Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Tipe penelitian yang digunakan menurut jenisnya adalah penelitian yuridis normatif, menurut tujuannya adalah penelitian problem solution, menurut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan menurut ilmu penerapannya adalah penelitian monodisipliner. Simpulan dari penelitian ini ialah kebijakan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan Indonesia saat ini telah diatur oleh masing-masing sektor, yaitu pertambangan dan kehutanan, serta berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian perizinan pertambangan legalitasnya sudah ada kepastian hukum yaitu Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah terkait desentralisasi dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait peran pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan. Akan tetapi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada prakteknya masih menghadapi beberapa kendala perizinan pertambangan terutama dalam perizinan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan batu kapur di kawasan hutan Kabupaten Tuban, antara lain mengenai kompensasi lahan dan perbedaan prinsip di dalam penafsiran Bupati Kabupaten Tuban dalam pemberian izin. Hasil penelitian menyarankan kedepannya diharapkan penerapan pola perizinan sebagai pola pengusahaan pertambangan, seharusnya di tunjang oleh administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan lebih memberikan kepastian hukum. Dan diharapkan Pemerintah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik dengan cara mengatur seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan negara sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sehingga kekayaan alam di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

---

This mini thesis discusses about the licensing and implementation of limestone mining in forest areas by PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. This type of research is used by species normative research, according to the research purpose is problem solution, according to its application is the focus of research problems, and according to science is the application of research monodisipliner. The conclusion of this study is, mining policy in Indonesia's forest area has been regulated by each sector which is mining sector and forestry sector, and by the authority of the local government in granting mining licenses legally existing rule of law which is Article 1 paragraph (7) of Law Number 32 Year 2004 about Regional Government especially about Decentralization and Article 37 of Law Number 4 of 2009 about Mineral and Coal mining related role of local government that provides Mining Permit. However PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. in practice still faces some obstacles, especially in the mining permitting and licensing activities limestone mining in the forest area of Tuban, which is the principle of compensation for land and differences in the interpretation of the Tuban district Mayor in giving permission. The results suggest the future is expected adoption pattern as patterns mining business licenses, should be supported by public administration and better public services and more legal certainty. And the government is expected to run well the government functions by regulating all mining activities in Indonesia for the welfare state in accordance with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, so the benefit from natural resources in Indonesia can be felt by the people of Indonesia."

"Skripsi ini membahas dampak-dampak negatif dari proyek pertambangan Makassar New Port bagi masyarakat Pulau Kodingareng melalui kajian critical victimology, dan ditopang oleh green criminology dalam membahas dampak lingkungan. Skripsi ini bertujuan untuk melihat dampak negatif yang dirasakan masyarakat Pulau Kodingareng sebagai hasil dari bekerjanya struktur, kebijakan serta melihat relasi Negara dan Hukum terhadap pengalaman viktimisasi masyarakat Pulau Kodingareng. Critical victimology digunakan untuk mempertimbangkan korban-korban kejahatan yang dilakukan oleh Negara dan korporasi, yang di mana ini luput dipertimbangan oleh victimology manstream. Critical victimology dipahami dalam konteks ini sebagai upaya dalam mengkaji perubahan yang perlu dihubungkan dengan keadaan sosial ekonomi dan politik yang lebih luas. Sementara green criminology digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku manusia menyebabkan dan memperburuk kondisi lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat Pulau Kodingareng. Dalam penelitian ini, Peneliti berusaha menunjukkan bagaimana dampak-dampak yang dialami masyarakat Pulau Kodingareng dari aktivitas pertambangan Makassar New Port merupakan pengamalan viktimisasi kelompok powerless yang harus dilihat secara serius. Di sisi lain, green criminology melihat kerusakan lingkungan sebagai bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi sistem ekologi yang menyebabkan kerusakan jangka panjang yang ditimbulkan oleh negara dan perusahaan. Kerusakan lingkungan bersifat serius dan meluas yang mengancam manusia dan lingkungan.

---

This thesis discusses the detrimental impacts of the Makassar New Port mining project for the people of Kodingareng Island through critical victimology studies, and is supported by green criminology in discussing environmental impacts.  This thesis aims to see the detrimental impacts experienced by the people of Kodingareng Island as a result of the work of structures, policies and seeing the relationship between the State and Law to the experience of victimization of the people of Kodingareng Island. Critical victimology is used to consider the victims of crimes committed by the State and the corpora si, which is unconsidered by manstream victimology.

Critical victimology is understood in this context as an attempt to examine changes that need to be linked to broader socioeconomic and political circumstances. Meanwhile, green criminology is used to explain how human behavior causes and worsens environmental conditions that threaten the survival of the people of Kodingareng Island.

In this study, researchers tried to show how the impacts experienced by the people of Kodingareng Island from the Makassar New Port mining activities are the practice of the victimization of powerless groups that must be seen seriously. On the other hand, green criminology sees environmental damage as a form of abuse and exploitation of ecological systems that cause long-term damage inflicted by the state and companies. Environmental damage is serious and widespread that threatens humans and the environment."

"Tesis ini membahas kebijakan clean and clear yang merupakan instrumen dalam menata izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam rangka menata izin usaha pertambangan pemerintah melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Nasional Data Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi. Output dari inventarisasi adalah tersedianya data KP/SIPD/SIPR yang sudah disesuaikan legalitas usaha pertambangannya menjadi IUP atau IPR. Sedangkan output dari verifikasi adalah klasifikasi IUP yang mendapat status Clean and Clean (dinyatakan tidak bermasalah atau tumpang tindih). Upaya Pemerintah dalam mengevaluasi IUP melalui kebijakan clean and clear harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Mengingat implikasi sertifikasi Clean and Clear berpengaruh terhadap kegiatan usaha pertambangan lainnya maka legalitas kebijakan Clean and Clear mutlak diperlukan. Keberadaan dasar hukum bagi tindakan pemerintah berguna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu kebijakan Clean and Clear perlu untuk dievaluasi dan diberi format hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis describes about the clean and clear policy that is an instrument in managing the mining and coal license that has been issued by Provincial Government, District/City. In order to manage the mineral mining lisence the government commits National Reconciliation Data Mining License consists of inventarization, verification and classification.The inventarization's output is the availability of KP/SIPD/SIPR data that legality mining license has been adjusted into IUP or IPR. Meanwhile the verification's output is IUP classification that has been granted clean and clear status (declared has no problem or overlapping). The government's effort to evaluate IUP through clean and clear policy must be appreciated and supported from all of the parties. Considering the implication of clean and clear certification has an influence to the other mining activity, the legality of clean and clear policy is absolutely needed. Therefore clean and clear policies need to be evaluated and given a legal format in accordance with the provisions of the legislation."

"Konteks reformasi regulasi secara tepat menjadi penting untuk menunjang agendareformasi birokrasi di Indonesia. Eksistensi regulasi di Indonesia saat ini tidak terlepasdari isu tumpang tindih yang tidak menjamin kepastian hukum terutama di sektorpertambangan, mineral, dan batu bara. Adapun hal ini dapat dibenahi melalui strategireformasi regulasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan nasional. Maka dari itu, skripsiini bertujuan untuk menganalisis regulatory reform pada sektor pertambangan, mineraldan batubara di Indonesia menggunakan konsep Modern Mining Code yangdikembangkan oleh Nguyen, Boruff & Tonts (2019). Penelitian ini menggunakanparadigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melaluiwawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwaregulatory reform pada sektor pertambangan, mineral, dan batubara telah memberikanbeberapa manfaat mengenai kepastian investasi, hukum, dan simplifikasi permasalahanyang ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 5 indikator yangtidak sesuai dengan regulatory reform perspektif modern mining code yaitu Foreignexchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts on localpeoples, Address indigenous issues, dan Stipulate rights of regulatory authority,sedangkan 24 indikator sisanya dari 10 dimensi yang ada pada teori Modern Mining codesudah sesuai dan terakomodir pada upaya regulatory reform sektor mineral dan batubara.

---

The proper context of regulatory reform is important to support the bureaucratic reform

agenda in Indonesia. The existence of regulations in Indonesia today is inseparable from

overlapping issues that do not guarantee legal certainty, especially in the mining, mineral,

and coal sectors. This can be addressed through a regulatory reform strategy as an effort

to achieve national goals. Therefore, this thesis aims to analyze regulatory reform in the

mining, mineral, and coal sector in Indonesia using the Modern Mining Code concept

developed by Nguyen, Boruff & Tonts (2019). This study uses a post-positivist paradigm

with data collection techniques carried out through in-depth interviews and literature

study. Research findings indicate that regulatory reform in the mining, mineral, and coal

sectors has provided several benefits regarding investment certainty, law, and

simplification of previous problems. The research results show that there are only 5

indicators that are not by regulatory reform from the perspective of modern mining code,

namely Foreign exchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts

on local peoples, Address indigenous issues, and Stipulate rights of regulatory authority,

while the remaining 24 indicators are from The 10 dimensions in the Modern Mining

code theory are appropriate and accommodated in the regulatory reform efforts of the

mineral and coal sector."

"Pemerintah Republik Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan untuk mendirikan dan mengoperasikan Perusahaan Induk untuk sektor pertambangan. Terdapat perdebatan mengenai bagaimana kebijakan ini akan memberikan dampak kepada semua pemangku kepentingan. Makalah ini mencoba untuk menganalisis dampak kebijakan pembentukan Holding BUMN Tambang terhadap stakeholders dan menyusun strategi dan kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian BUMN) dalam rangka mengatasi dampak negatif dari terbentuknya Holding BUMN Tambang tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan metode penelitian secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif dari kebijakan pembentukan holding BUMN Tambang di Indonesia yakni meningkatnya financial asset dan leverage dari induk holding dan anggota holding melalui konsolidasi keuangan perusahaan; realisasi kerjasama antar perusahaan di lingkungan holding; efisiensi biaya produksi perusahaan; penambahan rantai birokrasi terkait aksi korporasi dengan adanya kepemilikan bertingkat; adanya isu melemahnya kontrol masyarakat terhadap anak perusahaan holding; serta iklim investasi di masa depan yang akan sangat dipengaruhi kebijakan pasca pembentukan holding. Peneliti menyarankan, dibutuhkan penyelarasan sinergi di lingkungan holding BUMN tambang, mempertahankan fokus pemerintah sebagai regulator dan mengeliminasi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan BUMN, serta koordinasi di level kementerian dalam mengkaji kebijakan terkait industri tambang yang dapat mendukung pencapaian target kebijakan pembentukan holding BUMN tambang.

---

The Government of the Republic of Indonesia has implemented a policy to establish and operate a holding company for the mining sector. There is debate about how this policy will have an impact on all stakeholders. This paper attempts to analyze the impact of the policy of forming State-owned Mining Holding`s stakeholders and develop strategies and policies that must be carried out by the Government (Ministry of BUMN) in order to overcome the negative impact of the formation of the State-owned Mining Holding.

This research was conducted by using a post-positivist approach and qualitative research methods. Based on the research conducted, it was concluded that there were positive and negative impacts from the policy of establishing a state-owned mining company in Indonesia, namely increasing financial assets and leverage from the holding and the holding members through corporate financial consolidation; realization of cooperation between companies in the holding business; company production cost efficiency; addition of bureaucratic chains related to corporate actions with multilevel ownership; the issue of weakening public control over the holding company subsidiary; and the investment climate in the future which will be greatly influenced by the policy of the establishment of the holding.

Researcher suggest that synergy is needed in the State-owned mining holding environment, maintain the government`s focus as a regulator and eliminate conflicts of interest in the decision-making process in BUMN management, and coordination at the ministerial level in reviewing policies related to the mining industry that can support the achievement of mining BUMN holding."