5 countries. Although it is not possible to make strong generalization from the pay off matrices of the bilateral games, we see a tendency that the bigger country should opt not to coordinate policies with the smaller country, while the smaller country should opt to coordinate policies with the bigger country.We observe that different country characteristics pose challenges for bilateral fiscal and monetary policy coordination among the ASEAN 5 economies. While individual change of these characteristics can change the welfare levels for two countries involved in relations, our sensitivity analysis shows that the outcome of non cooperating strategy for the bigger country tend to be superior to the cooperating strategy. Hence our study displays a rather low prospect of fiscal and monetary policy coordination among the ASEAN 5 countries in the future. However, this conclusion is not a final conclusion for the feasibility of policy coordination among the ASEAN countries. Empirically the ASEAN countries are indeed coordinating policies in areas other than interest rate, such as in trade and foreign exchange pooling."

"Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir di sejumlah negara Muslim menggambarkan suatu pertumbuhan yang tidak berkualitas akibat meningkatnya kesenjangan. Penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dan efisien dapat mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menikmati pertumbuhan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal meliputi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan serta kebijakan moneter meliputi sasaran akhirnya yaitu inflasi dan kredit domestik perbankan terhadap pertumbuhan inklusif di 4 negara OKI yaitu Indonesia, Malaysia, Qatar dan Saudi Arabia dengan menggunakan pengukuran yang diformulasikan oleh Hakimian. Hasil estimasi dengan menggunakan ECM Error Correction Model menunjukkan bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Malaysia dan Qatar, sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia dan Saudi Arabia. Sementara itu, inflasi ditemukan hanya berpengaruh signifikan dalam jangka panjang baik di Indonesia, Qatar, Malaysia dan Saudi Arabia, sedangkan kredit domestik perbankan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif di Saudi Arabia, Malaysia dan Qatar dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu adanya peninjauan ulang porsi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan dan efisiensi alokasi anggarannya untuk mendukung pertumbuhan inklusif. Selain itu, penguatan kebijakan moneter, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, serta perluasan sektor keuangan financial deepening untuk mencapai kesetaraan masyarakat dalam mendapatkan akses keuangan dapat mendukung tercapainya pertumbuhan inklusif.

---

In the last decade, a number of Muslim countries experience an unqualified economic growth. It is indicated by a high economic growth with less equality. The usage of an effective and efficient fiscal and monetary policy can promote an inclusive growth. This study empirically investigates the impact of fiscal policy government spending on health and education and monetary policy target inflation and domestic credit by banks on inclusive growth in four selected OIC Organization of Islamic Cooperation member countries, namely Indonesia, Malaysia, Qatar and Saudi Arabia by using Hakimian's formulation.

Based on ECM Error Correction Model, the result of this investigation shows that government spending in health positively and significantly influences inclusive growth in Malaysia and Qatar, while government spending on education influences inclusive growth in Indonesia and Saudi Arabia positively and significantly both in the short and long term. In terms of monetary policy, there is a significant effect of inflation towards inclusive growth in Indonesia, Qatar, Malaysia and Saudi Arabia in the long term. Meanwhile, a significant and positive influence of domestic bank credit towards inclusive growth only happens in Malaysia, Qatar and Saudi Arabia in long term.

Based on these results, it is necessary to review the portion of government spending in health and education, to increase the efficiency of budget allocation to support the inclusive growth. In addition, it is also necessary to strengthen monetary policy, maintaining political stability and security of the country, as well as to enhance the finance sector by financial deepening to achieve the equality in access to finance to promote the inclusive growth. "