Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNegara Indonesia dikenal sebagai Negara Agraria, sehingga Tanah memegang peranan yang penting bagi Perekonomian masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai Hak Kepemilikan atas tanah, yang dapat dimiliki individu dan badan hukum Indonesia, semuanya diatur oleh Instansi Pemerintah yang kita kenal dengan istilah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam prakteknya, BPN pun dibantu pelaksanaannya oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau yang kita kenal dengan sebutan PPAT. PPAT dalam hal ini berwenang untuk membuatkan suatu akta bila telah dilakukannya suatu perbuatan hukum atas tanah, seperti misalnya Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, dan perbuatan hukum lainnya. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, seorang PPAT tetap harus berhati-hati dalam pembuatan aktanya yaitu harus menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pelaksanaan Jabatan PPAT sehingga akta yang dibuat dapat digunakan oleh Para Pihak sebagai bukti yang otentik. Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik yang setelah terjadinya proses Jual Beli Tanah, ia tidak melakukan proses balik nama dalam Sertifikat Hak atas Tanah dan Keabsahan akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT bila pembuatan akta tersebut tidak dilengkapi dengan data-data atas tanah yang akan diperjualbelikan.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Kesimpulan penelitian adalah setiap dilakukannya Perbuatan Hukum atas tanah misalnya Jual Beli tanah, jika ingin mendapatkan Perlindungan Hukum dikemudian hari, maka Pembeli tersebut harus segera melakukan kegiatan Pendaftaran Tanah ke Kantor Pertanahan tempat dimana tanah tersebut diperjualbelikan yaitu dengan melakukan Pencoretan dan Balik nama dalam Sertifikat Hak atas Tanah. Kegiatan pendaftaran yang dimaksud adalah dengan menunjukkan bukti bahwa telah dilakukannya proses jual beli, yaitu dengan menunjukkan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT. Akta PPAT tersebut juga harus memenuhi setiap syarat dibuatnya suatu akta, jikalau setelah diteliti ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi, dan bilamana di kemudian hari timbul sengketa atas akta yang dibuat tersebut, maka akta tersebut Dapat Dibatalkan. Hasil penelitian menyarankan bahwa terhadap semua Pembeli yang baru saja melakukan proses Jual Beli Tanah, dengan segera melakukan Kegiatan Balik Nama dalam Sertifikat atas Tanah dan memastikan bahwa nama yang tertulis dalam Sertifikat adalah memang adalah nama dari orang yang memang berhak atas tanah tersebut. Dan bagi PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat suatu akta atas tanah, berhati-hati dalam Pelaksanaan jabatannya sehingga akta yang dibuatnya tersebut tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari."

"Tesis ini dilatarbelakangi karena Kawasan Industri Pulo Gadung merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang harus dikelola dengan baik khususnya di era otonomi dan desentralisasi daerah kini dituntut pertanggungjawaban segala kinerja, termasuk pengelolaan asset berupa tanah. Di antara langkah awal untuk dapat mengelola tanah ini secara baik, bagi Pemerintah Kota Administratif Jakarta Timur, adalah mengetahui harga/nilainya secara tepat. Apabila hanya mendasarkan diri pada data NJOP, yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Satu Jakarta Timur, dalam penentuan penggunaan tanah di Kawasan Industri Pulo Gadung tentu tidak baik. Sebab sejauh ini Kantor PBB Cakung Satu memperlakukan nilai/harga tanah yang sama untuk semua perusahaan di zona yang sama. Selain itu dengan memperlakukan harga secara sama untuk semua bidang tanah tanpa memperhatikan lokasi jelas akan berakibat tidak adil dalam pemungutan pajak (PBB). Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui harga pasar tanah wajar di Kawasan Industri Pulo Gadung. Tesis ini mengaplikasikan standar penilaian tanah yang dirumuskan oleh Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) yang kerap disebut Standar Penilaian Indonesia (SPI) Tahun 2007 dengan menggunakan pendekatan perbandingan data pasar untuk menentukan harga pasar tanah dari data jual beli (Data penawaran/data transaksi). Sedangkan nilai bangunan pabrik maupun gudang digunakan penilaian pendekatan kalkulasi biaya. Nilai pasar bangunan diperoleh dengan mengurangi Biaya Penggantian Baru (Replacement Cost, New) bangunan menggunakan Metode Meter persegi dengan Penyusutan/ Depresiasi bangunan pada saat penilaian menggunakan metode langsung (direct Method). Direkomendasikan agar pemerintah melakukan perhitungan kembali terhadap tanah-tanah, setidaknya dengan memanfaatkan standar penilaian tanah yang ada di Indonesia (SPI), khususnya yang ada di Kawasan Industri Pulo Gadung, dan seluruh bidang tanah di wilayahnya mengingat konflik ganti rugi tanah sering terjadi; dan PBB akan diserahkan pengelolaannya ke daerah tahun 2014.

---

This thesis is motivated because Industrial Estate Pulogadung is an asset to the city administration that must be managed well, especially in the era of regional autonomy and decentralization of responsibilities now required of all performance, including management of assets such as land, Among the first steps to properly manage these lands, for the Government of the City of East Jakarta, is to know the price / value appropriately. If only rely on NJOP data, generated by the Tax Office Primary Cakung One East Jakarta, in determining the use of land in Industrial Area Pulo Gadung certainly not good. Because so far the Office Cakung One treats the value / price of land is the same for all companies in the same zone. In addition, by treating the same price for all parcels of land regardless of the location will obviously result in unfair tax (PBB).

The purpose of this thesis is to determine the fair market value of land in Industrial Area Pulo Gadung. This thesis applies the land valuation standards formulated by the Appraisal Standards Development Committee of Indonesia (KPSPI) are often called Standard Assessment of Indonesia (SPI) of 2007 by using the market data approach to determine market price for property in the form of land clearing by comparing the data sale (Data bidding / transaction data) properties of similar / comparable. While the value of factory building and warehouse costing approach used in assessment. Market Value of the building is obtained by subtracting the New Replacement Cost (Replacement Cost, New) square meters of buildings using methods with Depreciation / Depreciation of buildings at the time of assessment using the direct method (direct method).

It is recommended in order that the government do recalculation to lands, so that at least by using standard of estimation of exist land in Indonesia specially which is in Pulo Gadung Industrial Estate and all of land area in its territory. Where as the conflict of imbursement often occurred; and PBB (Building and Land Tax) will be given its management to the state in 2014."

"Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk menganalisis temuan audit terkait permasalahan manajemen aset tetap pada kementerian atau lembaga di Indonesia tahun 2014-2018. Penelitian studi kasus ini menggunakan metode campuran yang dimana mentransformasikan observasi kualitatif atas temuan audit terkait asset tetap menjadi kualitatif data untuk analisis table dan statistika. Observasi ini menggunakan kajian literatur atas LHP LKPP. Penelitian ini diobservasi dan ditulis saat pandemi Covid-19, sehingga data hanya diperoleh dari website e-PPID BPK RI. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama atas temuan aset tetap pada kementerian atau lembaga adalah kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas aset tetap. Permasalahan dalam aspek pembinaan disebabkan oleh kurangnya prosedur operasi standar. Di samping itu, permasalahan terkait pengawasan dan pengendalian disebabkan oleh kurangnya investigasi dan pemantauan asset yang menyebabkan ketidakpastian pada asset tetap. Ketidakpastian ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mencatat, mengklasifikasi, dan merawat aset tetap. Terdapat tendensi pada kementerian atau lembaga untuk membeli aset baru dibandingkan menggunakan aset yang telah dimiliki, sehingga dapat menimbulkan idle asset. Jumlah asst tetap yang terlalu banyak juga dapat mennyulitkan kementerian atau lembaga dalam melakukan inventarisasi. Faktor yang terakhir adalah banyaknya penyimpangan dari standar akuntansi pemerintah.

---

This case research aims to analyse the audit findings regarding fixed asset management issues in ministries or institutions of Indonesia 2014-2018. This case study research uses a mixed-method that transform the qualitative observations of the audit findings of fixed asset into quantitative data for table and statistical analysis. The observations based on the literature review of LHP LKPP. As, this research is observed and written during the Covid-19 pandemic, the data is being collected only through e-PPID BPK RI website. This case study shows that the main fixed asset management findings come from inadequate guidance, supervision, and control of fixed asset. The inadequate guidance influenced by the lack of standard operating procedures. This may impact to the workflow of the ministries or institutions. On the other hand, the inadequate supervision and control influenced by the lack of investigation and monitoring of fixed asset which leads to the uncertainty of fixed asset. The uncertainty of assets is also influenced by the unqualified human resources to record, classify, and maintain the fixed asset. Moreover, the ministries or institutions tends to buy new assets rather than using the old ones which may leads to idle assets. The large number of fixed assets will make it difficult for ministries or institutions to process the inventory. Lastly, there are some actions that in accordance to government accounting standard."

"ABSTRAKPengelolaan aset kereta api merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar pelayanan publik dapat tercapai dengan optimal. Namun, pengelolaan aset yang diterapkan di Indonesia belum dapat disamaratakan dengan pengelolaan aset yang ada di luar negeri. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan terhadap teori pengelolaan aset yang berlaku dengan manajemen aset yang diterapkan oleh DAOP 1 Jakarta demi terciptanya pelayanan publik yang optimal. Metodologi dalam penelitian ini adalah analisis arsip yang diberikan oleh pihak pengelola, wawancara, survei kuesioner, dan analisis data sekunder. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan mengenai pengelolaan aset kereta api lokal di Jakarta, antara lain pengelolaan aset yang dilakukan di Indonesia dan di negara luar sebenarnya memiliki metode yang sama, namun yang berbeda hanyalah kondisi iklim dan cuaca serta kemajuan teknologi yang berpengaruh pada negara tersebut. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa metode pengelolaan dan pelayanan yang diterapkan DAOP 1 Jakarta telah membuat penumpang merasa puas dan nyaman dalam menggunakan fasilitas transportasi publik kereta api lokal.

---

ABSTRACTManagement of rail assets is important to do so that public services can be optimally achieved. However, asset management implemented in Indonesia has not been able to be generalized to the management of existing assets abroad. T he objective of this thesis is to determine differences between the prevailing theories of asset management and asset management applied by DAOP 1 Jakarta for achieving optimal public services. Analysis of documents provided by the manager, interview, survey passenger satisfaction questionnaires, and secondary data analysis are implied as the metodology. Based on the research that has been done, some conclusions can be found regarding the management of local rail assets in Jakarta, such as asset management that implied in Indonesia and in foreign countries actually have the same method, but we have some differences in climate and weather conditions and technological advances that affect to the culture of the country. In addition, it is known also that the method of asset management and services applied DAOP 1 Jakarta has made passengers feel satisfied and comfortable in using public transport facilities of local train."

"Salah satu sumber daya alam yang terpenting adalah tanah. Pada masa sekarang ini dimana jumlah manusia bertambah banyak, sedangkan jumlah tanah tidak dapat bertambah, hal tersebut menyebabkan nilai tanah semakin tinggi dan tidak mungkin turun. Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Setiap pihak yang mendaftarkan tanahnya akan mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah dapat melalui jual beli yang harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti otentik telah beralihnya kepemilikan hak atas tanah. Proses balik nama sertipikat hak atas tanah tersebut harus melalui Badan Pertanahan Nasional.

---

One of important nature resource is land. Nowadays the number of people rapidly growing in the same size of land causing the price getting rise and impossible to be down. Government opens land registration to give assurance of the lands right. Those who register the land, will get the lands certificate. Lands right can be get by purchase and sale activity in front of Land Official Documents Officer. Official Document of Purchase and Sale is authentic evidence that the lands right belonging has been over. Certificate owner change process must through National Land Board."

"Pembuatan akta jual beli tanah seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sayangnya praktek pembuatan akta jual beli tanah menggunakan blangko kosong sudah terjadi sejak lama dan dapat menyeret PPAT ke dalam gugatan Pengadilan untuk diminta pertanggungjawabannya atas pembuatan akta. Penelitian ini pertama membahas mengenai permasalahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pembuatan akta jual beli tanah berdasar blangko kosong oleh PPAT karena PPAT sebagai pejabat pembuat akta autentik erat kaitannya dengan Notaris padahal kewenangan keduanya berbeda sehingga hakim harus menggunakan dasar hukum peraturan yang tepat, kedua mengenai perbandingan ratio decidendi hakim pada putusan utama dengan putusan pembanding lainnya dalam kasus akta jual beli tanah berdasar blangko kosong, dan ketiga mengenai pertanggungjawaban PPAT atas perbuatannya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama dalam memutuskan perkara mengenai akta jual beli menggunakan blangko kosong pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721K/Pdt/2017, Mahkamah Agung (MA) secara garis besar hanya menguatkan putusan-putusan sebelumnya padahal pada kasus ini Pengadilan Negeri kurang tepat menggunakan dasar hukumnya yakni UUJN karena pembuatan akta jual beli tanah merupakan kewenangan PPAT bukanlah Notaris, simpulan kedua adalah ratio decidendi MA dalam kasus-kasus akta jual beli tanah berdasar blangko kosong terdapat perbedaan fokus pertimbangan pada masing-masing kasus, seperti penekanan pada tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian, asas terang dan tunai, atau tidak dibacakannya akta oleh PPAT kepada para pihak, dan ketiga tanggung jawab yang dapat dikenakan pada PPAT atas perbuatannya adalah tanggung jawab secara perdata dalam bentuk ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum serta pertanggungjawaban secara administratif dan pidana.

---

Making of a land sale and purchase deed should be carried out in accordance with applicable regulations. Unfortunately, the practice of making land sale and purchase deeds using empty blanks has been going on for a long time and was the negligence of the PPAT which could drag itself into a court lawsuit to be held accountable for the deeds. First, this study discusses the problem of judges' considerations in making decisions in making land sale and purchase deeds based on empty blanks by PPAT because PPAT as an authentic deed maker is closely related to a notary even though the powers of the two are different, so the judge must use the right legal basis, and second about the comparison of the ratio decidendi the judge with other comparative decisions in the case of land sale and purchase deeds based on blank blanks, and the last about the PPAT's responsibility for his actions. This study used a normative juridical method with a descriptive-analytical typology. The results of this study can be concluded that first, in deciding cases regarding sale and purchase deeds using blank blanks in the Supreme Court Decision Number 2721K / Pdt / 2017, the Supreme Court (MA) in general only strengthens previous decisions even though in this case the District Court is not quite right to use the legal basis is UUJN because the making of the land sale and purchase deed is the authority of the PPAT not the notary public. The second, the Supreme Court's decidendi ratio in cases of land sale and purchase deeds based on blank blanks, there are differences in the focus of consideration in each case, such as the emphasis on not fulfilling the legal terms of the agreement, the principle of transparency and cash, or not reading the deed by the PPAT to the parties. The last, responsibility that can be imposed on the PPAT relating to cases of land sale and purchase deeds that use blank form is civil liability in the form of compensation based on illegal acts, but can also be held accountable administratively and criminally."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan penyajian aset tetap pada laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bogor. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan penyajian aset tetap Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap Perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa perencanaan kebutuhan aset tetap Pemerintah Daerah Kota Bogor sesuai dengan perundang-undangan namun memiliki kekurangan dalam melaksanakan fungsi, time management,sistem pencatatan dan pengawasan. Sistem pengadaan sudah berkembang mengikuti perkembangan teknologi dengan proses e-procurement.Penyajian aset tetap masih jauh dari standar akuntansi yang berlaku di pemerintah daerah.

---

This thesis aims to analyze the planning, procurement, utilization and presentation of fixed asssets in the financial statements in Bogor City Government. This thesis elaborates the suitability of the planning, procurement, utilization and presentation of fixed assets Bogor City Government on regulation. Results of this research concluded that planning of fixed assets Bogor City Government in accordance with the legislation but has shortcomings in carrying out the functions, time management, recording and monitoring system. Procurement system has been developed following the development of technology to process e- procurement.Presentation of fixed assets is still far from applicable accounting standards in local government."

"Aset non produktif adalah aset perusahaan yang karena alasan tertentu menjadi tidak mampu memberikan nilai ekonomis bagi perusahaan. Untuk menutupi biaya operasional dan pajak, pemanfaatan aset diperlukan, tetapi sebelumnya analisis pemanfaatan dilakukan terlebih dahulu. Analisis pemanfaatan aset yang terdiri atas tanah dan bangunan milik perusahaan antam di Limo 2 & 3 jakarta selatan bertujuan untuk menentukan pemanfaatan aset terbaik bagi perusahaan. Alat analisis yang digunakan terdiri dari aspek hukum, aspek pasar, aspek konstruksi teknis, dan aspek keuangan. Dalam penelitian ini terdapat dua bentuk pemanfaatan aset yaitu bisnis rumah kota dan bisnis rumah kos, maka berdasarkan hasil analisis akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan untuk memilih aset mana yang memiliki pemanfaatan paling menguntungkan. Untuk menganalisis apakah bentuk emanfaatan aset menguntungkan atau tidak, pendapatan, biaya, dan Arus Kas bisnis harus ditentukan. Alat analitik yang digunakan adalah Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), dan internal rate of return (IRR). Berdasarkan hasil analisis, bentuk pemanfaatan aset yang bermanfaat bagi perusahaan adalah bisnis townhouse dengan nilai NPV adalah Rp. 96.900.101.939,35 dengan periode waktu 20 tahun.

---

Non-productive assets are company assets that become special reasons do not provide economic value for the company. To pay for operational costs and taxes, the use of the required assets, the previous analysis is done before it is done. Analysis of the utilization of assets consisting of land and buildings owned by the company in South Jakarta Limo 2 & 3 is intended to determine the best use of assets for the company. The analytical tool used consisted of legal aspects, market aspects, technical construction aspects, and financial aspects.

In this study, there are two assets that contain assets of a business house and boarding house, so based on the results of the analysis will be a consideration in making decisions for companies to choose which assets have the most beneficial benefits. To analyze whether the shape For the benefit of beneficial assets or not, revenues, costs, and business cash flow must be determined. Analytical tools used are Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), and internal rate of return (IRR). Based on the results of the analysis, the use of assets that benefit the company is a townhouse business with an NPV value of Rp. 96,900,101,939.35 with a period of 20 years."

"Pemeliharaan dan pengadaan infrastruktur TI aplikasi Cardlink yang menggunakan mainframe merupakan suatu investasi yang mahal dari sisi biaya, waktu dan tenaga. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai investasi yang dikeluarkan oleh BNI dan proses implementasi yang lama. BNI harus mengeluarkan biaya pemeliharaan infrastruktur TI yang tinggi karena sering melakukan pembaruan produk dan membayar biaya tambahan support extension untuk produk yang sudah memasuki masa akhir dukungan. Permasalahan ini disebabkan karena penggunaan produk yang tidak sesuai dengan masa dukungan siklus hidup yang telah ditetapkan. Akar penyebab masalahnya adalah belum terdapat inventarisasi yang mendetail, bersifat responsif terhadap masa akhir dukungan produk, dan informasi peringatan hanya terhadap kontrak jasa layanan yang akan habis. Secara umum akar penyebab masalah ini berhubungan dengan pengelolaan aset TI di BNI. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi manajemen aset TI kemudian menyusun rekomendasi perbaikan manajemen aset TI di BNI. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis manfaat bisnis dari implementasi rekomendasi perbaikan manajemen aset TI pada sistem kartu kredit BNI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan penilaian tingkat kematangan kerangka kerja software asset management (SAM) ISO/IEC 19770 yang terdiri dari 4 level kematangan. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menghitung besar nilai manfaat bisnis dengan menggunakan kerangka kerja Manfaat Bisnis TI Generik. Penilaian tingkat kematangan SAM dilakukan dengan wawancara sebagai data afirmasi serta observasi dan studi dokumen sebagai data pendukung. Analisis tingkat kematangan saat ini dilakukan dengan melihat apakah keluaran pada proses kerangka kerja SAM sudah terpenuhi atau tidak. Rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan praktik-praktik pengelolaan yang belum terpenuhi. BNI sudah menjalankan proses life cycle process interfaces di level 4 dan operations management processes and interfaces di level 2. Namun, BNI masih menjalankan proses control environment dan planning and implementation process di level 1 serta proses inventory processes dan verification and compliance processes di level 0. BNI perlu menerapkan sejumlah rekomendasi peningkatan kematangan SAM menuju level 3 untuk memastikan aset TI terkelola secara terpusat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen aset TI. Penerapan SAM dapat menghasilkan pembaruan infrastruktur TI aplikasi Cardlink dilakukan secara terjadwal dan terstruktur yang tidak mengganggu operasional bisnis. Pembaruan tersebut memberikan manfaat bisnis berupa menghindari biaya pemeliharaan. Selain itu, hasil analisis manfaat bisnis juga menunjukkan manfaat bisnis lainnya berupa mempercepat cash-in dan meningkatkan kapasitas bisnis BNI.

---

Maintenance and procurement of IT infrastructure for Cardlink application that use mainframe is an expensive investment in terms of cost, time and effort. This is indicated by the large investment value purchased by BNI and the long implementation process. BNI has to pay high IT infrastructure maintenance costs because it frequently updates products and pays additional support extension fees for products that have entered their end of support period. This problem is caused using product that is not accordance its support life cycle period. The root causes are not detailed in inventory, responsive to the end of support product, and warnings only for IT service contracts that will be expired. In general, these root causes are related to IT asset management at BNI. The purpose of this study is to evaluate IT asset management and formulate recommendations for improving IT asset management at BNI. This study also aims to analyze the business value of implementing IT asset management improvement recommendations on the BNI credit card system. This study used a qualitative and quantitative approach. A qualitative approach used an assessment of the maturity level of the ISO/IEC 19770 software asset management (SAM) framework which consists of 4 maturity levels. A quantitative approach was used to calculate business value using the Generic IT Business Value framework. SAM maturity level assessment was carried out by interviews as data affirmation as well as observation and study of documents as supporting data. Analysis of the current maturity level is carried out by assessing whether the outcomes in the SAM process has been fulfilled or not. Recommendations for improvement are prepared based on unfulfilled practices. BNI has already implemented life cycle process interfaces for SAM at level 4 and operations management processes and interfaces for SAM at level 2. However, BNI is still implementing control environment process and planning and implementation process for SAM at level 1 as well as inventory process for SAM and verification and compliance process for SAM at level 0. BNI needs to implement several recommendations for increasing SAM maturity to level 3 to ensure that IT assets are centrally managed to increase the effectiveness and efficiency of IT asset management. The implementation of SAM can result in a scheduled and structured IT infrastructure upgrade of Cardlink application that does not disrupt business operations. This upgrade provide business values by avoiding cost of maintenance. In addition, the business values analysis result also shows other business values such as accelerating cash-in and increasing BNI business capacity.

"

"Aset bagi sebuah perusahaan adalah modal penting dalam menjalankan bisnis perusahaan. Salah satu bentuk aset perusahaan adalah lahan/tanah. Pada umumnya asset tanah dapat bernilai ketika asset tanah dijual atau dikembangkan. Jika dikembangkan maka asset tanah tersebut dapat berkontribusi produktif bagi perusahaan, namun sebaliknya jika Aset tanah tersebut tidak dikembangkan (idle) akan berkontribusi non produktif bagi perusahaan. Pengembangan asset tanah ini dapat dilakukan Perusahaan pemilik asset tanah ataupun dengan cara Kerjasama dengan Mitra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjsama yang dapat dilakukan pada asset tanah, kemudian menemukan variable risiko dominan yang berpengaruh dalam Kerjasama Pemanfaatan tanah, dan untuk mengetahui respon terhadap risiko dominan yang timbul dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan tanah. Pada penelitian ini digunakan metode analisis arisp perusahaan, kuesioner dan studi kasus untuk mencapai tujuan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah improvement dalam perencanaan Kerjasama pemanfaatan asset tanah berbasis risiko.

---

Assets for a company are important capital in running the company's business. One form of company assets is land. Commonly land assets can be valuable when land assets are sold or developed. If developed, the land assets can contribute productively to the company, but on the other hand, if the land assets are not developed (idle) it will contribute non-productive to the company. Development of land assets can be carried out by companies that own land assets or by way of cooperation with partners. This study aims to determine the form of cooperation that can be carried out on land assets, then to find the dominant risk variable that influences land use cooperation, and to determine the response to the dominant risks that arise in the form of land use cooperation. In this study, company arsip analysis methods, questionnaires and case studies were used to achieve the objectives of this study. The result of this research is improvement in risk-based land asset utilization cooperation planning."