Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan Pasal 66 UUJN telah menegaskan bahwa penyidik wajib untuk meminta persetujuan MPD sebelum memanggil notaris untuk dimintai keterangan dan sebelum memeriksa protokol notaris sehubungan dengan suatu kasus tertentu. Pengaturan ini berdasarkan pada sifat kerahasiaan yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Tetapi dalam praktik sering terjadi pemanggilan notaris untuk diminta keterangan dan pemeriksaan protokol notaris tidak berdasarkan persetujuan MPD. Akibatnya terjadi masalah yang menimbulkan ketidakpastian hukum, misalnya apakah persetujuan MPD tersebut merupakan suatu keharusan, apakah kewajiban untuk merahasiakan isi akta merupakan suatu kewajiban yang mutlak bagi notaris dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik. Adapun tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk memahami keharusan bagi penyidik untuk meminta persetujuan MPD sebelum meminta keterangan dari notaris dan memeriksa protokol notaris. Kedua, untuk mengetahui dan memahami kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Ketiga, untuk mengetahui dan memahami bagaimana erlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik.

---

Article 66 The Rule of Notary has confirmed that investigator obliged to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking descriptions from notary and before checking notary`s protocols. The rule above based on nature of secret sticks on notary function as public functionary. But in practices it is almost not happened. This problems rises legal uncertainty, such as: an investigator`s obligation to asking permission a compulsion or not, is notary`s obligation to keep agreement substance must be defended or not, how is legal protection to notary who giving description to investigator. The goals of this research namely: First, to understand about investigator`s obligation to ask permission from Area Supervisor Attorney before asking description from notary. Second, to understand about the notary`s obligation to keep agreement substances. Third, to understand about legal protection to notary who gives descriptions to investigators."

"Perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin pisah harta menyebabkan suami bertindak secara sepihak dalam melakukan tindakan hukum sebagai penghadap, diawali dengan membuat surat pengakuan hutang jo akta pembebanan hak tanggungan jo surat perpanjangan waktu pinjaman, dibuat oleh Notaris yang dilakukan penghadap atau suami tanpa persetujuan isterinya dengan menjaminkan tanah dan bangunan yang menjadi harta bersama mereka. Dalam hal ini suami tidak dapat memenuhi kewajiban berhutangnya, menyebabkannya diharuskannya terdapat sita eksekusi yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisi dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Simpulan penelitian menyatakan bahwa menjaminan harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan pihak suami dapat menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum, diharapkan untuk kedepannya Notaris bertindak lebih bertanggungjawab, cermat, teliti dan seksama dalam membuat setiap akta yang dibuatnya agar tidak merugikan pihak lain baik disengaja maupun tidak.

---

Marriage took place without separation of property agreement mating act unilaterally cause the husband to take legal action as appearer, begins with a letter of acknowledgment of debt mortgage deed charging letter extension of the loan, made by Notary appearer conducted without the consent of his wife or husband with offers land and buildings that become treasures with them. In this case the husband cannot meet the obligations of indebtedness, there is a seizure caused be required executions carried out by a third party as a creditor. This study uses a normative study. The data obtained were analyzed using qualitative methods which produce descriptive data analysis. Conclusion the study shows that the guarantee of property in a marriage with a husband who carried out the deed that may cause becomes null and void, are expected to act more responsibly in the future Notary , meticulous, through and careful in making any deed that is made in order not to harm others whether intentional or not."

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan, kewajiban serta larangan Notaris, serta mengatur mengenai sanksi-sanksi administratif yang akan dikenakan kepada Notaris yang melanggar aturan. Notaris adalah pejabat umum dan dasar utama profesi serta jabatan Notaris adalah kepercayaan, oleh karena itu seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk bertindak jujur, adil dan tidak berpihak. Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli, menganalisis putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 10/B/Mj.PPN/2009, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkannya beserta sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris diatur bahwa apabila ada seorang Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan, maka Notaris tersebut akan dikenakan sanksi perdata dan sanksi administratif.

---

Law Act Number 30 of 2004 of Notary Professional regulate authority, obligations and Notary restrictions, and also organize the administrative sanctions to be imposed on the Notary who infringe the rules. Notary as a public official and the profession's main of trust, therefore, an act truthful, fairly and impartially.

In this thesis, the author discusses about the infringe committed by the Notary in the sale and purchase deeds, analyzing about the decision of central assembly examiner's of Notary public knowing thereafter, and punishment given to the Notary who commit violations. According to the Law of Notary Professional, public notary who commits an offense, will be subject to civil and administrative sanctions."

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik dan memberikan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta. Salah satu bentuk akta otentik adalah akta perseroan yaitu Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB. Di dalam Putusan MPPN No : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, merupakan kasus yang terdapat di Riau dimana seorang klien yang menghadap Notaris hendak dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB dan Akta Risalah RUPS-LB untuk satu perbuatan hukum yang sama. Klien tersebut memiliki itikad tidak baik dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai kenyataannya kepada Notaris bahwa RUPS yang telah diadakan perseroannya untuk membahas jual-beli saham telah memenuhi kuorum kehadiran para pemegang saham sehingga dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat. Atas keterangan klien-nya, maka Notaris membuatkan Akta tersebut. Ketika klien tersebut melaporkan dua Akta tersebut kepada para pemegang saham, munculah protes dari para pemegang saham dan menuntut pidana kepada klien Notaris karena telah memberikan keterangan palsu. Klien tersebut malah balik menyalahkan Notaris dengan menggugat tidak dapat memberikan pelayanan yang profesional dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB tersebut dan melaporkannya ke MPWN-Riau. MPWN-Riau hanya memberikan sanksi teguran lisan kepada Notaris tersebut. Karena tidak puas, maka klien tersebut melaporkan ke MPPN. Atas hal tersebut, MPPN memutuskan menguatkan keputusan MPWN-Riau dengan sanksi teguran lisan kepada Notaris.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan dua narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan Notaris adalah membuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dengan dokumen persyaratan yang belum jelas kenyataannya, membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB dan Akta Risalah RUPS-LB dengan nomor dan tanggal yang sama, serta membuatkan Akta Risalah RUPS-LB yang sebenarnya tidak dapat dibuat karena Notaris tidak datang dalam RUPS-LB. Sementara sanksi yang diberikan MPPN kepada Notaris adalah lisan dan menguatkan keputusan MPWN-Riau.

---

Notary is a public official who has authority to make authentic documents and give legal advice about making deed. One form of deed is a deed of company that is authentic Deed of Statement of General Meeting Sharehorlders and Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes. In the Decision MPPN No: 02 / B / Mj.PPN / VIII / 2010, is located in Riau cases where a client is about to be made to Notary Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders for the same single legal act . Client has a bad faith to provide information that does not fit reality to the notary that the Extraordinary General Meeting Shareholders which was held perseroannya to discuss buying and selling shares in compliance with attendance quorum of shareholders so it can take decisions and legally binding. On the testimony of his client, then make the Notary deed. When the client provides a copy of the Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders Meeting Minutes to shareholders, munculah protests from the shareholders of two of the company deed, and prosecute criminal deed to the client for giving false testimony. Clients are turning instead to sue the notary blame can not provide professional services by issuing a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and The Deed Extraordinary General Meeting Shareholders Minutes and report it to MPWN-Riau. MPWN-Riau only gave sanction to the Deed is an oral reprimand. Not satisfied, then the client is reported to MPPN. Top MPPN examination about notary error, then MPPN decided to strengthen decision-Riau MPWN with verbal reprimand sanction to the deed.

This research used a normative juridical approach because it emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms and interviews with the two sources. Qualitative data analysis methods that form the research results in the form of analytical explanatory.

The results stated that the mistakes made by deed is made The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders with the document requirements are not clear in fact, make a The Deed of Statement of Extraordinary General Meeting Shareholders and the Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders with the same number and date, and make a Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting Shareholders who truly can not be made because the notary did not come within the GMS-LB. While the sanction given to the Notary MPPN is an oral reprimand and strengthen decision-Riau MPWN."

"Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta notaris berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2004 dan perubahannya undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang bersifat perspektif analistis. Hasil penelitian ini adalah pada Undang-undang Jabatan Notaris perlindungan hukum terhadap para pihak terdapat pada pasal 3 huruf c dan f pasal 15 huruf e, pasal 16 huruf a, b, c, d, e, dan l, pasal 38 ayat (3) huruf a, b, c, dan e, pasal 38 ayat (4) huruf b, pasal 39 ayat (1) dan (2), pasal 40, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 48, pasal 60 dan pasal 65; Sedangkan pada Kode etik notaris terdapat pada pasal 3 ayat (4), (6), (14) dan pasal 4 ayat (1), (5), (6); Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta notaris pada putusan pengadilan negeri Jakarta nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel secara tidak langsung sudah terdapat dengan sendirinya pada putusan tersebut.

---

This thesis discusses the legal protection of the parties in a notarial deed by Law No. 30 of 2004 and its amendment of Law No. 2 of 2014 concerning the notary office and code of conduct notary. This research is legal-normative juridical analytical perspective. Results of this study was to Law Notary legal protection of the parties contained in article 3 letter c and f Article 15 letter e, Article 16 letters a, b, c, d, e, and l, Article 38 paragraph (3) letters a, b, c, and e, article 38 paragraph (4) letter b, article 39 paragraph (1) and (2), article 40, article 42, article 43, article 44, article 48, article 60 and article 65 ; While on Notary Code of Conduct contained in article 3 paragraph (4), (6), (14) and Article 4 paragraph (1), (5), (6); Legal protection of the parties in a notarial deed at the Jakarta court's decision number 395 / Pdt.G / 2011 / PN.Jkt.Sel indirectly have found itself in the verdict."

"Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimana pengawas melakukan pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, dan apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut serta upaya mengatasinya.

---

Notary is known as one only public official which power by authority in producing a deed that is authentically constitute a trusted agent by public however unable releassed from its regulation rules, namely the Acts Number 30 of 2004 about Notary Official (formerly named official regulation contained within state gazette 1860 Number 3).

As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply from him and also must be capable with responsibility in provide an authentically deed that applied to those community required it.

The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon a supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating with controlling on all acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on Notary as public official, it was issued a new regulation that effective for all Notaries, namely the Acts No. 30 of 2004. By effective that Acts so the authority of State Court as Notary Supervisor named as the Supervision Assembly.

In referring with the above matter there emerged a certain problem how an supervisor hold its control to those Notaries in doing their duties before and after effective the Acts No. 30 of 2004, problems during the supervision function and solutions for those."

"Pasal 1868 KUHPerdata adalah Undang Undang yang menghendaki keberadaan Notaris, dimana pasal ini menyatakan bahwa Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat "Oleh" atau "Dihadapan" Pegawai-pegawai Umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Merujuk dari hal tersebut berarti Pasal ini mengatur 2 (dua) bentuk akta otentik yaitu :1. Bentuk akta yang dibuat ?Oleh? Notaris disebut dengan Akta Pejabat atau Akta Relaas.2. Bentuk akta yang dibuat ?Dihadapan? Notaris atau disebut Akta Partai atau Akta Partij.Sedangkan dalam pasal 38 UUJN tidak mengatur dan menjelaskan tentang ke 2 (dua) bentuk akta yang disyaratkan dalam pasal 1868 KUHperdata. Ditambah, tidak adanya penjelasan secara rinci dalam UUJN; pasal per pasal. Tentunya hal ini dapat mengakibatkan masalah-masalah hukum yang dapat berujung kepada ketidak-pastian hukum atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Azas publisitas membuat UUJN tidak hanya bagi notaris saja, tapi juga bagi masyarakat luas termasuk bagi penegak hukum. Oleh karena itu, UUJN harus jelas dan tegas dalam pasal-pasalnya terutama dalam pengaturannya sehingga masyarakat luas dan penegak hukum lebih memahami akan fungsi, keberadaan dan tanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

---

Article 1868 Civil Code is the foundation for the existence of Notary in Indonesia, where the act stated : The Authentic deed is a deed in the form prescribed by law,made "by" or "before" any public officers who has the power to it in a place where the deed is made?, which means the above act ruled 2 form of authenticate deeds which are :1. In the form of made ?by? notary that is Deed Party2. In the form of made ?before? notary, that is Deed Notary.Article 38 UUJN determine the form and nature of the deed, but actually this article did not rule those forms into two groups in which required by deed of Article 1868 Civil Code. In addition, the absence of a detailed description of the form and nature of deed ?explanation in UUJN; article by article? in UUJN, can possibly create problems in the future upon the deed which is made by or before notary. Issuing UUJN means that Social Publicity Principal automatically took place so that those articles in UUJN made not only for the notary but as well as for the police, judge, etc in handling the law enforcement. Therefore, UUJN should have a clear and firm rules both in articles and explanation in order to give a better understanding upon the notary function, the existence and responsibilities to society."

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat, menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh akibat hukum yang timbul terhadap akta-akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melanggar wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk mengetahui bagaimanakah sanksi yang akan diberikan kepada seorang notaris atas tindakan adanya suatu dugaan pemalsuan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, dan tipe penelitian deskriptif analitis dengan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan sebagai pendukung digunakan juga studi lapangan untuk memperoleh data primer, yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Apabila notaris dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya dengan melakukan pemalsuan terhadap akta sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam hal keotentikannya suatu akta terhadap masyarakat yang memerlukan jasa notaris pemerintah akan selalu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan notaris melalui Majelis Pengawas guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para notaris didalam menjalankan tugas jabatannya.

---

Notary is a public officer who by law is given the authority and trust from the public, runs most of the state power to create an authentic written evidence in the field of civil law. The purpose of this study is to determine how far the legal consequences arising for authentic deeds made by the notary who violates its authority as prescribed by the Notary Public Office Act. To find out how sanctions will be given to a notary public for the actions of an alleged fraudulent deed. This study uses juridical normative, analytical and descriptive type with a literature study in order to obtain secondary data and also used as support to field studies to obtain primary data, the data can be analyzed qualitatively. If the notary in carrying out his position was known to make mistakes or omissions that cause harm to his client by making forgery of certificate as stipulated in Article 48 of Law Title Deed, the notary is obliged by law to account for his actions. In terms of authenticity of a certificate of notary public who need the services the government will always monitor the notary work through Supervisory Board to ensure the safety of the public interest against the public notary office in the running task."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai saksi di Pengadilan. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris sehubungan dengan tindakan Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya mempergunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) yaitu prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana adalah merupakan suatu kewajiban karena dengan jelas diatur dalam Undang- Undang. Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana ternyata menurut penelitian terdapat perbedaan dalam pengaturannya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007. Pemberlakuan Peraturan Menteri ini dapat dipandang memperlemah pelaksanaan Pasal 66 karena jangka waktu pemberian persetujuan sejak diterimanya permohonan untuk Majelis Pengawas Daerah itu menjadi kendala bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya.

---

This thesis aimed to review all implementation aspects of Article 66 of Act No. 30/2004 about Notary Function regarding to their responsibilities as witness in a court where concerned on duty and authorities of all their law action uses liability based on fault principle. This principle means there is any notary responsibilities on common principle of criminal and civil laws where become witness is a mandatory and also ruled by Minister of Law and Human Rights Ordinance No. M.03.HT.03.10/2007. Conclusion of this thesis explains that above stated Minister of Law and Human Rights Ordinance could be diluting effectiveness of Article 66 implementation regarding in any time delays to approval for LocalSupervision Board (MPD) starting their jobs."