Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindakan go private merupakan aksi korporasi perusahaan terbuka untuk membeli kembali sahamnya dari pemegang saham publik dan merubah statusnya menjadi perseroan tertutup. Sampai saat ini belum ada pengaturan hukum yang khusus mengenai go private di Indonesia, penelitian berfokus kepada masalah apa alasan dan bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengaturan hukum serta perlindungan hukum kepada pemegang saham independen, karyawan, dan organ perseroan pada proses go private perseroan terbuka di Indonesia. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan pengaturan hukum go private berdasarkan peraturan yang terkait sebelum dan sesudah UUPT No. 40/2007. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan utama go private perseroan terbuka di Indonesia ialah efisiensi biaya perseroan sebagai perseroan terbuka. Prosedur dan pengaturan hukum pelaksanaan go private mengacu kepada UUPT, UUPM, peraturan-peraturan Bapepam dan LK, dan peraturan Bursa Efek mengenai penghapusan pencatatan. Perlindungan hukum pemegang saham independen, mengacu kepada UUPT dan peraturan Bapepam dan LK. Kemudian, perlindungan hukum bagi karyawan perusahaan sasaran yang mengacu kepdda undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Sedangkan perlindungan hukum bagi anggota dewan direksi dan dewan komisaris yang diberhentikan, mengacu kepada UUPT dan anggaran dasar perseroan.

---

Go private action is a public listed company corporate action to buy back its shares from public shareholders and the company changed its status to be closed. Until now there is no special legal arrangements related to go private in Indonesia, the research focused on the problem of what reason and how the operating procedures and legal arrangements and the legal protection of independent shareholders, employees, and company organs in the process of the go private public listed companies in Indonesia.

This research is a normative legal research. The analysis was done by comparing the regulation go private based on related regulations before and after the Companies Act No. 40/2007. So it can be concluded that the main reason go private public listed companies in Indonesia is the company cost efficiency as a public listed company. Procedures and implementation regulations go private refers to the Company Law, Capital Market Law, the rules of Bapepam and LK, and regulations regarding delisting from the Stock Exchange.

Independent shareholders' legal protection, refer to the Company Law and the rules of Bapepam and LK. Later, legal protection for employees of the target company, which refers to labor laws. While legal protection for members of the board of directors and commissioners, who dismissed, refer to the Company Law and the statue of the company."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang obligasi perusahaan di Bursa Efek Jakarta, Waliamanat sebagai wakil atau kuasa dari Pemegang Obligasi ditunjuk dan dibayar oleh Emiten, karena kedudukan yang lebih 'tinggi' tersebut Emiten mudah mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian Perwaliamanatan sehingga banyak Pemegang Obligasi yang dirugikan. Dengan berlakunya Peraturan Bapepam-LK nomor VI.C.4 ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut harus tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan sehingga menjadikan Emiten sulit mempengaruhi. Selain itu Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas/due diligence dan membuat surat pernyataan diatas meterai, secara yuridis hal ini menuntut tanggung jawab serta profesionalisme Wali Amanat dalam mendapatkan kebenaran data Emiten dari sisi Bisnis, Financial dan legal, sehingga menambah beban tanggung jawab Wali Amanat. Isi Peraturan juga mengatur masalah buy back oleh Emiten dan RUPO yang pada prakteknya banyak disalahgunakan oleh Emiten yaitu membeli kembali secara diam-diam dan melalui pihak lain (nominee) dan Obligasi dari buy back tersebut dipakai Emiten untuk mempengaruhi suara RUPO guna meloloskan kepentingan Emiten. Untuk meminimalisir, peraturan VI.C.4 mengatur pembatasan-pembatasan dalam buy back dan menaikkan jumlah korum kehadiran dan persetujuan.

---

This thesis discusses the legal protections for holders of corporate bonds in the Jakarta Stock Exchange, Trustees as a representative or attorney of Bondholders appointed and paid by the Issuer, because the position of a "higher" the Issuer easily affect the implementation of the Trustee Agreement so many Bondholders disadvantaged. With the enactment of Bapepam-LK regulation number VI.C.4 existing provisions in the regulations must be contained in the Trustee agreement, making Issuer difficult affect. Additionally Trustees shall conduct a due diligence and make a statement on the duty stamp, legally it requires Trustees responsibility and professionalism in getting the truth of the Issuer Data Business, Financial and legal, thus adding to the burden of responbility of Trustees. The Regulations also regulate the issue of buy back by the Issuer and RUPO that in practice much abused by the Issuer which is to buy back silently and through another party (nominee) and buy back the bonds from issuers used to influence the votes to pass RUPO interests of the Issuer. To minimize this, VI.C.4 regulations set restrictions in the buy-back and increase the number of quorum and approval."

"Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan masukan mengenai kaidah Undang-undang jasa konstruksi yang dapat dijadikan acuan tentang perspektif hukum proses pengembangan perangkat lunak. Dimana aktifitas pengembangan dimulai dari proses analisa hingga tahapan implementasi. Pola pengembangan konstruksi pada UU Jasa konstruksi memiliki kesamaan kaidah dengan proses pengembangan perangkat lunak. Pada akhirnya bagaimana proses implementasi tersebut dapat dinikmati oleh konsumen dengan tetap mendapatkan perlindungan yang berdasarkan hukum Undang-Undang perlindungan konsumen. Sehingga bisa terjadi keseimbangan antara pengembang dengan konsumen sebagai pengguna. Dalam tesis ini juga dilihat permasalahan kepemilikan hak cipta atas perangkat lunak yang dibangun oleh pengembang dan seberapa jauh batasan kepemilikan tersebut yang mana hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan perangkat lunak tersebut. Hal yang patut dilihat adalah upaya-upaya hukum apa yang perlu diketahui dalam menghadapi pengembangan perangkat lunak yang semakin kompleks. Karena peranan perangkat lunak dalam suatu perusahaan yang dibangun secara khusus berdasarkan keinginan dari konsumen, memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan dan dunia ekonomi. Catatan penting yang perlu dilihat adalah adanya analisa kasus yang langsung dapat dijadikan acuan pada pengembangan perangkat lunak. Sehingga bisa dijadikan bahan analisa atas kasus yang mungkin dapat terjadi pada pengembangan perangkat lunak di Indonesia."

"Peningkatan pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber pembiayaan pembangunan, dengan mengikutsertakan peran swasta dalam ekstensifikasi atau perluasan sumur minyak atau gas bumi. Untuk mendapatkan sumur baru sebagai sumber energi minyak bumi (khususnya) diperlukan peralatan yang canggih dan padat modal. Rig adalah alat pengeboran untuk menemukan sumur baru yang dikenal dengan kegiatan eksploitasi minyak bumi. Untuk memperoleh (baik membangun atau membeli Rig bekas) diperlukan modal yang tidak sedikit, dalam konteks untuk mendapatkan modal perusahaan ekplorasi minyak bumi memerlukan bantuan kredit dari bank. Belakangan ini bank-bank nasional sudah mulai memberanikan diri membiayai pengadaan Rig tersebut dengan kredit investasi Rig. Analisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Salah satu syarat dari kredit investasi Rig adalah jaminan kredit harus dijaminkan dengan Rig tersebut. Dalam praktik Kredit Investasi Rig di Bank Madiri, hak jaminan kebendaan yang menjadi dasar pengikatan jaminan antara kreditor dengan debitor adalah dengan mengikat Rig sebagai jaminan adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Dalam praktik perbankan Rig dimasukkan sebagai benda tidak terdaftar dengan syarat-syarat dan klausula pengikatan sebagaimana benda tidak terdaftar, yang memiliki kelemahan disebabkan karakter Rig sebagai benda dan sifat elastisitas UUJF. Keadaan ini menurut hemat penulis tidak cukup melindungi kepentingan kreditor. Untuk itu diperlukan upaya membangun konstruksi hukum pengembangan Rig sebagai benda guna melindungi kreditor jika kredit macet. Dalam praktik peranan notaris dalam memahami dan memberikan perlindungan yang seimbang kepada kedua belah pihak dapat pula memberikan perlindungan kepada kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia atas Rig.The increased national income from oil and gas by involving the roles of private sectors in the development of oil or gas wells is a fund source for national development. In order to find new oil or gas well for fuel energy source, sophisticated and capital extensive equipment is needed. Rig is a drilling machine used to find new oil well in oil exploitation activities. A big amount of capital is required to obtain a rig (build a new rig or purchase a used rig). For this purpose, companies need to seek bank loans. Since several years ago, national banks have been financing rig procurement in the scheme of Rig Investment Credit. One of the requirements for Rig Investment Credit is that the rig should be used as the guarantee for the credit. In Rig Investment Credit of Mandiri Bank, the property guarantee right used as the basis of guarantee credit bond between creditor and debtor is based on Law No. 42 Year 1999 on Fiducia Guarantee (UUJF). In banking practice, rig is included as unregistered property with its requirements and clauses as unregistered property. As an unregistered property, rig has some disadvantages caused by its characteristics as a property and by the elasticity of UUJF. This condition is not protective enough for creditors concerns. Therefore, efforts to develop a law construction for rig development as a property in order to protect creditor when the debt is unperformed are important to make. Public notary roles in understanding and giving balanced protection to both parties can also give protection to the creditor as the holder of fiducia guarantee on Rig."

"Skripsi ini merupakan suatu hasil penelitian bersifat normatif yuridis (kepustakaan) dengan melakukan suatu perbandingan hukum bersifat Perbandingan Hukum Modern Khusus yang meliputi perbandingan Hukum Terapan (Applied Comparative Law). Latar belakang penulisan penelitian ini adalah terdapatnya suatu temuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan keterbatasan-keterbatasan (untuk mengajukan hak gugat, keberatan dan lain-lain termasuk melaksanakan Gugatan Derivatif) dalam hal pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas akibat suatu Aksi Korporasi maupun keputusan tertentu yang berlindung dibalik legalitas keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana keberlakukannya banyak dipengaruhi oleh Kepentingan Pemegang Saham Mayoritas. Sedangkan sebagai suatu perbandingan atas Pengaturan di Perundangan lain, yaitu pengaturan dalam UU Korporasi Australia 2001. Penelitian ini menemukan aspek-aspek tertentu dalam UU Korporasi Australia tersebut, yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai manfaat hukum, bagi Pemegang Saham Minoritas, meliputi Pengaturan terhadap Pemegang Saham Minoritas yang memiliki dan mengatur batasan-batasan yang lebih luas dalam hal mengakomodir kepentingan Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan gugatan, permohonan atau tindakan lain demi mencapai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Aksi Korporasi atau Keputusan Perseroan yang bersentuhan dan memiliki dampak bagi kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

---

This undergraduate thesis is prepared on a literature based (legal normative) research with a comparative study characterized as a Applied Comparative Law. The background of the writings of this research, is based on the findings within the Law No. 40 year 2007 about Limited Liability Company related to its limitations (to file a legal suit, appeal and others, including to undertake Derivative Action) regarding the regulation about the Protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions or other corporate decisions which was taken under the previllege and the legality of the General Meetings, where its validity and process has been recognized to be influenced by the interest of the Majority Shareholders. Whilst as a comparison of other Regulation within different Act, that is the regulating provisions within the Australian Corporations Act 2001.

This research found that there are certain aspects in Australian Corporations Act 2001, that can provide sense of justice and legal consistency (as the benefit of the Law itself) for Minority Shareholders, covering the regulations regarding Minority Shareholders which regulates more extentive boundaries in terms of accomodating the interest of the Minority Shareholders in order for them to file a legal suit, an appeal or other actions which can be classified as an action to achieve a comprehensive protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions which may interact and have certain effects towards the interest of the Minority Shareholders."

"Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat pengabaian kewajiban pencatatan pemegang saham pada Daftar Pemegang Saham Perseroan oleh direksi perseroan. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Pokok pembahasan dalam tesis ini adalah mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap kerugian penerima hak waris atas saham yang tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham perseroan, dan peran notaris terkait legalitas pemindahan hak atas saham karena pewarisan. Tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder untuk menganalisis permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerima hak waris atas saham berhak menuntut perseroan untuk melaksanakan pencatatan namanya pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Adapun pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris perseroan atas kerugian penerima hak waris atas saham dapat dituntut penerima hak waris atas saham dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

---

The laws and regulations in Indonesia do not stipulate the issue of protection to the inheritors that receive an assignment of shares and subsequently suffered a loss due to the board of directors negligence to its obligation to register inheritors name at Shareholders Register of the company. This issue indeed triggers a dispute, one of which is reflected in a case under Supreme Court Decision No. 2845K/PDT/2017. This thesis will discuss about the status of shares owned by the inheritors which have not been registered under the Shareholders Register, the liability of the board of directors and board of commissioners of the company over the loss of the inheritors, and the role of the notary in regards to the legality of the transfer of shares due to inheritance. This study is conducted with a juridical-normative approach and uses secondary-type data in analyzing the issues. The result of this study shows that the inheritors that receive an assignment of shares are entitled to claim for their names to be registered under the Shareholders Register. Further, the liability of the board of directors and the board of commissioners of the company could be sued by the inheritors by filing a lawsuit with the grounds of unlawful actions."

"Keberadaan pemegang saham layaknya jantung bagi perseroan. Ketentuan perundang - undangan mesyaratkan suatu perseroan haruslah didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang. Bermula dari ketentuan inilah kemudian muncul istilah pemegang saham minoritas dan mayoritas. Idealnya pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dapat memiliki keinginan yang selaras dalam suatu perseroan. Hal ini diwujudkan dengan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Namun, hal ini sangatlah sulit dicapai karena adanya perbedaan kepentingan diantara masing - masing pemegang saham. Seringkali dalam RUPS pengambilan keputusan dilakukan dengan voting. Mekanisme ini menimbulkan adanya dominasi dari pemegang saham mayoritas untuk menetukan arah kebijakan perseroan. Khususnya dalam keputusan untuk membubarkan suatu perseroan seringkali pemegang saham minoritas menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Untuk mengantisipasi hal inilah maka diperlukan suatu mekanisme untuk melindungi hak - hak pemegang saham minoritas.

---

The shareholders are the main part for the company. Invite the constitution, the company must be established at least by two person. Starting from this provision appears the majority and the minority shareholders. Ideally majority shareholders and minorities have the same purpose, so decision making can be done by deliberation. But that is very difficult to reach because there is the difference of interest between them. In company meeting, frequently decision making done by voting. This mechanism raises the dominance of the majority shareholders to determine company policy. Especially in liquidation of the company minority shareholders often as the injured party. To prevent this condition required some protection mechanism to protect the rights of minority shareholders."