Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengetengahkan gambaran tentang persentuhan kebudayaan dan proses adaptasi di dalam kehidupan sehari-hari dunia usaha kaum migran Indonesia di Taiwan. Gambaran ini dapat dilihat melalui bentuk-bentuk strategi bertahan yang dijalankan dan berbagai bentuk jaringan sosial yang tercipta pada kelompok pengusaha ini. Institusi sosial muncul sebagai implikasi dari strategi rumah tangga yang dijalankan serta jaringan usaha yang mereka bangun, melalui penggunaan simbol atau identitas kebudayaan yang ada dalam lingkungan sosial mereka. Penelitian kualitatif menggunakan metode etnografi.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa optimalisasi menciptakan prestasi dan produksi dalam bekerja, bernegosiasi dengan lingkungan setempat dan menjalani kehidupan sesuai dengan norma setempat, sangat ditentukan oleh kemampuan pekerja migran usahawan ini dalam melakukan proses adaptasi ketika dia ingin menjalankan usaha dan mensiasati kehidupan yang mereka alami, maupun dalam melakukan jaringan sosial dan manipulasi identitas mereka.

---

This research is conducted in order to study about Indonesian migrant entrepeneurship in Taiwan. This thesis to identify and examine form of strategic adaptation and its impact experience at migrant workers entrepeneur, as well as their strategy to deal with the problems emerged, and describing recent condition is due to the Indonesian migrant condition in Taiwan. The research used qualitative paradigm with ethnography approach.The result of this research showed that Indonesia migrant workers entrepeneur responses on daily live and working place and migrant situation create some strategic in their household and in their business. Also, Indonesian migrant workers entrepeneur in the destination area/place usually were involved themselves in developing certain social groups or network. and strategic adaptation. Such groups or networks function as source for fulfilling everyday social needs as well as source information on another better jobs opportunity and tool?s to adaptation on ?migrant culture? situation in Taiwan."

"Penelitian ini menganalisis pelindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan bagi pekerja migran Indonesia, khususnya program jaminan kecelakaan kerja. Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja menjadi faktor penting dalam pelindungan yang diberikan bagi pekerja. Penelitian ini, disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dan menggunakan studi komparatif yang membandingkan implementasi pelindungan serta jaminan sosial ketenagakerjaan di Taiwan dan Jepang. Meskipun kedua negara ini memiliki sistem jaminan sosial yang cukup baik, terdapat perbedaan dalam penerapan dan aksesibilitasnya bagi PMI. Adanya akibat kebijakan One China Policy membuat interaksi Indonesia dan Taiwan menjadi terbatas dan hanya dilakukan melalui Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei. Selain itu, di Taiwan, masih ditemukan berbagai permasalahan pelindungan, seperti overcharging, gaji yang tidak sesuai dengan kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pemberi kerja, hingga kecelakaan kerja. Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya jaminan kecelakaan kerja juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman PMI dan keluarganya terhadap prosedur klaim serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pencairan manfaat. Adanya tantangan tersebut, dapat berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga PMI yang kehilangan sumber pendapatan utamanya. Sebaliknya, di Jepang, hubungan bilateral terjalin dengan baik melalui Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement yang memberikan implementasi pelindungan dan jaminan sosial lebih efektif dengan proses klaim yang lebih cepat. Penelitian ini, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah Indonesia dan negara tujuan untuk memastikan hak-hak PMI terlindungi secara optimal, serta dapat memberikan manfaat terbaik di wilayah penempatan manapun.

---

The study analyzed the protection and employment social security provide to Indonesia migrant workers, focusing on the work accident insurance program. The implementation of this insurance become a crucial factor in ensuring workers protection. The research was conducted using a doctrinal legal research method and employed a comparative study to examine the implementation of protection and employment social security in Taiwan and Japan. Although both countries had well-established social security system, differences in application and accessibility for migrant workers were identified. Due to the One China Policy, interactions between Indonesia and Taiwan were limited and conducted exclusively through the Indonesian Economic Trade Office in Taipei. Moreover, in Taiwan, several protection issues persisted, such as overcharging, salaries not matching contractual agreement, unilateral termination of employment by employers, and work accident. The implementation of labor social security, particularly work accident insurance, also faced challenges, including a lack of understanding among migrant workers and their families about claim procedures and the lengthy time required for benefit disbursement. The challenges directly impacted the welfare of migrant workers families who had lost their primary source of income. In contrast, Japan maintained strong bilateral relations with Indonesia through the Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement, enabling more effective implementation of social protection and security measures, including a faster claims process. The research emphasized the importance of synergy between the Indonesian government and destination countries to ensure migrant workers right were optimally protected and that the benefits provided could improve their well-being in any placement area."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh rezim buruh migran di Taiwan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong kenaikan upah pekerja migran Indonesia (PMI) domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam untuk memperoleh data empiris dari studi kasus yang diangkat. Berdasarkan Chia-Wen Lu (2011), konsep rezim buruh migran mengacu pada kontrol terhadap populasi pekerja migran yang memiliki karakteristik tidak sama di berbagai negara tujuan pekerja migran. Rezim buruh migran di Taiwan menurut Lu memiliki karakteristik tidak transparan dan mengisolasi pekerja migran domestik dari hak-hak politik mereka dalam memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, peranan pemerintah Indonesia menjadi penting dalam mengadvokasikan kepentingan PMI domestik di Taiwan. Mengingat kondisi PMI domestik di Taiwan bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, ketika upah yang mereka terima relatif tidak setimpal dengan panjang dan intensitas jam kerja yang dijalani. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa karakteristik rezim buruh migran di Taiwan telah memengaruhi upaya pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi kenaikan upah minimum bagi PMI domestik. Selain itu, penelitian ini menemukan faktor lain di luar kerangka analisis Lu (2011) yaitu bahwa meskipun pemerintah Indonesia memiliki bargaining power untuk mengusulkan kenaikan upah minimum PMI domestik kepada otoritas Taiwan, dalam prosesnya terdapat hambatan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Hal ini terkait dengan karakteristik rezim buruh migran di Taiwan yang lebih mengutamakan kepentingan atau kondisi pemberi kerja atau majikan ketimbang pada pekerja migran. Hal ini yang menyebabkan proses negosiasi kenaikan upah minimum antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan, memakan waktu cukup lama hingga mencapai kesepakatan resmi. Hasil proses resmi tersebut pun masih tergantung pada itikad baik pemberi kerja di Tawan untuk mematuhinya.

---

This research analyzes the influence of the labour migrant regime in Taiwan on the Indonesian government’s efforts to enforce a wage increase for Indonesian domestic migrant workers. This research uses a qualitative method by conducting literature studies and in-depth interviews to obtain empirical data. According to Chia-Wen Lu (2011), the labour migrant regime is the state’s control over the migrant worker population. Hence, each country has its own characteristic of control. For instance, the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan are non-transparency and isolates domestic migrant workers from their political rights to influence a policy-making process. Due to the exploitative conditions, when the wage received is not worth the working hours they took. Therefore, the role of the Indonesian government is essential to advocate the needs of Indonesian domestic migrant workers in Taiwan. The findings in this study confirm the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan affect the Indonesian government’s effort to increase the minimum wage of Indonesian migrant domestic workers. In addition, this study found other factors aside from Lu’s analytical framework. It discovered the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan prioritize the interests of employers. Therefore, although the Indonesian government has the bargaining power to propose an increase in the minimum wage, there are obstacles to reaching an agreement immediately. This is related to the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan, which prioritizes the interests or conditions of employers or employers instead of migrant workers. This characteristic caused the negotiation process for the minimum wage increase between the Indonesian government and the Taiwanese authorities to take a long time to reach an official agreement. The results of the official process also depend on the goodwill of employers in Taiwan to comply."

"Fenomena pekerja migran Indonesia yang merantau kerja di berbagai negara selalu melahirkan dan memunculkan beragam kisah bahagia dan kisah menyedihkan.Kisah bahagia sebagai bukti bahwa eksistensi pekerja migran sangat membeantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga

---

"

"Jeddah Arab Saudi, merupakan salah satu dari tujuh wilayah keemiran di negara Arab saudi yang menjadi konsentrasi tujuan paling besar pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Hasil penelitian dengan model pendekatan studi kasus menemukan bahwa pekerja migran Indonesia 95% terserap di bidang pekerjaan informal (Pembantu Rumah Tangga) dan 97% pekerja migran di Jeddah adalah perempuan...."

"This qualitative study analyzes the involvement of female perpetrators of extreme violence acts and suicide bombings against the modern state as a symbol of their religious enemies. The topic is crucial as it shows the meaningful reasons for female militancy, where women areseen to exceed their gender norms. It is not because they take their own lives but also to bring their children to embrace death in the process of religious-based violent extremism. This article opposes the idea of gender in binary opposition as female and male, but rather see it as a range of gender spectrum. The understanding of the main symbolicstructures here is crucial as it is capable of dismantling aspects that temporarily limit gender roles. At the same time, what they are doing is constructing new ideas that “God do not see you in someone appearance” included their gender, but rather their “action”. It is their way to find justification to support extreme violence, although it is against religious teaching."

"Tesis ini bertujuan mempelajari faktor-faktor sosial, ekonomi dan demografi yang mempengaruhi tingkat pendapatan atau upah pekerja migran di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah status pekerjaan tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, jam kerja, daerah tempat tinggal dan status perkawinan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan, bahwa secara statistik dan substansi masing-masing variabel tersebut diatas mempunyai pengaruh yang berarti terhadap tingkat pendapatan atau upah pekerja migran setelah memperhatikan pengaruh tambahan variabel lainnya, atau dengan kata lain terdapat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas pendapatan setelah mempertimbangkan pengaruh tambahan variabel bebas lainnya. Dari analisis deskriptif maupun analisis inferensial terhadap sampel migran risen yang berstatus bekerja dan menerima upah atau pendapatan, ditemukan hasil-hasil sebagai berikut : 1. Secara umum, pendapatan atau upah pekerja migran yang bekerja di sektor formal relatif lebih tinggi dibandingkan pendapatan atau upah pekerja migran di sektor informal. 2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pendapatan pekerja relatif besar dibandingkan pengaruh faktor lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan atau upah yang akan diterima oleh pekerja sangat tergantung dari mutu modal manusia yang dimiliki pekerja tersebut. Semakin tinggi atau baik mutu modal manusia yang dimiliki pekerja, produktivitasnya semakin tinggi, maka upah atau pendapatan atau belas jasa yang pekerja tersebut terima dari hasil pekerjaannya juga semakin besar. 3. Dilihat dari kelompok umur, proporsi pekerja migran yang berumur 30-39 tahun yang menerima pendapatan atau upah lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya. Sedangkan perbedaan pendapatan yang relatif besar antara pekerja sektor formal dan informal, terjadi pada kelompok umur 40 tahun keatas antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas. Hal ini menunjukkan, bagi pekerja migran di sektor formal yang berpendidikan SLTA keatas, semakin lama masa kerja yang mereka lewati, pengalaman kerja yang mereka peroleh semakin banyak dan kemampuan mereka semakin meningkat serta profesionalisme kerja mereka semakin baik. Sedangkan pekerja sektor informal kemampuan kerja mereka disamping didukung oleh pendidikan yang relatif baik, juga harus didukung oleh kondisi kesehatan fisik mereka yang sehat, sehingga puncak produktivitas pekerja sektor informal terlihat pada usia 30-39 tahun. 4. Pendapatan atau upah pekerja migran laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan pekerja migran perempuan. Setelah dikontrol dengan tingkat pendidikan, bahwa perbedaan pendapatan antara pekerja migran laki-laki yang berpendidikan tamat SLTP kebawah yang bekerja di sektor formal dengan yang bekerja di sektor informal relatif kecil, dibandingkan dengan perbedaan antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas. Demikian pula untuk pekerja migran perempuan yang berpendidikan tamat SLTP kebawah, perbedaan pendapatan atau upah antara yang bekerja di sektor formal dengan migran yang bekerja di sektor informal juga relatif kecil. Namun yang menarik disini, bahwa pendapatan pekerja perempuan yang berpendidikan tamat SLTP kebawah yang bekerja di sektor informal relatif lebih baik dibandingkan dengan pekerja perempuan dengan pendidikan yang sama yang bekerja di sektor formal. Sedangkan perbedaan pendapatan antara pekerja perempuan yang berpendidikan SLTA keatas yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar. 5. Dari alokasi waktu untuk bekerja, pekerja migran yang bekerja diatas atau sama dengan 40 jam kerja per minggu relatif berpendapatan lebih baik dibandingkan dengan pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Pengaruh jam kerja terhadap tingkat pendapatan atau upah pekerja, lebih besar terhadap pekerja yang berpendidikan SLTA keatas, dan perbedaan pendapatan atau upah antara yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar, khususnya antara pekerja yang bekerja dibawah 40 jam per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa upah pekerja di sektor formal sebagian besar terikat dengan kontrak kerja yang telah disepakati, sedangkan pekerja sektor informal, jika mereka tidak bekerja pendapatan yang mereka terima akan berkurang. Sedangkan untuk pekerja migran yang berpendidikan tamat SLTP kebawah pendapatan mereka relatif rendah dan perbedaan pendapatan atau upah antara pekerja di sektor formal dan informal relatif kecil, baik antara pekerja yang bekerja diatas atau sama dengan 40 jam per minggu maupun antara pekerja yang bekerja dibawah 40 jam per minggu. 6. Pendapatan atau upah pekerja migran di perkotaan relatif lebih baik. Sedangkan dipedesaan proporsi yang menerima pendapatan atau upah lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata relatif kecil, khususnya bagi pekerja yang berpendidikan tamat SLTP kebawah. Pekerja migran diperkotaan yang berpendidikan SLTA keatas menunjukkan proporsi yang menerima pendapatan lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata relatif besar. Perbedaan pendapatan antara pekerja migran diperkotaan yang berpendidikan SLTA keatas antara yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar, demikian pula antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas yang tinggal di pedesaan. Sedangkan antara yang berpendidikan tamat SLTP kebawah relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan SLTA keatas cukup berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pekerja migran, baik diperkotaan maupun dipedesaan. 7. Status perkawinan cukup berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pekerja migran. Pekerja yang berstatus pernah kawin atau berkeluarga menerima pendapatan atau upah yang relatif tinggi dari pekerja yang berstatus tidak kawin. Hal ini disebabkan, pekerja yang berstatus pernah kawin atau berkeluarga biasanya usia mereka lebih tua dan pengalaman kerja mereka lebih lama dibandingkan pekerja yang berstatus tidak kawin. Dipihak lain tanggung jawab pekerja yang berkeluarga lebih besar, karena mereka harus berusaha mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Disamping itu pekerja yang berkeluarga kadangkala menerima tunjangan keluarga dari_ instansi atau perusahaan dimana mereka bekerja. Sedangkan fasilitas tersebut tidak diperoleh pekerja yang berstatus bujangan."

"Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sudah menjadi kewajiban negara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan yang bebas dari perbudakan, kerja paksa, dan diskriminatif. Sebagai Badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melaksanakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia membentuk layanan yang bernama Crisis Center. Pembentukan layanan Crisis Center diharapkan mampu memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah untuk menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk bantuan hukum layanan Crisis Center serta perannya dalam penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Dalam menjawab persoalan yang ada, penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan tipe deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan Crisis Center belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang bermasalah. Layanan Crisis Center juga masih menggunakan pedoman pelaksanaan yang sama sejak tahun 2015 yang mana sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Pemberlakuan pedoman yang tidak relevan tentu tidak dapat mengakomodir kebutuhan Pekerja Migran Indonesia saat ini.

---

Protection of Indonesian Migrant Workers is a state’s reponsibility. This is a mandate as stated in Undang-Undang Dasar 1945 that everyone has the right to choose occupation that is free from slavery, forced labour, and discrimination. As an institution mentioned in enacted Law of the Republic Indonesia Number 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia formed a service named Crisis Center. Crisis Center Service aims to facilitate Indonesian Migrant Workers to resolve their problems. Based on this, this research analyzes how the legal assistance of Crisis Center works and their role in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. This is a doctrinal law method and a descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is that Crisis Center services are not optimal yet in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. Crisis Center services are also still using an old regulation since 2015 which is not relevant with the current situation."

"Migrasi telah menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan taraf hidup, terutama di negara berkembang. Meskipun banyak penelitian telah menganalisis dampak migrasi pada berbagai aspek sosial ekonomi, hubungan migrasi dan ketahanan pangan masih menjadi penyelidikan empiris terbuka. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara pekerja migran internal dan kerawanan pangan rumah tangga di Indonesia. Kami menggunakan pendekatan variabel instrumental (IV) untuk mengatasi endogenitas status migran menggunakan data survei rumah tangga yang representatif di level nasional pada tahun 2019, 2020, dan 2021 dengan instrumen jaringan migrasi. Temuan kami menunjukkan bahwa pekerja migran internal memiliki efek positif yang signifikan secara statistik terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia, dan dampak tersebut paling besar di Sumatra dan Kalimantan. Selain itu, kami menguraikan mekanisme bagaimana dampak pekerja migran internal terhadap ketahanan pangan rumah tangga beroperasi, dan kami menemukan bahwa pengetahuan tentang gizi dan kesehatan memiliki pengaruh terbesar, sedangkan pendapatan tidak signifikan untuk memediasi pengaruh tersebut. Namun, realokasi pengeluaran untuk pangan secara signifikan memediasi dampak migrasi terhadap ketahanan pangan rumah tangga, yang menunjukkan bahwa pendapatan migran hanya akan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga jika dialokasikan untuk pangan. Selain itu, belum tentu suatu rumah tangga akan mengkonsumsi makanan yang beragam jika tidak dimediasi oleh pengetahuan tentang gizi. Temuan ini menunjukkan bahwa promosi atau program pendidikan gizi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang sehat, sehingga mengurangi kerawanan pangan.

---

Migration has become one of the strategies to improve life, especially in developing countries. Despite many studies analyzing migration's impact on various socioeconomic aspects, the migration and food security nexus remains an open empirical investigation. This research investigates the relationship between internal migrant workers and household food insecurity in Indonesia. We employ the instrumental variable (IV) approach to address the endogeneity of migrant status using representative household survey data at the national level in 2019, 2020, and 2021 utilizing the migration network instrument. Our findings show that internal migrant workers have a statistically significant positive effect on household food security in Indonesia, and the impact is greatest in Sumatra and Kalimantan. In addition, we describe the mechanism by which the impact of internal migrant workers on household food security operates, and we find that knowledge about nutrition and health has the greatest influence. In contrast, income is not significant in mediating the effect. However, spending reallocation for food significantly mediates the impact of migration on household food security, indicating that migrant income will only increase household food security if it is allocated for food. Moreover, it is not certain that a household will consume a variety of foods if it is not mediated by knowledge about nutrition. These findings suggest that promoting campaigns or conducting nutrition education programs is essential to enhance public awareness about the importance of a healthy diet, thus alleviating food insecurity."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang diperkirakan mempengaruhi keputusan pekerja di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk memilih daerah tujuan migrasi. Faktor faktor tersebut adalah faktor-faktor individu seperti jenis kelamin, status perkawinan, umur, pendidikan, dan upah/gaji. Serta faktor-faktor sosial dan ekonomi daerah asal dan tujuan, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Produk Domeslik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan Upah Minimum Propinsi (UMP).Tehnik yang digunakan untuk menganalisis masalah yang ingin dipelajari adalah Model Logistik Multinomial. Model ini digunakan karena variabel tak bebas dari permasalahan yang dihadapi, yaitu pilihan daerah tujuan migrasi adalah kategorik dan kategorinya lebih dari dua. Ada lima kategori pilihan daerah tujuan migrasi pekerja migran di KTI, yaitu migrasi antar KTI, ke Jawa-Bali, ke Sumatra, ke Kalimantan dan ke Sulawesi.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mentah (raw data) dari SP 2000-Modul Kependudukan untuk data tingkat individu. Sedangkan untuk data tingkat wilayah (kontekstual) diambil dari data sekunder beberapa instansi yang telah dipublikasikan.Dari sebanyak 22 847 pekerja migran yang keluar dari KTI, maka yang proporsi terbesar adalah yang menuju ke Jawa-Bali (52.5 persen), kemudian Sulawesi (19.0) persen, antar KTI (12.5 persen), ke Kalimantan (8.3 persen) dan Sumatra (7.7 persen).Jika dirinci menurut variabel individu (Jenis kelamin, status perkawinan, umur, pendidikan, dan upah/gaji) maka pekerja migran terbesar bermigrasi ke Jawa-Bali dibandingkan dengan daerah tujuan lain.Dari hasil estimasi, temyata seluruh variabel individu dan variabel wilayah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proporsi relatif. Untuk variabelvariabel wilayah seperti PDRB, TPAK, dan UMP menunjukkan semakin besar rasio PDRB, TPAK, dan UMP semakin besar kecenderungan pekerja migran dan KTI melakukan migrasi ke daerah tujuan Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dibanding ke daerah tujuan antar KTI."