Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan anak adalah isu yang masih belum populer di kalangan masyarakat Indonesia. Secara konseptual aktivitas program perlindungan anak yang diimplementasikan di Nias merupakan respon untuk mereduksi permasalahan yang dialami oleh anak - anak dan memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak pasca kejadian bencana alam gempa bumi. Evaluasi proses implementasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi program perlindungan anak memberikan transformasi nilai dan makna terhadap anak. Meskipun aktivitas program telah selesai dilaksanakan namum proses dan hasil yang dicapai belum memberikann gambaran keberhasilan program yang memberdayakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung hak tumbuh kembang anak. Dukungan masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program ini masih bersifat individual tidak kolektif sehingga keberlanjutan program belum terwujud.

---

Child protection is unpopular issue yet among Indonesian community. Conceptually, child protection activities had been implemented in Nias is a respond to decrease problems addressing to the children and in regard to better environment for them after earthquake disaster. The purpose of implementation process evaluation is to describe and analyze how the implementation of child protection program transforming importance and spirit to the children. Although the program activities have been done, however the process and evidence couldn?t reach the program expectation in regard on empowering and developing community?s awareness on supporting children right to grow and develop. Community and government supportive is still with individual/unselective support since then the sustainability of programs couldn?t be reached."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis realitas perlindungan tahanan anak di Rutan 'X', berdasarkan tolok ukur 'kondisi fisik' rumusan The Association for The Prevention of Torture (APT). Adapun 'kondisi fisik' meliputi makanan, akomodasi, fasilitas kebersihan, kesehatan pribadi, penerangan-ventilasi dan pakaian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan datanya didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten di Rutan 'X' yaitu Kepala Rutan, para petugas, dan para tahanan anak. Setelah menganalisis hasil penelitian maka ditemukan bahwa pemenuhan hak makanan tahanan anak setidaknya hampir memenuhi semua acuan pokok rumusan APT. Namun pemenuhan hak akomodasi, fasilitas kebersihan, kesehatan pribadi, penerangan-ventilasi dan pakaian kurang optimal. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya pemerataan anggaran dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahunan Anggaran, sehingga tidak terlalu timpang dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas Rutan sendiri sebagai kantor dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas Rutan sendiri sebagai 'kondisi fisik. Kemudian personil Rutan perlu dikaji lagi tentang penempatannya dalam rangka pengawasan tahanan anak di blok hunian.

---

This research aims to analyze reality of child prisoners protection at Detention Center 'X' based on 'physical condition' benchmark of the Association for the Prevention of Torture (APT) formulation, where is 'physical condition' includes food, accomodation, sanitary facilities, personal health, lighting, ventilation and clothes. Data of this research acquired by any interview with a competent source at Dentention Center 'X' such as chief, officer and child prisoner themselves. This analysis explains that all of above stated obligation regarding to prisoner food is almost fulfilled and meet to APT formulation, but not optimum yet for any else obligation. Conclusion of this research recommends to budget equalization of Annual Operational Activities Budget Instruction Manual, so that could come more impartial regarding to meet requirement of office facilities and 'physical condition'. In otherwise, need to reviews of officer placement regarding to control and supervise all of child prisoners."

"Masalah perlindungan konsumen tidak terbatas pada konsumen dewasa, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi konsumen anak-anak. Masalah ini terutama marak di ranah digital, khususnya dalam hal video game. Ada banyak kasus di mana anak-anak menderita akibat dampak negatif dari video game dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk kesehatan mental, interaksi sosial, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Sangat penting untuk menganalisis peraturan yang ada yang dapat melindungi konsumen anak-anak dari efek negatif ini, juga mencakup hak-hak konsumen anak yang dilanggar, sejauh mana perusahaan game mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta peran orang tua dalam mengawasi aktivitas bermain game anak-anak mereka. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi efektivitas langkah-langkah yang ada dan mempertimbangkan perbaikan potensial untuk lebih melindungi konsumen anak-anak.

---

Consumer protection issues are not limited to adult consumers as they also significantly affect child consumers. The issues that are particularly prevalent in the digital realm, especially concerning video games. There are numerous cases where children suffer from the negative impacts of video games across various aspects of their lives, including their mental health, social interactions, and overall well-being. It is crucial to analyze the current regulations that can protect child consumers from these negative effects, also covering the rights of child consumers that are being violated extending to which game companies that complies with the existing laws and regulations, and the role of parents in supervising their children’s gaming activities. Additionally, it is important to explore the effectiveness of existing measures and consider potential improvements to better safeguard child consumers."

"Anak sebagai karena tuhan yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, mempunyai kedudukan yang khas dan khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak merupakan aset yang berharga yang diliki oleh suatu bangsa, sebab anak adalah potensi, tunas, masa depan dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak perlu mendapat kesempatan yang seluasnya -luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik intelektual mental maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan anak dan pemenuhan haknya merupakan syarat mutlak untuk pengembangan anak."

"Indonesia great catastrophy, the earthquake on December 26, 2004, subsequent tsunami devastated some 800 kilometers of Aceh's coast line, killing some 150,000 people and leaving a further 37,000 missing, presumed dead. The damage was of such immensity that the national and international response was immediate and magnificent. A further earthquake on March 28, 2005 affecting the islands of Simuelue and Nias and southern Aceh created significant further damage. Government the Republic of Indonesia issued President Declare (Keppres) Number 63/M/2005 for development Reconstruction and Rehabilitation Bureau (BRR NAD-Nias) at April 29" 2005. The reconstruction and rehabilitation effort faced a complex situation in undertaking activities to meet the needs of the affected population. Debris clearance, providing shelter for displaced persons, land ownership, restoration offish ponds and salt affected agricultural land, restoration of public infrastructure, transport and delays have all had an impact on the speed of the recovery effort. At both the administrative and implementing levels, progress might have been faster. Nonetheless, visible signs of progress are now evident and BRR, government, donors and NGOs all have plans to rapidly accelerate expenditure for the reconstruction and rehabilitation in all sectors in Aceh-Nias in 2006. The significant problem is how to manage entire reconstruction and rehabilitation activities according a common set of indicators to measure recovery progress and performance based on Key Performance Indicators undertaking major work in sectoral areas by the tsunami affected nations."

"Kedatangan berbagai etnis dari seluruh Indonesia bahkan berbagai bangsa di dunia dalam rangka membantu masyarakat Aceh korban tsunami merupakan latar belakang dari penelitian tentang Manajemen Ketidakpastian dan Kecemasan Pendatang di Aceh ini. Pertemuan pendatang dengan penduduk lokal yang berbeda budaya dipastikan memiliki persoalan baik secara langsung maupun pada jangka panjangnya bagi kedua pihak. Bagi warga Aceh yang telah puluhan tahun tertutup dari dunia luar sebagai akibat konflik politik yang terjadi, kehadiran berbagai etnis dapat mengikis budaya lokal yang khas yakni lekatnya antara budaya, agama dan masyarakatnya. Sedang bagi pendatang keberangkatan mereka ke Aceh membutuhkan upaya yang besar agar dapat berdaptasi dengan cepat demi tujuan kemanusiaan yang ingin dicapai.Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode single level analisis yaitu fokus penelitian ada pada individu-individu pendatang. Subjek penelitian menggunakan informan yang masih atau pernah bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias dalam periode Mei 2005 - Mei 2006. Dengan menggunakan individu pendatang yang berasal dari Jakarta dan bukan suku Aceh, diharapkan penelitian ini mampu melihat bagaimana pengalaman ketidakpastian dan kecemasan serta bagaimana mereka mengelola ketidakpastian dan kecemasan ketika berinteraksi dengan warga lokal.Hasil penelitian menunjukan bahwa sumber ketidakpastian dan kecemasan pendatang di Aceh adalah pada perbedaan budaya yang tercermin dalam perilaku budaya dari masyarakatnya, pada penerapan syariat Islam dan adanya konflik politik yang pemah terjadi. Masing masing pendatang memiliki cara sendiri dalam mengelola ketidakpastian dan kecemasan mereka sesuat dengan pemahaman dan pengalaman mereka masing-masing. Ketidakpastian dan kecemasan yang mereka alami selalu mampu dikelola sehingga tidak sampai menimbulkan konflik dengan warga lokal demi tercapainya tujuan kemanusian mereka di Aceh dalam menbangun kembali Aceh pasca tsunami."

"Pada 28 September 2018, gempa berkekuatan 7,4 melanda pulau Sulawesi dengan episentrumnya terletak sekitar 80 km dari Kota Palu. Gempa tersebut diikuti dengan tsunamii, tanah longsor dan liiquefaksi yang menyebabkan kerusakan besar pada berbagai jenis infrastruktur. Saat melaksanakan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi dalam berbagai bidang, terjadi tantangan lainnya yaitu pandemic covid-19 yang menurunkan produktivitas kinerja pelaksanaan. Kondisi tersebut menuntut para pihak terkait segera melakukan pengendalian proyek, agar tujuan dari pelaksanaan rehabiltasi dan rekonstruksi dapat tercapai dengan baik. Pelaksanaan praktik keinsinyuran ini merinci proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan Palupi-Simoro, Kalukubula-Kalawara, Biromaru-Palolo, Akses Huntap Pombewe (RR-02) terdampak gempa bumi dan liquefaksi. Pelaksanaan praktik difokuskan pada perencanaan dan pelaksanaan penanganan area liquefaksi serta pengendalian terhadap dampak pandemic covid-19. Praktik keinsinyuran dilaksanakan dalam rentang waktu 4 bulan yaitu dari Bulan Februari sampai dengan Mei 2021. Dalam praktik keinsinyuran ini didapatkan proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara lengkap dengan memperhatikan proses mitigasi bencana dan trauma healing. Perbaikan kondisi tanah di area liquefaksi dilaksanakan dengan cara vibrator coulomb stone. Sedangkan pengendalian kinerja dilakukan dengan melakukan optimasi produktivitas menggunakan data mining dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

---

On 28 September 2018, an earthquake measuring 7.4 struck the island of Sulawesi, with its epicenter located about 80 km from Palu City. The earthquake was followed by tsunamis, landslides, and liquefaction causing massive damage to various types of infrastructure. When carrying out the completion of rehabilitation and reconstruction in various fields, another challenge occurred, namely the COVID-19 pandemic, which reduced the productivity of implementation performance. This condition requires the relevant parties to immediately take control of the project so that the rehabilitation and reconstruction objectives can be adequately achieved. The implementation of this engineering practice details planning, implementing, and controlling the Rehabilitation and Reconstruction work of Palupi-Simoro, Kalukubula-Kalawara, Biromaru-Palolo, Huntap Access Pombewe (RR-02) roads affected by the earthquake and liquefaction. Thus, implementing the practice of planning and implementing the handling of the liquefaction area and controlling the impact of the COVID-19 pandemic. The engineering practice is carried out in a span of 4 months, from February to May 2021. In this engineering practice, it is found that the rehabilitation and reconstruction planning process is carried out in full by taking into account the process of disaster mitigation and trauma healing. Improvement of soil conditions in the liquefaction area was carried out utilizing a coulomb stone vibrator. Meanwhile, performance control is carried out by optimizing productivity using data mining while still paying attention to strict health protocols."