Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif proses bisnis internal perspektif keuangan dan perspektif pelanggan.Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat yang berjumlah 1147 orang, dan Mitra Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat yang berjumlah 51 konsultan. Sampel penelitian adalah 300 responden yaitu pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat dan 51 konsultan terdaftar yang dipilih sebagai responden dengan criteria khusus yaitu yang turut serta dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Ditjen Bina Marga Pusat pada tahun 2008 dan 2009.Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan nilai rata-rata total 3,05 dan hasil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar total 76,26 sehingga termasuk kinerja cukup baik. Kinerja dengan nilai tertinggi ada pada kinerja keuangan. Sedangkan kinerja yang mendapat skor paling kecil adalah kinerja pembelajaran dan pertumbuhan.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik, terutama pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dan peningkatan kesejahteraan pegawai harus terus diperhatikan. Selain itu pada aspek proses bisnis internal yang juga perlu diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang ada harus disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga.

---

This study focuses on performance measurement Directorate General of Highways Ministry of Public Works using the Balanced Scorecard approach The Balanced Scorecard approach to measure the performance from 4 perspectives: learning and growth perspective, internal business process perspective and customer perspective the financial perspective.The population in this study were employees of the Central Directorate General of Highways, amounting to 1147 people, and Partners Directorate General of Highways, amounting to 51 consultants Center. The sample was 300 respondents are employees of the Directorate General of Highways Centre and 51 registered consultants were selected as respondents with specific criteria that is participating in the project the procurement of goods and services at DGH Center in 2008 and 2009.The results of this study concluded that the performance of the Directorate General of Highways with the Balanced Scorecard approach is quite good with an average rating of 3.05 and total score and weight measurements for all aspects of a total of 76.26 that included the performance is quite good. Performance with the highest value on financial performance. While the performance of the smallest score is the performance of learning and growth.Strategic efforts to improve the performance of the Directorate General of Highways must continue so that the performance level Directorate General of Highways is in better condition / very good, especially on aspects of learning and growth that is giving the opportunity to participate in education and training and improving the welfare of employees should continue to be addressed. In addition to the aspects of internal business processes that also take into account is that existing infrastructure must be tailored to the needs in order to improve the performance of the Directorate General of Highways."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Pendekatan Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, dan perspektif keuangan.Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berjumlah 511 orang, dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar berjumlah 200 orang. Sampel penelitian ini adalah 511 responden yaitu seluruh pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 70 orang Konsultan HKI terdaftar yang dipilih sebagai responden dengan kriteria khusus yaitu yang paling banyak mendaftarkan permohonan HKI selama 2 tahun terakhir, dan 10 orang responden ahli.Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor 43. Hasil pengukuran skor serta bobot dari para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,29 sehingga termasuk kategori kinerja baik. Kinerja dengan nilai paling tinggi ada pada kinerja keuangan, dan kinerja kepuasan pelanggan. Sedangkan kinerja yang mendapat skor paling kecil adalah kinerja proses bisnis internal, dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik terutama pada kinerja proses bisnis internal dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Dari kinerja proses bisnis internal, perlu adanya peningkatan kualitas otomasi administrasi HKI, dan kerja sama antar institusi. Untuk kinerja pembelajaran dan Pertumbuhan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai. Dalam rangka memperbaiki pelayanan publik, Ditjen HKI dapat memberikan perhatian pada prioritas utama perbaikan layanan Ditjen HKI yang diperoleh dari unsur tingkat penting pelanggan yaitu pada unsur reliability. Prioritas selanjutnya adalah Emphaty, Responsiveness, Assurance, dan Tangibility. Kinerja keuangan juga perlu ditingkatkan agar pendapatan negara bukan pajak dapat mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya sehingga kinerja Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat baik.

---

This research focuses on performance measurement using Balanced Scorecard approach at Directorate General of Intellectual Property Rights Department of Law and Human Rights Indonesia. Balanced Scorecard approach measures 4 different perspectives such as learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective.The research population are 511 employees of Directorate General of Intellectual Property Rights, and 200 Intellectual Property Consultants. The research sampels are 511 respondents, all of Directorate General of Intellectual Property Rights employee, 70 Intellectual Property Consultants who are selected based on the number of application during these two years, 10 expert respondents who are 1 Director General of Intellectual Property Rights, 2 Directors, 5 Head of Sub Directorate, and 2 examiners (1 senior paten examiner and 1 senior trademark examiner).The result of this research can be concluded that Directorate General of Intellectual Property Rights performance using Balanced Scorecard approach is quite good with total score 43. Performance measure based on the expert judge is good with total score 3,29. The highest scores are in financial performance, and customer performance. The lowest scores are internal business process performance and learning and growth performance.The strategic efforts to enhance Directorate General of Intellectual Property Rights performance should be remain continually so the level of performance can achieve best conditions, mainly to internal business process performance and learning and growth performance. For internal business process performance, needs to improve the quality of intellectual property administration automation, and cooperation among the institutions. For learning and growth performance needs to improve employee?s knowledge and welfare. In the effort to improve the quality of public service, Directorate General of Intellectual Property Rights should pay attention on first priority of improvement that is reliability. Next priorities are Emphaty, Responsiveness, Assurance, and Tangibility. Financial performance needs to be improved so that Directorate General of Intellectual Property Rights can achieve target on Country Income Besides Tax annually so financial performance will be best."

"Adanya perubahan struktur organisasi di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) berdasarkan Kepmendikbud No. 010/0/2000 yang telah memberi perubahan suasana dinamis adalah merupakan awal ketertarikan penulis memilih tema penelitian dengan tujuan memberi gambaran tentang kinerja Ditjen Dikti sebagai organisasi pemerintah yang memberi pelayanan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan pendidikan tinggi di Indonesia.Obyek penelitian dibedakan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Internal adalah karyawan Ditjen Dikti (eselon dan non eselon) sejumlah 125 responder. Eksternal adalah sivitas akademika dari 4 kota, yaitu : Jakarta, Yogyakarta, Malang dan Padang yang dianggap dapat mewakili seluruh Indonesia sejumlah 100 responder. Jenis penelitian adalah non eksperimental dengan rancangan potong silang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.Mengukur kineraja organisasi dengan Balanced Scorecard memaksa organisasi harus melibatkan karyawan dari setiap tingkatan untuk memahami dan mengerti visi dan misi organisasi sesuai kapasitas masing-masing karyawan.Balanced Scorecard mensyaratkan empat pilar (Kaplan & Norton,1996) antara lain dalam hal ini:1. Perspektif finansial, adalah merupakan given dari pemerintah karena itu yang dilihat adalah bagaimana rencana dan operasional dapat berjalan sesuai dan memperkecil pemborosan.2. Masyarakat pelanggan/mitra Ditjen Dikti dengan indikator adanya peningkatan keterlibatan, kepuasan pelanggan meningkat dan masalah waktu tunggu yang singkat.3. Proses internal organisasi dengan indikator kemampuan memperbaiki daur waktu kerja, mernperhatikan prosedur kerja, dan memperpendek jalur birokrasi.4. Pembelajaran dan pertumbuhan organisasi dengan indikator pengukuran kepuasan kerja, komitmen, dan peningkatan keterampilan karyawan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan Ditjen Dikti ternyata baik. Kepuasan kerja tangible ternyata sedang dan kepuasan kerja intangible umumnya rendah. Sebagian besar karyawan tidak memahami visi dan misi Ditjen Dikti tetapi mereka tetap bekerja sebaik mungkin. Dengan menerapkan Balanced Scorecard memaksa organisasi menjaga keseimbangan antara perspektif pertumbuhan dan pembelajaran organisasi, proses internal organisasi, efisiensi keuangan yang telah dialokasikan, kesesuaian antara rencana-rencana dan operasional dan perspektif kepuasan pelanggan/konsumen tercapai dengan adanya keterlibatan masyarakat untuk kemajuan dunia pendidikan."

"Penelitian ini difokuskan untuk mengukur kinerja Direktorat Paten. Dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard oleh Kaplan & Norton untuk menggambarkan penggunaan perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta perspektif keuangan untuk mengukur kinerja Direktorat Paten. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, terdapat 89 responden yang terdiri atas 58 responden dari Direktorat Paten dan 31 responden dari pelanggan Direktorat Paten yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa kierja dari Direktorat Paten adalah cukup baik, ini terlihat dari nilai hasil analisis yang bervariasi dan cukup baik. Aspek keuangan yang mendapatkan nilai paling kecil, sehingga memerlukan langkah stratejik dan inovasi pada perencanaan pelaksanaan serta prosedur di Direktorat Paten.

---

This research is focused for measures the performance of the directorate patent. Using the Balanced Scorecard Approach by Kaplan & Norton to describe the use of customer perspective, internal business perspective, learning and growth perspective and financial perspective can measure how the organization performance. Data collect with questioner, there are 89 respondent consist of 58 respondent from Directorate Paten and 31 respondent from customer Directorate Paten which selected by specific criteria.

The result of the research describe that the performance of Directorate Paten is quite good, it can be seen from variable value. Financial aspect get the smallest score so that needs strategic improvement and innovation in planning, implementing and the procedure in Directorate Patent."

"Pendekatan pembangunan bidang prasarana dan sarana ke PU-an (PSPU) mengandalkan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek serta mampu menjawab tantangan pembangunan prasarana dan sarana ke-PU-an di masa datang. Hal ini, disebabkan oleh adanya tugas-tugas yang dirasakan semakin berat dan kompleks di masa mendatang, sedangkan di sisi lain kurangnya motivasi terhadap pegawai dapat menurunkan produktivitas kerja. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis memandang perlu meneliti secara ilmiah yaitu apakah faktor-faktor motivasi berhubungan dengan produktivitas kerja PNS dan motivasi manakah yang dominan berhubungan dengan produktivitas kerja di lingkungan Direktorat Bina Jalan Kota. Untuk menguji hubungan antara faktor-faktor motivasi dengan produktivitas kerja digunakan analisis kualitatif secara statistik : Dari temuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Hipotesis altematif yang menyatakan bahwa motivasi berhubungan dengan produktivitas kerja PNS di Lingkungan Direktorat Bina Jalan Kota, temyata dapat diterima. 2. Hipotesis altematif yang menyatakan bahwa : a. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan PNS maka semakin tinggi Pula tingkat produktivitas kerja PNS. b. Semakin tinggi tingkat kemampuan PNS maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja PNS. c. Semakin tinggi pengamalan budaya kerja PNS maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja PNS. d. Semakin tegas peraturan, maka semakin rendah tingkat produtivitas kerja PNS. Dengan demikian strategi yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan produktivitas kerja PNS di Lingkungan Direktorat Bina Jalan Kota adalah dengan memberi prioritas utama pada program pengembangan dan pengamalan budaya kerja dengan sistim pola terpadu."

"Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Departemen Hukum Dan HAM RI yang mempunyai tugas di bidang peraturan perundang-undang, dimana tugas dan fungsinya yang sangat strategis karena negara hukum yang demokratis peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan publik, belum pernah melakukan pengukuran kinerja dari berbagai aspek. Pengukuran yang dilakukan hanya menyangkut aspek keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), sedangkan untuk aspek yang lainnya belum pernah diukur. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard yang mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan dan perspektif keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang berjumlah 187 orang, dan pelanggan dari seluruh instansi pemerintah yaitu Departemen dan Lembaga Non Departemen yang membuat Undang-Undang, sebagai sampelnya dari pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang¬undangan diambil secara acak sebanyak 110 responden, sedangkan dan pelanggan diambil 10 Departemen/lembaga non Departemen perdepartemen diambil 5 orang sehingga sampelnya menjadi 50 orang sebagai responden, serta 4 orang responden ahli yang diambil dari pejabat di Dit Jen PP yaitu satu orang sekretaris, satu orang Direktur dan 2 orang Kasub Dit pada Direktorat Jenderal Peraturan Perudang-undangan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah baik dengan total skor 47, dan basil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar 3,92 sehingga termasuk kategori kinerja baik. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan kepuasan pegawai, internalisasi visi dan misi serta kemampuan sistem informasi memperoleh penilaian baik yaitu dengan skor 11, kinerja proses bisnis internal yang diukur dengan indikator inovasi, operasi dan layanan setelah RUU menjadi UU memperoleh penilaian baik dengan skor 12, , kinerja pelanggan yang diukur dengan lima indikator yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy memperoleh penilaian baik dengan skor 20 dan kinerja pada aspek keuangan yang diukur dengan indikator penyerapan keuangan memperoleh skor 4 berarti baik dengan tingkat penyerapan anggaran hanya mencapai 81,24%. Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Dit Jen PP berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. terutama pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pada komponen kepuasan pegawai, internalisasi visi misi, dan kemampuan sistem informasi agar di prioritaskan karena untuk kemampuan sistem informasi hanya memperoleh penilaian cukup baik. Selain itu pada aspek lainnya juga perlu diperhatikan, misalnya pada konsistensi pelaksanaan proses bisnis internal yang telah ditetapkan dan peningkatan tingkat layanan dan kepuasan pelanggan, serta kinerja keuangan juga supaya ditingkatkan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tetapi efektif dan efisien sehingga program kerja Dit Jeri PP dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga kinerja Direktirat Jenderal Peraturamn Perundang-undangan menjadi sangat baik.

---

Directorate General of Legalization is one of technical implementation units in Department of Law and-Human Rights whose duty is in the field of legalization. Its duty is very strategic because Indonesia is a democratic country and the law has a role to accomplish government policies and legitimize the public policies. Directorate General of Legalization has never done complete performance measurement. The performance is only measured through financial aspect and performance accountability, while the other aspects of performance have never been measured yet.

In this research, the author tries to measure performance using Balance Scorecard approach that measures performance from four perspectives, which are learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective.

The population in this research are 187 employees from Directorate General of Legalization, and customers from all government organizations (Department and non-Department) who formulate laws. The sample taken from employees are 110 respondents. The sample taken from customers are 5 respondents from each Department/non-Department whose total is 50 respondents. This research also take 4 samples who are experts I officials at Directorate General of Legalization consist of I secretary, 1 director, and 2 heads of sub-directorate.

The result of this research can be concluded that the performance of Directorate General of Legalization measured with Balance Scorecard is good with total score is 47, and the result of score measurement to whole aspects is 3.92 and it can be categorized as good performance.

The details of this measurement are as follow. The learning and growth performance measured with employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability has good score (score 11). The internal business process performance measured with indicators of innovation, operational and service after the drafts become laws has good score (score 12). The customer performance measured with 5 indicators which are tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy has good score (score 20). The financial performance measured with indicator of finance accomplishments also has good score (score 4) and the level of budget accomplishment is 81.24%.

The efforts to improve the performance of Directorate General of Legalization should be remain continually so the level of performance can achieve better/the best conditions, mainly to aspects of learning and growth which are components of employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability that only has sufficient score. Besides that, the other aspects should be paid more attention, for examples the consistency of current internal business process implementation, the improvement of service quality and customer's satisfaction, and also the financial performance should be improved so the allocated budget can be used optimally, effectively, and efficiently. By doing that, the work program of Directorate General of Legalization can be implemented as planned and its performance can be improved to the best."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan IT Balanced Scorecard. Pendekatan IT Balanced Scorecard mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif kontribusi organisasi, perspektif orientasi pengguna, perspektif keunggulan operasional, dan perspektif orientasi di masa depan.Hasil dari penelitian ini, kinerja Direktorat Teknologi Informasi dengan pendekatan IT Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor 45. Hasil pengukuran skor serta bobot dari para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,25 sehingga termasuk kategori kinerja cukup baik. Kinerja dengan nilai paling tinggi ada pada kinerja kontribusi organisasi mendapat predikat baik, sedangkan kinerja orientasi pengguna, kinerja keunggulan operasional, dan kinerja orientasi di masa depan mendapat nilai cukup baik.Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Teknologi Informasi harus terus dilakukan agar tingkat kinerjanya berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. Dari kinerja kontribusi organisasi, perlu membangun aplikasi executive dashboard untuk mendukung manajemen eksekutif dalam mengambil keputusan.. Dalam memperbaiki pelayanan terhadap pengguna, Direktorat Teknologi Informasi perlu menyusun Service level agreement (SLA) yang merupakan kesepakatan antara Direktorat Teknologi Informasi dan pengguna mengenai tingkat layanan. Dari kineija keunggulan operasional, perlu dilakukan validasi data, pemeliharaan dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan. Untuk kinerja orientasi masa depan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai.

---

This research focused on performance measurement of Directorate of Information Technology in Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights by using IT Balanced Scorecard approach. IT Balanced Scorecard approach measured performance ftom 4 (four) perspectives, they are: corporate contribution, customer orientation, operation excellent and future orientation.

The result of this research were as follow: the performance of Directorate of Information Technology based on IT Balanced Scorecard approach was quiet good with total score of 45. The result of score measurement from the experts for the entire aspects was 3,25, meaning that the performance was quiet good. The performance with the highest score was on corporate contribution which was good, as for customer orientation, operation excellent and future orientation the score were quiet good.

Strategic efforts in increasing the performance of Directorate of Information Technology must be done continuously in order to be in better/best condition. For corporate contribution performance, there was a need for developing executive dashboard application to support executive management in decision making. In improving customer Service, Directorate of Information Technology had to compose Service Level Agreement (SLA), an agreement between Directorate of Information Technology and customers on level of Services. For operation excellent performance, there were needs for data validating, maintaiuing and evaluating of the on-going Systems. For future orientation, there were needs for improving knowledge and prosperity of employees."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan pendekatan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari Balanced Scorecard. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berjumlah 423 orang, sampel penelitian ini adalah 147 responden yaitu pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Eselon III dan IV dan pernah menjadi pejabat di Unit Pelaksana Tehnis. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pendekatan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari Balanced Scorecard adalah cukup baik dengan total skor?.Hasil pengukuran skor kinerja pembelajaran dan pertumbuhan sangat kecil. Upaya-upaya stratejik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Pemasyarakatan harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik terutama pada kinerja pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk kinerja pembelajaran dan Pertumbuhan, perlu peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan pegawai.

---

This research focuses on performance measurement at Directorate General of Correctional Department of Law and Human Rights Indonesia by perspective approach of learning and growth using Balanced Scorecard. Total population in this research are 423 persons, the research take sample from 147 respondences, thoose come from the employees of Directorate General of Correctional 3rd and 4th Esselon, and already become structural employees on Technical Unit. The result of this research can be concluded that the performance of Directorate General of Correctional by perspective approach of learning and growth using Balanced Scorecard is quite good with total score?.The result of measurement on performance is too low. The strategic efforts to enhance the performance of Directorate General of Correctional should be remain continually so the level of performance can achieve better, even more, best conditions, mainly to learning and growth performance. For performance on learning and growth, we need to enhance on knowledge and the wealthy of employees."

"Biro Keuangan mempunyai tugas membina dan melaksanakan pengelolaan keuangan dilingkungan departemen. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini dilakukan terhadap tugas yang diberikan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selam ini dilakukan mcngacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas lnstansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum bisa dijadikan pedoman untuk rnenilai tingkat kinerja Biro Keuangan yang sebenamya. Dalam penelitian ini penulis mempraktekan pengukuran kinetja dengan pendekatan Balanced Scorecard. Alat pengukuran jni mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pcmbelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bfsnis internal, perspektif pelanggan dan perspektif keuangan.Populasi untuk perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran dan perspektif Proses Bisnis Internal adalah pegawai Biro keuangan yang berjumlah 77 orang. Adapun mengambilan sampelnya (selain indikator kehandalan sistem informasi) menggunakan teknik sensus. Sedangkan sampel untuk indikator kehandalan sistem informasi menggunakan non random sampling yaitu hanya pejabat Biro Keuangan yang berjumlah 17 orang. Populasi untuk pelanggan adalah pegawai yang ada pada Sekretariat Jenderal selain Biro Keuangan dan pejabat pegawai yang mengurus biaya mutasi/pindah. Teknik pengambilan sarnpelnya non random sampling, untuk pegawai Sekretariat Jenderal berjumlah 65 orang dan 50 orang untuk pejabat/pegawai yang mengurus biaya mutasilpindah. D.isamping itu untuk teknik pembobotan menggunakan 6 orang responden ahli yang diambil dari pejabat di Sekretariat Jenderal yaitu dua orang pejabat eselon 11 dan empat orang pejabat eselon Ill.Hasil dari penelitian dapat disimpu!kan bahwa kinerja Biro Keuangan Departemen Hukum dan HAM dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah baik dengan total skor 35, dan hasil pengukuran skor serta bobot yang diberikan oleh para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,57 angka ini masuk dalam kategori cukup baik.Perincian hasil pengukuran ini adalah sebagai berikut ; kinerja pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan kepuasan pegawai, internalisasi visi dan misi serta kemampuan sistem informasi rnemperoleh skor 9 ruasuk dalam predikat cukup baik. kinerja proses bisnis internal yang diukur dengan menggunakan satu indikator, yaitu operasi memperoleh skor 4 masuk dalam kategori baik, kinerja pelanggan yang diukur dengan lima indikator yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy memperoleh skor 18 masuk dalam predikat baik dan kinerja pada aspek keuangan yang diukur dengan indikator penyerapnn anggaran memperoleh skor 4 masuk dalam kategori sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 85~1 %.

---

Bureau of Finance has the task to develop and implement financial management for the Ministry of Law and Human Rights. In order to see the success of the program and activities that have been carried out on the tasks assigned, the bureau has to do performance measurement. The diving performance measurement is done based on the financial aspects and Government Accountability Report (LAKIP). The results of both reports cannot be used as guidelines for assessing the performance level of the actual condition of Finance Bureau. In this study author analyze performance measurement practices in the bureau using the Balanced Scorecard approach, This approach was used to measure the performance from four perspectives: learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective and financial perspective. Population for growth and teaming perspective and Internal Business Processes perspective is Finance Bureau staff total 77 people. The sampling (other than the information system reliability indicator) is using census techniques. The sample taken to study the indicator of reliability of information systems using non-random sampling of lhe total population of Finance Bureau officials. Population to the customer is employee to the Secretariat General and employees who take care of the cost of mutation I move, Sample taking technique of non random sampling, for the General Secretariat staff are 65 people and 50 people for officers/employees who take care of the cost of mutation I move. In addition to weighting techniques author using 6 expert respondents taken from officlais at the Secretariat General of the two echelon II officials and four echelon Ill officials.

Results of research can be concluded that the performance of the Bureau of Finance Ministry of Law and Human Rights using the Balanced Scorecard approach is wen with the total score of 35, and the results of measurement and weighting scores given by experts for ali aspects of this figure is 3.57 in the good category.

The details of these measurements are as follows: learning and growth performance as measured by employee satisfaction, internalization of the vision and mission and capabilities of information systems scored 9 in the predicate is quite good, internal business process performance as measured by using a single indicator, namely the operation scores 4 fall into either category, customer performance as measured by five indicators namely tangibility, reliability, responsiveness, assurance and Empathy scores of 18 in both the predicate and performance on the financial aspects, as measured by indicators of budget absorption of 4 scores entered in the

category very well with budget for the absorption rate 85,31%."