Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rencana ini membincangkan perekembangan cerpen Melayu dari awal kemunculannya hingga ke zaman kegemilangan majalah Dewan Sastera 1985. Turut disentuh dengan kritis ialah konsep cerpen Melayu itu sendiri, perubahan, masyarakat melayu. faktor yang memunculkan cerpen dan sifat cerpen yang muncul, faktor yang mendorong perkembangannya serta tokoh-tokoh cerpenis penting yang telah menyumbangkan karya mereka."

"ABSTRAKPerkembangan Kemajuan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif dalam bidang perbankan. Dampak positif dapat dimanfaatkan guna menyejahterakan dan memudahkan kehidupan juga perekonomian. Sedangkan dampak negatif harus diminimalisir dengan cara dibuatnya peraturan yang menunjang upaya perlindungan bagi konsumen dan pelaku penyelenggara industri perbankan berbasis teknologi finansial. Perkembangan kemajuan teknologi finansial juga melahirkan adanya peluang dan tantangan yang harus dihadapai oleh masyarakat dan perbankan. Otoritas Jasa keuangan dan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan terkait teknologi finansial guna memitigasi risiko yang ditimbulkan dari dampak negatif tersebut. Peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas Regulatory Sandbox , Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan normatif.

---

ABSTRACTProgress of development technology naturally generate both positive and negative impacts in mainly banking sector. The positive effects of Financial Technology should be helpful for prospering and facilitating life. While the negative ones should be minimalized mainly through regulations that support for protecting both consumer and technology based banking industry. The development progress also giving opportunities and challenges that should be faced by people and banking. To decreases the negative effect, The Financial Services Authority and Bank Indonesia having regulations which relating to financial technology. Regulation that made by the Financial Services Authority is the Regulation of the Financial Services Authority Number 77 POJK.01 2016 on the Information Technology Borrowed Borrowing Service, Bank Indonesia also have two Regulations Number 19 12 PBI 2017 Regarding the Implementation of Financial Technology, Member of the Board of Governors Regulation Number 19 14 PADG 2017 Regulatory Sandbox, Regulation of the Board of Governors Number 19 15 PADG 2017 Regarding Procedures for Registration, Delivery of Information and Monitoring of Financial Technology Providers. Research method in this thesis is with approach normatively. "

"ABSTRAKDalam industri perbankan syariah, kepatuhan pada prinsip syariah adalah kuncidalam memastikan integritas dan kredibilitas dari sebuah bank syariah. Langkahuntuk menjaga institusi perbankan syariah melakukan kegiatannya sesuai denganajaran islam, hanya dapat dilakukan jika adanya organ pengawas yang legal didalam institusi tersebut. Maka menjadi penting untuk institusi tersebut untukmembentuk sebuah Dewan Pengawas Syariah.Permasalahan yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai Dewan PengawasSyariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah dan bagaimanakah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum Dewan Pengawas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah. Penelitiandilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatifterhadap data sekunder dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwapengaturan kriteria, jumlah, masa jabatan, mekanisme pengangkatan, tugas dantanggung jawab, rapat serta aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah lebihlengkap dan baik setelah berlakunya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008.Penelitian ini juga menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada PT. BankBNI Syariah sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan proseduryang ada dan bahwa Dewan Pengawas Syariah mempunyai tanggung jawabhukum yang melekat yang dapat diancam dengan sanksi administratif dan sanksipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentangperbankan syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentangPelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

---

ABSTRACTIn Islamic banking industry, sharia compliance is central in assuring the integrityand credibility of an islamic bank. The safeguard to make Islamic financialinstitutions perform their dealings according to the Islamic laws comes when thereis a legitimate control body in the institution. Hence, it is vital for such institutionsto form a sharia supervisory board. The problem of this research are how is theregulation regarding Sharia Supervisory Board before and after theimplementation of Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 regarding IslamicBanking, and how are the implementation of duties and legal responsibilities ofSharia Supervisory Board in PT. Bank BNI Syariah. This research is done byqualitative method with used normative-juridical toward secondary data andinterviews. The analysis shows that criteria, quantity, length of service,appointment mechanism, duties and legal responsibilities, meeting, andtransparancy aspect of Sharia Supervisory Board are much better and completeafter the implementation of Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 regardingIslamic Banking. This research also shows that Sharia Supervisory Board in PT.Bank BNI Syariah already performed its duties in compliance with existingregulation and that Sharia Supervisory Board have legal responsibilities that canbe threatened with administrative and criminal punishment in accordance withUndang-undang nomor 21 tahun 2008 regarding Islamic Banking and SuratEdaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS regarding Implementation of GoodCorporate Governance for Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.;"

"Penelitian ini menganalisis pengaruh perkembangan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tiga indikator perbankan, yaitu yaitu asset perbankan, dana yang dihimpun perbankan dan kredit yang disalurkan oleh perbankan, dan membandingkan perbedaan pengaruh perkembangan indikator perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di indonesia pads masa sebelum krisis ekonomi (post crisis) dan mass sesudah krisis ekonomi (post crisis).Penelitian ini akan mengambil metode sample terhadap 30 propinsi di Indonesia Studi, dengan menggunakan data sekunder dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) selama 15 tahun, yaitu dari periode tahun 1987 -2002. Hasil analisis pengaruh indikator perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi regional menunjukkan bahwa ada due indikator indikator perbankan bervariasi secara siginikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu aset perbankan dan kredit perbankan."