Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan adalah teknik kuantitatif Indeks Williamson, Tipologi Klaasen dan Regresi Data Panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi disparitas pendapatan yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu 2003-2008 mencapai angka 0,6 dan cenderung menurun. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa faktor rasio guru terhadap murid, jumlah dokter, tingkat partisipasi angkatan kerja dan alokasi investasi mempunyai pengaruh terhadap disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

---

This thesis is discuss about disparity of income within region di Jawa Barat. The tools of analysis are Williamson Index, Klaasen Tipology, and Regression model using pooling regression.Based on Williamson Index, we found that disparity of income within region in Jawa Barat is relatively high and reach number of index 0,6 but tended to decrease over the period of 2003-2008. Estimation using fixed effect with cross section weight method we found that the ratio between number of teachers to number of students, number of Public Health Center, TPAK and investment could significantly affected to disparity of income within region in Jawa Barat."

"Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas regional antar Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Utara dari Tahun 2000 - 2008. Selain melihat disparitas di penilitian ini juga melihat faktor-faktor apa saja yang telah menyebabkan disparitas itu sendiri. Hasil dari penelitian di indikasikan naiknya angka disparitas di Propinsi Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 2000-2008. Banyak faktor yang menyebabkan disparitas tersebut antara lain , Alokasi Pembentukan Modal Tetap, Tingkat pendidikan , Jumlah Tenga Kerja

---

This research is aimed at analyzing regional disparity among regencies North Sumatera Provinces from 2000 up to 2008. Williamson?s weighted coefficient of variation is used to measure the regional disparity in North Sumatera. Besides of regional disparity , this research has identified any factors that have been influencing the regional disparity. The result of analyzes indicates that there is increasing regional disparity among regencies in North Sumatea during 2000 -2008. Many factors caused disparity are Lag PDRB Per Capyta, Investment Allocation (PMTDB) Human Capital, and employer."

"[Disparitas pendapatan tengah menjadi permasalahan serius dibelahan dunia. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terjadinya perubahan struktur ekonomi diikuti dengan meningkatnya disparitas pendapatan di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan analisis Location Quotient (LQ) dan regresi data panel pada 19 kabupaten/kota dari tahun 2006-2011. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 2 variabel yang signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan yaitu sektor perdagangandansektorpertanian. Sementara itu hasil analisis LQ menunjukan mayoritas daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dapat mengandalkan sektor pertanian. Sementara daerah perkotaan lebih mengandalkan sektor keuangan, pengangkutan dan jasa. ;Income disparity is becoming a serious problem in worldwide. Structural changes and higher level of growth rate followed by an increasing in income disparity in West Sumatra. This Research is investigated by analyzing Location Quotient and a balance panel with 19 districts from 2006 to 2011. This study found that trade and agriculture sectors are significantly reduced income disparity. Meanwhile Location Quotient results showed that majority of districts in the province of West Sumatra can rely on the agricultural sector. While urban areas rely more on the financial transport and services sector., Income disparity is becoming a serious problem in worldwide. Structural changes and higher level of growth rate followed by an increasing in income disparity in West Sumatra. This Research is investigated by analyzing Location Quotient and a balance panel with 19 districts from 2006 to 2011. This study found that trade and agriculture sectors are significantly reduced income disparity. Meanwhile Location Quotient results showed that majority of districts in the province of West Sumatra can rely on the agricultural sector. While urban areas rely more on the financial transport and services sector.]"

"ABSTRAKThis research study examines income disparity among 25 districts in West JavaProvince and its impact to human development index. The tools of analysis areWilliamson Index, Klassen typology, and Regression Model using panel data.Based on Williamson Index, we found that disparity of gross regional domesticproduct per capita among districts in West Java is relatively high (>0,5) buttended to decrease over the period of 2001-2007.Klassen typology shows that West Java can be classified into four types: highgrowth and high income, high income but low growth, high growth but lowincome, low growth and low income. In period 2001-2007, most of the districtshave same pattern of growth.Estimation using fixed effect with cross section weights method could be appliedto examined the impact of independent variables consist of education aspects,health aspects, personal income aspects and demography aspect to humandevelopment index. It reveals that number of junior school, the ratio betweennumber of teachers to number of students in junior high school, number of PublicHealth Center, gross regional domestic product per capita, and density ofpopulation could significantly affected to Human Development Index.

---

ABSTRAKTesis ini membahas disparitas indeks pembangunan manusia antar 25kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang dilakukanmenggunakan teknik kuantitatif Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Regresidata panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2001-2007 di wilayahProvinsi Jawa Barat terjadi ketimpangan yang cukup tinggi di atas 0,5 dengankecenderungan yang semakin menurun. Hasil analisis Tipologi Klassenberdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB dan LPE, antara tahun 2001-2007diketahui tidak semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan, sebagian besaradalah tetap pada pola pertumbuhan yang sama. Terdapat kabupaten/kota terusmaju, namun ada juga kabupaten/kota yang tetap tertinggal, bahkan ada beberapakabupaten/kota yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Dan daripengujian dengan melakukan regresi data panel dengan metode Fixed Effectdiketahui Dari persamaan regresi data panel diperoleh data bahwa dari sembilanvariabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian IPM diWilayah Provinsi Jawa Barat, ternyata hanya lima variabel yang secara signifikanberpengaruh. Kelima variabel tersebut adalah variabel jumlah bangunan sekolahlanjutan pertama, variabel rasio jumlah gruru terhadap murid tingkat sekolahlanjutan pertama, variabel jumlah puskesmas, variabel PDRB perkapita sertavariabel kepadatan penduduk."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan Pendapatan di Provinsi Lampung dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesenjangan di Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel pada periode 2003-2010. Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Weighted Coefficient Variation (CVw) atau Williamson. Nilai indeks berkisar antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan alat analisis lainnya menggunakan regresi data panel fixed effect dengan PDRB Perkapita di Provinsi Lampung sebagai variabel terikat, dan variabel bebasnya adalah indeks pembangunan manusia, Pendapatan Asli Daerah, tenaga kerja dan panjang jalan.Berdasarkan hasil perhitungan dengan Indeks Williamson, selama kurun waktu 2003-2010 terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi di Provinsi Lampung, walau secara umum mengalami fluktuasi dengan trend yang menurun. Kondisi ini diperkirakan karena ketergantungan pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang cukup tinggi pada hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sehingga laju pertumbuhan sektor pertanian yang negatif akan berdampak pada perlambatan bagi laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut secara keseluruhan, sedangkan sektor-sektor lainnya terutama sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa lainnya hanya tersentra pada Kabupaten/Kota tertentu saja. Hal ini berdampak pada tingkat kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dari periode penelitian, ternyata dari tahun 2003 – 2005 angka indeks Williamson naik masing masing sebesar 0,8969, 0,8965 dan 0,8971, tetapi pada tahun 2006 dan 2007 mengalami penurunan sebesar 0,8965, dan sebesar 0,8946 tetapi tahun 2008 dan 2009 mulai meningkat lagi yaitu sebesar 0,8947 dan 0,8972. Namun pada tahun 2010 kembali terjadi penurunan lagi sebesar 0,8956. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi kesenjangan yang semakin besar di Provinsi Lampung adalah indeks pembangunan manusia, Pendapatan Asli Daerah dan panjang jalan sementara tenaga kerja hanya sedikit mempengaruhi ketimpangan.

---

ABSTRACTThis study aims to measure income gap in Lampung Province and determine what factors causing the inequality. The study used panel data for the period of 2003-2010. For inequality this research uses weighted analysis of Coefficient Variation (CVw) or Williamson. Index values are ​​ranging from 0 to 1. For analysis of determinant, this study used panel data fixed effect regression , with GDP per capita in the province of Lampung as the dependent variable and index of human development, local revenue, labor and road length as the independent variable.Based on calculations by Williamson Index, during the period of 2003-2010, very high income inequality in Lampung province existed, although generally fluctuated with a declining trend. From analysis of determinant, this condition is occured since all districts/ cities in Lampung Province has quite high dependence on agriculture, livestock, forestry and fisheries, so the negative rate of growth on agricultural sector would slow the rate of economic growth in the region as a whole. While the other sectors, especially the manufacturing, trade, hotels and restaurants and other services sectors are concentrated in districts / cities only. This has an impact on the level of inequality between districts / municipalities in the province of Lampung. From the period of the study, in 2003 - 2005 figures Williamson index rose respectively to 0.8969, 0.8965 and 0.8971, but in 2006 and 2007 decreased to 0.8965, and 0.8946 but in 2008 and 2009 began to increase again to 0.8947 and 0.8972. But in 2010 a decrease occurred again to 0.8956. While the factors that affect the larger gaps in the province of Lampung is the human development index, revenue and road length whilst labor only slightly affects inequality."

"Tesis ini bertujuan mempelajari faktor-faktor sosial, ekonomi dan demografi yang mempengaruhi tingkat pendapatan atau upah pekerja migran di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah status pekerjaan tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, jam kerja, daerah tempat tinggal dan status perkawinan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan, bahwa secara statistik dan substansi masing-masing variabel tersebut diatas mempunyai pengaruh yang berarti terhadap tingkat pendapatan atau upah pekerja migran setelah memperhatikan pengaruh tambahan variabel lainnya, atau dengan kata lain terdapat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas pendapatan setelah mempertimbangkan pengaruh tambahan variabel bebas lainnya. Dari analisis deskriptif maupun analisis inferensial terhadap sampel migran risen yang berstatus bekerja dan menerima upah atau pendapatan, ditemukan hasil-hasil sebagai berikut : 1. Secara umum, pendapatan atau upah pekerja migran yang bekerja di sektor formal relatif lebih tinggi dibandingkan pendapatan atau upah pekerja migran di sektor informal. 2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pendapatan pekerja relatif besar dibandingkan pengaruh faktor lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan atau upah yang akan diterima oleh pekerja sangat tergantung dari mutu modal manusia yang dimiliki pekerja tersebut. Semakin tinggi atau baik mutu modal manusia yang dimiliki pekerja, produktivitasnya semakin tinggi, maka upah atau pendapatan atau belas jasa yang pekerja tersebut terima dari hasil pekerjaannya juga semakin besar. 3. Dilihat dari kelompok umur, proporsi pekerja migran yang berumur 30-39 tahun yang menerima pendapatan atau upah lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya. Sedangkan perbedaan pendapatan yang relatif besar antara pekerja sektor formal dan informal, terjadi pada kelompok umur 40 tahun keatas antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas. Hal ini menunjukkan, bagi pekerja migran di sektor formal yang berpendidikan SLTA keatas, semakin lama masa kerja yang mereka lewati, pengalaman kerja yang mereka peroleh semakin banyak dan kemampuan mereka semakin meningkat serta profesionalisme kerja mereka semakin baik. Sedangkan pekerja sektor informal kemampuan kerja mereka disamping didukung oleh pendidikan yang relatif baik, juga harus didukung oleh kondisi kesehatan fisik mereka yang sehat, sehingga puncak produktivitas pekerja sektor informal terlihat pada usia 30-39 tahun. 4. Pendapatan atau upah pekerja migran laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan pekerja migran perempuan. Setelah dikontrol dengan tingkat pendidikan, bahwa perbedaan pendapatan antara pekerja migran laki-laki yang berpendidikan tamat SLTP kebawah yang bekerja di sektor formal dengan yang bekerja di sektor informal relatif kecil, dibandingkan dengan perbedaan antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas. Demikian pula untuk pekerja migran perempuan yang berpendidikan tamat SLTP kebawah, perbedaan pendapatan atau upah antara yang bekerja di sektor formal dengan migran yang bekerja di sektor informal juga relatif kecil. Namun yang menarik disini, bahwa pendapatan pekerja perempuan yang berpendidikan tamat SLTP kebawah yang bekerja di sektor informal relatif lebih baik dibandingkan dengan pekerja perempuan dengan pendidikan yang sama yang bekerja di sektor formal. Sedangkan perbedaan pendapatan antara pekerja perempuan yang berpendidikan SLTA keatas yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar. 5. Dari alokasi waktu untuk bekerja, pekerja migran yang bekerja diatas atau sama dengan 40 jam kerja per minggu relatif berpendapatan lebih baik dibandingkan dengan pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Pengaruh jam kerja terhadap tingkat pendapatan atau upah pekerja, lebih besar terhadap pekerja yang berpendidikan SLTA keatas, dan perbedaan pendapatan atau upah antara yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar, khususnya antara pekerja yang bekerja dibawah 40 jam per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa upah pekerja di sektor formal sebagian besar terikat dengan kontrak kerja yang telah disepakati, sedangkan pekerja sektor informal, jika mereka tidak bekerja pendapatan yang mereka terima akan berkurang. Sedangkan untuk pekerja migran yang berpendidikan tamat SLTP kebawah pendapatan mereka relatif rendah dan perbedaan pendapatan atau upah antara pekerja di sektor formal dan informal relatif kecil, baik antara pekerja yang bekerja diatas atau sama dengan 40 jam per minggu maupun antara pekerja yang bekerja dibawah 40 jam per minggu. 6. Pendapatan atau upah pekerja migran di perkotaan relatif lebih baik. Sedangkan dipedesaan proporsi yang menerima pendapatan atau upah lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata relatif kecil, khususnya bagi pekerja yang berpendidikan tamat SLTP kebawah. Pekerja migran diperkotaan yang berpendidikan SLTA keatas menunjukkan proporsi yang menerima pendapatan lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata relatif besar. Perbedaan pendapatan antara pekerja migran diperkotaan yang berpendidikan SLTA keatas antara yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar, demikian pula antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas yang tinggal di pedesaan. Sedangkan antara yang berpendidikan tamat SLTP kebawah relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan SLTA keatas cukup berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pekerja migran, baik diperkotaan maupun dipedesaan. 7. Status perkawinan cukup berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pekerja migran. Pekerja yang berstatus pernah kawin atau berkeluarga menerima pendapatan atau upah yang relatif tinggi dari pekerja yang berstatus tidak kawin. Hal ini disebabkan, pekerja yang berstatus pernah kawin atau berkeluarga biasanya usia mereka lebih tua dan pengalaman kerja mereka lebih lama dibandingkan pekerja yang berstatus tidak kawin. Dipihak lain tanggung jawab pekerja yang berkeluarga lebih besar, karena mereka harus berusaha mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Disamping itu pekerja yang berkeluarga kadangkala menerima tunjangan keluarga dari_ instansi atau perusahaan dimana mereka bekerja. Sedangkan fasilitas tersebut tidak diperoleh pekerja yang berstatus bujangan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kemungkinan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan penduduk periode tahun 1980 -1996 (PelitaIII -Pelita V), atau semasa kepemimpinan orde baru. Berdasarkan studi Iiteratur dan penelitian - penelitian yang telah dilakukan, maka di putuskan untuk dianalisa dan dibahas selanjutnya adalah faktor -faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan di Philipina oleh Esiudilo .1.P. (1997) akan direplikasikan di Indonesia, Selanjutnya dikomhinasikan dengan faktor komponen ekonomi berdasarkan studi .literatur.Setelah dilakukan sludi-studi awal, mengenai ketersediaan data dan kondisi wilayah Indonesia, maka dilakukan beberapa modifikasi, mengenai variabel dan model, .sehingga diduga variabel-varabel berikut ini; 1) proporsi penduduk yang berusia > 60 tahun(X2) ; 2) proporsi jumlah anggota rumah tangga yang terdidik/ tingkat keahlian (X3) ,- 3) proporsi jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di sektor industri ( X4) ; 4) pertumbuhan ekonomi ( X5) ; dan 5) kontribusi pendapatan dari sektor industri pengolahan terhadap total pendapatan(X6). Selanjutnya dari variabel diatas maka variabel ,(1),(2) dan (3) dikelompok dalam komponen demograf/ kependudukan serta variabel (I) dan (5) dikelompokan dalam komponen ekonomi. Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dari penelitian maka digunakan adanya keragaman wilayah Indonesia sebagai informasi untuk dianalisa dan dibahas."

"Disparitas merupakan persoalan klasik dalam pembangunan suatu wilayah, tidak terkecuali di DKI Jakarta. Permasalahan disparitas ini menyebkan adanya wilayah berkembang dan wilayah terbelakang yang dalam konteksnya dapat mempengaruhi proses pembangunan. Tujuan dari penelitian meliputi: Menganalisis kecenderungan tingkat disparitas pembangunan di DKI Jakarta dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah di DKI Jakarta.  Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif berbasis data sekunder pada tahun 2013-2017 dengan menggunakan Indeks Williamson, analisis regresi berganda dan indeks perkembangan wilayah. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah: Disparitas perkembangan wilayah di DKI Jakarta termasuk dalam klasifikasi tinggi karena pada tahun 2013-2017 nilai IW selalu mendekati angka satu. Tingkat perkembangan wilayah ditentukan dengan perkembangan tinggi, sedang dan rendah. Perkembangan wilayah tinggi hanya ada 3 kecamatan, perkembangan wilayah sedang ada 15 kecamatan, dan perkembangan wilayah rendah ada 25 kecamatan. Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat perkembangan wilayah adalah kepadatan penduduk, jumlah kelahiran, jumlah kematian, persentase tutupan lahan, dan persentase kerapatan jalan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berkontribusi sebesar 54% terhadap perkembangan wilayah.

---

Disparity is a classic problem in the development of a region, including in DKI Jakarta. This problem of disparity causes the existence of developed regions and underdeveloped regions which in their context can influence the development process. The objectives of the study include: Analyzing the trends in the level of disparity development in DKI Jakarta and Analyzing the factors that influence the level of development of the region and the base sector in DKI Jakarta. The method used is descriptive-quantitative method with analysis technique of secondary data in 2013-2017 by using the Williamson Index, Multiple Regression Analysis and Regional Development Index.

The results obtained from this study were: Disparity in regional development in DKI Jakarta is included in the High Classification because in 2013-2017, the value of IW obtained was always close to number one and The level of regional development was determined by high, medium, and low. The development of high areas had only 3 sub-districts, the development of moderate regions had 15 sub-districts, and the development of low-lying areas had 25 sub-districts. Factors that influence the level of regional development were population density, number of births, number of deaths, percentage of land cover, and percentage of road density. The result of the regression analysis showed that these factors contributed 54% to the development of the region."

"Kondisi Desa-desa setelah berlakunya Undang-undang Nomal 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa yang mengatur segi pemerintahannya; pada umumnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa masih dibawah standar karena rendahnya sumber-sumber pendapatan Desa di masing-masing Desa yang sumber-sumbernya telah ditetapkan dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.Walaupun disinyalir banyak dana-dana yang mengalir ke Desa-desa namun dana-dana tersebut tidak diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Tugas-tugas Pemerintah Desa yang berasal dari pemerintah atasnya kebanyakkan tidak disertai dana yang memadai; disamping itu tugas Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri masih perlu dana, akibatnya beban Pemerintah Desa sangat berat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan Desa yang bertujuan agar dapat membiayai kebutuhan lain dan pembangunan serta dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dari Pemerintah atasnya.Pemerintah Desa menghadapi permasalahan yaitu terbatasnya dana yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Keberhasilan peningkatan pendapatan Desa dapat diwujudkan apabila mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan Desa oleh karena itu dalam Tesis ini mencari Faktor-faktor yang berpengaruh dalam peningkatan pendapatan Desa. Setelah mengetahui kemudian menganalisis faktor-faktor tersebut terhadap pendapatan Desa. Mengingat keterbatasan dana, waktu dan tenaga Penelitian ini membatasi empat faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Desa, yaitu : 1) Kepemimpinan, 2) Motivasi, 3) Struktur Organisasi dan 4) Komunikasi.Tesis ini berhasil membuktikan bahwa : Variabel Kepemimpinan (X1) dengan Pendapatan Desa (Y). Variabel Motivasi (X2) dengan Pendapatan Desa (Y). Variabel Struktur Organisasi (X3) dengan Pendapatan Desa (Y). Variabel Komunikasi (Xa) dengan Pendapatan Desa (Y). Masing-masing Variabel (X1) (X2) (Xi) dan (XI) dengan (Y) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan.Secara parsial masing-masing Variabel (X) dengan Variabel (Y) mempunyai hubungan murni walaupun dikontrol secara bersama-sama oleh Variabel yang lain, Secara bersama-sama pula variabel (X1) (X2) (X3) dan Xd) mempunyai hubungan dengan Variabel Pendapatan Desa (Y). Dari analisis determinasi Variabel bebas (X) berpengaruh 83, 94 q/o terhadap variabel (Y)."

"Kesenjangan pendapatan yang semakin besar telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengganguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok dan rasa aman. Sehingga penulis bekeinginan meneliti mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di propinsi aceh. Lokasi penelitian dilakukan di propinsi Aceh, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik aceh. Untuk keperluan analisis digunakan pendekatan modalindeks Williamson dan analisis konvergensi hasil penelitian menunjukan bahwa disparitas DPRB per kapita antar kabupaten/kota di propinsi Aceh selama kurun waktu 2002-2011 memiliki nilai tertinggi pada tahun 2003 sebesar 0,839 dan paling rendah di tahun 2011dengan nilai 0,747 maka propinsi Aceh termasuk kriteria ketimpangan taraf tinggi. Trend disparitas PDRB per kapita terus menurun namun secara fluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan melihat koefisien konvergensi beta = 0,0637 yang bernilai positif, menegaskan bahwa telah terjadi divergensi bukannya terjadi konvergensi dalam disparitas PDRB per kapita antar kabupaten/kota di propinsi Aceh. Berdasarkan hasil penelitian yang telh dilakukan, maka yang perlu adalah memperkecil kesenjangan fisik dan sumber daya manusia yang merata disetiap kabupaten/kota guna mengatasi kesenjangan pembangunan. "