Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai beberapa klausul spesifik dalam Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma dengan menggunakan asas proporsionalitas sebagai landasan utama untuk menilai apakah perjanjian tersebut telah mengakomodir kepentingan para pihak secara fair. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dimana dari data sekunder yang ada dilakukan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hubungan kemitraan inti-plasma ini para pihak berada dalam 'posisi tawar' yang tidak seimbang, sehingga pada tahap pra kontrak asas proporsional tidak terpenuhi, sedangkan pada tahap pembentukan kontrak terdapat klausul yang memenuhi asas proporsionalitas, namun ada pula yang tidak memenuhi asas proporsionalitas. Pada akhirnya penulis menyarankan bahwa, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengefektifkan program kemitraan inti-plasma ini, selain itu perlu adanya pembekalan wawasan akan aspek-aspek hukum kontrak serta konsekueansinya bagi para peternak/petani plasma, serta perlu dibentuk suatu organisasi peternak/petani plasma sebagai wadah advokasi/pendampingan para anggotanya.

---

This thesis discusses about some specific clause in the 'Inti-Plasma' Partnership Agreement using 'the proportionality principle in commercial contract' as the primary basis for asessing whether the agreement has accommadate the interests of the parties fairly. This research is an explanatory research which use 'juridical-normative' format were collected the data from the seccondary data which analysed by qualitative methods. The conclusion from this study is, in the 'inti-plasma' relationship the parties are in a unbalance bargaining position,so that in the stage of 'pre-contract' , that principle are not met, while at the stage of 'formation of contracts' there are some clauses that met and does not met with that principle. In the end, the researcher suggest that government intervention is needed to streamline the 'inti-plasma partnership program' eficienly, in addition to the need for debriefing the ranchers/farmers about any aspects of contract law and its consequences for their bussiness relation, beside that it's need to set up an organization of ranchers/farmers as a forum to accommodate the inspirations and the interests of its member, so that through these forum can provide safeguards provisions for a fair contract although the contract was made in the standard agreement."

"Tesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang menganalisa klausula arbitrase dalam judul tesis ini berfokus untuk menjawab apakah klausula arbitrase yang terdapat dalam judul (Indonesia) sudah cukup mengakomodir dalam penggunaan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa dan memudahkan proses penyelesaian sengketa asuransi kebakaran di Indonesia. Kajian pustaka dijadikan dasar dalam penelitian guna penulisan tesis ini. Dari hasil yang diperoleh dengan menganalisis data serta norma, diperoleh gambaran mengenai kelebihan-kelebihan dari arbitrase dibandingkan dengan pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana klausula arbitrase yang terdapat dalam tidak atau belum mengakomodir kemudahan untuk proses penyelesaian sengketa asuransi. Ketidakjelasan atau ambiguitas kurang terperincinya klausula arbitrase dalam polisnya telah menimbulkan perbedaan penafsiran yang justru menyebabkan terjadinya sengketa (kesulitan) dalam menentukan cara/forum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, yang ternyata menyebabkan berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa (perdagangan). Sengketa yang timbul dari pelaksanaan putusan No:46/pdt.6/1999/Jakarta Selatan yang mencantumkan klausula arbitrase di dalamnya, sebagaimana telah ditentukan oleh Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) bahwa para pihak dalam perjanjian kehilangan haknya untuk membawa sengketanya ke pengadilan umum dan pengadilan umum yang bersangkutan dilarang menerima dan wajib menolak permohonan sengketanya, ternyata masih saja kasus arbitrase yang bersangkutan diterima oleh pengadilan umum. Dari hasil anallisis kasus yang ada penulis menyarankan bagaimana dapat dilakukan pembenahan dalam penyusunan klausula-klausula arbitrase yang ada di dalam perjanjian, Indonesia dengan memperhatikan elemen-elemen esensial yang harus ada dalam suatu klausula arbitrase. Memperhatikan sikap hakim (pengadilan) yang masih menerima kasus sengketa perjanjian dagang yang telah mencantumkan klausula arbitrase, perlu diadakan sosialisasi UU no. 30 Tahun 1999 tersebut terhadap masyarakat umumnya dan kepada para hakim khususnya dalam menyikapi kasus sengketa yang timbul dari perjanjian yang telah memiliki klausula arbitrase supaya kelebihan-kelebihan arbitrase benar-benar efektif.

---

This thesis is written based on the research that analyzes the arbitration clauses in the court. This thesis is focused on answering whether the arbitration clause contained in the court is sufficient to accommodate the use of arbitration as a way of disputes resolution and facilitate the process dispute reolution in Indonesia or not. Literature review of the research is the basis in this research in order to write this thesis.

From this research we can see how the arbitration clauses the court contained is not (yet) able to accommodate the effectiveness of dispute settlement process. Vagueness or ambiguity and the lacking of the details in the arbitration clauses the ineffectiveness on the dispute settlement process. The disputes arising from the implementation of that includes the arbitration clauses in it, as determined by Law No:46/pdt.6/1999/Jakarta Selatan (Arbitration Law) that the parties in the contractlose their right to take the disputes to the general court and relevant court is barred from receiving and shall dispute settlement reguest, apparently there still disputes case is accepted by the general court.

From the results of the analysis of the case, the author suggest the improvements can be made in darfting the arbitration clauses in the agreements, especially in the court view of the elements that essential to exist in an arbitration clause. Noting the attitude of the judge (general court) that is still receiving the contract disputes cases which its includes the arbitration clauses, it is necessary to socializw the Law No. 30/1999 (Arbitration Law) to the public generally and especially to the judges in dealing with the disputes arising from agreements which have arbitration clauses so that the advantages of the arbitration van be really effective."

"Penafsiran suatu perjanjian atau kontrak yang didalam KUHPerdata diatur melalui Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 masih diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perbedaan penafsiran dalam menjalankan isi perjanjian atau kontrak dapat berakibat pemenuhan prestasi sebagaimana telah dirumuskan dalam perjanjian atau kontrak tersebut menjadi berjalan tidak lancar atau terhambat. Dengan adanya penafsiran perjanjian atau kontrak diharapkan maksud para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut dapat dipertemukan, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pemenuhan isi perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan agar dalam merumuskan perjanjian atau kontrak hendaknya para pihak yang terlibat harus memperhatikan kata-kata dan maksud yang tersirat didalam perjanjian atau kontrak tersebut sehingga perjanjian atau kontrak yang dibuat isinya jelas, mudah dipahami serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Akan tetapi, apabila masih terdapat perbedaan penafsiran diantara para pihak yang terlibat didalam perjanjian atau kontrak hendaknya penafsiran terhadap isi perjanjian atau kontrak tersebut tetap dilakukan secara adil dan berpedoman pada peraturan yang ada sehingga pelaksaan isi perjanjian atau kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik.

---

The interpretation of agreement or contract in Civil Code which have been set in Article 1342 until Article 1351 still be needed for parties involved. In view of the differences in interpretation of the contents in the contract or agreement this can cause misunderstandings and obstructing the fulfillment of achievements which have been formulated in that agreement or contract. The agreement or contract interpretation can give a good meaning for the parties in that agreement or contract so there will be a clear understanding to fulfill the agreement. This research is using literature study of juridical-normative.

The result of this research needs to be that the parties has to know carefully the meaning of the words or content of the agreement or contract in order to be clearly or easily understood and could not have any different interpretation. But, if there still are different interpretations between parties involved in that agreement or contract, it should be fair and guided by the existing rules in the interpretation of the agreement or contract content so the implementation of the agreement or contract content can be concluded properly."

"Tiap jenis perjanjian mempunyai persyaratan yang berbeda yang dapat melahirkan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dicapai dengan kata sepakat yang disampaikan dengan sikap diam dapat menimbulkan akibat hukum pada masing-masing pihak. Akibat-akibat yang ditimbulkan ini beragam tergantung jenis perjanjian apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Skripsi ini membahas tentang putusan hukum di tingkat Kasasi Mahkamah Agung antara PT. Dwi Damai dengan PT. Philips Indonesia yang melakukan Perjanjian Distributor secara diam-diam. Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan perjanjian secara diam-diam dalam hukum Indonesia. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian distributor merupakan perjanjian konsensual yang dapat dilahirkan melalui perjanjian diam-diam. Dengan demikian PT. Dwi Damai dan PT. Philips Indonesia telah terikat oleh perjanjian distributor yang dilakukan secara diam-diam.

---

Each type of agreement has its requirements that create the agreement itself. The agreement that based on silent agreement could have many legal consequences toward the parties. This legal consequences appear based on the type of agreement the parties perform. This study discusses Indonesian High Court Decision between PT. Dwi Damai and PT. Philips Indonesia that perform Distributor Agreement by silent agreement. The purpose of this study is to discover silent agreement legal standing based on Indonesian law system. The study will employ normative-juridical method. The result of this study show that distributor agreement is a consensual agreement which can created by silent agreement. Therefore PT. Dwi Damai and PT. Philips Indonesia have been attached by distributor agreement made by silent agreement."

"Skripsi ini membahas tentang variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan data time series dengan rentang waktu penelitian dimulai dari Februari 2008 sampai dengan Oktober 2012. Penelitian ini diuji menggunakan metode multivariance regresi dengan software Eviews.6, menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang positif antara biaya intermediasi, bagi hasil DPK, dan PDB terhadap margin pembiayaan murabahah,mudharabah, musyarakah, dan ijarah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Selain itu variabel lainnya yaitu BI rate dan krisis ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan walaupun secara negatif terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sedangkan untuk variabel volume pembiayaan dan tingkat pertumbuhan inflasi dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

---

This thesis discusses the variables that have an influence on the margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. This study uses time series data to the study period starting from February 2008 to October 2012. This study tested using mutivariance regression methods with Eviews.6, found that there is a positive significant effect between the cost of intermediation, profit sharing of customer fund, and the GDP to the margin financing murabahah, mudarabah, Musharakah and Ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Besides other variables, BI rates and economic crisis also had a significant effect, although the negative effect on margin financing murabahah, mudarabah,musharakah, and ijarah and PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. As for the variable volume of financing and inflation growth rates in this study had no effect on margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan pemberian perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang temyata jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Janrinan Fidusia. Sehingga kreditur (penerima fidusia) tidak akan dapat perlindungan hukum berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur (pemberi fidusia) tidak. memenuhl kewajibannya untuk meltmasi hutangnya atau wanprestasi. Tesis ini juga membahas mengenai hal-hal yang menyebabkan didalam proses -perjanjian kredit dengan jaminan :fidusia di BPD DIY Cabang Kota Wates Kulonprogo Yogyakarta tidak mendaftarkan jaminan Fidusianya tersebut dan perlindungan bagi para pihak ditinjau dari Undang­ Undang Jaminan Fidusia Penelitian ini adalah penelitian yuridis nonnatif dengan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis terhadap data hukum, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang Jaminan Fidusia, yang meliputi kewajiban pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hasil penelitian adalah jaminan fidusia tidak didaftarkan adalah untuk meringankan beban nasabah sebagai pelaku usaha ekonorni rnikro dari beban pembuatan akta jaminan fidusia dan untuk perlindungan hukumnya telah diantisipasi oleh pihak bank dengan mencantwnkan klausula tersebut dalam perjanjian. ketika terjadi kredit macet dan tidak ditemukan jalan keluar secara intern maka bank akan melimpahkannya ke kantor pelayanan lelang negara.

---

This thesis discusses the implementation of the provision of credit agreement with that found on fiduciary fiduciary security is not registered at e Registration Office Fiduciary. So that the creditor (recipient S fiduciary) will not be able to legal protection under the Law Number 42 Year 1999 if the debtor (the giver of fiduciary) does not fulfiJI its obligation to repay its debt or default. This thesis also discusses about the things that cause in the process of credit agreement with the :fiduciary security in BPD DIY Yogyakarta Kulonprogo Wates City Branch did not register these Fidusianya guarantees and protections for the parties in terms of Fiduciary Law. This research is a normative juridical by revealing the truth in a systematic and methodological to the legal danamely by studying and analyzing the Fiduciary law, which includes registration obligations towards Fiduciary Law Number 42 Year 1999 About Fiduciary. The results are not registered on fiduciary is to_relieve the burden on our clients as business operators from the burden of making micro economic security deed and for the protection of fiduciary law has been anticipated by the bank by putting these clauses in the agreement. when there is bad credit and can not find a way out internally then the bank will delegate it to the office of the state auction services."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum perjanjian kredit pemilikan rumah dan penerapan ketentuan wanprestasi atas sengketa perdata yang terjadi dalam perjanjian kredit pemilikan rumah antara PT. BTN Cabang Padang dengan Ridwan S ditinjau dari KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian kredit pemilikan rumah merupakan suatu jenis perjanjian tersendiri yang pada umumnya dibentuk oleh ketentuan- ketentuan dalam hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, PT. BTN Cabang Padang dinyatakan wanprestasi terhadap Ridwan S selaku konsumen.

---

This research aims to ascertain legal aspects of KPR agreement and how the provisions concerning breach of contract according to Civil Code are implemented under civil dispute occured in KPR agreement between PT. BTN Branch Padang and Ridwan S. This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms. This research concluded that KPR agreement is a type of agreements which is generally formed by the provisions of Civil Law/Private Law. According to Article 1238 Civil Code, PT BTN Branch Padang declared breach of contract."

"Tesis ini membahas kedudukan, akibat hukum dan perlindungan hukum dari Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit Multiguna antara pihak Bank X dengan suatu perusahaan yang karyawannya mendapatkan fasilitas kredit ini. Penelitian ini juga menguraikan mengenai keuntungan dan kerugian perjanjian kerjasama tersebut dan masalah kredit macet yang terjadi serta penyelesaiannya dalam kaitan dengan pemberian kredit multiguna.Hasil penelitian menemukan bahwa perlu pengkajian ulang terhadap perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna tentang pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemenuhan/pelaksanaan kewajiban perusahaan yang diatur dalam perjanjian kerjasama jika perusahaan pailit dan pertanggungjawaban perusahaan jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.

---

The focus of this study is the status, legal impact and legal protection of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit between Bank ?X? and a corporate whose employees receives this credit facility. The research also analyze the advantage and disadvantage of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit in relation to the Non Performing Loan and its settlement.The result of the research finds the needs to review the terms of the Cooperation Agreement on Multipurpose Credit towards the corporate?s responsibilities in case they declare bankrupt and if any mass severance of employee relations occur."

"Buku ini merupakan buku ke-3 yang diterbitkan oleh kelompencapir (Kelompok notaris pembaca, pendengar dan pemikir), suatu kelompok diskusi yang beranggotakan para notaris yang mempunyai kesamaan visi dan misi yaitu seputar pengayaan ilmu hukum dengan cita-cita menyebarkan ilmu hukum dan kenotarisan kepada masyarakat umumnya dan kepada para notaris khususnya."