Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap tahun jumlah penduduk di kota Jakarta makin me_ningkat. Hal tersebut menimbulkan masalah-masalah; salah satu_nya ialah masalah peymukiman. Permukiman dalam hal ini adalah rumah atau tempat tinggal di mana penghuninya dapat berlindung, beristirahat, membesarkan anak, kegiatan makan minum dan lain sebagainya."

"Pada era reformasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reforrnasi tota disegala bidang kehidupan berbangsa dan bcmegara, telah memberikan pcturgiuk dan arah untuk lebih mempcrbxar porsi pelaksanaan aus dssentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah. Secara yuridis fonnal tuntutan tcrsebut telah melalui TAP MPR tahun 1999 menyangkut Otonomi Daerah yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pemimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.Untuk melihat sistem hubungan keuangan pusat dan daerah yang baik dan sesuai dengan yang perlu dilihat secara umum tujuan ekonomis yaitu tercipianya stabilitas makro ekonomi dan tcrcapainya efisiensi kinelja pemkonomian serta tujuan politiknya yaitu tcrpeliharanya Negara Republik Indonesia. Oleh karcna im jantnng pelaksanaan otonomi daerah adalah sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dimana untuk menunjang kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing tingkat pemerintahan dipcrlukan sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang tcrdiri dari Pcndapatan Asli daerah, Dana Pcnimbangan, Pinjaman daerah dan lain-iain penerimaan yang syah.Dalam pemlitian ini akan diteliti persoalau bagaimanakah prospek keuangan daerah Propinsi Riau dcngan berlakunya Undang-Undang Pcrimhangan Keuangan antara Pemerlntah pusat dan da¢rah jika dikaji dalam perspektif Ketahanan Nasional yang meliputi bcsarnya dana pcrimbangan , kebutuhan dan kapasitas dana bagi pemerintah daerah Riau serta dampak berlakunya Undang-undang terscbut dalam perspektif Ketahanan Nasional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Perimbangan Kcuangan Pusat dan Dacrah di propinsi Riau, maka dcngan belum kcluamya rancangan pcraturan pcrundang-undzmgan (seharusnya sudah) pcneliti tclah Pada era rcfonnasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reformaasi total disegal bidang kehidupan bcrbangsa dan bernegara, telah memberikan petunjuk dan arah untuk lebih mempcrbxar porsi pelaksanaan aus dcsentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah. Secara yuridis fonnal tuntutan tcrscbut telah melalui TAP MPR tahun 1999 menyangkut Otonomi Daerah yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemcrintahan Dacrah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pemimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah."

"Pemerintah mengalami keterbatasan untuk mengembangkan jalan tol, dan melibatkan swasta melalui kerjasama Pemerintah Swasta. Jalan Tol adalah jalan umum dari sistem jalan nasional yang penggunanya dikenakan tol. Pelaksanaan investasi jalan tol terkendala pembebasan tanah dan beresiko menurunkan kelayakan investasi.Terdapat hubungan pembebasan tanah dengan tarif awal, melalui biaya investasi, operasional/pemeliharaan, serta volume lalu lintas. Penyesuaian tarif adalah alternatif mempertahankan kelayakan investasi dari ketidakpastian pembebasan tanah.Tol Cinere-Jagorawi adalah studi kasus pengembangan pemodelan/simulasi waktu pembebasan tanah terhadap penyesuaian tarif awal, didapat setiap tahun keterlambatan tanah menurunkan 0,35% kelayakan investasi setara kenaikan tarif 30 Rupiah/km atau kenaikan 4 % dari tarif sebelumnya.

---

The government has limitation to develop toll roads, private sector involved to develop toll road by Partnership Scheme. Toll roads are public and the users required to pay tolls. Land acquisition is investments constraints caused decreasing the rate of feasibility.Land acquisition impacted to initial toll rates, by investment cost, operation/maintenance, and traffic. Tariff adjustment is one alternative to maintain rate feasibility caused by land acquisition.Cinere-Jagorawi is case study of modeling/simulation initial tariff caused land acquisition. Results annual delay in land acquisition, decreased the rate feasibility to 0.35% , equal to 30 IDR / km, or 4% increasing tariff."