Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 130916 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Penelitian penyusunan program legislasi daerah (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo)
"Local legislation program program is a mapping for the shake and priority scale for establishing local regulation implemented through needs analysis activity local law apparatus. In the explanation of article 15/2004 on legislation establishment migh be seen that program of local regulation establishment is an Instrument of Local Legislation Establishment Planning, that is sistematically arranged and integrated and it is arranged in the framework of realizing Local law Development which is syncronizes to National law. Local legislation program becomes the foundation in carying governance out whether it is for Local house of Representatives or Local Government in making a public policy. The making of Local Legislation migh be implemented if there's : change on Central Government Policy,earthquake and in emergency and change on level of community needs. Of current observation result, Province of Gorontalo in estabisishing Local Rewgualtion is mor based on current needs and umprogrammed and waits for one another between related stakeholder, moreover, Local legislation isn't estabilished yet is still a new program. Therefore, Consultation Assistance in Local Legislation Program Arrangement in Province of Gorontalo is still badly needed in order to support the Implementation of Middle and Long term Development Program."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rona Versonita
Usaha pengembangan panas bumi dan hubungan pemerintah pusat daerah studi : persepsi stakeholder terhadap undang undang nomor 21 tahun 2014 dan undang undang nomor 23 tahun 2014 = Geothermal development efforts and central and local government relations study stakeholders perception on acts number 21 year 2014 and acts number 23 year 2014
" ABSTRAK
Undang ndash; Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang pembebasan kawasan hutan untuk pengembangan panas bumi dan Undang ndash; Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan dampak terhadap usaha pengembangan panas bumi di Indonesia yang memunculkan persepsi dari para pemangku kebijakan Stakeholders . Fokus penelitian ini memaparkan bagaimana persepsi stakeholders terhadap kedua Undang ndash; Undang tersebut. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi literatur. Kemudian berdasarkan teori stakeholders dan konsep suistainable development, masalah pengalihan fungsi lahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat ndash; daerah yang diatur dalam Undang ndash; Undang tersebut dapat mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia.Kata kunci : Panas bumi, Persepsi, Stakeholders, Suistainable Development, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah.
ABSTRACT Geothermal Development Efforts and central and local government relations Study Stakeholders perception on Acts Number 21 year 2014 and Acts Number 23 year 2014 .Acts Number 21 year 2014 on the acquisition of forest areas for geothermal development and Acts Number 23 of 2014 on local government has an impact on the business development of geothermal energy in Indonesia gave rise to the perception of the stakeholders. The focus of this study describes how the perception of stakeholders about the Acts. Therefore, the research method is used by interview and literature study. Then, based on stakeholder theory and suistainable developmentconcepts, problems of land conversion and the transfer of power central ndash local government. Therefore, that Acts can accelerate the development of geothermal energy in Indonesia.Keyword Geothermal, Perception, Stakeholders,Suistainable Development Central Goverment, Local Government. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S65761
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kebijakan pemerintah daerah mengenai jilbab: kajian tentang instruksi walikota Jakarta Barat No. 101 tahun 2001 dari perspektif feminis
KAJ 9:3 (2004) (1)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Yudhi Wijayanto
Implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau-pulau terluar - (studi kasus Pulau Miangas Kab. Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara) = Implementation of government policy on management of the outer islands (a case study miangas island talaud islands in north Sulawesi Province
"Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas. Tujuan penelitian adalah membahas isi kebijakan, membahas konteks implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas dan untuk mendapatkan konsep alternative tentang kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dikembangkan dengan metode triangulasi. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara, FGD dan observasi. Informan penelitian sejumlah 32 orang ditentukan melalui snowball technique dengan criteria tertentu.
Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas merupakan suatu konsep kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan pembiayaan; sumber daya alam dan lingkungan; sumber daya teknologi dan sarana prasarana; serta sumber daya kebijakan.. Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau kecil terluar menunjukkan adanya permasalahan tumpang tindih isi kebijakan yang menyebabkan pengelolaan Pulau Miangas belum terintegrasi dan belum optimal. Permasalahan tumpang tindih isi kebijakan ini terungkap dari adanya sejumlah regulasi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan perbatasan.
Konteks implemetasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau Miangas terkait dengan upaya penegakkan kedaulatan negara di perbatasan. Dengan demikian pengelolaan Pulau Miangas tidak bisa dipandang hanya dari satu sektor; dilaksanakan hanya untuk kepentingan sektoral; dan hanya mengandalkan satu sektor saja. Karena itu, pengelolaan Pulau Miangas memerlukan keterpaduan lintas sektoral dengan mengedepankan pentingnya peran daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan negara.
The phenomenon that made the object of research is the implementation of government policies on the management of Miangas Island. The research objective was to discuss the content of policies, discussing the context of the government policies implementation on the management of Miangas Island and get an alternative concept of management policy at the border of the outer most islands. The study used a qualitative research approach developed by the triangulation method. Collecting data using literature studies, interviews, and observations FGD. 32 The informants were determined by snow ball technique with a criteria.
The government content of policy on the management of Miangas Island is a concept of policy management of the outermost islands in the border which includes the management of human resources and financing; natural resources and environment; technological resources and infrastructure; and regulations. Fill government policy on the management of the outermost small islands showed overlapping contents of the policy issues that led to integrated management Miangas Island and have not yet optimal. Problems of overlap revealed the contents of a number of regulations relating to the use and management of marine resources and fisheries as well as border management.
The context of the implementation of government policies on the management of the island Miangas associated with efforts to enforce the sovereignty of the country at the border. Thus management Miangas Island can not be viewed only from one sector; implemented only for sectored interests; and only rely on one sector alone. Therefore, Miangas Island requires an integrated management across sectors by promoting the importance of the role of regions as the spearhead of the state government administration."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
D2201
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
L. Sumartini
Penyusunan kerangka ilmiah perencanaan pembangunan hukum nasional di bidang pemberdayaan rencana legislasi daerah dalam era otonomi daerah
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2001
352 SUM p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Membangun format baru otonomi daerah
Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005
352.283 MEM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Noverva Pradina Pramesti
Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi daerah : studi kasus pada penyusunan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Banyumas = Council position as the local government in the implementation of local legislation function : case study on preparation of local regulations in the District Council Banyumas
"Skripsi ini memberikan gambaran mengenai kedudukan DPRD yang selama ini disebut sebagai lembaga “legislatif” daerah oleh masyarakat, ternyata bukanlah demikian. DPRD adalah salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah, sehingga DPRD merupakan lembaga eksekutif daerah. DPRD hanya menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan membentuk peraturan-peraturan perundang-undangan tingkat daerah bersama Kepala Daerah, seperti Peraturan Daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa DPRD Kabupaten Banyumas telah menjalankan fungsi legislasi di daerah dengan baik, dimana hal ini terlihat dari peraturan-peraturan daerah yang telah dihasilkan. Oleh karena peraturan daerah adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem peraturan perundang-undangan nasional maka harus ada mekanisme pengawasan terhadapnya, baik melalui lembaga eksekutif (executive review) maupun lembaga peradilan (judicial review). Hal ini perlu dilakukan agar Pemerintah Daerah tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
This thesis provides a description of the position of Council as an institution has been called "legislative" by the local community, but it is not so. Council is one of the elements of the regional administration, together with the Regional Head, so the Council is in the executive area. Council only perform the function of legislation in areas with established rules and regulations in regional level together with Regional Head, such as local regulation. This research is a descriptive qualitative research design.
Research results showed that Banyumas Regency has run its legislative function well, where it is seen from local regulations that have been generated. Because of local regulations is an integral part of the system of national legislation there must be monitoring mechanisms to it, either through the executive (executive review) and the judiciary (judicial review). This is necessary so that the local government does not abuse his authority in doing his job as a regional administrator."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S47389
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Umniah Salsabila Prasojo
Analisis formulasi kebijakan dana desa: studi interaksi antar aktor dalam perspektif network governance = Analysis of village fund policy formulation: study of actor interaction in a network governance perspective
"Kebijakan Dana Desa memiliki proses formulasi yang dinamis sehingga tercermin dalam implementasinya sejak tahun 2015. Dana Desa yang diamanatkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerap memiliki kendala yang dihadapi baik dari segi implementasi maupun pada saat formulasi kebijakan. Permasalahan seperti kapasitas desa yang belum mumpuni hingga distorsi kebijakan menjadi poin penting untuk menilik lebih jauh mengenai proses dalam formulasi kebijakan Dana Desa. Oleh karena itu, penulis membahas formulasi kebijakan melalui proses interaksi antar aktor dan faktor yang menentukan keberhasilan dalam membangun kebijakan Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan interaksi antar aktor dan menggambarkan bentuk jaringan dalam formulasi kebijakan Dana Desa dalam perspektif network governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis faktor keberhasilan terdapat lima indikator keberhasilan dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa, yaitu kepercayaan yang kuat, jumlah partisipan yang tidak kompleks, aktor memiliki kondisi yang sama untuk mencapai tujuan bersama, kompetensi antar aktor yang saling menguatkan serta kemampuan merespon permintaan eksternal. Kemudian ditemukan juga faktor lain yang menjadi kendala yaitu, kebutuhan aktor belum dapat diakomodasi dengan baik, konsensus yang belum kuat, penerimaan informasi antar aktor yang belum terdistribusi dengan baik, persamaan persepsi yang belum kuat, kurangnya keterampilan koordinasi antar aktor karena perbedaan persepsi, informasi hingga perilaku ego sektoral. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk jaringan aktor dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa memenuhi karakteristik yang dimiliki shared-governance.
The Village Fund policy has a dynamic formulation process that has been reflected in its implementation since 2015. The Village Fund, mandated through Law No. 6 of 2014, often has challenges both in terms of implementation and when formulating policies. Issues such as village capacity that have not been qualified also policy distortion become a critical point to explore the process in Village Fund formulation process. Therefore, the author discusses policy formulation through a process of interaction between actors and factors that determine success in developing Village Fund policies. The purpose of this research is to describe the factors that determine the success of interaction between actors and describe type of the network in the Village Fund policy formulation in a network governance perspective. This study uses a post-positivist approach. The data comes from in-depth interviews also several literature studies.
The results showed that there were five indicators of a successful policy formulation process: strong trust, the number of participants who were not complex, actors had the same conditions to achieve common goals, competence among actors are strong and the ability to respond to external requests. Besides, there are factors that become obstacles in the formulation process: the needs of actors have not been well accommodated, the joint consensus is not strong, the information between actors that have not been well distributed, the perception is not strong, lack of coordination skills between actors due to differences in perception, information and sectoral ego behavior. In addition, it can be concluded that the form of actor network in the Village Fund policy formulation process fulfills the characteristics of shared-governance."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syifa Masna Raisalah
City diplomacy dalam usaha penurunan gas emisi di london pada tahun 2006-2014 = City diplomacy as an effort to reduce gas emission on london in 2006-2014
" ABSTRAK
City diplomacy merupakan sebuah upaya yang saat ini tengah marak digunakan oleh pemerintah kota di dunia. Diplomasi ini didukung oleh jaringan internasional yang dibentuk dengan melibatkan kerjasama antar pemerintah kota bersama aktor bisnis maupun Non-Governmental Organizations NGOs ; disertai hubungan baik antara pemerintah kota dengan pemerintah nasional dan pemerintah regional yang menaungi. Pemerintah Kota London sebagai salah satu aktor internasional turut mencanangkan city diplomacy melalui Cities Climate Leadership Group C40 . Pembentukan organisasi lintas negara tersebut menjadi salah satu cara Pemerintah Kota London untuk menurunkan gas emisi dan menyelesaikan masalah perubahan iklim di wilayah mereka. Beberapa faktor utama seperti solidaritas, aktivisme sosial, dan pemenuhan kepentingan, didukung oleh kepemilikan sumber daya, karakter pemerintah nasional yang membawahi, hubungan kota dengan negara, posisi kota, dan letak geografis kota sebagai faktor pendukung, merupakan faktor-faktor pendorong terbentuknya city diplomacy. Selain itu, salah satu temuan dari penelitian ini adalah pentingnya kepemimpinan visioner oleh pemerintah kota sebagai faktor keberhasilan city diplomacy. Keberhasilan city diplomacy yang dilakukan oleh Pemerintah Kota London melalui C40 pada akhirnya mampu menunjukkan signifikansi peran pemerintah kota dalam isu perubahan iklim dunia.
ABSTRACT City diplomacy is an effort that being rapidly adopted by the municipal government in the world recently. This diplomacy is supported by international network which engages between the local government with business actor and Non Governmental Organizations NGOs along with a mutual relation between city and the national as well as regional government. London rsquo s Government as one of the international actor also doing city diplomacy by creating Cities Climate Leadership Group C40 . The establishment of that international organization is one of the processes for the London rsquo s Government to reduce their emission gas and solve the climate change problem in their area. Some of main factors such as solidarity, social activism, and fulfillment of interest, supported by resources, the character of national government, linkage between the central government and the cities, cities influential location within the state, and the geographical of cities as supporting factor, are the push factors of city diplomacy. Beside that, one of the results of this research is the importance of visionary leadership by city government as a factor in the succession of city diplomacy. At last, the success of city diplomacy by London rsquo s Government can indicates the significance of city government role in solving the climate change problem in the world."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66116
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Achmad Affandi
Analisis kebijakan perencanaan dan penganggaran infrastruktur air minum oleh pemerintah daerah (studi kasus Provinsi Jawa Tengah) = Analysis of planning and budgeting policy on water infrastructure in local government (case study Provincial Government of Central Java) / Achmad Affandi Nasution
"ABSTRAK
Di sektor pelayanan air minum, perencanaan dan penganggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, begitu juga pengendalian kinerja PDAM. Dua arah kebijakan utama pelayanan air minum menyasar akses air minum universal 100 serta pemenuhan standar pelayanan minimum. Hasil identifikasi faktor penting terkait dua target utama ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kinerja PDAM yang berpengaruh adalah: i Air tidak berekening Non-Revenue Water ; ii Perbaikan meter pelanggan, iii Efektifitas penagihan; serta, iv Kualitas air minum. Selanjutnya, pendekatan analisa deskriptif dengan bantuan tabel ilustrasi membandingkan konsistensi dari faktor penting ini dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PDAM penerima anggaran bantuan program air minum. Analisa ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan perencanaan/penganggaran bantuan PDAM dengan tanda variabel yang diharapkan, serta capaian akses air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum.Kedua analisa ini menunjukkan bagaimana perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengikutsertakan evidence sebagai referensi kebijakan. Sehingga dalam kebijakan ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan identifikasi evidence secara lebih baik dengan memanfaatkan dukungan laporan atau dokumentasi terkait lainnya.Di sektor pelayanan air minum, perencanaan dan penganggaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, begitu juga pengendalian kinerja PDAM. Dua arah kebijakan utama pelayanan air minum menyasar akses air minum universal 100 serta pemenuhan standar pelayanan minimum. Hasil identifikasi faktor penting terkait dua target utama ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kinerja PDAM yang berpengaruh adalah: i Air tidak berekening Non-Revenue Water ; ii Perbaikan meter pelanggan, iii Efektifitas penagihan; serta, iv Kualitas air minum. Selanjutnya, pendekatan analisa deskriptif dengan bantuan tabel ilustrasi membandingkan konsistensi dari faktor penting ini dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PDAM penerima anggaran bantuan program air minum. Analisa ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan perencanaan/penganggaran bantuan PDAM dengan tanda variabel yang diharapkan, serta capaian akses air minum dan pemenuhan standar pelayanan minimum.Kedua analisa ini menunjukkan bagaimana perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mengikutsertakan evidence sebagai referensi kebijakan. Sehingga dalam kebijakan ke depan, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah melakukan identifikasi evidence secara lebih baik dengan memanfaatkan dukungan laporan atau dokumentasi terkait lainnya.
ABSTRACT
In water services sector, planning and budgeting is the authority of local government, as well as monitoring on PDAM performance. Bi policy direction in water service aims at the universal access to water 100 and fulfilment of minimum service standard. The identification of important factor variable in achieving these objectives shown that important variables from PDAM performance are i Non revenue water ii Replacement of water meter iii Effective billing process and, iv quality of water. In the further analysis, the study applied descriptive approach using illustrative table to compare the consistency between the important variable factor with the planning and budgeting decision by the Provincial Government Central Java . The budgeting decision will define which PDAM will receive budget support from the Provincial Government Water program Budget Support . These analyses summarize findings of inconsistency in the planning and budgeting decision by the Provincial Government with the identified variable, as well as the achievement of objectives in improving coverage to universal access and fulfilment of minimum service standard.Both analysis quantitative and qualitative descriptive confirm how the planning and budgeting by Provincial Government of Central Java has not applied the evidence as reference to its decision. Thus, in the future policy decision, it is recommended that the local government will utilize the evidence identification with support from field report or other supporting documentation."
2016
T49667
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>