Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960. pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengan 2 cara, secara sistematik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas prakarsa pemerintah dalam wilayah suatu desa atau kelurahan dan secara sporadic yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan pemilik hak atas tanah. Dengan pendaftaran tanah pemegang hak atas tanah akan mendapatkan tanda bukti berupa sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik pasca gempa bumi dan tsunami, hambatan-hambatannya serta bagaimana penyelesaiannya oleh panitia ajudikasi di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dan bersifat deskriptif analitis, melalui penelitian ini didapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan ketentuanketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematik. Pelaksanaan pendaftaran tanah ini dimulai dengan beberapa tahapan yaitu persiapan, identifikasi batas bidang, kegiatan pengumpulan data yuridis, kegiatan pengumpulan data fisik, sidang panitia, pengumuman, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertipikat. Pada kenyataannya pendaftaran tanah oleh panitia ajudikasi pasca gempa bumi dan tsunami di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh banyak mengalami kendala seperti sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengukuran masih kurang sehingga menghambat kelancaran pekerjaan yang dilakukan oleh panitia ajudikasi dan ada beberapa pemilik tanah yang tidak mendampingi sewaktu penetapan tanda batas karena masih berada di tempat pengungsian selain itu pelaksanaan ajudikasi oleh panitia ajudikasi belum memenuhi tujuan dari pendaftaran tanah karena masa tugas tim ajudikasi telah habis dan panitia ajudikasi tidak menerbitkan setipikat sehingga pemilik tanah tidak mendapatkan sertipikat.

---

Land registration is organized in the framework of providing the assurance of legal certainty as stated in Article 19 of Law No. 5 of the Year 1960. The first land registration can be carried out with 2 methods, systematically which is land registration carried out based on the initiative of the government in the territory of a village or a sub-district, and sporadically which is land registration carried out upon the request of the owner of right over land. With land registration, the holder of right over land will receive evidence in the form of land certificate which will be valid as strong evidence. This research has the objective of identifying the process for the implementation of post earthquake and tsunami systematic land registration, its obstacles as well as its settlements by the adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City.The method being used in this research is empirical normative and with descriptive analytic characteristic, through this research can be obtained a thorough and systematic overview regarding the principles of law, legal norms and provisions of the legislations related to land registration in a systematic manner. This implementation of land registration is started by several stages which are preparation, identification over the borders of the parcel of land, juridical data collection activity, physical data collection activity, committee meeting, publication, record entry of the right, issuance and delivery of certificate. I reality, post earthquake and tsunami land registration by adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City, faced many obstacles, such as, the facilities and infrastructures being used in the measurement process were still insufficient, therefore, they hampered the efficiency of work being carried out by the adjudication committee and there were several landowners who did not accompany the adjudication committee during the stipulation of marks of borders because they were still in the refuge, in addition, the implementation of adjudication by the adjudication committee did not yet fulfill the objective of land registration since the term of office of the adjudication team has already expired, and the adjudication committee did not issue certificates, therefore, landowners do not receive any certificates."

"Manusia memiliki kebutuhan untuk berkumpul. Aktivitas berkumpul yang dilakukan akan menggambarkan organisasi spasial. Aktivitas berkumpul yang dilakukan memiliki corak tersendiri yang dipengaruhi oleh karakteristik fisik dan karakteristik manusia, seperti aktivitas berkumpul yang dilakukan oleh masyarakat permukiman baru di Kecamatan Kuta Alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemilihan lokasi dan organisasi spasial aktivitas berkumpul masyarakat permukiman baru. Metode yang digunakan adalah metode analisis spasial dan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini diketahui terdapat perbedaan pemanfaatan ruang dan proporsi penduduk yang mempengaruhi masyarakat permukiman baru dalam mengadakan aktivitas berkumpul. Pemilihan lokasi aktivitas berkumpul masyarakat permukiman baru tanpa rumah bantuan relatif menyebar, aksesibilitas tinggi dan bersifat lebih dinamis dilihat dari fungsi tempat berkumpulnya. Sedangkan pemilihan lokasi aktivitas berkumpul masyarakat permukiman baru dengan rumah bantuan relatif mengelompok, aksesibilitas tinggi dan bersifat kurang dinamis dilihat dari fungsi tempat berkumpulnya. Organisasi spasial aktivitas berkumpul masyarakat permukiman baru tanpa rumah bantuan memiliki tiga jenis bentuk, yaitu gravitasi titik, gravitasi sistem dan kontak titik. Sedangkan pada masyarakat permukiman baru dengan rumah bantuan hanya ada dua jenis bentuk, yaitu : gravitasi titik dan kontak titik.

---

The Human has a need to gather with others. The gathering activity will visualize the spatial organization. The gathering activity has its own feature which is influenced by physical characteristics and human characterstics, like the gathering activity done by society in resettlement area in Kuta Alam. This research has the purpose that is to know the location selecting and the spatial organization of gathering activity of society in resettlement area. The method applied on this research is spatial analysis and qualitative descriptive method.The result of research says there is a difference on landuse and inhabitant proportion that influence society of resettlement area in doing gathering activity.

The selection on gathering activity location of society in The Without Donation House Resettlement is relatively spreaded, high accessibility, and more dynamic based on the place function. While in The Donation House Resettlement is relatively clustered, high accessibility and less dynamic based on the place function. The spatial organization of gathering activity of society in The Without Donation House Resettlement has three types of shape point gravity, system gravity and point contact while in The Donation House Resettlement has only two types of shape point gravity and point contact."

"Keamanan dan rasa aman tinggal di dalam hunian bantuan pasca gempa dan tsunami adalah faktor yang sangat penting. Hunian bantuan yang tahan gempa dan lebih tahan terhadap tsunami dibutuhkan, agar manusia dapat tinggal dengan aman di dalamnya. Rasa aman diperlukan agar manusia dapat dengan nyaman tinggal di dalam hunian bantuan tersebut. Masalahnya adalah belum ada evaluasi di Aceh, yang pertama terhadap keamanan tinggal di dalam hunian bantuan dari gempa dan tsunami, dan yang kedua terhadap pembentukkan rasa aman manusia yang tinggal di dalam hunian bantuan selama proses pembangunan. Untuk menjawab masalah secara umum, dilakukan kajian teori tentang prinsip desain tahan gempa dan tsunami, serta kajian teori tentang pembentukkan rasa aman pada manusia. Lebih jauh, dilakukan studi kasus pada hunian bantuan pasca gempa dan tsunami di Kampung Lam Teh, untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang ada. Keselamatan pengguna merupakan faktor utama yang harus dipikirkan dalam desain tahan gempa dan tsunami. Desain hunian serta penataan permukiman yang baik akan menciptakan keamanan tinggal di dalam hunian bantuan. Apa yang ada dalam diri manusia menentukan cepat atau lambatnya proses pemulihan psikososial (juga rasa aman) pasca gempa dan tsunami di Aceh. Dari luar, metode partisipatif masyarakat dan dukungan masyarakat sekitar secara jelas membantu proses pemulihan psikososial korban. Rasa aman sifatnya relatif, berbeda-beda pada tiap individu."

"Meskipun beberapa daerah di Indonesia telah dipetakan sebagai daerah rawan bencana, namun ternyata hal ini tidak menyurutkan keinginan masyarakat untuk tetap bermukim kembali di daerah tersebut. Salah satu contoh empiris yang masih bisa diamati sekarang ini adalah fenomena bermukim kembalinya masyarakat korban tsunami di Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme adaptasi yang dilakukan masyarakat sebagai suatu bentuk resiliensi untuk tetap bertahan dan bermukim kembali di kawasan rawan bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui tabel, grafik dan gambar. Data yang diperoleh berupa data teks dan data visual, dengan responden sejumlah 25 orang yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada suatu strategi adaptasi secara aktif dilakukan oleh masyarakat yang bermukim kembali di daerah rawan tsunami ini sebagai suatu upaya untuk resilien, yaitu melalui mekanisme adaptation by adjusment dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap fisik hunian dan lingkungannya. Hasil dari kajian ini nantinya diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru dalam pendidikan arsitektur serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengaplikasikan upaya mitigasi bagi masyarakat di daerah rawan bencana."

"Bencana merupakan sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Penelitian ini merupakan peneltian geografi yang memiliki ciri khas dalam hal melihat fenomena keruangan yang terjadi di permukaan bumi Pada hal ini fenomena yang terjadi merupakan sebuah bencana alam yang berdampak terhadap alam secara fisik itu sendiri maupun terhadap komponen manusia yang mengalaminya. Bencana yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kota Padang. Kota Padang juga merupakan wilayah yang termasuk kedalam wilayah rawan bencaana, terkhusus untuk bencana gempa bumi dan tsunami. Maka dari itu perilaku kebencanaan masyarakat berupa pemilihan lokasi evakuasi dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat terhdap bencana. Pengetahuan yang dilihat merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman, pengetahuan terkait lokasi, dan pengetahuan terkait informasi sosialisasi bencana. Sehingga menghasilkan sebuah pola variasi spasial pengetahuan berdasarkan tingkat wilayah bahaya bencana. Hal ini menghasilkan tingkat pengetahuan yang akan mempengaruhi perilaku kebencanaan masyarakat dalam kesiapsiagaan mengahadapi bencana.

---

Disaster is an event or series of events that threaten and disrupt people's lives and livelihoods caused by both natural and/or non-natural factors as well as human factors, resulting in human casualties, environmental damage, property losses and psychological impacts. This research is a geographical research that has a characteristic in terms of seeing spatial phenomena that occur on the earth's surface. The disaster referred to in this study is an earthquake and tsunami natural disaster in the city of Padang. The city of Padang is also an area that is included in a disaster-prone area, especially for the earthquake and tsunami disaster. Therefore, community disaster behavior in the form of choosing an evacuation location is influenced by community knowledge about disasters. The knowledge seen is knowledge based on experience, knowledge related to location, and knowledge related to disaster socialization information. So as to produce a pattern of spatial variation of knowledge based on the level of the disaster hazard area. This results in a level of knowledge that will influence community disaster behavior in disaster preparedness."

"Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pada proses perencanaan pembangunan rumah BRR, partisipasi warga hanya terlihat pada proses pendataan, verifikasi dan validasi data kebutuhan rumah penduduk. Sedangkan pada proses pelaksanaan dan penilaian pembangunan rumah, warga tidak terlibat sama sekali. Hal ini berbeda dengan proses pembangunan perumahan yang dilaksanakan Uplink-JUB, dimana partisipasi masyarakat terlihat dengan jelas pada setiap tahapan pembangunan rumah. Umumnya respon warga terhadap rumah-rumah yang telah selesai dibangun oleh kedua lembaga tersebut, dapat diterima secara baik oleh warga. Dengan pendekatan project oriented dan target oriented dengan mekanisme kontrak terima jadi, membuat rumah bantuan BRR selesai sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Sedangkan dengan pendekatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Uplink-JUB dalam pembangunan rumah warga di Gampong Pie, disamping proses pembangunan rumah membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, juga realisasi penyelesaian rumah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi terdapat beberapa pilihan desain untuk rumah yang dibangun oleh Uplink-JUB, sementara untuk rumah yang dibangun oleh BRR, tidak ada pilihan atas type dan desain rumah. Untuk kasus-kasus bencana alam yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat, supaya sesegera mungkin terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar rumah bagi warga yang terkena dampak bencana, kiranya penanganan yang dilakukan oleh BRR dalam kasus pembangunan rumah di Gampong Pie dapat diterima dengan catatan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat terhadap kontraktor yang membangun harus disertai beberapa alternatif pilihan type dan desain rumah dengan memperhatikan adat dan kebiasaan setempat. Karena itu untuk kasus-kasus bencana alam dalam kasus yang terjadi di Gampong Pie, terlihat penerapan konsep partisipasi dalam pembangunan rumah warga korban tsunami tidak efisien dan efektif sama sekali. Dengan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan penduduk di Gampong Pie maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk penyempurnaan ke depan. Karena itu sebelum membangun rumah-rumah bantuan pasca bencana, BRR sebelumnya perlu memberikan berbagai alternatif pilihan terhadap type dan desain rumah kepada warga setempat. Diperlukan juga pengawasan yang dilakukan secara ketat dan adanya transparansi selama proses pembangunan di lakukan oleh kontraktor. Sementara untuk Uplink-JUB, perlu memperhatikan penerapan partisipasi masyarakat agar tidak menghambat realisasi pembangunan rumah, mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar, yang segera harus terpenuhi kepada warga, apalagi untuk warga korban bencana alam.

---

From the result of study, it could be concluded that on the BRR resident development plan process, community participation is merely seen on the process of data collection, verification as well as resident development assessment, in other words the community are not involved at all. This matter is different with resident development process so carried out by Uplink-JUB,which the participation of community is seen clearly on each resident development phase. In general, the response of community on the residents which have been completely built by both institutions is acceptable. Through project oriented and target oriented approach under turnkey contract mechanism, the residents so granted by BRR are completed to be built in accordance with targeted period. Meanwhile, on the basis of community participation approach so conducted by Uplink-JUB in developing community?s residents in Gampong Pie, in addition to resident development requiring relative longer period, the realization of resident completeness is not in accordance with the target as stipulated previously. However, there are several design options for the residents so built by Uplink-JUB. Meanwhile, for the residents so built by BRR, there is no option for the type and design of residents. For any natural disaster cases requiring immediate and proper handling, in order to fulfill basic requirement for any community?s residents hit by natural disaster impact, the handling conducted by BRR in the case of resident development in Gampong Pie is acceptable provided that supervision should be carried out firmly for any contractors building the residents. The said contractors should obtain several resident types and designs choices on the basis of local culture and customs. Therefore, for natural disaster cases especially so hit in Gampong Pie area, it is seen that the application of participation concept in developing the tsunami victims? residents is not efficient and effective. Due to obstruction which may impede community participation in community resident development in Gampong Pie, then it is necessary to conduct improvement efforts for the future completion. Therefore, before building post-disaster grant residents, first BRR should provide several choice alternatives for the resident type and design to the local community. It requires firm supervision and transparency whilst development process is conducted by the contractor. Meanwhile, for Uplink-JUB, it is necessary to consider application of community participation in such a way that it may not impede the realization of resident development, in viewing that resident is a basic requirement which should be necessary to be fulfilled for community especially for the community suffered due to natural disaster."

"Bencana alam dapat saja terjadi disekitar Kita pada waktu yang tidak dapat kita tentukan. Contohnya adalah bencana gempa bumi dan tsunami yang baru saja terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam 26 Desember 2004 silam. Bencana tersebut sangatlah ganas dan menghancurkan, lebih dari 100.000 jiwa telah direnggut. Akan tetapi setelah kejadian tersebut, masyarakat harus terus melanjutkan kehidupannya. Walaupun sudah tidak ada tempat tinggal maupun wadah mata pencaharian yang tersisa, seluruh masyarakat harus terus berjuang dan berusaha agar kehidupan mereka dapat menjadi Iebih baik lagi.Pada penulisan ilmiah kali ini, saya sebagai mahasiswa arsitektur mencoba untuk memaparkan metode panataan pemukiman yang sebaiknya dijalankan pasca-bencana. Metode ini juga termasuk tentang kondisi psikososial korban. Walau tidak ada hubungannya secara Iangsung dengan bidang arsitektur, namun hai ini sangat panting didalam merancang metode panataan pemukiman yang baik. Selain itu juga terdapat beberapa syarat permukiman yang harus dipenuhi, syarat tersebut meliputi mitigasi dan hunian pasca-bencana."