Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang analisis proses penerapan akuntabilitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pusfatekgan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : untuk indikator acuan pelayanan sudah ada standar pelayanan yang ditetapkan hanya saja perlu diinformasikan secara lebih luas; untuk solusi pelayanan sudah dilakukan konsultasi pada tahap awal pemberian pelayanan; untuk prioritas pemenuhan kepentingan pengguna masih perlu perbaikan karena belum ada petugas khusus pelayanan. Transparansi informasi pelayanan masih kurang dipublikasikan ke masyarakat. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat yang masuk masih sangatlah sedikit.

---

This thesis discusses an analysis of the implementation process of public service accountability organized by Pusfatekgan. The method used is qualitative research.The results of this study are as follows: there is already an existing standard for service reference indicator, but it needs to be informed more broadly; for service solution, a consultation has taken place at the early stages of service delivery; it is only the priority of fulfillment for the benefit of the users that is considered still requiring more improvements because there is not any special service attendant yet. The transparency of service information still has not been publicized enough, while there is still very little community participation through public complaints."

"Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak hanya dilaksanakan pada birokrasi pemerintahan di tingkat pusat, di tingkat daerah pun pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peran yang sangat strategis terutama untuk kemajuan pembangunan, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah."

"This research deals with the poor quality of land certification service and poor communication and working motivation of government employees at the Land Office of South Jakarta Municipality. This research design in form of explanatory survey using line statistics analysis completed with confirmation using qualitative data through participatory observation on documents and in depth interviews to find out the essence of what and how good communication."

"Pelayanan Perizinan di Kota Bogor menggunakan sistem online untuk melakukan pelayanan permohonan perizinan. Perubahan sistem permohonan secara online ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan permohonan perizinan. Namun setelah diterapkan sistem online terjadi peningkatan pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor pada tahun 2018. Melihat permasalahan yang ada, skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan perizinan yang dilakukan secara online menggunakan pendekatan e-govqual Papadomichelaki&Mentzas (2012) yang mengukur kualitas layanan yang dirasakan oleh pengguna dari layanan berbasis e-government. Penelitian ini memiliki pendekatan kuantitatif dengan kuesioner berdasarkan accidental sampling. Sampel dalam penelitianini berjumlah 105 responden dan menjadikan masyarakat pemohon perizinan secara online sebagai responden. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan sistem perizinan online “SMART” oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor kepada masyarakat sebagai pemohon perizinan termasuk kategori rendah berdasarkan empat dimensi yang telah di kemukakan oleh Papadomichelaki&Mentzas (2012) yaitu efficiency, trust, reliability, dan citizen support.

---

Licensing Services in the City of Bogor use an online system to conduct licensing application services. Changes to the online application system were made to make it easier for the public to apply for a permit. However, after applying the online system,

there was an increase in complaints received by the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. Looking at the existing problems, this thesis discusses about the quality of licensing services conducted online using the e-govqual

approach Papadomichelaki & Mentzas (2012) which measures the quality of services perceived by users of e-government based services. This thesis is a quantitative research with a questionnaire based on accidental sampling. The sample in this literature amounted to 105 respondents, making the online licensing applicants as respondents. The results of this study reveal that the quality of online licensing service system "SMART" by Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor to the public as applicants for licensing is in the low category based on four dimensions that have been advanced by Papadomichelaki & Mentzas (2012), which is efficiency, trust, reliability, and citizen support"

"Pelayanan publik merupakan cerminan hubungan dan interaksi antara negara dan warga negara. Masyarakat saat ini tengah menuntut pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau. Salah satu upaya dalam mencapai pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat adalah dengan menerapkan electronic government atau E-Government. Berdasarkan evaluasi dari keluhan masyarakat dan tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik agar pembuatan paspor lebih efisien, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan inovasi dalam memberikan pelayanan antrean permohonan paspor melalui peluncuran aplikasi baru yang diberi nama Mobile Paspor atau M-Paspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government dalam Permohonan Paspor Online melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat. Untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government digunakan model pengukuran E-Government Quality atau E-GovQual yang terdiri dari empat dimensi, yaitu Efficiency (Efisiensi), Reliability (Keandalan), Trust (Kepercayaan), dan Citizen Support (Dukungan bagi Masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 102 responden yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa Kualitas Pelayanan E-Government pada permohonan paspor melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari empat dimensi yaitu dimensi efficiency, trust, reliability, dan citizen support masuk ke dalam kategori baik.

---

Public service is a reflection of the relationship and interaction between the state and citizens. The demand of public services that are able to meet the interests of the wider community, reliable and trustworthy, and accessible are increasing in the recent year. One of the efforts to achieve public services in accordance with the needs and expectations of the community is to implement electronic government or E-Government. Based on an evaluation of public complaints and demands from the public for improved public services in order to make passports more efficient, the Directorate General of Immigration issued an innovation in providing queuing services for passports through the launch of a new application called Mobile Passport or M-Paspor. This study aims to analyze the quality of E-Government services in Online Passport Applications through M-Passports at the Class I Immigration Office in Central Jakarta. To analyze the quality of E-Government services, the E-Government Quality or E-GovQual measurement model is used which consists of four dimensions, Efficiency, Reliability, Trust, and Citizen Support. This study used a quantitative approach with mixed methods which was carried out by distributing questionnaires to 102 respondents who had met the specified criteria and in-depth interviews. The results of the study found that the Quality of E-Government Services on passport applications via M-Paspor at the Class I Immigration Office in Central Jakarta in the good category. This can be seen from the four dimensions, the dimensions of efficiency, trust, reliability, and citizen support which appertain to the good category."

"Pasca penerapan LAPOR sebagai aplikasi umum dalam Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus mengintegrasikan sistem pengaduannya dengan LAPOR. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga mengalami kendala dalam proses integrasi karena memiliki banyak sistem pengaduan internal. Proses integrasi telah dilakukan sejak tahun 2016. Namun proses integrasi tersebut hingga saat ini belum berhasil mencapai tujuannya. Salah satu penyebab yang ditemukan adalah gejala mentalitas silo dalam proses integrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan faktor penyebab silo mentalitas dalam integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab silo mentalitas dalam integrasi sistem pengaduan di KLHK. Kedua faktor tersebut adalah belum adanya sebaran visi dan misi serta belum adanya kejelasan peran dan tanggung jawab para pelaku terkait integrasi sistem pengaduan pelayanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan karakteristik yang dominan adalah perilaku yang mengedepankan keamanan dan kenyamanan unit itu sendiri serta mempertimbangkan unit lain yang memberi beban tambahan. Analisis faktor dan karakteristik tersebut menggunakan teori Unsur Budaya Schein (2010) yang dipadukan dengan teori Penyebab Silo Schutz dan Bloch (2006).

---

After the implementation of LAPOR as a general application in the National Public Service Complaint System (SP4N), every central and local government agency must integrate its complaint system with LAPOR. The Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, as one of the institutions, is experiencing difficulties in the integration process because it has many internal complaint systems. The integration process has been carried out since 2016. However, the integration process has yet to achieve its goals. One of the causes found was a symptom of the silo mentality in the integration process. Therefore, this study aims to determine the characteristics and factors that cause mental silos in the integration of the public service complaint system at the Ministry of Environment and Forestry. This study uses a post-positivist approach. The data used in this study came from in-depth interviews, observations, and literature studies. The results showed that there were two main factors causing the silo mentality in the integration of the complaint system at the Ministry of Environment and Forestry. These two factors are the absence of the distribution of the vision and mission and the lack of clarity on the roles and responsibilities of actors related to the integration of the public service complaint system in the Ministry of Environment and Forestry. Meanwhile, the dominant characteristic is behavior that prioritizes the safety and comfort of the unit itself and considers other units that give additional burden. Analysis of these factors and characteristics uses Schein's Cultural Elements theory (2010) combined with the theory of the Cause of Silo Schutz and Bloch (2006)."

"Di Indonesia agensifikasi dipraktekkan melalui pemberian otonomi ke beberapa pusat layanan masyarakat (yang bentuk bisnis utamanya adalah layanan), dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Faktor kunci keberhasilan yang perlu dimiliki oleh organisasi (Badan Layanan Publik) untuk memenangkan persaingan di masa depan adalah dimensi kemampuan dinamis yang secara khusus difokuskan pada layanan publik. Seperti kemampuan dinamis, kinerja inovasi juga merupakan salah satu cara untuk menghadapi kondisi stagnan di Badan Layanan Umum untuk meningkatkan efisiensi layanan (kinerja perusahaan dan organisasi). Oleh karena itu, bagaimana sebuah layanan publik dapat secara efektif menerapkan kemampuan dinamisnya dan mengembangkan kinerja inovasi untuk memberikan respons cepat terhadap lingkungan yang dinamis telah menjadi kebutuhan yang mendesak.Tujuan dari makalah ini adalah untuk membahas masalah yang disebutkan di atas. Untuk mendapatkan eksplorasi terbaik pada kemampuan dinamis, kinerja inovasi dan kinerja organisasi, kuesioner dibagikan kepada 100 responden dan menggunakan analisis SEM dengan Partial Least Square (PLS) untuk menganalisis hasil survei.Hasil menunjukkan bahwa kemampuan dinamis merupakan mekanisme dasar organisasi yang penting melalui mana manfaat kinerja inovasi diubah menjadi efek kinerja di tingkat perusahaan. Artinya, kemampuan dinamis meningkatkan kinerja inovasi organisasi. Sementara kemampuan dinamis, pada gilirannya, meningkatkan kinerja layanan publik dan memberikan keunggulan kompetitif.

---

In Indonesia agencification is practiced through the granting of autonomy to several community service centers (which main form of business is service), in the form of a Public Service Agency (BLU). The key success factors that need to be owned by the organization (Public Service Agency) to win the competition in the future are dynamic capability dimensions that are specifically focused on public service. As with dynamic capabilities, innovation performance is also one way to deal with stagnant conditions in the Public Service Agency to improve service efficiency (company and organizational performance). Hence, how a public service can effectively apply its dynamic capability and develop innovation performance in order to provide quick response to a dynamic environment has become an urgent need.

The purpose of this paper is to discuss the above-mentioned issues. In order to gain best exploration on dynamic capability, innovation performance and organizational performance, the questionnaires are distributed to 100 respondents and structural equation modeling (SEM) with Partial Least Square (PLS) is used to analyze the survey result.

The results indicate that dynamic capability is an important basic organizational mechanism through which the benefits of innovation performance are converted into performance effects at the corporate level. That is, dynamic capability enhances the innovation performance of organizations. While dynamic capability, in turn, increases public service performance and provides competitive advantages."

"Sikap masyarakat terhadap iklan layanan masyarakat (ILM) salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah penggunaaan message appeal. Tesis ini membahas perbandingan antara sikap masyarakat selaku konsumen yang diwakili dengan variabel cognitive, affective dan behavior intention pada ILM dengan menggunakan message appeal humor dan rational pada target iklan pribadi dan publik. Pada enelitian kuantitatif ini data dianalisa secara deskriptif dan uji statistik. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada ILM dengan target iklan individu secara umum variabel sikap akan lebih positif jika menggunakan humor appeal, sedangkan pada target iklan publik variabel sikap lebih positif dengan penggunaan rational appeal. Adapun pada penggunaan rational appeal variabel behavior intention pada ILM dengan target individu dan publik tidak memiliki perbedaan, sedangkan pada humor appeal target iklan individu lebih kuat dibandingkan publik.

---

Message appeals can influence attitude consumers of public service ads (PSA). This focus of this study is comparing cognitive, affective and behavior intention variable between PSA with humor appeal and rational appeal in individual and public ad target. Descriptive and statistical analysis are the design of this quantitative study. Attitude with humor appeal more positive than rational appeal in individual ad target. Whereas rational appeal more positive than humor appeal in public ad target. Behavior intention variable with rational appeal has no differences in individual and public ad target, whereas humor appeal individual ad target stronger than public ad target in behavior intention variable."