Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara garis besar substansi dari polis asuransi terdiri dari uraian mengenai obyek yang dijamin, nama dan alamat penanggung dan tertanggung, jangka waktu berlakunya polis, risiko atau bahaya yang dijamin dan dikecualikan, syarat-syarat atau ketentuan umum dan yang terakhir adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila terjadi klaim yang biasanya disebut klausula arbitrase atau penyelesaian sengketa. Klausula arbitrase dalam polis asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah (amicable setllement), namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Semua polis asuransi yang dikeluarkan oleh AAUI memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena itu dalam penulisan ini akan dikaji lebih lanjut perihal pencantuman klausula arbitrase dalam polis asuransi dan kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa asuransi yang ditempuh oleh para pihak.Penulisan ini akan membahas dua polis asuransi yang sama-sama mencantumkan klausula arbitrase dan proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh penanggung dan tertanggung. Kedua polis yang dibahas yakni polis PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Jaya Proteksi memiliki klausula arbitrase yang sama dan juga sengketa yang sama yakni masalah liability akan tetapi terdapat inkonsistensi dalam pemberian putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kedua perkara tersebut .Inkonsitensi yang terdapat dalam kedua putusan tersebut dapat terjadi karena substansi klausula arbitrase dalam polis yang kurang jelas dan menyebabkan multi penafsiran, dimana pilihan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ditetapkan apabila terjadi sengketa terkait perbedaan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan polis, sedangkan tidak ada ketentuan lain yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa terkait polis apabila menyangkut liability.

---

Generally, insurance policy consist of description regarding the insured object, name and address of the insurer and the insured, policy period, coverage of risks and perils and its exclusion, terms, conditions or general stipulations and the last dispute setllement methode if any claim arise or also called arbitration clause. Arbitration clause in insurance policy stated if any dispute happen between the insurer and the insured the both parties agree to setlle the dispute amicably, if amicable setllement can not be reach then both parties agree to setlle the dispute through arbitration. All insurance policies issued by Indonesia General Insurance Association consist of arbitration clause, therefore this thesis will analyze the arbitration clause in insurance policies and its relation with the dispute setllement which conduct by the parties involved.This thesis will study two insurance policies which contained arbitration clause and the dispute setllement which conduct by the parties. Two insurance policies which will be study are policies issued by PT Asuransi Hanjin Korindo and PT Asuransi Jaya Proteksi, both policies contained the same arbitration clause and also the same dispute regarding the liability of the insurance policies but there is inconsistency in the verdict of oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan and Pengadilan Negeri Jakarta Utara regarding those two cases. The inconsistency in the two verdicts is due to unclearness of the arbitration clause?s substance causing multi interpretation of the clause, whereas the arbitration regulated for any dispute regarding the difference amount to be paid under the policies, but the arbitration caluse or other stipulation in the policies did not regulate the dispute setllement regarding the libility of the policies."

"Perusahaan Asuransi Jiwa sebagai Lembaga Keuangan dapat memberikan pinjaman langsung kepada tertanggung dengan jaminan polis asuransi jiwa yang dimilikinya dengan syarat bahwa polis tersebut telah melampaui jangka waktu tertentu atau telah mempunyai nilai tunai. Selama jangka waktu peminjaman, tertanggung dibebani tingkat bunga tertentu sesuai ketentuan di dalam polis asuransi tersebut. Pinjaman ini yang umumnya dikenal sebagai Pinjaman Polis. Penulisan ini dituJukan untuk melihat ~elaksanaan pinjaman polis yang dilakukan oleh P.T. Asuransi Jiwasraya baik pinjaman polis pertanggungan perorangan maupun pinjaman polis pertanggungan kumpulan yang diadakan oleh perusahaan tersebut, serta untuk melihat perkembangan investasi dan hasil investasi secara menyeluruh dan juga melihat seberapa besar peranan jenis investasi pinjaman polis serta hasilnya berupa bunga pinjaman polis terhadap total investasi dan hasil investasi perusahaan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan penelitian yang skripsi ini, penulis menggunakan metode mencakup dua hal yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yaitu melalui wawancara dan pengumpulan data secara terbatas, sedangkan studi kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku bacaan, majalah dan lain sebagainya. Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan melihat perkembangan investasi dan hasil investasi perusahaan secara menyeluruh dan perkembangan investasi pinjaman polis dan hasilnya maka dapat disimpulkan bahwa investasi yang dilakukan perusahaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 1987- 1991 menunjukkan ~eningkatan setiap tahunnya baik dalam nilai absolut maupun dalam prosentase. Namun demikian urutan jenis investasi yang ditanamkan tidak dikaitkan dengan hasil investasi (return) dari masing-masing jenis investasi sehingga urutan investasi yang ditanamkan tidak mendasarkan pada urutan yang sejajar dengan hasil investasi. Dan investasi pinjaman polis itu sendiri kedudukannya tetap stabil diurutan kedua dari total dana investasi perusahaan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah pentingnya bagi perusahaan untuk mempertimbangkan secara cermat setiap kebijaksanaan dan keputusan yang diambil dalam bidang investasi serta melakukan pembenahan di dalam pelaksanaan pinjaman polis."

"Penulisan tesis ini merupakan upaya untuk menggambarkan bahwa kebebasan berkontrak yang ternyata tidak bebas sepenuhnya. Kenyataannya terdapat pembatasanpembatasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) sehingga asas inipun menjadi tidak tak terbatas. Pasal 1320 ayat (1) BW menentukan adanya consensus para pihak, Pasal 1320 ayat (2) menentukan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh kecakapan para pihak, Pasal 1320 ayat (4) BW jo 1337 BW menyangkut causa yang tidak dilarang, Pasal 1332 BW menentukan bahwa yang dapat diperjanjikan hanya barang-barang (obyek) yang mempunyai nilai ekonomis saja, Pasal 1338 ayat (3) BW menentukan tentang berlakunya asas itikad baik dalam membuat perjanjian.Selain itu campur tangan negara dalam suatu perjanjian memang jelas-jelas ada dan membatasi kebebasan berkontrak. Melalui perangkat hukum berupa, negara melalui peraturan perundang-undangan dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat.Klausula baku yang ada dalam kontrak baku harus mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku agar dapat mempunyai kkuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya Kebebasan berkontrak ternyata dibatasi sehingga tidak berlaku mutlak."

"ABSTRACTTesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang menganalisa klausula arbitrase dalam Polis Standar (Asuransi) Kebakaran Indonesia. Tesis ini berfokus untuk menjawab apakah klausula arbitrase yang terdapat dalam polis standar asuransi kebakaran (Indonesia) sudah cukup mengakomodir dalam penggunaan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa dan memudahkan proses penyelesaian sengketa asuransi kebakaran di Indonesia. Kajian pustaka dijadikan dasar dalam penelitian guna penulisan tesis ini. Dari hasil yang diperoleh dengan menganalisis data serta norma, diperoleh gambaran mengenai kelebihan-kelebihan dari arbitrase dibandingkan dengan pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana klausula arbitrase yang terdapat dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia tidak atau belum mengakomodir kemudahan untuk proses penyelesaian sengketa asuransi. Ketidakjelasan atau ambiguitas dan kurang terperincinya klausula arbitrase dalam polisnya telah menimbulkan perbedaan penafsiran yang justru menyebabkan terjadinya sengketa (kesulitan) dalam menentukan cara/forum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, yang ternyata menyebabkan berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa (asuransi). Sengketa yang timbul dari pelaksanaan polis asuransi kebakaran yang mencantumkan klausula arbitrase di dalamnya, sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) bahwa para pihak dalam polis kehilangan haknya untuk membawa sengketanya ke pengadilan umum dan pengadilan umum yang bersangkutan dilarang menerima dan wajib menolak permohonan sengketanya, ternyata masih saja kasus sengketa asuransi kebakaran yang bersangkutan diterima oleh pengadilan umum. Dari hasil analisis kasus yang ada penulis menyarankan bagaimana dapat dilakukan pembenahan dalam penyusunan klausulaklausula arbitrase yang ada di dalam perjanjian, khususnya dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan memperhatikan elemen-elemen esensial yang harus ada dalam suatu klausula arbitrase. Memperhatikan sikap hakim (pengadilan) yang masih menerima kasus sengketa asuransi yang dalam polisnya telah mencantumkan klausula arbitrase, perlu diadakan sosialisasi UU No. 30 Tahun 1999 tersebut terhadap masyarakat umumnya dan kepada para hakim khususnya dalam menyikapi kasus sengketa yang timbul dari perjanjian yang telah memiliki klausula arbitrase supaya kelebihan-kelebihan arbitrase benar-benar efektif.

---

ABSTRACT

This thesis is written based on the research that analyzes the arbitration clauses in the Standard Policy of The Indonesian Fire Insurance. This thesis is focused on answering whether the arbitration clause contained in the Standard Policy of The (Indonesia) Fire Insurance is sufficient to accommodate the use of arbitration as a way of disputes resolution and facilitate the process of fire insurance dispute resolution in Indonesia or not. Literature review of the research is the basis in this research in order to write this thesis. From the results obtained by analyzing the data and norms, the writer obtains a description of the advantages of arbitration compared to the general court in settling business disputes. From this research we can see how the arbitration clauses contained in the Standard Policy of The Indonesia Fire Insurance is not (yet) able to accommodate the effectiveness of an insurance dispute settlement process. Vagueness or ambiguity and the lacking of details in the arbitration clauses in the policy has led to difficulties or different interpretations on the causes in determining the way or the forum that is used in dispute settlement, which turned out to cause the ineffectiveness on the insurance dispute settlement process. The disputes arising from the implementation of a fire insurance policy that includes the arbitration clauses in it, as determined by Law No. 30/1999 (Arbitration Law) that the parties in the policy lose their right to take the disputes to the general court and the relevant court is barred from receiving and shall refuse the dispute settlement request, apparently there still fire insurance disputes case is accepted by the general court. From the results of the analysis of the case, the author suggests the improvements can be made in drafting the arbitration clauses in the agreements, especially in the Standard Policy of the Indonesian Fire Insurance in the view of the elements that essential to exist in an arbitration clause. Noting the attitude of the judge (general court) that is still receiving the insurance disputes cases which its policy includes the arbitration clause, it is necessary to socialize the Law No. 30/1999 (Arbitration Law) to the public generally and especially to the judges in dealing with the disputes arising from agreements which have arbitration clauses so that the advantages of the arbitration can be really effective."

"Skripsi ini membahas mengenai struktur dan dampak dari program restrukturiasasi Bancassurance PT Aasuransi Jiwasraya terhadap hak dan kewajiban pemegang polis dan PT Asuransi Jiwasraya. Permasalahan dalam skripsi ini adalahmengenai bagaimana struktur dan dampak program restrukturisasi terhadap hak dan tanggung jawab pemegang polis dan PT Asuransi Jiwasraya serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam program restrukturisasi polis bancassurance PT Asuransi Jiwasraya. Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah juridis normatif. Hasil dari penelitian ini, struktur restrukturisasi polis memiliki tiga tahapan dalam prosesnya, yaitu pengunguman, sosialisasi, dan penutupan. Restrukturisasi tersebut berdampak pada pengurangan dan penyesuaian terhadap hak yang dimiliki oleh nasabah, yaitu jumlah nominal yang dapat diklaim. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang telah diusahakan pemerintah dan tim Percepatan Restrukturisasi Asuransi Jiwasraya semaksimal mungkin dan sudah melalui pengkajian yang menyeluruh agar hak dan kewajiban nasabah dapat terlindungi dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah harus membuat struktur perundang-undangan yang dapat lebih melindungi nasabah dan perusahaan serta harus memberikan pengawasan yang tepat dalam proses restrukturisasi.

---

This thesis discussed the structure and impact of PT Asuransi Jiwasraya's Bancassurance restructuring program on the rights and obligations of policyholders and PT Asuransi Jiwasraya. The problem in this thesis is about the structure and impact of the restructuring program on the rights and responsibilities of policy holders and PT Asuransi Jiwasraya and the form of legal protection for policyholders in the bancassurance policy restructuring program of PT Asuransi Jiwasraya. In this thesis the research method used is normative juridical. The results of this study, the structure of the policy restructuring has three stages in the process, namely announcement, socialization, and closing. The restructuring has an impact on reducing and adjusting the rights held by customers, which is the nominal amount that can be claimed. The form of legal protection for customers that has been attempted by the government and the team for the Acceleration of Restructuring of Asuransi Jiwasraya is through a thorough study so that the rights and obligations of customers can be well protected and do not cause even greater losses. Suggestions from this research is that the government should create a regulatory structure that can better protect customers and companies and must provide proper supervision in this restructuring process."