Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan daerah merupakan isu yang paling sering kita temui dalam beberapa dekade kepemimpinan di Negara ini, seiring dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan, pembangunan daerah tetap merupakan salah satu tugas yang turun temurun ingin diwujudkan agar dapat bertahan dalam era global yang serba dinamis dan selalu berkembang demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan daerah tersebut tentunya harus membutuhkan tanah yang menjadi tapak dari terciptanya suatu pembangunan, namun pada kenyataannya tanah yang tersedia seringkali tidak memadai, sehingga diperlukan tanah masyarakat guna pembangunan tersebut, yang disebut juga pengadaan tanah yang menurut undangundang dilakukan oleh pemerintah dengan memberi ganti rugi kepada masyarakat yang memegang hak atas tanah tersebut. Dalam pengadaaan tanah demi kepentingan umum inilah yang sering menimbulkan masalah penentuan ganti rugi yang dilakukan melalui konsinyasi (penitipan). Penggunaan lembaga konsinyasi merupakan salah satu cara untuk memaksa masyarakat dalam rangka pengambilan tanah masyarakat. Konsinyasi seperti diatur dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan opsi yang ditawarkan oleh undang-undang bagi debitur untuk melunasi piutang terhadap kreditur, dengan kondisi kreditur menolak penawaran mempayaran yang dilakukan oleh debitur, sehingga jika berpedoman pada pengertian konsinyasi pada Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita wajib menelaah lebih jauh apakah penerapan lembaga konsinyasi memang dapat diterapkan dalam masalah penentuan ganti rugi yang belum memenuhi syarat musyawarah untuk mufakat. Karena hal tersebut lembaga konsinyasi yang diterapkan dalam hal pengadaan tanah sesungguhnya adalah suatu masalah yang karenanya peraturan harus dikaji ulang oleh pemerintah agar tidak lagi terjadi perampasan tanah masyarakat yang seolah-olah diperoleh sesuai prosedur, sehingga pemerintah diharapkan agar dapat menciptakan peraturan-peraturan yang berpihak pada rakyat sehingga kepantingan rakyat dapat terwakili.

---

Regional development is an issue that most often come across us in decades of leadership in this country, along with turnover of leadership of government, regional development remains as one of hereditary task to be realized in order to survive in a global era that completely dynamic and evolving in order to support welfare community. To achieve such regional development, it certainly need land that became the site of development creation, but in reality the available land is often inadequate, so that community land needs to be used in the development, also called as land acquisition according to the laws made by government by giving compensation to people who hold rights of the land. This land procurement for public interest is often occuring problematic determination of compensation made through consignment (deposit). The use of consignment institute is one way to force people in order to acquisite community land. Consignment as set out in Article 1404 of Civil Act, is an option offered by the law for debtor to repay its debts toward creditors, in condition that creditors rejected the payment offered by debtor, so if guided by consignment definition at Article 1404 of Civil Act we must further examine whether the application of consignment institute can be applied in compensation determining problem that have not qualified for deliberation and consensus. Because of that, consignment institute which is applied in land acquisition matter is indeed a problem that made the rules should be reviewed by government so that community land expropriation is no longer happening that seems obtained according to procedure, so government is expected to create regulations that support people so that people?s interest can be represented."

"Kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang di Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur ditandai dengan banyaknya pembangunan termasuk pembangunan jalur kereta api cepat. Sedangkan disisi lain pertumbuhan penduduk setiap waktunya juga sangat tinggi seringkali menimbulkan kelangkaan tanah. Pengadaan tanah juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang pengerjaannya dilakukan oleh Pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Dalam pengadaan tanah dikenal konsep konsinyasi, yaitu suatu mekanisme penitipan ganti rugi yang dilakukan dengan permohonan penitipan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai konsep ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum serta perlindungan dan kepastian hukum dari lembaga konsinyasi terhadap ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Dari hasil analisa diketahui bahwa permasalahan utama dalam kasus yang diangkat yaitu konsep ganti rugi dalam pembangunan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah ganti rugi harus mempertimbangkan kerugian fisik maupun non fisik. Hal ini didasarkan bahwa ganti rugi ini dilakukan untuk memberikan suatu kompensasi atas kerugian pemegang hak atas tanah yang kehilangan hak atas tanahnya karena dibebaskan untuk kepentingan umum. Lembaga konsinyasi dapat memberikan perlindungan sepanjang sudah tercapai kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan panitia pengadaan tanah. Dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang diperlukan yaitu hubungan hukum yang dihasilkan atas dasar musyawarah atas penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian untuk kemudian dirumuskan dalam berita acara yang menjadikan sebagai bukti perlindungan dan kepastian hukum yang di dapat oleh warga terdampak

---

Development progress in various fields in Indonesia, especially in the infrastructure sector, is marked by a large number of developments including the construction of high-speed railways. On the other hand, population growth is also very high at any time, which often results in scarcity of land. Land acquisition is also one of the activities that can be carried out for the implementation of development for the public interest, the work of which is carried out by the Government or agencies requiring land. In land acquisition, the concept of consignment is known, which is a mechanism for custody of compensation carried out by requesting custody of the Head of the District Court. The issues raised in this study are regarding the concept of compensation in land acquisition for development for the public interest and protection and legal certainty from consignment agencies for compensation in land acquisition for public interests. The research method used is normative juridical research with explanatory typology. From the analysis, it is known that the main problem in the case raised, namely the concept of compensation in the development of land acquisition for the public interest, is that compensation must consider physical and non-physical losses. This is based on the fact that this compensation is made to provide compensation for the loss of land rights holders who have lost their rights to their land because they are released for public purposes. The consignment agency can provide protection as long as an agreement has been reached between the land rights holder and the land acquisition committee. In the process of implementing land acquisition for the public interest, what is needed is a legal relationship generated on the basis of deliberation on the determination of the form and amount of compensation to be formulated in an official report that serves as proof of protection and legal certainty obtained by affected residents"

"Pembangunan Bandar Udara baru di Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi kejenuhan yang terjadi di Bandar udara Adisutjipto menarik banyak perhatian karena lokasi yang ditentukan kemudian ditolak oleh warga dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional dan provinsi sehingga diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis kualitatif dan bersifat eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat tindakan PT. Angkasa Pura dan Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta yang tidak sesuai prosedur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah tidak dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditentukan.

---

The construction of new airport in Kulon Progo Regency overcome to the saturation that occurred at Adisutjipto Airport attracted a lot of attention because the location determined then rejected by the citizens and not in accordance with the spatial plan of national and provincial area so that submitted to the Yogyakarta State Administrative Court and Supreme Court . This research is a juridical-normative research with qualitative and explanatory analysis. Based on the result of this research, there is action of PT. Angkasa Pura and Local Government of Yogyakarta Province which is not in accordance with the procedure of land procurement for development for public interest because in land acquisition planning document is not equipped with Environmental Impact Analysis (AMDAL) and not in accordance with Spatial Plan which has been specified."

"Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol serta dampak dari terhambatnya proses pengadaan tanah tersebut. Pengadaan tanah merupakan penghambat utama dalam percepatan pembangunan jalan tol. Studi terkait faktor-faktor yang menghambat proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih terlalu berfokus pada dampaknya dan kurang mengurai simpul penyebab utama dari masalah ini. Dalam studi ini, peneliti melihat bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan ekonomi didominasi oleh negara sehingga hal tersebut dapat berdampak merugikan masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara mendalam, studi ini menemukan bahwa masalah pembagian peran dan efektifitas mekanisme kerja birokrasi menjadi hambatan utama. Di sisi lain, dampak ketidakpastian keresahan kesulitan mencari tanah pengganti, cukup banyak dialami oleh masyarakat. Secara teoritik, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia mencerminkan state centered development yang kurang optimal karena involusi mekanisme kerja birokrasi pemerintah sendiri. Gejala soft state masih sangat terlihat ketika negara kurang bisa melindungi masyarakat dari dampak pengadaan tanah.

---

This study focuses on identifying the factors that hamper the process of land acquisition process for the public interest, espescially toll road construction and the impact of the hampered land acquisition process. Land acquisition is a major obstacle in accelerating toll road development. Studies related to factors that hamper the land acquisition process are still too focused on their impact and do not examine the main causes of this problem. In this study, researchers see that the land acquisition process for the public interests is dominated by the state so that it can adversely affect the community. By using qualitative methods and in-depth interview techniques, this study found that the problem of the division of roles and the effectiveness of bureaucratic work mechanisms were the main obstacles. On the other hand, the impact of the uncertainty of anxiety on the difficulty of finding replacement land, is quite a lot experienced by the community. Theoretically, land acquisition for infrastructure development in Indonesia reflects a less than optimal state centered development due to the involution of the government's own bureaucratic work mechanism. Soft state symptoms are still very visible when the state is less able to protect the community from the effects of land acquisition."

"Letak kota Jakarta yang berada di muara sungai menyebabkan Kota Jakarta rawan dengan ancaman banjir apabila musim hujan tiba. hal ini telah disadari oleh Pemerintah Belanda sejak jaman kolonial telah membangun saluran-saluran banjir kanal. Kanal tersebut maupun sungai-sungai yang ada di Jakarta tidak dapat menampung air pada saat musim hujan sehingga sering mengakibatkan sebagian besar kota Jakarta menjadi langganan banjir.Pembangunan proyek Kanal Banjir Timur merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk mengendalikan banjir di Wilayah Timur kota Jakarta. Pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan proyek Kanal Banjir Timur (KBT) berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 285/2003 tertanggal 8 Oktober 2003. Proyek KBT dimulai pembangunannya pada tahun 2003 yang merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek ini dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) hal ini diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 jo Per/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. Salah tugas P2T sesuai Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 adalah mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi. Penetapan besarnya ganti rugi yang ditetapkan pada pembangunan proyek KBT ini didasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak Tahun berjalan. Pemilik tanah ada yang menolak penetapan ganti rugi sesuai dengan NJOP tersebut dan minta agar penetapan ganti rugi nilainya lebih tinggi daripada NJOP tahun berjalan, hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pengadaan tanah disamping hambatan-hambatan yang lain yaitu: sengketa kepemilikan tanah diantara para pemilik tanah, saling klaim kepemilikan bidang tanah antara pemerintah daerah dengan pemilik hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah terjadi setelah dikeluarkannya Keputusan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Gubernur DKI Jakarta. Metode Penelitian adalah Yuridis Empiris dan Tipe penelitian Deskriptis Analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual dalam pengadaaan tanah ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga ganti rugi dalam pembangunan proyek KBT tidak mempertimbangkan asas keadilan, asas kesetaraan dan asas kesepakatan. Padahal dalam penetapan harga ganti rugi, pemerintah haruslah bertujuan untuk mensejahterakan tingkat kehidupan pemilik tanah tersebut.

---

Location of Jakarta city situated at mouth of river which results in Jakarta city is vulnerable to flood threat if the rainy season comes, this was realized by the Dutch Government since the colonial era when it built flood canals. The canals and rivers located in Jakarta do not accommodate water in the rainy season so frequently resulting in most part of Jakarta regularly inundated by the flood.

Development of East Flood Canal is an effort of the local government to control flood in East Jakarta Municipality. The land acquisition for the East Flood Canal (KBT) project development is based on the Decree of Governor of Special Capital City District of Jakarta Number 285/2003 dated 8 October 2003. The KBT project was initiated in its development in 2003 which was a government project for the public interest.

The implementation of this project was assisted by Land Acquisition Committee (P2T) this was stipulated in Presidential Decree No. 65 Year 2006 in conjunction with Decree of Head of National Land Agency Number 3 Year 2007. One of P2T tasks according to Article 7 Presidential Decree Number 65 Year 2006 is to hold deliberation for consensus with the rights holders and governmental institutions requiring land in order to establish form and/or amount of the compensation.

The implementation of compensation amount applied in this KBT project development is based on Tax Object Sales Value of Current Year. Some landowners rejected the compensation establishment in accordance with the Tax Object Sales Value and asked in order that the establishment of compensation reached higher value compared to the Tax Object Sales Value of Current Year, this was one of the obstacle in land acquisition in addition to other obstacles namely: land title dispute among the landowners, mutual claiming on the land portion ownership among the local government with the title owners on the land and right transfer on the land occurred after the issuance of the Decree for Development Location Establishment for the public interest by the Governor of Jakarta.

Research method is Juridic Empiric and type of research is Analytical Descriptive namely procedure or problem solving of research is conducted by describing the object to be examined as it is based on actual facts in this land acquisition.

Results of this research indicate that the establishment of compensation in KBT project development did not consider the fairness principles, equality principle and mutual agreement principle. Whereas in the establishment of the compensation, the government should have aim to improve living standard of the land owners."

"ABSTRAKDi Propinsi Bali, tepatnya pada Desa Yeh Embang, Kabupaten Negara, Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yakni untuk pembuatan Jalan Umum, tidak diikuti dengan Pembayaran Ganti Rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pemerintah Daerah setempat hanya melakukan kesepakatan dengan para pemegang hak tanpa mengikuti peraturan. Terjadi kesepakatan yaitu para pemegang hak memberikan sebagian tanah mereka tersebut tanpa ganti rugi untuk pembuatan jalan umum, dengan berdalih jalan umum ini merupakan kebutuhan masyrakat umum, maka tidak ada pembicaraan ganti kerugian lebih luas. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan demikian, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum pada daerah Kabupaten Negara, Bali, yakni tepatnya berada di Desa Yeh Embang, pada kenyataannya, mekanisme nya belum berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai pengadaan tanah. Tidak terdapatnya ganti kerugian dalam pelakasanaan pembangunan jalan umum tersebut. Tidak terdapat prinsip keterbukaan yang terlihat dari pembangunan jalan umum di daerah tersebut.

---

ABSTRACT

In the province of Bali, exactly in Yeh Embang village, Negara regency, implementation of Development for Public Interest , namely for public road manufacture were not included with any compensation in accordance with the applied regulation , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 . The local government only make a settlement with the right holders regardless of the law. A settlement was formed , in which all the right holders gave half of their lands without any compensation for the development of public roads , being the need for public road is a necessity for people as the main reason, therefore there are no further discussions about compensation for public roads . This research analyzed in descriptive analytic form with the use of normative juridical approach. Therefore, the writer concludes that The Land Acquisition for the Development of Public Roads Without Compensation in Negara Regency of Bali, Yeh Embang village to be exact , in reality, the mechanism has not been run in accordance with the applied regulation in regard of land acquisition. The absence of compensation for public roads development . The absence of principles of openness seen from the public roads development in that region."

"Tesis ini membahas permasalahan penetapan nilai ganti kerugian pengadaan tanah dalam kasus pembangunan Tol Trans Jawa di Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Malang. Pihak yang berhak tidak sepakat dengan nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah karena merasa nilai tersebut tidak layak dan adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain evaluatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa penetapan nilai ganti kerugian oleh Penilai dilakukan secara transparan dan seharusnya pihak yang berhak yang berkeberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Panitia Pengadaan Tanah menempuh cara konsinyasi sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar pengadaan tanah tidak terhambat.

---

This thesis discusses the problem of determination of the value of compensation for land acquisition in the case of the construction of the Trans Java toll in Jombang Regency, Mojokerto Regency and Malang City. The parties that has the right disagrees with the value of of compensation offered by Land Acquisition Committee because they feel the value is not well worth and fair. This study is a qualitative research design evaluative.

Results of the study suggest that the determination of the value of compensation by the Valuer must be transparent and should the party entitled to file a lawsuit objecting to the District Court or the Land Acquisition Committee to take on consignment in accordance period of time determined by the legislation so that the land acquisition is not obstructed."

"Tesis ini membahas pengertian dan aspek hukum dari pencabutan hak atas tanah bagi pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum melalui hak menguasai negara. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan Proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan secara transparan dan menghormati hak‐hak yang sah. Oleh karena itu proses pelaksanaannya harus memuat empat prinsip utama, yaitu kepastian atas terselenggaranya proses pembangunan, asas keterbukaan publik dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum, penghormatan hak atas tanah, dan aspek keadilan bagi yang menyerahkan atau melepaskan hak atas tanah bagi kepentingan umum. Pembebasan tanah untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus memperhatikan kepentingan masayarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena Undang‐Undang Pokok Agraria dan Undang‐Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan tanah adalah untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

---

This thesis analyses the definition and legal aspect of compulsary of land rights for land acquisition and implementation of development in purpose of public interest through State‐owning right mechanism. The research employs normative‐qualitative legal methodology which results in descriptive data.

The result concludes that the process of land procurement for implementation of development in purpose of public interest shall be conducted with clear transparency with due regard to all legitimate rights. Therefore the implementation process must consist of four main principles, i.e. certainty on the development process, public transparency in the development in purpose of public interest, due regards to all land rights, and fairness aspect to people who voluntarily transfer or release the land rights for the sake of public interest.

Land acquittal for the acquisition for implementation of development in purpose of public interest shall recognize the community interest as well as raise the public welfare, since the Agrarian Law and the Constitution of Indonesia prescribes the use of land shall be for the welfare of the people as much as possible."