Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti tentang penilaian efisiensi relatif 29 puskesmas di Kabupaten Pati pada tahun 2009 dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Metode DEA dipilih karena kelebihannya dalam mengolah lebih dari satu input dan output. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan output. Varuabel input terdiri dari 5, yaitu: biaya obat dan alat kesehatan habis pakai, biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas, jumlah tenaga medis, jumlah asisten medis, dan jumlah tenaga kesehatan lainnya. Variabel output terdiri dari 3, yaitu: jumlah imunisasi bayi HB0, jumlah balita ditimbang, dan jumlah kunjungan pasien rawat jalan. Hasil perhitungan dengan DEA menghasilkan 17 puskesmas efisien secara teknis dan 12 puskesmas tidak efisien secara teknis. Bagi puskesmas yang tidak efisien secara teknis dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan cara meningkatkan jumlah variabel output berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

The focus of this study is measuring relative efficiency of 29 public health centers in Pati regency in 2009, with Data Envelopment Analysis (DEA). DEA method is chosen because its superior for processing more input and output variables. This study uses output oriented model. Input variables consist of medical cost, operation and maintenance cost, numbers of physician, numbers of midwife and nurse, and numbers of other medical staff. Output variables consist of numbers of HB0 infant's imunization, numbers of child under five's weighting, and numbers of patients visit. The results are 17 public health centers classified as technically efficient and the remaining classified as technically inefficient. For the public health centers which are technically inefficient can be improved its value by increasing numbers of output variable based on DEA."

"ABSTRAKPengukuran efisiensi pada Kementerian Keuangan merupakan salah satu syaratdalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mempercepatpenerapan penganggaran berbasis kinerja. Adanya alat dan mekanismepengukuran efisiensi pada Kementerian Keuangan, diyakini akan mampumeningkatkan kinerja dan efisiensi kementerian/lembaga yang bersangkutan.Penelitian ini mencoba membangun model pengukuran kinerja dan efisiensiEselon 1 Kementerian Keuangan sekaligus melakukan pengukuran denganmenggunakan metode Free Disposable Hull. Melalui perumusan indikator kinerjaumum dan indikator kinerja fungsional, kemudian dihitung nilai indeks kinerjadan nilai indeks efisiensi 12 (dua belas) Eselon 1 Kementerian Keuangan.Hasilnya, ditemukan bahwa DJPU, BAPEPAM-LK dan BPPK merupakan eselon1 yang relatif lebih efisien dibandingkan dengan eselon 1 yang lain.

---

Abstract Measuring the efficiency of the Ministry of Finance is also a prerequisite inrealizing good governance and accelerate the implementation of performance basebudgeting. The existence of tools and mechanisms for measuring efficiency in theMinistry of Finance, is believed to be able to improve performance and efficiencyof ministries/institutions concerned. This research attempts to develop models ofperformance measurement and efficiency echelon 1 of Ministry of Finance as wellas take measurements using the Free Disposable Hull. Through the formulation ofcommon performance indicators and functional performance indicators, and thencalculate the value of performance index and efficiency index value of 12echelons of Ministry of Finance. As a result, it was found that DJPU, BAPEPAMLKand BPPK is an echelon 1 is relatively more efficient in comparison with oneanother echelon."

"Pada tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan mendistribusikan produk Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Provinsi namun pendistribusian dokumen mengalami keterlambatan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014 Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tidak menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan di tahun 2015 digunakan sebagai acuan namun data sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada antara lain dikarenakan sumber data Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2013 dan terjadi mutasi pegawai sehubungan dengan pembukaan RSU Kecamatan. Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan penyebab dari kurang tercapainya tujuan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yaitu integrasi data belum dianggap penting.

---

In 2014 the Human Resources Planning and Utilization of Health distributes products Health Plan Document HR needs to be a reference in health human resource planning needs in the Provincial Office, but the distribution of the document has been delayed.

This qualitative study aims to determine the implementation of the Health Human Resource Needs Plan Document 2014 Human Resources Planning and Utilization of Health in Jakarta Provincial Health Office of the Year 2014.

The results showed in 2014 Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization not a reference in the preparation of the document HHR planning needs in the Jakarta Provincial Health Office and in 2015 was used as a reference but the data is not in accordance with the existing conditions, among others, because the data sources Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization of year 2013 and a mutation of employees in connection with the opening of the District Hospital.

The conclusion of this study, the cause of the lack of achievement of the plan document HHR needs in Jakarta Provincial Health Office in 2015, namely the integration of the data has not been considered important."

"Efisiensi pelayanan rumah sakit salah satunya dapat dinilai dari BOR. Pencapaian BOR di RSU XYZ tahun 2013 terjadi penurunan cukup drastis dan tahun 2014 cenderung stagnant, namun penurunan tersebut tidak diikuti dengan penurunan jumlah pasien rawat inap dan hari perawatan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk diketahuinya pengaruh faktor internal mencakup kebijakan, pemasaran, dokter, perawat, fasilitas, peralatan dan faktor eksternal mencakup persepsi pasien, persepsi keluarga pasien dan program JKN. Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli-Desember 2015, menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif melibatkan wawancara mendalam terhadap 12 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor internal dan eksternal berpengaruh dalam pencapaian BOR. Faktor internal yang menyebabkan BOR menurun drastis karena adanya kebijakan perubahan status rumah sakit menjadi rumah sakit umum tipe C dan BOR di tahun 2014 tetap karena adanya pembatasan kuota tempat tidur pasien JKN. Kelemahan faktor internal adalah pemasaran untuk pasien umum dan asuransi komersial belum optimal dan keterbatasan perawat di gedung utara. Ancaman eksternal adalah kurangnya komunikasi kepada pasien, rendahnya penggantian tarif BPJS. Diharapkan dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan.

---

Cervices efficiency of the hospital is one of the thing that can be measured by BOR. In 2013 there was a dramatic decrease in number of BOR at XYZ hospital, while 2014 number remain stable. Decrease of BOR number was not equally means the drop of patients? number and inpatient day. So the purpose of this research is to know the influence of internal factors include the policy, marketing, doctors, nurses, facilities and external factors include the patient's perception, the perception of the patient's family and JKN program.This research was conducted in July to December 2015, using qualitative method with deep interview of 12 informant.

The result showed that all internal and external factors influence the achievement of the BOR. Internal factors that cause BOR dropped dramatically is policies to improve the status of hospitals into public hospitals type C, BOR stagnant in 2014 due to quota restrictions JKN patient's bed. The weakness internal factors, marketing to patients non JKN is not optimal and limitations nurse in the north building. While of external threat is the lack of communication to patient, the low cost of BPJS. Expected by knowing these factors, it could be a material evaluation to improve services."

"Rujukan pasien BPJS dari puskesmas ke rumah sakit di wilayah DKI Jakarta saat initelah menggunakan teknologi mutakhir berbasis internet dan dinamakan SistemPenjadwalan Rujukan Online SPRO . Sistem ini mencakup 1 informasi jadwalpelayanan dokter poliklinik di rumah sakit per tanggal, hari, jam. 2 manajemen jadwalpelayanan dokter yang tersedia dan yang sudah terjadwal. 3 reservasi / appointmentbooking pelayanan dokter poliklinik rumah sakit. 4 laporan-laporan berkaitan denganrujukan pasien. Studi yang merupakan studi kasus tentang pemanfaatan SPRO di RSUDPasar Minggu ini menganalisis data primer dari wawancara mendalam dengan informandan data sekunder berupa dokumen-dokumen laporan rujukan SPRO dan laporankunjungan di RSUD Pasar Minggu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa elemen inputfaktor SDM memiliki kerja rangkap dan kurangnya pengetahuan tentang SPRO, SIRSyang belum terkoneksi dengan SPRO, serta belum adanya SOP. Elemen proses berupapemberian informasi dan sosialisasi di puskesmas berjalan tidak optimal, kuota rujukanSPRO rendah, tidak adanya reminding sistem di RSUD Pasar Minggu, tidakkonsistennya waktu pendaftaran pasien di RSUD Pasar Minggu, tidak adanyakomunikasi dan koordinasi dengan puskesmas perujuk, dan tidak optimalnyamonitoring dan evaluasi sistem. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan pemanfaatanrujukan SPRO menjadi rendah yaitu sebesar 21,61 . Saran untuk RSUD Pasar Mingguadalah pembuatan reminding sistem, pemisahan alur pasien SPRO dengan pasienumum, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan puskesmas dan monitoringevaluasi.

---

Referral of BPJS patients from health center to public hospital in DKI region iscurrently implemented using internet based technology called the Online ReferralScheduling System SPRO . This system has advantages 1 Provide serviceschedule information of polyclinic doctor in hospital by date, day, and hour. 2 Service schedule management of the doctor and already scheduled. 3 Servicereservation or appointment booking of polyclinic doctor in hospital. 4 Reports whichrelate with patient referrals. This case study analyzed the utilization of SPRO in apublic hospital RSUD in Pasar Minggu using qualitative approach. Primary datawas collected using in depth interviews with informants and secondary data wascollected from documents of SPRO referral report and utilization in RSUD PasarMinggu.

The study revealed that the challenges in input elements were work load ofstaffs, lack of knorwledge on SPRO, no bridging system to SPRO, no standarprocedure in place. Elements of the process were poor information anddissemination in Puskesmas, too small quota for SPRO patients set up by RSUDPasar Minggu, no reminding system, poor registration scheduling for patients inRSUD Pasar Minggu, no communication and coordination with Puskesmas and poormonitoring and evaluation. These factors have caused low utilization of SPRO 21,6 . The study suggested that hospital need to develop the reminding system,separate patient flows between SPRO and non SPRO, improve communication andcoordination with Puskesmas as well as monitoring evaluation."

"Pemberian layanan kesehatan dasar yang berkualitas diperkirakan akan dapat menurunkan AKI sampai 20%. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran tentang kinerja bidan di desa dalam pelayanan antenatal dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tersebut. Penelitian ini menggunakan desain Cross Sectional. Hasil penelitian menunjukkan kinerja bidan di desa yang baik 69,9%. Variabel yang mempunyai hubungan dengan kinerja bidan adalah supervisi dan kelengkapan sarana.

---

Provision of quality basic health services is expected to be able to reduce maternal mortality to 20%. The research objective is to comprehend the big picture about the performance of rural midwives in antenatal care and the factors associated with it.

This study uses cross-sectional design. The results show good performance of rural midwives of 69.9%. Variables that have a relationship with the performance of midwives are supervision and completeness of facilities."

"Informasi menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan pemerintah. maka dari itu Disusunlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintah untuk memberikan Layanan Informasi Publik. Penelitian ini menganalisis Implementasi kebijakan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui Observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, yaitu mekanisme pelayanan informasi publik yang belum maksimal, serta sumber daya yang belum memadai.

---

Information has become a basic necessity for the community and the government. therefore drafted Law on Public Information Disclousure. The law requires all government agencies to provide public information services. This study analyzes the implementation of policies regarding the Law on Public Information of the Ministry of Education and Culture using a qualitative approach and data collection through observation and interview.

The results showed that the Ministry of Education and Culture has implemented a Law on Public Information Disclousure in accordance with applicable implementing regulations. However, in practice there are still shortcomings, namely a public information service mechanism that is not maximized, and inadequate resources."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara perawat dan pasienrawat inap bunda dan kebidanan terhadap Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita. Metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan adalah Human Sigma serta ditunjang dengan analisis univariat dan bivariat. Hasil yang didapatkan adalah keeratan hubungan antara perawat dan pasienrawat inap bunda dan kebidanan terhadap Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita berada di posisi HS3 yang berarti bahwa terdapat salah satu subjek yang keeratannya belumlah optimal.Diperlukan intervensi yang bersifat transformasional dan transaksional secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan keeratan hubungan.

---

This research aims to determine the engagement nurses and inpatient mother and obstetricsto Children and Maternity Harapan Kita Hospital.The method tomeasure the engagementis the Human Sigma and supported by univariate and bivariate analysis.

The results are the engagement nurse and inpatient unit mother and obstetrics to Children and Maternity Harapan Kita Hospital are in a position HS3, which means there is one subject that the engagement not optimal yet. It is required intervention transformational and transactional sustainably in order to improve the relationship."

"Angka kematian ibu (AKI) sebagai salah satu indikator kesehatan ibu, dewasa ini masih tinggi di Indonesia bila dibandingkan dengan AKI di negara ASEAN lainnya. Menurut Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI 2007), Angka kematian Ibu adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi 34 per 1.000 kelahiran hidup. penyebab AKI di Indonesia dikelompokan ke dalam penyebab langsung, penyebab tak langsung, dan penyebab mendasar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 11T dalam pelayanan antenatal oleh bidan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Komponen yang di evaluasi meliputi: komponen input (kompetensi bidan, sarana dan prasarana), proses (pelaksanaan 11T oleh bidan, masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 11T dalam pelayanan antenatal ) serta komponen output (meningkatnya kepatuhan dan cakupan kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan).Lokasi penelitian di wilayah kerja Puskesmas Singkawang Tengah Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada tahun 2012. Sebagai informan penelitian adalah bidan yang memberikan pelayanan antenatal.Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, Diskusi Group Terarah dan Observasi.

---

Maternal mortality is one of health indicator,that still high if it be compared with maternal mortality in ASEAN countries. According to Demography and Indonesian Health Survey 2007, maternal mortality rate is 228/100.000 live births and infant mortality rate 34/1000 live births, The cause of maternal mortality in Indonesia consist of direct causes and indirect causes.This research aims is to know the implementation of 11-T in antenatal care by midwives that use qualitative research. The component that will be evaluated are input components (Midwives competency, infrastructure), Process components (Implementation of 11-T of midwives, problem encountered in 11-T implementation) and output components (increased compliance and coveraged the pregnant women visit in health care service).The location of this research in working area of Middle Singkawang Public Health Center Singkawang city West Kalimantan in year 2012. The informant of this research are midwives that give antenatal care.The Data aggregation are by depth interviews, Focus group discussion and observation."

"Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, bertanggung jawab dalam kegiatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam rangka melaksanakan program JKN dan memenuhi himbauan dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait akreditasi, Puskesmas Kecamatan Ciracas telah menyusun pedoman berupa Formularium Puskesmas. Pemilihan obat untuk Formularium Puskesmas mengacu pada daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional (Fornas). Formularium tersebut digunakan sebagai acuan oleh Puskesmas Kecamatan Ciracas dalam menjamin ketersediaan obat yang berkhasiat, bermutu, aman, dan terjangkau. Tujuan dari laporan PKPA ini adalah untuk memahami alur penyusunan formularium puskesmas serta mengevaluasi kesesuaian daftar obat di formularium puskesmas dengan formularium nasional. Laporan ini didasarkan dari penelusuran literatur dan observasi data formularium puskesmas serta wawancara dengan apoteker yang terlibat dalam penyusunan formularium puskesmas. Berdasarkan analisis, alur penyusunan formularium telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilakukan evaluasi satu tahun sekali. Daftar obat di formularium puskesmas secara keseluruhan telah sesuai dengan formularium nasional yang berlaku. Namun, terdapat beberapa obat kategori fasilitas kesehatan tingkat 2 dan/atau 3 yang tetap dimasukkan ke Formularium Puskesmas Kecamatan Ciracas Tahun 2023 didasarkan atas hasil rapat dan disertai kajian/justifikasi dari dokter yang mengusulkan.

---

Puskesmas, as the first-level health facility, is responsible for comprehensive, integrated, and sustainable health service activities. In order to implement the JKN program and comply with the appeal from the Head of the DKI Jakarta Health Office regarding accreditation, the ciracas subdistrict health center has developed guidelines in the form of a Puskesmas Formulary. The selection of drugs for the Puskesmas Formulary refers to the National Essential Medicines List and the National Formulary. The formulary is used as a reference by the ciracas subdistrict health center to ensure the availability of efficacious, quality, safe, and affordable medicines. The purpose of this PKPA report is to understand the flow of the formulation of the puskesmas formulary and to evaluate the conformity of the drug lists in the puskesmas formulary with the national formulary. This report is based on a literature search and observation of puskesmas formulary data, as well as interviews with pharmacists who were involved in preparing the puskesmas formulary. Based on the analysis, the flow of the formulation of the formulary is in accordance with the applicable procedures and is evaluated once a year. The list of medicines in the Pukkesmas formulary as a whole is in accordance with the applicable national formulary. However, there are several level 2 and/or 3 health facility category drugs that are still included in the ciracas subdistrict health center formulary based on the results of the meeting and accompanied by a review or justification from the doctor who proposed it."